TERNATE, MALUTLINE — Kabar baik bagi masyarakat Maluku Utara yang memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan sejumlah keringanan pajak dalam rangka memperingati HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara.

Program relaksasi tersebut mulai berlaku 1 Oktober hingga 31 Desember 2026 dan dapat dimanfaatkan masyarakat melalui layanan Samsat di kabupaten/kota se-Maluku Utara.

Berdasarkan informasi UPTD Pengelola Pendapatan Samsat Kabupaten Halmahera Selatan, terdapat beberapa bentuk keringanan yang diberikan kepada wajib pajak.

Pertama, pembebasan sanksi denda administratif PKB. Artinya, wajib pajak yang memiliki tunggakan tetap membayar pokok pajak sesuai kewajibannya, sementara sanksi atau denda administrasinya dibebaskan selama memenuhi ketentuan program.

Kedua, pemerintah memberikan pembebasan pajak progresif. Kebijakan ini berlaku bagi kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya, sehingga komponen pajak progresif tidak dikenakan selama periode relaksasi sesuai ketentuan.

Ketiga, terdapat diskon PKB sebesar 10 persen bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan, yakni telah membayar PKB tahun sebelumnya dan melakukan pembayaran tahun berjalan minimal dua minggu sebelum jatuh tempo.

Selain itu, materi sosialisasi UPTD Samsat Halsel juga mencantumkan pembebasan denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya sebagai bagian dari informasi keringanan yang ditawarkan kepada masyarakat.

Kepala Bapenda Maluku Utara Zainab Alting menjelaskan bahwa program tersebut tidak hanya ditujukan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat, tetapi juga untuk memperbaiki basis data kendaraan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan program keringanan tersebut tersedia di seluruh Samsat pada 10 kabupaten/kota di Maluku Utara. Pemerintah juga menyiapkan layanan tambahan di Alun-Alun Sofifi mulai 5 Oktober hingga 31 Desember 2026.

Masyarakat diimbau memanfaatkan periode relaksasi tersebut sebelum berakhir pada 31 Desember 2026, khususnya pemilik kendaraan yang masih memiliki kewajiban PKB. (Red)

HALSEL, Malutline — Dugaan ketidakberesan pengelolaan keuangan dan aset Desa Wayaloar, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menuai sorotan. Mulai dari pembayaran gaji perangkat desa, bantuan perusahaan senilai Rp40 juta, bantuan BBM solar hingga pemanfaatan kendaraan operasional desa dipertanyakan.

Ketua RT Dusun III, Yonatan Kapoti, mendesak Bupati Halmahera Selatan segera menginstruksikan Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan pemerintahan Desa Wayaloar di bawah kepemimpinan Pj. Kepala Desa Steri Odu.

Menurut Yonatan, salah satu persoalan yang perlu diperiksa adalah pembayaran gaji kepala dusun. Berdasarkan SK yang disebutnya, gaji kepala dusun sebesar Rp500 ribu per bulan. Namun, pembayaran secara triwulan diduga tidak sesuai dengan jumlah yang semestinya diterima.

Ia menyebut pembayaran pertama hanya Rp500 ribu, sedangkan pembayaran berikutnya sekitar Rp1 juta untuk tiga bulan. Selisih pembayaran tersebut diduga berkaitan dengan pemotongan biaya operasional dan rencana penyetoran sebagian dana kepada Koperasi Merah Putih.

Selain itu, Yonatan mempertanyakan pengelolaan bantuan kesejahteraan masyarakat dari PT Telaga Bakti yang disebut mencapai Rp40 juta setiap tahun. Ia meminta pemerintah daerah menelusuri penerimaan, penggunaan serta laporan pertanggungjawaban dana tersebut.

Persoalan lain yang turut disoroti adalah bantuan tiga drum BBM solar untuk operasional kantor desa. Yonatan mengaku menerima informasi bahwa sebagian BBM tersebut diduga diperjualbelikan dan tidak seluruhnya digunakan untuk kebutuhan operasional kantor.

Tak hanya itu, kendaraan Viar yang merupakan aset desa juga diduga dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mengangkut kelapa dan disewakan. Yonatan mempertanyakan mekanisme pemanfaatan kendaraan tersebut serta kejelasan penerimaan dari hasil penyewaannya.

“Kalau memang ada pemotongan gaji, bantuan perusahaan maupun hasil penyewaan aset desa, semuanya harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami meminta Inspektorat segera turun melakukan pemeriksaan,” tegas Yonatan.

Ia menilai pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan berdasarkan laporan administrasi, tetapi harus disertai pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan kondisi sebenarnya.

Yonatan berharap Bupati Halmahera Selatan segera mengevaluasi tata kelola pemerintahan Desa Wayaloar guna memastikan seluruh dana bantuan dan aset desa benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Sementara itu, seluruh persoalan yang disampaikan Yonatan masih berupa dugaan dan memerlukan verifikasi lebih lanjut. Pj. Kepala Desa Wayaloar, Steri Odu, serta pihak terkait perlu diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi agar persoalan tersebut dapat diketahui secara berimbang.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau hasil pemeriksaan resmi dari Inspektorat maupun DPMD Kabupaten Halmahera Selatan terkait dugaan tersebut. (Red)

HALSEL, Malutline.com — Memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Tahun 2026 sekaligus 66 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Sa’dia Iskandar Alam, S.H., M.Kn., menyampaikan ucapan selamat serta mengangkat semangat transformasi pelayanan pertanahan yang lebih profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Peringatan HANTARU yang jatuh pada Kamis, 24 September 2026, tahun ini mengusung tema “Transformasi Melayani Lebih Pasti”. Tema tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Melalui ucapan peringatan HANTARU 2026, Sa’dia Iskandar Alam turut menyuarakan semangat pembaruan pelayanan pertanahan yang diharapkan mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan pembangunan nasional maupun daerah.

Momentum 66 tahun UUPA juga menjadi kesempatan untuk merefleksikan perjalanan panjang penyelenggaraan administrasi pertanahan di Indonesia, termasuk berbagai tantangan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan.

### HANTARU 2026 Jadi Momentum Penguatan Pelayanan Publik

Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang memiliki makna penting dalam perjalanan pembangunan nasional. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, negara memiliki landasan hukum dalam mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seiring perkembangan zaman, pelayanan pertanahan dituntut semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi, peningkatan aktivitas pembangunan, serta kompleksitas persoalan pertanahan.

Transformasi pelayanan menjadi kebutuhan mendasar untuk mewujudkan sistem administrasi pertanahan yang tertib, transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, peningkatan kualitas pelayanan pertanahan memiliki arti strategis mengingat kondisi geografis daerah yang terdiri atas ratusan pulau dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda.

Masyarakat yang berada di wilayah kepulauan membutuhkan kemudahan dalam mengurus berbagai dokumen pertanahan, mulai dari pendaftaran tanah, pengukuran bidang tanah, penerbitan sertifikat, hingga pelayanan peralihan hak atas tanah.

Karena itu, semangat transformasi pelayanan diharapkan dapat mendorong lahirnya berbagai inovasi yang mampu memperpendek rentang pelayanan sekaligus memberikan kepastian prosedur dan biaya kepada masyarakat.

Kepastian Hukum Tanah Menjadi Kebutuhan Masyarakat

Persoalan kepemilikan tanah masih menjadi salah satu isu penting dalam kehidupan masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Kepastian hukum atas tanah bukan hanya berkaitan dengan kepemilikan aset, melainkan juga menyangkut perlindungan hak masyarakat, keberlangsungan kegiatan ekonomi, serta pencegahan sengketa pertanahan.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan pertanahan harus senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, keterbukaan informasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peringatan HANTARU 2026 diharapkan semakin memperkuat komitmen seluruh aparatur pertanahan untuk menghadirkan pelayanan yang responsif, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan kepulauan.

Selain peningkatan pelayanan administrasi, penguatan koordinasi antara instansi pertanahan, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa juga menjadi bagian penting dalam mendukung tertib administrasi pertanahan.

Sinergi tersebut diperlukan untuk meminimalkan potensi tumpang tindih kepemilikan tanah, memperjelas batas wilayah, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Transformasi Melayani Lebih Pasti

Tema HANTARU 2026, “Transformasi Melayani Lebih Pasti”, mencerminkan semangat perubahan menuju pelayanan pertanahan yang semakin modern, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi digital, penyederhanaan prosedur administrasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan sejumlah aspek penting dalam mendukung transformasi tersebut.

Meski demikian, inovasi pelayanan juga perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi, khususnya di daerah kepulauan seperti Halmahera Selatan.

Melalui peringatan HANTARU 2026, diharapkan seluruh pemangku kepentingan semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang memberikan kepastian hukum, menjunjung tinggi keadilan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat.

Ucapan selamat yang disampaikan Sa’dia Iskandar Alam, S.H., M.Kn., menjadi bagian dari peringatan momentum bersejarah 66 tahun UUPA, sekaligus mengangkat harapan terhadap masa depan pelayanan agraria dan tata ruang yang semakin baik.

Peringatan HANTARU bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa tanah merupakan sumber kehidupan masyarakat yang pengelolaannya harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Selamat Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2026. Transformasi Melayani Lebih Pasti. (Red)

HALSEL, Malut Line.com — Sebuah unggahan di media sosial menyoroti aktivitas petugas lalu lintas yang melakukan penindakan terhadap sejumlah pengendara sepeda motor. Dalam unggahan tersebut, terlihat beberapa pengendara berada di kawasan jalan tepi pantai, sementara narasi yang menyertai foto mempertanyakan penggunaan peci oleh seorang warga yang disebut hendak melaksanakan ibadah di masjid.

Persoalan tersebut kemudian memunculkan perbincangan di tengah masyarakat, khususnya mengenai bagaimana penerapan aturan lalu lintas sebaiknya dilakukan secara tegas, tetapi tetap mengedepankan pendekatan edukatif dan humanis.

Dalam konteks keselamatan berlalu lintas, penggunaan helm SNI merupakan kewajiban bagi pengemudi maupun penumpang sepeda motor. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sementara Pasal 291 mengatur sanksi bagi pengendara yang tidak menggunakan helm SNI.

Artinya, peci tidak dapat menggantikan fungsi helm SNI ketika seseorang mengendarai sepeda motor di jalan raya. Peci merupakan bagian dari pakaian yang digunakan seseorang, termasuk ketika hendak menjalankan ibadah, sedangkan helm merupakan perlengkapan keselamatan yang diwajibkan dalam berkendara.

Namun, persoalan yang perlu menjadi perhatian bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga cara menyampaikan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada orang tua atau warga yang mungkin belum memahami bahwa perjalanan menuju masjid dengan sepeda motor tetap harus memenuhi ketentuan keselamatan.

Jika benar terdapat warga yang hendak pergi ke masjid dengan jarak rumah yang cukup jauh, penggunaan sepeda motor tentu menjadi salah satu pilihan transportasi yang wajar. Karena itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman sederhana bahwa berangkat ke masjid tetap bisa menggunakan peci, tetapi peci digunakan setelah kendaraan diparkir atau bersama perlengkapan yang tidak menggantikan helm selama perjalanan.

Penegakan Hukum Tetap Harus Disertai Edukasi

Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas memiliki dasar hukum. Korlantas Polri juga menegaskan bahwa kewajiban memakai helm bukan sekadar imbauan, tetapi merupakan bagian dari ketentuan keselamatan berlalu lintas.

Di sisi lain, pendekatan humanis tetap penting agar masyarakat tidak melihat aturan lalu lintas semata-mata sebagai tindakan menghukum.

Petugas dapat menjelaskan kepada pengendara bahwa helm bukan untuk menghalangi seseorang menjalankan ibadah, melainkan untuk melindungi kepala selama perjalanan. Setelah tiba di masjid dan kendaraan diparkir dengan aman, warga tentu dapat mengenakan peci untuk melaksanakan salat.

Dengan demikian, antara ketaatan terhadap aturan lalu lintas dan kebebasan menjalankan ibadah sebenarnya tidak perlu dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan bersama selama masyarakat mendapatkan informasi yang benar.

Masyarakat juga perlu memahami bahwa alasan jarak rumah dengan masjid, tujuan perjalanan untuk beribadah, maupun kondisi jalan yang dianggap sepi tidak otomatis menghapus kewajiban menggunakan helm.

Kecelakaan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, Korlantas Polri secara konsisten mengingatkan masyarakat agar menjadikan helm sebagai bagian dari setiap perjalanan menggunakan sepeda motor.

Begitu pula bagi petugas, setiap penindakan diharapkan dapat menjadi momentum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat secara santun, jelas dan proporsional, terutama kepada warga lanjut usia yang mungkin membutuhkan pendekatan komunikasi yang lebih baik.

Pada akhirnya, aturan lalu lintas dibuat untuk keselamatan bersama. Masyarakat wajib mematuhi ketentuan yang berlaku, sementara aparat diharapkan terus mengedepankan edukasi dan pelayanan yang humanis.

Pesan sederhananya: ke masjid boleh memakai peci, tetapi perjalanan dengan sepeda motor tetap wajib menggunakan helm SNI. Dengan begitu, ibadah tetap terlaksana dan keselamatan di jalan juga tetap terjaga. (Red)

HALSEL, Malutline — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Halmahera Selatan menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan, sekaligus melaksanakan Konferensi PGRI tingkat Kabupaten Halmahera Selatan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Labuha, Rabu, 16 September 2026. Kegiatan dihadiri para kepala sekolah serta guru SD, SMP, SMA/SMK dan SLB se-Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya dari wilayah Kota Labuha dan sekitarnya.

Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Bupati Halmahera Selatan Bidang Sosial Budaya, Safiun Radjulan, S.Pd., M.Pd.

Sosialisasi tersebut menjadi momentum penting bagi para guru dan tenaga kependidikan untuk memahami kebijakan pemerintah terkait perlindungan dalam menjalankan tugas dan profesi di lingkungan pendidikan.

Ketua PGRI Kabupaten Halmahera Selatan, Budi Kamarullah, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memperkuat kembali eksistensi PGRI sekaligus mengawal berbagai agenda organisasi yang berkaitan dengan kepentingan guru dan tenaga kependidikan.

Menurut Budi, PGRI memiliki tanggung jawab untuk terus membangun komunikasi, solidaritas, dan kerja sama dengan seluruh elemen pendidikan guna menciptakan suasana profesi yang lebih aman, nyaman, dan bermartabat.

“Dengan niat yang baik, kami ingin membangun kembali eksistensi PGRI dan mengawal agenda-agenda organisasi guna mewujudkan cita-cita bersama para guru dan tenaga kependidikan,” ujar Budi.

Ia menambahkan, penguatan organisasi PGRI di tingkat kabupaten diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi para guru untuk menyampaikan aspirasi, berdiskusi mengenai persoalan pendidikan, serta bersama-sama mencari solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi tenaga pendidik di lapangan.

Budi menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kondisi dan kenyamanan para guru serta tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Karena itu, menurutnya, perlindungan terhadap guru dan tenaga kependidikan harus dipahami secara baik, termasuk melalui pemahaman terhadap regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

“Upaya meningkatkan kualitas dan kenyamanan profesi guru harus dilakukan secara terukur, baik untuk kebutuhan hari ini maupun untuk menghadapi tantangan pendidikan di masa yang akan datang,” katanya.

Perkuat Eksistensi Organisasi

Selain sosialisasi regulasi, pelaksanaan Konferensi PGRI tingkat Kabupaten Halmahera Selatan menjadi bagian penting dalam konsolidasi organisasi.

Konferensi tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi serta menyatukan langkah seluruh jajaran PGRI dalam menjalankan program organisasi dan memperjuangkan kepentingan profesional guru serta tenaga kependidikan.

Budi berharap seluruh pengurus dan anggota PGRI dapat menjaga semangat kebersamaan serta membangun organisasi secara konstruktif.

Ia juga mengajak seluruh guru dan tenaga kependidikan untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Halmahera Selatan.

“Sebagai Ketua PGRI Halmahera Selatan, saya memohon doa dan kerja sama dari seluruh pihak demi kemajuan Negeri Saruma dan Provinsi Maluku Utara di ujung timur Indonesia ini,” tutur Budi.

Ia berharap momentum tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dapat menjadi awal dari penguatan organisasi dan lahirnya berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi guru, tenaga kependidikan, serta dunia pendidikan di Halmahera Selatan. (Red)