HALSEL, Malutline – Pelaksanaan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Halmahera Selatan yang digelar meriah oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muksin mulai mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Kritik tersebut muncul setelah sejumlah warga menilai bahwa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan belum sepenuhnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kecil, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
Sorotan publik itu menguat setelah seorang warga Halsel, Imlan Ali Amir, mengunggah sebuah pernyataan melalui status media sosial yang secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap konsep pelaksanaan kegiatan tahunan pemerintah daerah tersebut. Dalam unggahan itu, ia mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dalam perjuangan pembangunan daerah, termasuk dalam proses pemekaran Kabupaten Halmahera Selatan sejak awal berdiri.
Menurut Imlan, setiap momentum perayaan ulang tahun daerah selalu dikemas dalam agenda besar yang melibatkan berbagai kegiatan seremonial, hiburan, hingga menghadirkan artis dari luar daerah. Namun ironisnya, manfaat ekonomi yang seharusnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama pelaku usaha kecil lokal, dinilai tidak berjalan sebagaimana harapan.
Dalam tulisannya, ia menyinggung bahwa masyarakat hanya dijadikan penonton dalam kemeriahan acara, sementara aktivitas ekonomi yang berlangsung di lokasi kegiatan justru didominasi pihak-pihak tertentu. Ia menilai kondisi itu membuat para pelaku UMKM lokal kesulitan mendapatkan keuntungan dari momentum besar yang seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan mereka.
“Setiap ulang tahun daerah dibuat acara besar, masyarakat datang hanya untuk menonton artis. Tetapi ketika melihat stand-stand yang ada, sebagian besar bukan milik masyarakat kecil. Kalau kondisi seperti ini terus terjadi, bagaimana UMKM di Halsel bisa berkembang dan maju,” demikian isi kritik yang disampaikan dalam unggahan tersebut.
Lebih jauh, warga juga menilai bahwa konsep kegiatan HUT daerah semestinya tidak hanya berorientasi pada hiburan dan seremoni belaka. Sebagai agenda tahunan yang menggunakan anggaran daerah, pelaksanaan HUT seharusnya dirancang untuk memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, khususnya bagi masyarakat bawah yang selama ini menggantungkan hidup dari usaha kecil dan perdagangan.
Beberapa masyarakat berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola penyelenggaraan kegiatan-kegiatan besar daerah. Mereka menilai, perayaan hari jadi kabupaten seharusnya menjadi momentum pemberdayaan ekonomi rakyat, di mana pelaku UMKM lokal diberikan ruang yang lebih besar untuk memasarkan produk mereka tanpa harus kalah bersaing dengan pihak lain yang memiliki akses lebih luas.
Kritik yang berkembang di tengah masyarakat ini juga menjadi gambaran bahwa publik kini semakin aktif mengawasi jalannya kebijakan pemerintah daerah. Warga berharap kepemimpinan Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muksin mampu menjadikan aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi demi menciptakan pembangunan yang lebih merata dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Sebagai daerah yang terus berupaya berkembang, Halmahera Selatan dinilai membutuhkan kebijakan yang tidak hanya menonjolkan kemegahan acara seremonial, tetapi juga mampu menyentuh kebutuhan ekonomi masyarakat secara langsung. Kehadiran pemerintah dalam setiap agenda besar daerah diharapkan dapat menjadi sarana pemberdayaan, bukan sekadar tontonan sesaat.
Momentum HUT ke-23 Halsel yang seharusnya menjadi kebanggaan bersama kini menjadi bahan refleksi publik. Banyak pihak berharap pemerintah daerah dapat mendengar suara masyarakat dan memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan benar-benar membawa manfaat nyata, terutama bagi rakyat kecil yang menjadi fondasi utama pembangunan daerah.
Di tengah berbagai kritik yang bermunculan, masyarakat tetap berharap Kabupaten Halmahera Selatan atau yang dikenal dengan sebutan Negeri Saruma terus maju. Namun kemajuan itu, menurut mereka, harus dibangun dengan prinsip keadilan, pemerataan, dan keberpihakan terhadap masyarakat lokal agar semangat pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan warga.
“Perayaan daerah akan memiliki makna yang sesungguhnya ketika masyarakat bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi bagian yang menikmati hasil dari setiap agenda pembangunan.” (Red)
Komentar