LABUHA, Malutline – Polemik pemasangan meteran listrik di Desa Gane Luar kini memasuki babak baru. Setelah menunggu kurang lebih dua bulan tanpa kepastian, warga akhirnya meminta perhatian langsung dari Gubernur Maluku Utara, Sherly Jhoanda, agar segera turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.
Sejumlah warga mengaku telah membayar uang muka sebesar Rp1.500.000 untuk pemasangan meteran listrik melalui mekanisme yang disampaikan pihak terkait. Namun hingga kini, meteran yang dijanjikan belum juga terpasang. Tidak ada kepastian waktu, tidak ada penjelasan resmi, dan komunikasi dinilai sangat minim.
Situasi semakin memanas ketika muncul pungutan tambahan sebesar Rp100.000 per Kepala Keluarga (KK) dengan alasan untuk mempercepat proses kedatangan meteran. Alasan ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Jika uang muka sudah dibayarkan sesuai ketentuan, mengapa masih ada pungutan tambahan?
Pelayanan listrik yang berada di bawah naungan Perusahaan Listrik Negara (PLN) seharusnya berjalan transparan dan profesional. Warga menegaskan bahwa mereka tidak menolak membayar biaya resmi, namun menolak jika ada pungutan yang tidak jelas dasar hukumnya.
“Torang cuma minta kejelasan. Kalau memang ada biaya resmi, jelaskan secara terbuka. Tapi kalau ini di luar ketentuan, siapa yang bertanggung jawab?” ujar salah satu warga dengan nada kecewa.
Listrik merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi masyarakat. Tanpa listrik, aktivitas ekonomi, pendidikan anak-anak, hingga pelayanan publik menjadi terganggu. Karena itu, warga berharap pemerintah provinsi tidak tinggal diam melihat kondisi ini.
Masyarakat Gane Luar secara terbuka meminta Gubernur Maluku Utara untuk:
Menginstruksikan audit dan klarifikasi atas pembayaran Rp1.500.000 per KK.
Menelusuri legalitas pungutan tambahan Rp100.000, Memastikan pemasangan meteran segera direalisasikan Menjamin tidak ada praktik pungutan di luar prosedur resmi.
Warga menilai kehadiran pemerintah provinsi Sherly jhoanda sangat dibutuhkan agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan menimbulkan keresahan sosial. Mereka berharap ada langkah tegas dan cepat demi menjamin hak masyarakat atas pelayanan listrik yang adil dan transparan.
Kini, harapan masyarakat Gane Luar tertuju pada kepemimpinan Gubernur Maluku Utara. Mereka menanti tindakan nyata, bukan sekadar janji, demi memastikan cahaya listrik benar-benar menyala tanpa dibayangi ketidakpastian. (Red)
Komentar