oleh

249 Kades se-Halsel Ikuti Rakor Lintas Sektor, Kadis DPMD Zaki Wahab Minta OPD Perkuat Kemitraan dengan Desa

-Pemerintah-27 views

HALSEL, MALUTLINE – Sebanyak 249 kepala desa se-Kabupaten Halmahera Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Program Lintas Sektor bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Kegiatan yang difasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halsel tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, terutama dalam mendorong pemerataan pembangunan serta menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di tingkat desa.

Kepala Dinas DPMD Halsel, Muhamad Zaki A. Wahab, S.H., M.Si., dalam sambutannya meminta seluruh kepala desa tetap menjaga semangat, kekompakan, dan komitmen dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Zaki menegaskan, pembangunan desa tidak bisa hanya bergantung pada Dana Desa (DD). Dibutuhkan keterlibatan seluruh OPD melalui program lintas sektor agar kebutuhan masyarakat dapat dijangkau secara merata.

Menurutnya, Rakor tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan wadah strategis untuk mempertemukan pemerintah desa dengan seluruh instansi teknis guna membangun hubungan kemitraan yang berkelanjutan.

“Kegiatan ini merupakan wadah dan forum bagi kita semua. Kami berharap dinas-dinas terkait memiliki hubungan kemitraan yang baik dengan seluruh kepala desa, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih merata. Desa tidak bisa hanya mengandalkan Dana Desa,” tegas Zaki.

Ia kemudian menyoroti sejumlah sektor yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan langsung pemerintah desa.

Pada sektor pendidikan, Zaki berharap Dinas Pendidikan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa untuk mengatasi persoalan anak putus sekolah. Menurutnya, pemerintah desa harus menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi kondisi pendidikan masyarakat di wilayah masing-masing.

Sementara terkait pendapatan daerah, ia meminta instansi terkait memberikan pemahaman mengenai pajak yang dipungut dari masyarakat serta mekanisme pembagian Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga penerimaan daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan desa.

Perhatian juga diarahkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Zaki mengungkapkan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih banyak ditemukan di sejumlah desa.

Karena itu, ia berharap adanya kerja sama yang lebih intensif antara DP3AKB dan pemerintah desa dalam melakukan pencegahan, penanganan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Tak hanya itu, Zaki turut menyoroti perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat desa melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, masih banyak masyarakat desa yang mengalami risiko kecelakaan kerja, sementara perlindungan dan kepastian memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan belum sepenuhnya dirasakan.

“Kita berharap BPJS Ketenagakerjaan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, karena masih banyak masyarakat yang mengalami kecelakaan kerja dan membutuhkan perlindungan jaminan sosial,” ujarnya.

Kades Diberi Ruang Sampaikan Keluhan kepada Bupati

Dalam forum tersebut, Zaki juga memberikan kesempatan kepada seluruh kepala desa untuk menyampaikan secara langsung berbagai keluhan, hambatan, dan persoalan yang dihadapi dalam menjalankan pemerintahan desa kepada Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba.

Ia berharap kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para kepala desa, terutama untuk mengangkat persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah daerah.

Menurut Zaki, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga membutuhkan koordinasi, komunikasi, dan keterlibatan seluruh pihak.

Sementara itu, Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba dalam sambutannya menegaskan bahwa seluruh pejabat pemerintahan, termasuk kepala desa, memiliki amanah dan tanggung jawab besar terhadap masyarakat.

Bassam meminta seluruh unsur pemerintahan membangun kerja kolektif karena setiap jabatan memiliki tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Ia juga menyoroti persoalan data pemerintahan yang dinilai masih amburadul, termasuk ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di sejumlah desa.

Bupati menegaskan, data yang akurat menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pemerintah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan sosial.

Selain itu, Bassam mengingatkan para kepala desa agar tidak melakukan penyalahgunaan anggaran pemerintah. Ia meminta seluruh kepala desa memperbaiki diri apabila masih terdapat kekurangan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan desa.

Bupati juga mencontohkan Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, yang dipimpin Gurdam Abusama, sebagai salah satu contoh desa dengan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat.

Menurutnya, hubungan yang harmonis antara kepala desa dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan di tingkat desa.

Kegiatan tersebut dihadiri DR. Abdillah Kamarullah, Kapolres Halmahera Selatan, perwakilan Kodim, perwakilan DP3AKB, para camat, serta kepala OPD terkait, termasuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Halsel, Sutego, S.T.

Rakor dan Sosialisasi Program Lintas Sektor tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba.

Melalui kegiatan yang diikuti 249 kepala desa tersebut, DPMD Halsel berharap koordinasi lintas sektor semakin kuat, sehingga berbagai persoalan di desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi dapat diselesaikan melalui dukungan dan kolaborasi seluruh perangkat daerah. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed