Malut Line

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALMAHERA SELATAN, Malut Line.com – Barisan Rakyat Halsel (BARAH) menyoroti dugaan pungutan yang dilakukan oleh oknum tertentu kepada para pengusaha tambang rakyat di sejumlah lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Dugaan pungutan tersebut disebut dilakukan dengan dalih untuk biaya pengurusan legalisasi atau perizinan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Salah satu lokasi yang menjadi sorotan berada di Desa Manatahan, Kecamatan Obi Barat.

Ketua BARAH, Ady Hi. Adam, mengatakan pihaknya menerima keluhan dari sejumlah pemilik tromol dan pelaku usaha tambang rakyat terkait adanya penagihan dengan nilai yang disebut bervariasi. Penagihan tersebut, menurut dia, tidak hanya menyasar pemilik tromol, tetapi juga kios-kios serta pemilik tong pengolahan yang disebut beroperasi secara ilegal.

“Kalau memang uang tersebut digunakan untuk pengurusan perizinan, maka harus ada kejelasan dan progres yang disampaikan kepada masyarakat penambang. Jangan sampai masyarakat dimanfaatkan dengan dalih pengurusan WPR,” kata Ady.

Menurut BARAH, proses pengusulan dan pengelolaan WPR merupakan bagian dari mekanisme pemerintahan dan tidak semestinya dibebankan melalui pungutan tidak jelas kepada masyarakat penambang.

Ady mengungkapkan, beberapa pekan lalu pihaknya telah bertemu dengan Kepala Bapeda Halmahera Selatan. Dalam pertemuan tersebut, BARAH memperoleh informasi bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menyampaikan usulan WPR kepada pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM.

Informasi mengenai proses WPR tersebut sejalan dengan data Kementerian ESDM yang mencatat Maluku Utara sebagai salah satu provinsi yang memiliki WPR. Kementerian ESDM juga menjelaskan bahwa pengelolaan WPR dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) harus mengikuti mekanisme dan dokumen pengelolaan yang ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, terkait sejumlah lokasi PETI di Halsel, pemberitaan pada Agustus 2026 menyebutkan adanya usulan WPR untuk empat lokasi, yakni Kusubibi, Anggai, Manatahan dan Alam Kananga. Dalam keterangan yang dikutip media tersebut, usulan masih memerlukan revisi pembagian blok sebelum diajukan kembali.

Atas kondisi tersebut, BARAH mendesak Polres Halmahera Selatan menindaklanjuti dugaan pungutan tersebut apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum.

“Kami mengutuk keras apabila ada oknum yang menagih partisipasi kepada pengusaha tromol dengan alasan untuk kepentingan pengurusan WPR. Kalau benar ada pungutan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka harus diusut,” tegas Ady.

BARAH juga meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara memberikan informasi yang transparan mengenai perkembangan usulan WPR, sehingga masyarakat penambang mengetahui sejauh mana proses tersebut telah berjalan.

Menurut Ady, kepastian informasi penting agar masyarakat tidak mudah menjadi korban pihak-pihak yang mengatasnamakan proses legalisasi pertambangan.

“Kalau memang mereka benar-benar mengurus perizinan, progresnya harus disampaikan kepada masyarakat penambang. Tetapi kalau ternyata untuk kepentingan kelompok tertentu, maka persoalan ini harus ditelusuri karena masyarakat bisa menjadi korban penipuan dan pemanfaatan,” ujarnya.

BARAH juga menyoroti peran pemerintah desa di wilayah yang terdapat aktivitas PETI. Pemerintah desa dinilai perlu lebih proaktif membangun komunikasi administratif dengan pemerintah daerah terkait proses legalisasi pertambangan rakyat di wilayah masing-masing.

Ady mengatakan, masyarakat penambang menghadapi risiko besar dalam menjalankan aktivitasnya. Karena itu, menurut dia, jangan sampai kondisi tersebut justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menarik pungutan dengan mengatasnamakan pengurusan izin.

BARAH saat ini mengaku tengah melengkapi data dan bukti terkait dugaan pungutan tersebut. Data itu rencananya akan disampaikan kepada aparat penegak hukum sebagai bahan laporan.

“Pekan depan kami akan menyampaikan laporan beserta bukti-buktinya (Iswan)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

JAKARTA, Malut Line.com – Forum Mahasiswa Halmahera Selatan (FORMAHSEL) Jakarta kembali menyerukan aksi demonstrasi jilid II di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai. FORMAHSEL membawa isu dugaan penyimpangan anggaran kegiatan retret kepala desa se-Kabupaten Halmahera Selatan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, pada 2025.

Dalam seruan aksinya, FORMAHSEL menyoroti dugaan pungutan sebesar Rp25 juta kepada masing-masing kepala desa dengan alasan untuk membiayai kegiatan retret. Berdasarkan klaim massa aksi, apabila pungutan tersebut dikenakan kepada 249 kepala desa, total dana yang dihimpun mencapai sekitar Rp6,2 miliar. Klaim serupa juga telah diberitakan sejumlah media terkait aksi FORMAHSEL sebelumnya.

FORMAHSEL menduga pengumpulan dana tersebut berkaitan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Halmahera Selatan, Muhammad Zaki Abdul Wahab. Organisasi mahasiswa tersebut meminta aparat penegak hukum menelusuri sumber dana, mekanisme pengumpulan, penggunaan, serta pertanggungjawaban anggaran kegiatan tersebut.

Selain persoalan pungutan, FORMAHSEL juga menyoroti dugaan adanya instruksi kepada pemerintah desa untuk melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 yang disebut berkaitan dengan anggaran kegiatan retret.

Isu mengenai perubahan APBDes tersebut sebelumnya juga disampaikan FORMAHSEL dalam aksi di depan KPK pada 17 September 2026. Saat itu, mereka meminta agar proses penganggaran dan penggunaan dana tersebut diperiksa sesuai mekanisme pengelolaan keuangan desa.

Dalam aksi jilid II ini, FORMAHSEL menyampaikan sejumlah tuntutan kepada aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

Pertama, mendesak KPK RI melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap dugaan penggunaan dana dalam kegiatan retret kepala desa di IPDN Jatinangor tahun 2025 serta menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan tindak pidana.

Kedua, FORMAHSEL meminta KPK membongkar dugaan pungutan Rp25 juta kepada masing-masing kepala desa serta menelusuri aliran dana yang disebut mencapai sekitar Rp6,2 miliar.

Ketiga, mereka meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan instruksi perubahan APBDes Tahun 2025 yang diklaim berkaitan dengan pembiayaan kegiatan retret.

Keempat, FORMAHSEL meminta Bupati Halmahera Selatan mengevaluasi jabatan Muhammad Zaki Abdul Wahab sebagai Kepala Dinas PMD.

Kelima, FORMAHSEL menyerukan agar pihak yang nantinya terbukti melakukan tindak pidana diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya juga telah menyuarakan desakan agar dugaan penggunaan anggaran retret kepala desa di Halsel tersebut diperiksa aparat penegak hukum.

Hingga saat ini, tuduhan terhadap Muhammad Zaki Abdul Wahab dalam isu tersebut merupakan dugaan yang masih perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penyelidikan aparat penegak hukum. Karena itu, pembuktian mengenai sumber dana, mekanisme pungutan, pihak yang memerintahkan, penggunaan anggaran, serta ada atau tidaknya kerugian negara menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan bukti yang diperoleh.

FORMAHSEL menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta proses hukum dilakukan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (Iswan)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE — Dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi di rumah orang tua korban di Desa Bumi Rahmat, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, pada Minggu (20/9/2026) sekitar pukul 18.00 WIT.

Korban diketahui bernama Devila Fardi (24), warga Desa Bumi Rahmat, Kecamatan Gane Barat. Dugaan kekerasan tersebut diduga dilakukan oleh Arsil A Siraju, yang diketahui beralamat di Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat Utara.

Berdasarkan keterangan keluarga korban, peristiwa tersebut terjadi di dalam salah satu kamar di rumah orang tua korban. Saat kejadian, korban disebut sedang berada di dalam kamar sambil menggendong anaknya yang masih berusia sekitar 11 bulan.

Dalam kondisi tersebut, korban diduga mengalami pemukulan. Pelaku juga disebut memegang sebilah pisau dan diduga mengancam akan menikam korban.

Situasi tersebut disebut semakin mengkhawatirkan karena pintu kamar dalam keadaan terkunci. Korban yang sedang menggendong anaknya disebut berada di dalam kamar bersama terduga pelaku dan tidak dapat segera memperoleh pertolongan dari orang lain.

Setelah kejadian, keluarga korban kemudian membawa persoalan tersebut ke jalur hukum. Sekitar pukul 21.00 WIT, korban bersama keluarganya mendatangi Polsek Saketa untuk melaporkan dugaan KDRT tersebut.

Setelah menerima laporan, polisi kemudian membawa korban ke Puskesmas Saketa untuk menjalani pemeriksaan medis dan visum. Namun, karena pada saat itu tidak terdapat dokter yang dapat melakukan pemeriksaan visum di Puskesmas Saketa, korban kemudian dibawa bersama pihak kepolisian dan keluarganya ke Rumah Sakit Bisui sekitar pukul 22.00 WIT.

Dari informasi yang diterima keluarga, hasil pemeriksaan visum tersebut diperkirakan baru dapat diperoleh dalam waktu sekitar tiga hari.

Hingga Senin (21/9/2026), korban bersama keluarganya masih berada di Polsek Saketa untuk mengikuti proses penanganan laporan dan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

Keluarga korban mendesak aparat kepolisian agar dugaan KDRT tersebut segera diproses sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, keluarga meminta kepolisian memberikan perlindungan kepada korban, terutama karena terdapat dugaan ancaman menggunakan pisau dalam peristiwa tersebut.

Keluarga juga berharap penyidik melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh rangkaian kejadian, termasuk dugaan pemukulan, ancaman menggunakan senjata tajam, kondisi korban saat kejadian, serta hasil pemeriksaan medis dan visum.

Menurut keluarga, langkah hukum tersebut ditempuh untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum bagi korban serta mencegah kemungkinan terjadinya kekerasan kembali.

Malutline masih membuka ruang bagi pihak terlapor, Arsil A Siraju, untuk memberikan klarifikasi atau keterangan resmi mengenai dugaan kejadian tersebut. Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini tetap menunggu hasil penyelidikan dan proses hukum dari pihak berwenang. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LHALSEL, MALUTLINE.COM — Kabar baik datang dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Unit Papalong 2 kembali berhasil diaktifkan setelah sebelumnya tidak beroperasi, sehingga kapasitas produksi air bersih kini kembali mencapai sekitar 80 liter per detik.

Pengaktifan kembali unit tersebut menjadi langkah penting PDAM Halsel dalam menjaga ketersediaan dan kontinuitas pasokan air bersih, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Ibu Kota Kabupaten Halmahera Selatan, Labuha, dan sejumlah kawasan sekitarnya.

Direktur PDAM Halsel, Soleman Bobote, menyampaikan bahwa beroperasinya kembali Unit Papalong 2 diharapkan dapat memberikan tambahan kapasitas pelayanan, terutama dalam menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih.

“Alhamdulillah, Unit Papalong 2 telah diaktifkan kembali dengan kapasitas 80 liter per detik. Insya Allah, kebutuhan pada musim kering ini bisa tercukupi untuk Ibu Kota Labuha dan sekitarnya,” ujar Soleman Bobote.

Menurutnya, pengaktifan unit tersebut merupakan bagian dari upaya PDAM untuk memastikan sistem penyediaan air bersih tetap berjalan secara optimal. Kondisi musim kering menjadi salah satu perhatian utama karena perubahan debit sumber air dapat berdampak terhadap kemampuan pelayanan apabila tidak diantisipasi sejak awal.

Karena itu, PDAM Halsel terus melakukan pemantauan terhadap kondisi sumber air, jaringan distribusi, maupun fasilitas pendukung lainnya. Langkah tersebut diperlukan agar produksi air dapat dipertahankan dan distribusi kepada pelanggan tetap berjalan secara maksimal.

Dengan kembali beroperasinya Unit Papalong 2, PDAM berharap kapasitas air yang tersedia mampu memberikan dukungan lebih besar terhadap kebutuhan masyarakat di Labuha dan wilayah pelayanan di sekitarnya.

Soleman menegaskan bahwa pelayanan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian utama. Oleh sebab itu, PDAM akan terus berupaya melakukan pembenahan terhadap sistem produksi dan distribusi agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

“Kami terus berupaya menjaga agar pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan. Dengan aktifnya kembali Papalong 2, kami berharap kebutuhan air masyarakat, khususnya di Labuha dan sekitarnya, dapat lebih terjamin menghadapi musim kering,” katanya.

Antisipasi Musim Kering

Musim kering menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan sistem penyediaan air bersih. Penurunan debit pada sejumlah sumber air dapat memengaruhi kapasitas produksi apabila tidak dibarengi dengan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur yang baik.

Dalam kondisi tersebut, keberadaan unit produksi seperti Papalong 2 memiliki peran strategis. Tambahan kapasitas hingga 80 liter per detik dapat membantu PDAM mempertahankan pasokan air sekaligus mengurangi tekanan terhadap sistem pelayanan ketika kebutuhan masyarakat meningkat.

PDAM Halsel juga diharapkan dapat terus melakukan evaluasi terhadap jaringan distribusi, terutama pada titik-titik yang selama ini menjadi kendala dalam penyaluran air kepada pelanggan.

Selain persoalan produksi, distribusi menjadi bagian penting dalam memastikan air yang telah diolah dapat sampai kepada masyarakat secara merata. Karena itu, penguatan sistem secara menyeluruh tetap diperlukan, mulai dari sumber air, instalasi produksi, jaringan transmisi hingga jaringan distribusi kepada pelanggan.

Pelayanan Air Bersih Terus Diperkuat

Soleman Bobote menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan PDAM Halsel. Pengaktifan kembali Unit Papalong 2 menjadi salah satu bagian dari langkah tersebut.

PDAM, kata dia, akan terus berupaya menjaga fasilitas yang telah tersedia agar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

Harapannya, dengan kapasitas produksi yang kembali meningkat, gangguan pelayanan dapat diminimalkan dan kebutuhan air bersih masyarakat Labuha serta kawasan sekitarnya dapat terpenuhi dengan lebih baik.

Masyarakat pun diimbau untuk menggunakan air secara bijak, khususnya selama musim kering. Penghematan penggunaan air menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan pasokan sehingga pelayanan dapat menjangkau lebih banyak pelanggan.

Aktifnya kembali Unit Papalong 2 sekaligus menjadi kabar positif bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada layanan PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.

Dengan kapasitas 80 liter per detik, PDAM Halsel optimistis sistem pelayanan dapat menghadapi kebutuhan masyarakat selama musim kering dengan dukungan pengelolaan yang baik dan pemantauan secara berkelanjutan.

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya mampu menjawab kebutuhan air bersih saat ini, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pelayanan PDAM Halsel ke depan, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan perkembangan kawasan Labuha sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan. (Red)

Maluku Utara|oleh

TERNATE, Malutline — Persoalan dugaan pinjaman uang yang melibatkan oknum anggota Polri yang bertugas di wilayah hukum Polres Halmahera Barat (Halbar), Aiptu Fatah, kembali menjadi sorotan.

Persoalan tersebut bermula dari dugaan pinjaman uang sebesar Rp50 juta kepada seorang perempuan bernama Indrawati Tuhuteru. Berdasarkan keterangan yang disampaikan korban, uang tersebut dipinjam dengan kesepakatan akan dikembalikan dalam waktu dua minggu, disertai tambahan atau bunga sebesar Rp20 juta, sehingga total pengembalian yang dijanjikan mencapai Rp70 juta.

Namun, menurut keterangan Indrawati, hingga persoalan tersebut mencuat, uang sebagaimana kesepakatan tersebut belum dikembalikan sesuai janji.

Di tengah persoalan itu, muncul pula tudingan lain yang menurut korban justru mengaburkan substansi persoalan, yakni adanya dugaan upaya mengaitkan hubungan pribadi antara dirinya dengan Aiptu Fatah.

Indrawati dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menyatakan tidak pernah memiliki hubungan pacaran maupun hubungan khusus dengan Aiptu Fatah sebagaimana tuduhan yang disebut-sebut berkembang.

Korban Klaim Persoalan Pinjaman Justru Dialihkan ke Isu Pribadi

Menurut keterangan yang diterima media ini, persoalan tersebut kemudian melibatkan Ayya, yang disebut sebagai istri Aiptu Fatah.

Korban menduga kemunculan tudingan mengenai hubungan pribadi tersebut merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dari persoalan utama, yakni kewajiban pengembalian uang yang disebut-sebut mencapai Rp70 juta.

Namun, tudingan mengenai adanya “persekongkolan” antara suami dan istri tersebut masih merupakan dugaan dari pihak korban dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti.

Karena itu, diperlukan klarifikasi langsung dari Aiptu Fatah maupun Ayya mengenai rangkaian kejadian tersebut, termasuk mengenai tujuan komunikasi dan tindakan yang dilakukan terhadap korban.

Isi Percakapan yang Beredar

Salah satu percakapan yang beredar dan diterima media ini memperlihatkan adanya pembahasan mengenai kedatangan seorang perempuan ke Puskesmas serta persoalan yang dikaitkan dengan sejumlah laki-laki.

Dalam percakapan tersebut, salah satu pesan berbunyi:

> “Kesian iii hati ske ksiannn.”

Kemudian terdapat balasan:

> “Buat apa Qt hati skit, malah Alhamdulillah Krn Qt p doi tr kaluar untk byar ngna p laki p utang kiri kanan.”
Percakapan berikutnya yang terlihat dalam tangkapan layar berbunyi:

> “Cisss, malu ee ngna org P bila dtng pkul ngna dalam Puskesmas kse malu ngna dg berapa anggota yg ngna ajk ocrn smua orang P laki.”

Selanjutnya terdapat pesan:

> “Kt klu mo kse viral ngna rabu”sja cmn kt yg bdok kya ngna tua.”

Sementara pada bagian akhir tangkapan layar terdapat pesan:

> “Sejak kpn org p bini dtng pukul p Qt d puskesmas.”

Dari percakapan tersebut, terlihat adanya pembicaraan mengenai seseorang yang disebut sebagai “bini” atau istri dan kedatangan ke Puskesmas. Namun, konteks lengkap percakapan, identitas pengirim dan penerima, serta waktu pengiriman pesan perlu diverifikasi lebih lanjut agar tidak terjadi kesimpulan yang keliru.

Korban Bantah Keras Tuduhan Hubungan Khusus

Indrawati disebut membantah keras apabila dirinya dituduh memiliki hubungan khusus dengan Aiptu Fatah.

Ia menegaskan bahwa persoalan yang sedang dipersoalkan adalah uang pinjaman, bukan hubungan asmara sebagaimana isu yang berkembang.

Menurut pihak korban, dirinya memiliki dasar untuk mempertanyakan pengembalian uang karena terdapat kesepakatan mengenai nominal pinjaman dan batas waktu pengembalian.

Jika benar terdapat kesepakatan bahwa uang sebesar Rp50 juta harus dikembalikan dalam waktu dua minggu dengan tambahan Rp20 juta, maka total kewajiban berdasarkan kesepakatan yang disebut korban adalah Rp70 juta.

Meski demikian, mengenai aspek hukum dari tambahan Rp20 juta tersebut, termasuk apakah merupakan bunga pinjaman, kompensasi, atau bentuk kesepakatan lainnya, tetap perlu dilihat berdasarkan bukti tertulis, percakapan, serta kesepakatan para pihak.

Persoalan Makin Sensitif karena Melibatkan Anggota Polri

Kasus ini menjadi perhatian karena pihak yang disebut dalam dugaan persoalan tersebut merupakan anggota Polri.

Jika terdapat laporan resmi dari korban, maka proses penanganannya perlu dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku dan secara transparan. Apabila terdapat dugaan pelanggaran etik atau tindakan intimidasi, hal tersebut juga dapat dilaporkan kepada institusi terkait untuk diperiksa berdasarkan bukti dan keterangan para pihak.

Media ini tidak menyimpulkan bahwa Aiptu Fatah telah melakukan tindak pidana penipuan sebelum adanya proses hukum dan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian pula, tudingan bahwa Ayya melakukan pengamanan, intimidasi, atau bersama-sama dengan suaminya berupaya membalik fakta masih merupakan versi atau dugaan yang disampaikan pihak korban dan perlu dikonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan.

Korban Minta Persoalan Dikembalikan pada Substansi

Indrawati berharap persoalan tersebut tidak dialihkan menjadi persoalan pribadi yang tidak berkaitan dengan pokok perkara.

Menurut versi korban, substansi yang perlu dijelaskan adalah mengenai asal-usul uang Rp50 juta, kesepakatan pengembalian dalam waktu dua minggu, tambahan Rp20 juta, serta alasan belum dikembalikannya uang tersebut sesuai kesepakatan.

memang terdapat korban bukti penarikan kuitansi, percakapan WhatsApp maupun dokumen lain yang berkaitan dengan transaksi tersebut, bukti tersebut dapat menjadi bagian penting dalam proses klarifikasi maupun laporan hukum.

Hak Jawab dan Klarifikasi

Media ini memberikan ruang kepada Aiptu Fatah dan Ayya untuk memberikan klarifikasi atau hak jawab mengenai seluruh tudingan yang disampaikan dalam pemberitaan ini.

Termasuk menjelaskan apakah benar terdapat pinjaman sebesar Rp50 juta, apakah terdapat kesepakatan pengembalian Rp70 juta, serta bagaimana sebenarnya kronologi pertemuan atau komunikasi dengan Indrawati Tuhuteru.

Pemberitaan ini dibuat berdasarkan keterangan pihak yang mengaku sebagai korban dan materi percakapan yang diterima media. Seluruh dugaan masih perlu dibuktikan melalui proses klarifikasi dan mekanisme hukum yang berlaku. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. (Red)