Labuha, Malutline. Pimpinan Redaksi Malutline, Asbur Abu, mengingatkan seluruh insan pers di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, agar tidak menjadikan pemberitaan sebagai sarana untuk saling menjatuhkan, terlebih apabila informasi yang disajikan belum melalui proses verifikasi dan konfirmasi yang memadai.

Pernyataan tersebut disampaikan Asbur menyusul adanya pemberitaan yang memuat tudingan terhadap Sadam Hadi, yang disebut-sebut menerima uang dari pihak pengusaha yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Halmahera Selatan.

Menurut Asbur, tudingan semacam itu bukan persoalan sederhana. Setiap informasi yang menyangkut nama baik, integritas, dan profesi seseorang harus benar-benar didukung oleh data yang valid, fakta yang dapat diverifikasi, serta konfirmasi dari pihak yang bersangkutan.

“Jangan sampai kita sebagai wartawan justru saling menjatuhkan dengan menggunakan data yang belum jelas kebenarannya. Kalau informasi itu belum terverifikasi, jangan langsung dijadikan berita seolah-olah sudah menjadi fakta,” tegas Asbur Abu.

Asbur mengatakan, tugas wartawan bukan hanya menyampaikan informasi dengan cepat, tetapi juga memastikan informasi tersebut benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, kecepatan dalam memberitakan sebuah informasi tidak boleh mengorbankan akurasi. Apalagi ketika berita tersebut memuat tudingan mengenai dugaan penerimaan uang, keterlibatan dalam aktivitas ilegal, maupun persoalan yang dapat merusak reputasi seseorang.

Ia menilai, sebelum sebuah tudingan dipublikasikan, wartawan harus melakukan langkah jurnalistik secara profesional, mulai dari mengecek sumber informasi, meminta dokumen pendukung jika ada, melakukan konfirmasi kepada pihak yang disebut, hingga memberikan ruang klarifikasi.

“Kalau ada tudingan bahwa seseorang menerima uang dari pengusaha tambang ilegal, tentu harus ada dasar dan bukti yang jelas. Siapa sumbernya, apa buktinya, kapan kejadiannya, bagaimana mekanismenya, semuanya harus jelas. Jangan hanya berdasarkan cerita dari satu pihak,” ujarnya.

Asbur menegaskan, pemberitaan yang tidak didukung data valid berpotensi menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Selain dapat merugikan pihak yang diberitakan, kondisi tersebut juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap media dan profesi wartawan.

Lebih lanjut, Asbur meminta wartawan agar tidak menggunakan produk jurnalistik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Menurutnya, pers harus tetap menjaga independensi dan tidak boleh dijadikan alat untuk menyerang seseorang hanya karena adanya persoalan atau kepentingan tertentu.

“Kalau ada persoalan, silakan diberitakan. Tetapi berita harus berdasarkan fakta. Jangan karena kepentingan tertentu kemudian seseorang dijatuhkan melalui pemberitaan yang datanya belum jelas,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa sesama wartawan seharusnya saling menghargai profesi dan tidak menjadikan perbedaan kepentingan sebagai alasan untuk melakukan serangan melalui pemberitaan.

“Jangan saling menjatuhkan. Kita ini sama-sama menjalankan profesi sebagai wartawan. Mari kita jaga marwah pers di Halmahera Selatan,” ujar Asbur.

Asbur menekankan pentingnya keberimbangan dalam setiap pemberitaan. Jika sebuah berita memuat tudingan terhadap seseorang, maka wartawan wajib berupaya mendapatkan tanggapan dari pihak yang bersangkutan.

Apabila pihak yang dikonfirmasi belum memberikan jawaban, kondisi tersebut juga harus dijelaskan secara transparan dalam berita, bukan kemudian membuat kesimpulan sepihak.

“Kalau sudah dihubungi tetapi belum memberikan tanggapan, tuliskan bahwa yang bersangkutan belum memberikan klarifikasi. Jangan kemudian seolah-olah tuduhan itu sudah terbukti,” jelasnya.

Menurut Asbur, masyarakat sebagai pembaca memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar dan berimbang. Karena itu, wartawan harus memahami bahwa setiap berita yang dipublikasikan memiliki konsekuensi terhadap publik maupun pihak yang diberit

Pimpinan Redaksi Malutline tersebut juga mengingatkan wartawan agar mampu membedakan antara fakta, dugaan, dan opini.

Menurutnya, sebuah informasi yang masih berupa dugaan tidak boleh ditulis dengan bahasa yang seolah-olah menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan.

“Kalau masih dugaan, tuliskan sebagai dugaan. Kalau belum ada bukti, jangan ditulis sebagai fakta. Ini penting agar masyarakat tidak mendapatkan pemahaman yang keliru,” ungkapnya.

Asbur mengatakan, profesionalisme wartawan tidak hanya diukur dari seberapa banyak berita yang diterbitkan, tetapi juga dari kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Ia menilai kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi sebuah media. Ketika media sering memuat informasi yang tidak akurat atau tidak terverifikasi, maka kepercayaan pembaca dapat menurun.

Karena itu, Asbur mengajak seluruh wartawan di Halsel untuk bersama-sama meningkatkan kualitas jurnalistik dan menjadikan media sebagai sarana kontrol sosial yang sehat.

“Media harus menjadi tempat masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Jangan sampai media justru menjadi tempat menyebarkan tuduhan yang belum tentu benar,” katanya.

Ia juga mengajak para wartawan untuk mengedepankan etika, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Dalam kesempatan tersebut, Asbur turut menyinggung pemberitaan yang dinilai berkaitan dengan keberadaan Sekretariat PWI Halmahera Selatan dan sosok Sadam Hadi.

Ia meminta persoalan yang berkaitan dengan organisasi wartawan tidak dijadikan alasan untuk melakukan serangan pribadi melalui pemberitaan.

“Kalau ada persoalan di internal organisasi, mari diselesaikan secara baik. Jangan setiap persoalan kemudian dibawa ke media dengan narasi yang dapat merusak nama baik orang lain,” ujarnya.

Menurut Asbur, kritik terhadap organisasi maupun individu tetap diperbolehkan selama disampaikan berdasarkan fakta dan dilakukan secara profesional. Namun, kritik harus dibedakan dari tuduhan yang tidak memiliki

Asbur kembali mengajak seluruh wartawan di Halsel untuk membangun iklim pers yang sehat dan saling menghormati.

Ia berharap tidak ada lagi praktik pemberitaan yang hanya mengandalkan informasi sepihak, apalagi jika menyangkut tudingan serius terhadap seseorang.

“Mari kita sama-sama menjunjung tinggi profesionalisme wartawan. Jangan saling menjatuhkan dengan data yang tidak valid. Kalau ada fakta, sajikan fakta. Kalau ada dugaan, sajikan sebagai dugaan dan lakukan konfirmasi. Jangan membuat masyarakat mengambil kesimpulan dari informasi yang belum terbukti,” tegasnya.

Ia menambahkan, pers yang kuat bukanlah pers yang paling keras menyerang seseorang, melainkan pers yang mampu mengungkap fakta secara objektif, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan karena mengejar pemberitaan lalu kita mengabaikan etika jurnalistik. Kita harus menjaga nama baik profesi wartawan dan kepercayaan masyarakat,” pungkas Asbur Abu. (Red)

HALSEL, Malutline — Kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Pelayanan perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang sebelumnya sempat mengalami gangguan kini kembali berjalan normal.

Kepastian tersebut disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Halmahera Selatan melalui pemberitahuan resmi yang dikeluarkan pada 21 Agustus 2026.

Dalam pemberitahuan tersebut, Dukcapil Halsel menyampaikan bahwa pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el yang beberapa waktu sebelumnya tidak dapat dilayani akibat adanya gangguan pada perangkat atau alat perekaman, saat ini telah kembali beroperasi seperti biasa.

Tidak hanya layanan KTP-el, pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil lainnya juga dinyatakan telah dapat berjalan normal.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, Kader Noh, SH, M.Ec.Dev, melalui pemberitahuan tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kembali layanan administrasi kependudukan yang telah dibuka secara normal.

“Diberitahukan kepada warga masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan bahwa perekaman dan pencetakan KTP-el yang beberapa waktu sebelumnya tidak dapat dilayani karena gangguan perangkat/alat perekaman, sekarang sudah dapat berjalan normal seperti biasa,” demikian isi pemberitahuan Dukcapil Halsel.

Warga Diminta Manfaatkan Kesempatan

Dukcapil Halsel mengimbau masyarakat yang sebelumnya tertunda melakukan perekaman maupun pencetakan KTP-el agar segera memanfaatkan kesempatan tersebut dengan datang mengurus dokumen kependudukan yang diperlukan.

Masyarakat juga diminta melengkapi dokumen administrasi kependudukan yang masih belum dimiliki maupun yang perlu diperbarui.

Langkah ini dinilai penting karena dokumen kependudukan memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. KTP-el, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran dan berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya menjadi persyaratan penting dalam mengakses berbagai pelayanan dasar maupun pelayanan pemerintahan.

Dukcapil Halsel bahkan menegaskan bahwa dokumen kependudukan merupakan pintu masuk untuk mengakses berbagai layanan dasar.

Karena itu, masyarakat yang selama ini terkendala akibat gangguan perangkat perekaman diharapkan tidak lagi menunda pengurusan dokumen setelah pelayanan kembali normal.

Sempat Terkendala Gangguan Perangkat

Sebelumnya, pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el di Kabupaten Halmahera Selatan sempat mengalami kendala akibat gangguan pada perangkat atau alat perekaman.

Kondisi tersebut tentunya berdampak terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi kependudukan, khususnya warga yang hendak melakukan perekaman KTP-el maupun mencetak dokumen kependudukan.

Namun, setelah proses perbaikan dilakukan, perangkat tersebut kini telah dapat digunakan kembali sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dukcapil Halsel juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi selama proses perbaikan perangkat.

“Demikian pemberitahuan kami, dan mohon maaf atas ketidaknyamanan selama proses perbaikan,” tulis Dukcapil Halsel dalam pemberitahuan resmi tersebut.

Pelayanan Kembali Dibuka, Masyarakat Diminta Tidak Menunda

Dengan kembali normalnya pelayanan, masyarakat diharapkan dapat segera memanfaatkan fasilitas yang tersedia.

Terutama bagi warga yang telah memenuhi syarat untuk melakukan perekaman KTP-el, masyarakat yang mengalami perubahan data kependudukan, maupun warga yang membutuhkan pencetakan kembali dokumen kependudukan.

KTP-el sendiri menjadi salah satu dokumen penting yang hampir selalu dibutuhkan masyarakat dalam berbagai urusan, mulai dari pelayanan pemerintahan, administrasi perbankan, kepesertaan program pemerintah, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai keperluan administrasi lainnya.

Oleh karena itu, kelancaran pelayanan administrasi kependudukan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pelayanan publik di Kabupaten Halmahera Selatan.

Dukcapil Halsel berharap masyarakat dapat memanfaatkan kondisi pelayanan yang telah kembali normal dengan tertib dan melengkapi persyaratan yang diperlukan sebelum datang mengurus dokumen.

Komitmen Tingkatkan Pelayanan Publik

Kembalinya pelayanan KTP-el secara normal juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dukcapil dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan secara optimal.

Gangguan perangkat yang sempat terjadi menjadi tantangan teknis dalam pelayanan, namun setelah dilakukan perbaikan, pelayanan kembali dapat dilaksanakan.

Dukcapil juga mengingatkan masyarakat bahwa kelengkapan dokumen kependudukan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berkaitan langsung dengan hak masyarakat dalam memperoleh berbagai pelayanan dasar.

Karena itu, masyarakat Halsel yang selama ini masih belum memiliki dokumen kependudukan lengkap diharapkan segera mengambil kesempatan tersebut.

Dengan normalnya kembali pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el, masyarakat kini tidak perlu lagi khawatir terhadap kendala perangkat yang sebelumnya menyebabkan pelayanan tertunda.

Dukcapil Halsel memastikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kembali berjalan normal, dan masyarakat dipersilakan datang untuk mengurus maupun melengkapi dokumen kependudukannya. (Red)

LABUHA, Malutline — Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai merealisasikan pembangunan Gedung TPO di Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan.

Pekerjaan pembangunan fasilitas tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 dengan menggunakan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara.

Berdasarkan dokumen pekerjaan, pelaksanaan proyek mengacu pada Kontrak Nomor 600.640/SPK/APBD/PPK-CK/DPUPR-MU/FSK.01/2026, yang ditandatangani pada 20 Juli 2026.

Proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Arlita Putri Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp348.777.000. Sementara untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan teknis dan kontrak, jasa konsultansi pengawasan dipercayakan kepada CV. Tuanane Engineering.

Lokasi pembangunan berada di Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat Utara, wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Pekerjaan ini memiliki masa pelaksanaan selama 120 hari kalender, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kontrak.

Pembangunan Gedung TPO tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam meningkatkan penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik di wilayah kepulauan, termasuk kawasan Gane Barat Utara.

Dengan adanya pembangunan fasilitas tersebut, pemerintah diharapkan dapat menghadirkan sarana yang mampu menunjang kebutuhan pelayanan maupun aktivitas masyarakat Desa Tokaka dan wilayah sekitarnya.

Nilai pekerjaan yang mencapai ratusan juta rupiah juga membuat pelaksanaan proyek perlu mendapat perhatian dari seluruh pihak, terutama dalam aspek kualitas pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, penggunaan anggaran, serta ketepatan waktu penyelesaian.

Pemerintah dan pihak pelaksana diharapkan memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai dokumen kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan masa kerja 120 hari kalender, masyarakat Desa Tokaka tentunya berharap Gedung TPO dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan juga menjadi bagian penting agar pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara tersebut benar-benar menghasilkan fasilitas yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan dan kepulauan dinilai memiliki arti strategis karena selain mendukung pelayanan masyarakat, juga menjadi bagian dari pemerataan pembangunan di Maluku Utara. (Iswanpers/Red)

Malutline -TERNATE, Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Loeiny Jauwhannes dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Ternate Nomor 99/Pdt.G/2025/PN Tte.

Dalam putusan banding Nomor: 35/PDT/2026/PT TTE, Majelis Hakim menegaskan asas yurisprudensi tetap Mahkamah Agung terkait sengketa sertifikat ganda atas bidang tanah yang sama. Sertifikat yang diterbitkan lebih awal adalah bukti hak yang sah dan paling kuat secara hukum.

Loeiny Jauwhannes melalui kuasa hukum, Dr Hendra Kariangan, mengatakan, seritifikat kliennya yang semula tergugat dalam gugatan di PN Ternate terkait sengketa lahan seluas ± 7.160 m² di Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate dinyatakan paling kuat secara hukum.

“Lynda Gandawati, mengklaim bahwa almarhum ayahnya, Burhanuddin The, membeli tanah tersebut dari Ahmad Hi. Salim pada tahun 1978 seharga Rp 300.000,-. Atas klaim tersebut, pada tahun 2017 alm ayahnya menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00730 atas nama Burhanuddin The dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ternate,” ujar Hendra.

Di sisi lain, kata Hendra, klienya Loeiny Jauwhannes, telah memegang SHM Nomor 1/H.M/1982 (Surat Ukur No. 70/S.U/1982 tanggal 21 Januari 1982) seluas 9.376 m² atas namanya. Loeiny memperoleh tanah tersebut secara resmi berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) PPAT No. 5944/83/1982 tertanggal 4 November 1982 juga dari penjual yang sama, Ahmad Hi. Salim. Akibat diterbitkannya SHM No. 00730 tahun 2017 di atas lahan tersebut, terjadi kasus sertifikat ganda.

Ia menyebut, pada pengadilan tingkat pertama, PN Ternate sempat memenangkan sebagian gugatan Lynda Gandawati dan menghukum Loeiny Jauwhannes untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp318.000.000,-.

“Namun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara membatalkan putusan PN Ternate tersebut secara keseluruhan setelah mencermati fakta persidangan dan alat bukti otentik,” pungkasnya. (Red)

LABUHA, Malutline – Momentum peringatan Hari Anak Nasional menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat bahwa anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya. Tidak hanya hak memperoleh pendidikan, anak juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat.

Dalam rangka Hari Anak Nasional, Dokter Spesialis Anak, dr. Azhar Kurniawan, Sp.A, mengajak seluruh orang tua untuk lebih memperhatikan kesehatan buah hati sejak dini. Menurutnya, investasi terbaik bagi masa depan bangsa dimulai dari memastikan setiap anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia.

“Selamat Hari Anak Nasional. Mari bersama-sama kita wujudkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, cerdas, dan berkarakter. Peran orang tua sangat penting dalam memastikan anak memperoleh gizi yang cukup, imunisasi lengkap, serta lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, masa kanak-kanak merupakan periode emas (golden period) yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, pemantauan tumbuh kembang anak harus dilakukan secara rutin agar setiap gangguan kesehatan maupun keterlambatan perkembangan dapat dideteksi dan ditangani sedini mungkin.

Selain menjaga asupan gizi seimbang, dr. Azhar juga mengimbau para orang tua untuk membatasi penggunaan gawai secara berlebihan pada anak. Menurutnya, interaksi langsung dengan keluarga, aktivitas bermain, membaca, dan berolahraga jauh lebih bermanfaat dalam mendukung perkembangan fisik, emosional, serta kemampuan sosial anak.

Ia juga menekankan pentingnya imunisasi sebagai langkah efektif untuk melindungi anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah. Pemeriksaan kesehatan secara berkala ke fasilitas pelayanan kesehatan juga menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi anak tetap prima.

“Peringatan Hari Anak Nasional bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian seluruh pihak terhadap pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas,” katanya.

Di akhir pesannya, dr. Azhar mengajak seluruh keluarga, tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat untuk terus berkolaborasi menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak.

“Anak-anak hari ini adalah pemimpin masa depan. Mari kita jaga kesehatan, lindungi hak-haknya, dan berikan mereka kesempatan terbaik untuk tumbuh menjadi generasi yang unggul demi Indonesia yang lebih maju,” tutupnya. (Red)