SOFIFI, Malutline – Langkah Sherly Tjoanda kembali menarik perhatian publik. Di tengah sorotan terhadap penggunaan anggaran daerah di berbagai wilayah, Gubernur Maluku Utara itu justru memilih tidak menggunakan fasilitas anggaran pribadi senilai Rp548 juta yang telah dialokasikan dalam APBD 2026.

Anggaran tersebut terdiri dari biaya tata rias sebesar Rp48 juta dan fasilitas kesehatan sebesar Rp500 juta yang secara aturan memang diperbolehkan bagi kepala daerah. Namun hingga kini, dana tersebut dilaporkan masih utuh tersimpan di kas daerah tanpa digunakan sedikit pun.

Kepala BPKAD Maluku Utara, Ahmad Purbaya, menjelaskan bahwa penganggaran itu bersifat antisipatif dan memiliki dasar hukum sesuai ketentuan Permendagri. Menurutnya, pemerintah daerah memang diberikan ruang untuk mengalokasikan biaya operasional penunjang tugas kepala daerah, termasuk pemeriksaan kesehatan tahunan.

Meski demikian, Sherly memilih tidak mengambil fasilitas tersebut dan lebih mengedepankan efisiensi anggaran daerah.

Keputusan itu langsung mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian serius, sikap Sherly dinilai menjadi contoh kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan publik dibanding fasilitas pribadi.

Banyak pihak menilai langkah tersebut bukan hanya soal angka Rp548 juta, tetapi menyangkut pesan moral tentang bagaimana seorang pemimpin menjaga kepercayaan rakyat terhadap pengelolaan APBD.

Dengan tidak menyentuh anggaran itu, Sherly dianggap ingin memastikan setiap rupiah uang daerah benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang lebih prioritas bagi masyarakat Maluku Utara, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.

Langkah ini sekaligus memperkuat citra Sherly sebagai pemimpin yang ingin membangun pemerintahan yang lebih hemat, disiplin, dan berpihak pada rakyat. Di tengah banyaknya kritik publik terhadap gaya hidup pejabat dan penggunaan fasilitas negara, keputusan tersebut menjadi simbol sederhana namun kuat tentang pentingnya sensitivitas terhadap kondisi masyarakat.

Bagi sebagian warga, sikap Sherly Tjoanda bukan sekadar penghematan anggaran, melainkan bentuk nyata bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab dan keteladanan. (Red)

LABUHA, Malutline – Di sejumlah desa di Kecamatan Kayoa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, mendapatkan air bersih bukanlah perkara mudah. Bagi sebagian warga, satu galon air harus ditebus dengan tenaga, biaya, bahkan perjuangan panjang setiap hari.

Jeritan itu kini kembali disuarakan Direktur PDAM Halmahera Selatan, Soleman Bobote, yang menggambarkan kerasnya realitas kehidupan masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.

“Mereka mengharap segalon air harus memeras pita suara, tenaga, dan biaya yang tinggi untuk mendapatkannya,” ungkap Soleman dengan nada penuh keprihatinan.

Sementara itu, di wilayah perkotaan maupun daerah tetangga, masyarakat cukup memutar kran kapan saja saat membutuhkan air. Perbedaan kondisi inilah yang disebut menjadi luka lama yang masih dirasakan warga Kayoa Utara hingga hari ini.

Menurut Soleman, persoalan air bersih bukan sekadar soal fasilitas, tetapi menyangkut hak hidup masyarakat yang seharusnya dinikmati secara adil dan setara tanpa membedakan desa maupun kota.

“Doakan kami, insya Allah tahun ini masyarakat Kayoa Utara juga bisa merasakan hak yang sama seperti warga kota. Tinggal buka kran, air langsung mengalir,” katanya.

Ia menegaskan, harapan masyarakat kini tertuju pada kehadiran pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar persoalan krisis air bersih di wilayah kepulauan bisa segera teratasi.

“Pemerintah daerah maupun pusat akan hadir tahun ini. Insya Allah… merdeka,” ujarnya optimistis.

Ungkapan sederhana namun penuh makna itu langsung menyentuh perasaan banyak warga. Sebab selama ini, air bersih di beberapa desa masih menjadi barang mewah yang harus diperjuangkan setiap hari. Tidak sedikit warga rela berjalan jauh, mengangkut air dengan jeriken, hingga mengeluarkan biaya tambahan demi memenuhi kebutuhan rumah tangga.

“Kayoa Utara pung carita,” begitu Soleman menutup pernyataannya, seolah menjadi simbol suara masyarakat kecil yang selama ini belum sepenuhnya menikmati kemerdekaan dalam pelayanan dasar.

Kini, warga hanya berharap satu hal sederhana: keadilan. Agar suatu hari nanti, anak-anak di desa tak lagi tumbuh dengan cerita sulitnya mencari air, melainkan menikmati kehidupan yang sama layaknya masyarakat di kota. (Red)

HALSEL, Malutline–Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di SD Negeri 264 Halmahera Selatan menuai sorotan publik. Sekolah tersebut diduga tidak sepenuhnya mengikuti petunjuk teknis (Juknis) SPMB yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah, sehingga memunculkan kesan diskriminatif terhadap calon murid tertentu.

Sorotan itu muncul setelah beredarnya brosur resmi penerimaan siswa baru SDN 264 Halmahera Selatan yang mencantumkan sejumlah persyaratan dan mekanisme pendaftaran yang dinilai perlu dikaji kembali agar tidak bertentangan dengan aturan pendidikan yang berlaku.

Dalam brosur tersebut, pihak sekolah membuka penerimaan murid baru untuk Tahun Ajaran 2026/2027 mulai Mei hingga Juni 2026. Namun, beberapa pihak mempertanyakan teknis penerimaan yang dianggap belum sepenuhnya mengacu pada prinsip pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah.

Masyarakat menilai, sekolah negeri seharusnya menjadi ruang pendidikan yang terbuka dan inklusif tanpa adanya kesan membatasi atau mendiskreditkan calon peserta didik tertentu. Apalagi, juknis SPMB yang diterbitkan pemerintah pada dasarnya bertujuan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh anak untuk memperoleh layanan pendidikan dasar.

“Sekolah negeri harus mengedepankan asas keadilan dan keterbukaan. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa dipersulit atau tidak diberikan kesempatan yang sama,” ungkap salah satu warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Nama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah, Jamina Wabula, ikut menjadi perhatian publik terkait polemik tersebut. Sebagai pimpinan sekolah, ia diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme penerimaan murid baru agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Selain itu, sejumlah pihak meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan segera melakukan evaluasi terhadap proses SPMB di sekolah tersebut guna memastikan seluruh tahapan penerimaan siswa berjalan sesuai aturan dan tidak bertentangan dengan juknis resmi pemerintah daerah.

Pengamat pendidikan menilai, transparansi dalam penerimaan murid baru sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Sekolah juga diminta lebih berhati-hati dalam menyusun informasi publik agar tidak menimbulkan tafsir yang dapat dianggap diskriminatif atau merugikan calon peserta didik.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SD Negeri 264 Halmahera Selatan maupun Plt Kepala Sekolah Jamina Wabula belum memberikan klarifikasi resmi terkait sorotan tersebut. (Red)

TERNATE, Malutline – Kehadiran Sherly Tjoanda Laos di panggung kepemimpinan Maluku Utara dinilai membawa warna baru dalam perjalanan pembangunan daerah. Sosok perempuan yang dikenal tegas, humanis, dan dekat dengan masyarakat itu kini menjadi simbol harapan bagi lahirnya pemerintahan yang lebih terbuka, progresif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah, Sherly hadir dengan semangat perubahan yang menempatkan pelayanan masyarakat sebagai prioritas utama.

Kepemimpinannya tidak hanya dipandang sebagai tonggak sejarah bagi keterlibatan perempuan dalam pemerintahan, tetapi juga sebagai representasi lahirnya energi baru dalam membangun Maluku Utara menuju masa depan yang lebih baik.

Dengan gaya kepemimpinan yang santun namun penuh ketegasan, Sherly Laos terus mendorong berbagai program strategis di sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, hingga pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat di desa-desa terpencil.

Langkah-langkah tersebut dinilai menjadi bukti bahwa kepemimpinan perempuan mampu menghadirkan perubahan nyata dan membawa pendekatan yang lebih humanis dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam berbagai kesempatan, Sherly juga dikenal aktif mendengar langsung aspirasi masyarakat. Ia tidak hanya hadir dalam ruang-ruang formal pemerintahan, tetapi juga turun langsung melihat kondisi warga, berdialog dengan masyarakat kecil, nelayan, petani, pelaku UMKM, hingga kalangan pemuda dan perempuan.

Kedekatan itu membuat banyak masyarakat menaruh harapan besar terhadap kepemimpinannya. Tidak sedikit yang menilai bahwa Sherly Laos mampu menjadi figur pemersatu di tengah dinamika sosial dan politik yang berkembang di Maluku Utara.

Selain fokus pada pembangunan, Sherly juga terus mendorong pentingnya transparansi dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Komitmen terhadap pelayanan publik yang lebih baik menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Sebagai seorang perempuan pemimpin, Sherly Laos dianggap berhasil mematahkan anggapan bahwa kepemimpinan daerah hanya didominasi oleh laki-laki. Kehadirannya menjadi inspirasi bagi banyak perempuan muda di Maluku Utara untuk berani tampil, berkontribusi, dan mengambil bagian dalam pembangunan daerah maupun dunia politik.

Pengamat sosial dan sejumlah tokoh masyarakat menilai, kepemimpinan Sherly membawa semangat baru yang lebih inklusif dan berorientasi pada masa depan. Ia dinilai memiliki kemampuan membangun komunikasi yang baik dengan berbagai kalangan, sekaligus mampu menjaga stabilitas pemerintahan di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.

Di tengah harapan masyarakat terhadap perubahan yang lebih baik, Sherly Laos kini tidak hanya dipandang sebagai kepala daerah semata, tetapi juga sebagai simbol lahirnya kepemimpinan baru yang membawa semangat kerja nyata, kepedulian, dan keberanian untuk membangun Maluku Utara yang lebih maju dan sejahtera.

Dengan komitmen yang terus diperlihatkan melalui berbagai langkah pembangunan, masyarakat berharap kepemimpinan Sherly Laos dapat menjadi awal dari perubahan besar yang memberi manfaat nyata bagi seluruh rakyat Maluku Utara, dari kota hingga pelosok desa. (Red)

TERNATE, Malutline — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mendorong Perkumpulan Keluarga Besar Fagogoru Kota Ternate untuk tampil sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah serta memperkuat persatuan masyarakat di Maluku Utara.

Hal itu disampaikan Rizal saat mewakili Wali Kota Ternate dalam kegiatan Pelantikan, Pengukuhan, dan Rapat Kerja I Perkumpulan Keluarga Besar Fagogoru Kota Ternate Tahun 2026 yang dipimpin Arman Anwar, di Hotel Jati, Sabtu (9/5/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Membangun Kemandirian, Mewujudkan Kesejahteraan Bersama” itu dihadiri para sesepuh Fagogoru, Pembina Perkumpulan Keluarga Besar Fagogoru Ternate Husen Alting, Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kota Ternate Zubair Situmorang, para pengurus, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Rizal menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru saja dilantik dan dikukuhkan. Ia menegaskan bahwa amanah tersebut bukan sekadar kehormatan organisasi, melainkan tanggung jawab besar dalam menjaga persatuan, mempererat tali kekeluargaan, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kota Ternate, saya menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan dan dilantik. Amanah ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan semangat pengabdian,” ujar Rizal.

Menurut Rizal, Fagogoru bukan hanya sekadar istilah budaya, melainkan sebuah falsafah hidup yang lahir dari kearifan lokal masyarakat Halmahera, khususnya wilayah Gam Range yang meliputi Maba, Patani, dan Weda.

Ia menjelaskan, nilai Fagogoru mengandung semangat saling membantu, saling menyayangi, dan saling menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut juga mencerminkan pentingnya persaudaraan, sopan santun, serta penghormatan antarsesama.

“Nilai-nilai Fagogoru sangat relevan dalam kehidupan saat ini, di mana persatuan dan toleransi menjadi kunci menjaga keharmonisan sosial dan stabilitas daerah,” katanya.

Rizal menambahkan, tema kegiatan yang diangkat sangat selaras dengan semangat Fagogoru itu sendiri. Menurutnya, kemandirian tidak hanya dimaknai dalam aspek ekonomi, tetapi juga mencakup penguatan solidaritas sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelestarian budaya, hingga pengembangan kolaborasi yang produktif.

Lebih lanjut, Rizal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam membangun daerah, baik di Kota Ternate maupun wilayah lain di Maluku Utara seperti Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.

“Pemerintah mendorong agar kita semua dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun daerah, tidak hanya di Kota Ternate, tetapi juga di Halmahera Tengah maupun Halmahera Timur,” ujarnya.

Rizal juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Ternate dalam mendukung pelestarian budaya lokal sebagai bagian penting dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga pedoman untuk masa depan. Kita ingin Ternate tumbuh tidak hanya secara fisik dan ekonomi, tetapi juga dalam nilai, jati diri, dan kepribadian,” tegasnya.

Ia berharap Rapat Kerja I Perkumpulan Keluarga Besar Fagogoru Kota Ternate dapat melahirkan program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, memperkuat pemberdayaan keluarga, membuka peluang ekonomi kreatif, serta meningkatkan kepedulian sosial.

Menurut Rizal, Perkumpulan Keluarga Besar Fagogoru memiliki potensi besar sebagai wadah pemersatu masyarakat sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi di Maluku Utara.

“Semoga Fagogoru dapat terus menjadi ruang kolaborasi yang memperkuat persaudaraan dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” pungkasnya. (Bul)