Malut Line

Halsel|oleh

HALSEL, Malutline — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Halmahera Selatan menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan, sekaligus melaksanakan Konferensi PGRI tingkat Kabupaten Halmahera Selatan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Labuha, Rabu, 16 September 2026. Kegiatan dihadiri para kepala sekolah serta guru SD, SMP, SMA/SMK dan SLB se-Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya dari wilayah Kota Labuha dan sekitarnya.

Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Bupati Halmahera Selatan Bidang Sosial Budaya, Safiun Radjulan, S.Pd., M.Pd.

Sosialisasi tersebut menjadi momentum penting bagi para guru dan tenaga kependidikan untuk memahami kebijakan pemerintah terkait perlindungan dalam menjalankan tugas dan profesi di lingkungan pendidikan.

Ketua PGRI Kabupaten Halmahera Selatan, Budi Kamarullah, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memperkuat kembali eksistensi PGRI sekaligus mengawal berbagai agenda organisasi yang berkaitan dengan kepentingan guru dan tenaga kependidikan.

Menurut Budi, PGRI memiliki tanggung jawab untuk terus membangun komunikasi, solidaritas, dan kerja sama dengan seluruh elemen pendidikan guna menciptakan suasana profesi yang lebih aman, nyaman, dan bermartabat.

“Dengan niat yang baik, kami ingin membangun kembali eksistensi PGRI dan mengawal agenda-agenda organisasi guna mewujudkan cita-cita bersama para guru dan tenaga kependidikan,” ujar Budi.

Ia menambahkan, penguatan organisasi PGRI di tingkat kabupaten diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi para guru untuk menyampaikan aspirasi, berdiskusi mengenai persoalan pendidikan, serta bersama-sama mencari solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi tenaga pendidik di lapangan.

Budi menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kondisi dan kenyamanan para guru serta tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Karena itu, menurutnya, perlindungan terhadap guru dan tenaga kependidikan harus dipahami secara baik, termasuk melalui pemahaman terhadap regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

“Upaya meningkatkan kualitas dan kenyamanan profesi guru harus dilakukan secara terukur, baik untuk kebutuhan hari ini maupun untuk menghadapi tantangan pendidikan di masa yang akan datang,” katanya.

Perkuat Eksistensi Organisasi

Selain sosialisasi regulasi, pelaksanaan Konferensi PGRI tingkat Kabupaten Halmahera Selatan menjadi bagian penting dalam konsolidasi organisasi.

Konferensi tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi serta menyatukan langkah seluruh jajaran PGRI dalam menjalankan program organisasi dan memperjuangkan kepentingan profesional guru serta tenaga kependidikan.

Budi berharap seluruh pengurus dan anggota PGRI dapat menjaga semangat kebersamaan serta membangun organisasi secara konstruktif.

Ia juga mengajak seluruh guru dan tenaga kependidikan untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Halmahera Selatan.

“Sebagai Ketua PGRI Halmahera Selatan, saya memohon doa dan kerja sama dari seluruh pihak demi kemajuan Negeri Saruma dan Provinsi Maluku Utara di ujung timur Indonesia ini,” tutur Budi.

Ia berharap momentum tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dapat menjadi awal dari penguatan organisasi dan lahirnya berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi guru, tenaga kependidikan, serta dunia pendidikan di Halmahera Selatan. (Red)

Daerah|oleh

HALSEL, Malutline com-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara diminta melakukan pemeriksaan langsung terhadap pekerjaan proyek jalan aspal di Pulau Waidoba, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan.

Permintaan tersebut mencuat menyusul adanya sorotan terhadap kondisi jalan yang dinilai mengalami kerusakan dalam waktu relatif cepat setelah pekerjaan pengaspalan dilakukan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait kualitas material serta pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

BPK sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dinilai memiliki peran penting untuk memastikan apakah pelaksanaan proyek tersebut telah sesuai dengan ketentuan, spesifikasi teknis, serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan secara langsung ke lokasi dinilai penting agar kondisi fisik jalan dapat dibandingkan dengan dokumen perencanaan, kontrak pekerjaan, volume pekerjaan, spesifikasi material, serta nilai anggaran proyek.

Sorotan utama masyarakat berkaitan dengan dugaan penggunaan material pengaspalan yang kualitasnya dipertanyakan. Jika kondisi tersebut benar, maka perlu diketahui apakah material yang digunakan telah memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam kontrak pekerjaan.

Selain kualitas material, pemeriksaan juga dapat mencakup ketebalan lapisan aspal, komposisi material, metode pelaksanaan pekerjaan, volume pekerjaan, mutu konstruksi, hingga proses pengawasan oleh pihak terkait.

Namun demikian, dugaan mengenai rendahnya kualitas pekerjaan maupun kemungkinan adanya kerugian keuangan negara perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan pengujian yang berwenang. Kerusakan jalan secara cepat tidak dengan sendirinya membuktikan telah terjadi kerugian negara.

Karena itu, BPK Perwakilan Maluku Utara diharapkan dapat melakukan pemeriksaan secara profesional dan independen apabila proyek tersebut masuk dalam objek pemeriksaan, termasuk melakukan pemeriksaan fisik atau uji teknis yang diperlukan.

Hasil pemeriksaan nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kualitas pekerjaan, kesesuaian antara pekerjaan di lapangan dengan kontrak, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.

Masyarakat Pulau Waidoba juga berharap pembangunan infrastruktur jalan yang menggunakan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat jangka panjang. Jalan yang dibangun dengan anggaran publik diharapkan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memenuhi standar mutu dan memiliki daya tahan sesuai ketentuan teknis.

Dengan adanya pemeriksaan secara menyeluruh, berbagai dugaan dan pertanyaan mengenai proyek jalan tersebut dapat memperoleh kejelasan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti teknis, bukan semata-mata berdasarkan informasi atau penilaian di lapangan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline — Musim kemarau berkepanjangan mulai berdampak terhadap ketersediaan sumber air baku di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kapasitas sumber air baku Embung Gandasuli dan Papaloang dilaporkan mengalami penurunan hingga sekitar 70 persen.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Halmahera Selatan karena menyangkut keberlangsungan pelayanan air bersih bagi masyarakat.

Direktur PDAM Halsel, Soleman Bobote, bersama Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara melakukan monitoring terhadap kondisi sumber air baku di Embung Gandasuli dan Papaloang. Langkah tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi debit air sekaligus mencari solusi menghadapi potensi penurunan ketersediaan air.

Soleman mengatakan, pihaknya telah mengambil sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak penurunan kapasitas sumber air baku akibat musim kemarau yang berlangsung cukup panjang.

“Monitoring ini kita lakukan untuk melihat kondisi sumber air baku sekaligus mengambil langkah-langkah mitigasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujar Soleman.

Menurutnya, salah satu langkah yang sedang disiapkan PDAM Halsel adalah mengaktifkan kembali sumber air baku cadangan, yakni Sungai Papaloang Cabang Kanan atau yang dikenal dengan Papaloang 2.

Sumber air cadangan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat apabila kapasitas sumber utama terus mengalami penurunan.

“Dalam waktu dekat kita akan mengaktifkan kapasitas air baku cadangan, yakni Sungai Papaloang Cabang Kanan (Papaloang 2). Insyaallah unit cadangan air baku ini bisa mencukupi kebutuhan masyarakat,” kata Soleman.

Antisipasi Gangguan Pelayanan

Penurunan kapasitas sumber air baku hingga sekitar 70 persen menjadi tantangan bagi PDAM Halsel. Terlebih, kebutuhan air bersih masyarakat tetap berjalan sementara kondisi sumber air sangat bergantung pada curah hujan.

Karena itu, langkah mitigasi dinilai penting agar PDAM tidak menunggu hingga kondisi sumber air berada pada titik kritis. Pengaktifan sumber cadangan menjadi salah satu upaya untuk menjaga kontinuitas pelayanan sekaligus mengurangi risiko gangguan distribusi air kepada pelanggan.

Soleman berharap kondisi kemarau panjang dapat segera berakhir sehingga sumber-sumber air baku kembali mendapatkan pasokan air yang cukup.

Di sisi lain, hasil monitoring bersama BWS Maluku Utara diharapkan dapat menjadi dasar untuk menyusun langkah penanganan jangka panjang, terutama dalam menjaga keberlanjutan sumber air baku di wilayah Halsel.

“Kita berharap ada solusi ke depan, sehingga sumber air baku ini dapat terus dijaga dan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap maksimal,” tuturnya.

Perlu Penanganan Jangka Panjang

Kondisi tersebut juga menjadi pengingat pentingnya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Penurunan debit akibat kemarau panjang tidak hanya membutuhkan solusi sementara, tetapi juga perencanaan jangka panjang untuk memastikan ketersediaan air baku tetap terjaga.

Kolaborasi antara PDAM Halsel, BWS Maluku Utara dan pemerintah daerah menjadi penting untuk memetakan sumber-sumber air alternatif, melakukan konservasi daerah tangkapan air, serta menyiapkan infrastruktur pendukung apabila kondisi serupa kembali terjadi.

Dengan diaktifkannya Papaloang 2 sebagai sumber air baku cadangan, PDAM Halsel berharap kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi meskipun kondisi sumber air utama saat ini mengalami penurunan akibat kemarau berkepanjangan. (Red)

Halsel|oleh

LABUHA, MALUTLINE.COM — Penggunaan anggaran pengadaan perlengkapan peserta didik dan seragam sekolah di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, diminta menjadi perhatian serius Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara.

Desakan tersebut disampaikan Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara menyusul munculnya dugaan persoalan dalam proses pengadaan dan penyaluran bantuan perlengkapan sekolah kepada siswa pada tahun anggaran 2024 hingga 2025.

FAKI meminta BPK tidak hanya memeriksa dokumen administrasi di tingkat Dinas Pendidikan, tetapi juga melakukan pemeriksaan langsung secara menyeluruh terhadap sekolah-sekolah penerima bantuan, baik tingkat Sekolah Dasar Negeri (SDN) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ketua FAKI Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, mengatakan pemeriksaan penting dilakukan untuk memastikan apakah barang yang tercantum dalam dokumen pengadaan benar-benar diterima oleh siswa dan sesuai dengan jumlah, spesifikasi serta nilai anggaran yang telah ditetapkan pemerintah.

“BPK harus turun dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di sekolah-sekolah penerima. Jangan hanya memeriksa laporan di atas meja. Harus dicocokkan antara dokumen, jumlah barang, penerima bantuan dan kondisi barang di lapangan,” kata Dani Haris kepada Malutline, Jumat (18/9/2026).

Soroti Pengadaan Perlengkapan Siswa Tahun 2024

FAKI menyoroti pengadaan sejumlah perlengkapan siswa yang disebut-sebut meliputi tas sekolah, gamis dan jilbab putih bagi siswi, baju koko, peci putih serta sepatu pada tahun anggaran 2024.

Namun, terkait total nilai anggaran keseluruhan paket tersebut, dokumen publik yang berhasil ditemukan belum memberikan dasar yang cukup untuk menyimpulkan satu angka total. Karena itu, nilai anggaran masing-masing komponen maupun total keseluruhan perlu dicocokkan dengan dokumen resmi seperti DPA, RKA, RUP, kontrak pengadaan, surat pesanan, berita acara serah terima barang dan dokumen pembayaran.

Hal tersebut penting agar tidak terjadi kekeliruan antara nilai pagu anggaran, nilai kontrak, nilai realisasi dan jumlah barang yang benar-benar diterima sekolah.

FAKI menilai pemeriksaan juga harus memastikan siapa penyedia barang, bagaimana proses pemilihannya, berapa harga satuan masing-masing barang, berapa jumlah barang yang dibeli serta sekolah mana saja yang menjadi penerima.

Anggaran Perlengkapan Sekolah Tahun 2025 Juga Diminta Dibuka

Sorotan FAKI kemudian berlanjut pada pengadaan perlengkapan sekolah tahun anggaran 2025.

Dalam dokumen resmi Pemkab Halmahera Selatan mengenai daftar paket e-katalog tahun 2025, tercantum paket “Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik” pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan. Dokumen tersebut mencatat nilai pagu RUP sebesar Rp50 juta untuk paket yang tercantum dengan kode RUP 55162332.

Dalam dokumen yang sama juga tercantum paket “Perlengkapan Sekolah SD” dengan nilai pagu RUP sebesar Rp2,5 miliar.

Akan tetapi, kedua angka tersebut tidak boleh langsung dijumlahkan sebagai total seluruh bantuan seragam siswa tahun 2025, karena masih diperlukan pemeriksaan terhadap uraian barang, penerima, sumber dana, kontrak dan realisasi masing-masing paket.

Dengan demikian, angka Rp2,5 miliar yang tercantum pada paket “Perlengkapan Sekolah SD” merupakan nilai pagu RUP paket tersebut, bukan otomatis nilai seluruh program seragam siswa Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2025.

Dugaan Kepala Sekolah Diminta Menandatangani Dokumen Kosong

Selain mempertanyakan besaran anggaran, FAKI juga menyampaikan dugaan adanya praktik yang dinilai perlu diperiksa secara serius, yakni kepala sekolah penerima bantuan disebut-sebut diarahkan untuk menandatangani kwitansi kosong dan bukti penerimaan barang.

Dani mengatakan informasi tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan BPK dan aparat penegak hukum.

“Kalau benar ada kepala sekolah yang diminta menandatangani kwitansi kosong atau dokumen penerimaan barang sebelum mengetahui nilai dan jumlah barang yang sebenarnya diterima, ini harus diperiksa. Jangan sampai dokumen administrasi dibuat belakangan untuk melengkapi pertanggungjawaban,” ujarnya.

Menurut FAKI, apabila dugaan tersebut terbukti, maka persoalannya tidak lagi sebatas masalah administrasi, tetapi dapat memiliki konsekuensi hukum apabila ditemukan adanya manipulasi dokumen, ketidaksesuaian antara barang dengan pembayaran, atau kerugian keuangan negara.

Namun demikian, dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan keterangan pihak-pihak terkait.

FAKI Minta BPK Cocokkan Empat Dokumen Utama

FAKI meminta BPK melakukan pemeriksaan dengan mencocokkan sedikitnya empat aspek utama.

Pertama, dokumen penganggaran, mulai dari RKA, DPA dan dokumen perubahan anggaran apabila terdapat perubahan.

Kedua, dokumen pengadaan, termasuk RUP, spesifikasi barang, penyedia, kontrak atau surat pesanan serta harga satuan.

Ketiga, dokumen pembayaran, mulai dari kwitansi, faktur, SP2D hingga bukti pembayaran kepada penyedia.

Keempat, bukti penerimaan dan distribusi barang, termasuk berita acara serah terima, daftar sekolah penerima, jumlah siswa penerima serta tanda tangan penerima.

“Kalau di dokumen tertulis seribu pasang sepatu, maka harus dicari apakah benar seribu pasang sepatu itu ada dan diterima siswa. Kalau tertulis tas seribu buah, harus bisa dibuktikan ke mana barang itu didistribusikan,” tegas Dani.

Pemeriksaan Jangan Hanya di Labuha

FAKI juga meminta pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh hingga sekolah-sekolah yang berada di kecamatan dan desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan.

Menurut FAKI, pemeriksaan fisik menjadi penting karena potensi perbedaan antara dokumen administrasi dan kondisi lapangan hanya dapat diketahui melalui verifikasi langsung.

Sekolah penerima bantuan perlu diminta menunjukkan dokumen penerimaan barang, daftar siswa penerima serta bukti fisik barang yang masih tersedia apabila bantuan tersebut belum seluruhnya digunakan.

FAKI juga mendorong agar BPK melakukan konfirmasi kepada guru, kepala sekolah, komite sekolah dan, bila diperlukan, orang tua siswa penerima bantuan untuk memastikan apakah barang benar-benar diterima.

Nama Dinas Pendidikan Disebut

Dalam keterangannya, Dani Haris Purnawan menyebut adanya dugaan keterkaitan persoalan tersebut dengan kebijakan atau arahan dari lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, yang pada periode terkait dipimpin oleh Siti Khotijah.

Namun, sampai berita ini ditulis, dugaan mengenai adanya arahan kepada kepala sekolah untuk menandatangani dokumen kosong tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta yang terbukti.

Karena itu, Malutline menempatkan informasi tersebut sebagai dugaan dan permintaan pemeriksaan, bukan sebagai kesimpulan mengenai adanya tindak pidana.

Pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut juga perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan agar pemberitaan tetap berimbang.

BPK Diminta Telusuri Potensi Kerugian Negara

FAKI berharap pemeriksaan tidak berhenti pada pemeriksaan kelengkapan administrasi.

Jika ditemukan barang tidak sesuai spesifikasi, jumlah barang tidak sesuai, harga tidak wajar, barang tidak diterima sekolah, penerima tidak sesuai data, atau terdapat pembayaran atas barang yang tidak pernah diterima, maka seluruh temuan tersebut menurut FAKI harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“BPK kami minta bekerja secara independen. Kalau memang tidak ada masalah, sampaikan bahwa tidak ada masalah. Tetapi kalau ditemukan penyimpangan, harus ada tindak lanjut sesuai hukum,” kata Dani.

FAKI juga meminta agar pemeriksaan mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, pengadaan, pembayaran hingga distribusi barang.

Malutline: Angka Anggaran Harus Dibuka Secara Transparan

Di sisi lain, dokumen publik Pemkab Halsel menunjukkan bahwa pemerintah daerah memang mencantumkan berbagai paket pengadaan pada sektor pendidikan. Karena itu, untuk memastikan nilai sebenarnya dari program perlengkapan dan seragam siswa tahun 2024 dan 2025, diperlukan pembukaan dokumen anggaran dan pengadaan secara rinci.

Publik perlu mengetahui nama paket, kode RUP, nilai pagu, nilai kontrak, nama penyedia, jumlah barang, harga satuan, sekolah penerima serta nilai realisasi.

Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari keuangan negara maupun daerah.

Sementara itu, dokumen resmi Pemkab Halsel yang tersedia untuk tahun 2025 juga menunjukkan adanya sejumlah paket pengadaan pendidikan melalui e-katalog, termasuk perlengkapan peserta didik dan perlengkapan sekolah SD.

FAKI menegaskan, inti persoalan yang mereka minta diperiksa bukan semata-mata besarnya anggaran, melainkan apakah seluruh anggaran tersebut telah digunakan sesuai perencanaan, barang benar-benar tersedia, diterima oleh penerima manfaat dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Hingga berita ini diterbitkan, Malutline belum memperoleh klarifikasi resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan terkait dugaan arahan penandatanganan kwitansi kosong maupun dokumen penerimaan barang tersebut.

Malutline membuka ruang bagi Dinas Pendidikan, kepala sekolah, penyedia barang maupun pihak lain yang disebut untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab. (Red)

Daerah|oleh

HALSEL, MALUTLINE.COM — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dikabarkan mulai melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), termasuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pada sejumlah sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Informasi yang diperoleh Malutline.com dari sumber yang dinilai terpercaya menyebutkan, proses pemeriksaan tersebut telah berlangsung di Kabupaten Halmahera Selatan dalam kurun waktu sekitar satu bulan terakhir.

Pemeriksaan disebut berkaitan dengan penggunaan anggaran Dana BOS tahun anggaran 2025 hingga 2026. Namun, sampai saat ini belum diketahui secara pasti jumlah maupun daftar sekolah SD Negeri dan SMP yang menjadi objek pemeriksaan BPK RI Perwakilan Maluku Utara.

Sumber tersebut juga belum memberikan informasi rinci mengenai cakupan pemeriksaan. Karena itu, jumlah sekolah dan ruang lingkup pemeriksaan masih menunggu keterangan resmi dari BPK maupun instansi terkait.

FAKI Minta BPK Tetap Independen

Di tengah berlangsungnya pemeriksaan tersebut, Lembaga Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara meminta BPK RI Perwakilan Maluku Utara menjalankan pemeriksaan secara independen, profesional, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Ketua FAKI Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, kepada Malutline.com, Kamis (18/9/2026), meminta agar proses pemeriksaan tidak dipengaruhi atau dibatasi oleh pihak mana pun.

Dani secara khusus menyoroti informasi mengenai adanya arahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan terkait pemeriksaan penggunaan Dana BOS pada sekolah-sekolah di daerah tersebut.

Menurut Dani, apabila terdapat arahan atau pembatasan terhadap ruang lingkup pemeriksaan, hal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik. Ia meminta BPK tetap menentukan prosedur dan ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan kewenangan, standar pemeriksaan, risiko, serta bukti yang ditemukan.

«“BPK harus independen dalam menjalankan tugas pemeriksaan. Jangan sampai ada pihak yang mengarahkan atau membatasi pemeriksaan, terutama terkait penggunaan Dana BOS di sekolah-sekolah,” ujar Dani.»

Namun demikian, pernyataan mengenai adanya arahan tersebut masih merupakan informasi dan sorotan dari FAKI. Malutline.com belum memperoleh konfirmasi resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan mengenai benar atau tidaknya dugaan adanya arahan tersebut.

Minta Pemeriksaan Tak Hanya Administratif

FAKI juga meminta pemeriksaan tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi turut mencermati kesesuaian antara dokumen pertanggungjawaban dengan realisasi penggunaan anggaran di lapangan.

Dani mengatakan, penggunaan Dana BOS perlu diperiksa berdasarkan dokumen perencanaan, bukti transaksi, laporan pertanggungjawaban, dokumen pengadaan barang dan jasa, serta realisasi kegiatan yang dibiayai melalui anggaran tersebut.

“Yang paling penting adalah memastikan Dana BOS benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan dan sesuai dengan aturan. Kalau ada temuan, harus dijelaskan berdasarkan bukti pemeriksaan,” katanya.

FAKI menilai transparansi pengelolaan Dana BOS penting karena anggaran tersebut bersumber dari keuangan negara dan diperuntukkan mendukung operasional satuan pendidikan serta pelayanan pendidikan bagi peserta didik.

Pemeriksaan Bukan Berarti Ada Pelanggaran

Pemeriksaan BPK terhadap sekolah-sekolah di Halsel menjadi perhatian publik, terutama orang tua siswa, pemerhati pendidikan, serta kelompok masyarakat sipil.

Meski demikian, adanya pemeriksaan BPK tidak serta-merta berarti telah terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan Dana BOS.

Kesimpulan mengenai ada atau tidaknya persoalan harus mengacu pada hasil pemeriksaan, bukti, dokumen, serta laporan resmi BPK setelah proses pemeriksaan dilakukan.

Apabila ditemukan kelemahan administrasi atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran, hasil pemeriksaan nantinya dapat menjadi dasar bagi pihak terkait untuk melakukan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

Sebaliknya, apabila tidak ditemukan permasalahan material pada aspek yang diperiksa, hasil pemeriksaan juga dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai kondisi tata kelola anggaran pendidikan pada sekolah yang menjadi objek pemeriksaan.

Dinas Pendidikan dan BPK Belum Berikan Penjelasan

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Malutline.com masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan dan BPK RI Perwakilan Maluku Utara mengenai pemeriksaan tersebut.

Sejumlah hal yang masih membutuhkan penjelasan antara lain jumlah sekolah yang diperiksa, wilayah dan satuan pendidikan yang menjadi objek pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, periode anggaran yang diperiksa, serta apakah terdapat arahan tertentu dari pihak Dinas Pendidikan sebagaimana disoroti FAKI.

Malutline.com juga belum memperoleh dokumen resmi yang memuat daftar satuan pendidikan yang menjadi objek pemeriksaan maupun hasil pemeriksaan sementara.

Karena itu, informasi mengenai pemeriksaan yang disebut telah berlangsung sekitar satu bulan terakhir masih perlu dikonfirmasi kepada lembaga berwenang.

Publik Tunggu Hasil Pemeriksaan

Masyarakat Halmahera Selatan kini menunggu hasil resmi pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan anggaran pendidikan tersebut.

Publik berharap proses pemeriksaan dapat berlangsung secara objektif, transparan, dan sesuai kewenangan masing-masing lembaga sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengelolaan Dana BOS di satuan pendidikan.

FAKI sendiri meminta agar seluruh proses pemeriksaan berjalan berdasarkan bukti dan ketentuan pemeriksaan yang berlaku.

Sementara itu, Malutline.com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada BPK RI Perwakilan Maluku Utara maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan atas informasi dan pernyataan yang diberitakan.

Malutline.com akan terus memantau perkembangan pemeriksaan tersebut dan menyampaikan kepada publik apabila telah terdapat keterangan atau dokumen resmi mengenai hasil pemeriksaan Dana BOS tahun anggaran 2025–2026 di Kabupaten Halmahera Selatan. (Red)