HALSEL, Malutline — Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan resmi melantik apt. Karima Nasaruddin, S.Si. M.Kes sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Halmahera Selatan. Pelantikan tersebut dilaksanakan pada Selasa (13/01/2026) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
Pelantikan Karima Nasaruddin merupakan bagian dari pelantikan delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dipimpin langsung oleh Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran pejabat daerah, pimpinan OPD, serta undangan lainnya.
Sebagai Kepala DP3AKB, Karima Nasaruddin mengemban tugas strategis dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, penguatan ketahanan keluarga, serta pengendalian penduduk dan program keluarga berencana di Kabupaten Halmahera Selatan. Jabatan ini menuntut peran aktif dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan program, serta memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan berjalan secara optimal.
Karima Nasaruddin dikenal memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang mumpuni di bidang kesehatan dan pelayanan publik. Dengan bekal tersebut, ia diharapkan mampu membawa inovasi serta penguatan program-program DP3AKB yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan dan anak.
Dalam amanatnya pada pelantikan tersebut, Bupati Halmahera Selatan menegaskan bahwa jabatan yang diberikan kepada para pejabat yang dilantik merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi tinggi.
Bupati juga menekankan pentingnya profesionalisme dan komitmen dalam menjalankan tugas pemerintahan, terutama pada dinas-dinas yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. DP3AKB, menurutnya, memiliki peran penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Dengan dilantiknya Karima Nasaruddin sebagai Kepala DP3AKB, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berharap program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta penguatan keluarga berencana dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum penguatan birokrasi dan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, khususnya perempuan dan anak di Halmahera Selatan. (Haji/red)
Komentar