Jakarta, Malutline— Koordinator Pusat Jaringan Aksi Solidaritas Membela Rakyat (JAS-MERAH) yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara Jabodetabek (PB-FORMMALUT), M. Reza A. Syadik, menantang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara yang baru, Sufari, untuk menjadikan tiga kasus besar di Kota Ternate sebagai prioritas penanganan hukum.
Ketiga kasus tersebut yakni skandal Haornas 2018, dugaan korupsi penyertaan modal investasi pada BUMD PT BPRS Bahari Berkesan yang diduga menyeret nama Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, serta pembelian eks rumah dinas Gubernur Maluku Utara oleh Pemkot Ternate pada 2018 yang disebut-sebut melibatkan Rizal Marsaoly.
Menurut Reza, transaksi pembelian rumah dinas senilai Rp2,8 miliar yang menggunakan kas daerah dipersoalkan karena dilakukan kepada pihak yang bukan pemilik sah. Ia menilai selama ini Kejati Maluku Utara cenderung pasif dan lamban dalam menuntaskan berbagai kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat publik.
“Kini saatnya Kepala Kejati menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum yang bersih. Kasus-kasus yang mengendap tanpa kejelasan harus dibuka kembali, termasuk perkara yang pernah di-SP3 seperti kasus Halsel Ekspres di Halmahera Selatan,” ujar Reza dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (2/11/2025).
Reza menjelaskan, dugaan penyalahgunaan dana penyertaan modal Pemkot Ternate ke PT BPRS Bahari Berkesan mencapai Rp22,85 miliar, dengan potensi kerugian negara sekitar Rp7 miliar. Ia menegaskan, mahasiswa Maluku Utara di Jabodetabek tidak akan diam melihat lambannya penegakan hukum di daerah.
“Kami tidak mau hanya bicara. Di Jakarta, kami sedang melakukan konsolidasi nasional untuk menggelar aksi besar pada Hari Pahlawan, 10 November 2025, dengan target menduduki KPK dan Kejagung RI. Tujuannya bukan untuk menekan, tapi memberi dukungan moral agar kedua lembaga ini turut mengawal penegakan hukum di Maluku Utara,” tegas Reza.
Ia menambahkan, JAS-MERAH dan PB-FORMMALUT mendukung penuh Kepala Kejati Maluku Utara yang baru agar bekerja tanpa pandang bulu dalam mengusut kasus korupsi, baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
“Menolak lupa! Kami ingin Kejati yang baru bersih dan berani. Jangan hanya menyentuh kasus kecil. Kami menantang: bersihkan semua kasus korupsi di sepuluh kabupaten/kota di Maluku Utara. Kami di Jakarta siap mengawal,” tandas Reza.
Reza juga mengingatkan bahwa publik Maluku Utara tengah menaruh harapan besar kepada Kejati baru untuk mengembalikan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.
“Momentum ini harus dimanfaatkan. Rakyat ingin melihat hukum tidak lagi tajam ke bawah, tumpul ke atas,” pungkasnya. (Red)
Komentar