oleh

BPK Tidak Catat Kerugian Negara pada Disdukcapil Halsel Tahun 2025, Kader Noh Diminta Tindak Lanjuti Catatan Administrasi

LABUHA, MALUTLINE – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2025. Salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi perhatian dalam hasil pemeriksaan tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Halmahera Selatan.

Berdasarkan informasi hasil pemeriksaan yang disampaikan, Dinas Dukcapil Halsel tidak tercatat memiliki temuan kerugian keuangan negara maupun daerah dalam bentuk nilai rupiah yang harus dipulihkan ke kas daerah.

Hasil tersebut menjadi catatan tersendiri bagi instansi yang saat ini dipimpin oleh Kepala Dinas Dukcapil Halsel, Kader Noh, S.H., M.Ec.Dev., dalam menjalankan pengelolaan anggaran dan administrasi pemerintahan.

Meski tidak ditemukan kerugian negara, bukan berarti seluruh aspek pengelolaan keuangan terbebas dari evaluasi. BPK tetap memberikan sejumlah catatan administratif yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh jajaran dinas.

Beberapa aspek yang perlu disempurnakan antara lain kelengkapan dokumen pendukung pertanggungjawaban belanja, ketertiban pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah, serta kelengkapan laporan perjalanan dinas beserta bukti pendukungnya.

Catatan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan ketertiban administrasi, serta memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kader Noh, S.H., M.Ec.Dev., sebagai pimpinan instansi, diharapkan memastikan seluruh rekomendasi dan catatan pemeriksaan BPK ditindaklanjuti secara serius. Sebab, kepatuhan terhadap administrasi keuangan merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, pengelolaan barang milik daerah dan pertanggungjawaban perjalanan dinas perlu menjadi perhatian agar tidak menimbulkan persoalan administrasi pada pemeriksaan berikutnya.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Dukcapil Halsel, Kader Noh, S.H., M.Ec.Dev., belum memberikan tanggapan resmi terkait hasil pemeriksaan BPK maupun langkah tindak lanjut atas catatan administrasi tersebut. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed