HALSEL, MALUTLINE.COM–Aktivitas dugaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali menjadi sorotan masyarakat di wilayah Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, aktivitas pertambangan tersebut diduga menggunakan satu unit alat berat jenis excavator untuk mengeruk material pada kawasan perbukitan, serta sejumlah mesin semprot air bertekanan tinggi atau jet yang digunakan untuk mengikis lapisan tanah dalam proses pencarian material yang diduga mengandung emas.

Aktivitas tersebut oleh sejumlah warga diduga berkaitan dengan seseorang berinisial atau dikenal dengan nama Ani Momo, yang disebut-sebut sebagai pemilik usaha Toko Momo. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Ani maupun pihak terkait yang membenarkan ataupun membantah dugaan tersebut.

Excavator Keruk Bukit, Jet Semprot Lapisan Tanah

Menurut informasi warga, pola aktivitas pertambangan diduga dilakukan dengan terlebih dahulu mengeruk material pada bagian perbukitan menggunakan excavator.

Material hasil pengerukan kemudian disemprot menggunakan air bertekanan tinggi. Semprotan tersebut diarahkan ke lapisan tanah atau dinding tebing untuk menghancurkan material sehingga dapat dialirkan menuju tempat pengolahan.

Dalam prosesnya, material hasil semprotan disebut dialirkan ke area penyaringan menggunakan karpet atau media penangkap material yang diduga mengandung emas.

Pola penambangan seperti ini, apabila dilakukan tanpa izin dan tanpa pengendalian lingkungan yang memadai, berpotensi menimbulkan persoalan serius terhadap kondisi tanah, lereng, badan air serta keselamatan masyarakat di sekitar lokasi.

Warga Pertanyakan Pengawasan Aparat

Yang menjadi perhatian warga bukan hanya keberadaan aktivitas pertambangan yang diduga berlangsung cukup lama, tetapi juga bagaimana aktivitas tersebut dapat terus berjalan meski sebelumnya disebut pernah dilakukan operasi atau razia gabungan pada tahun 2025 dan 2026.

Warga mempertanyakan efektivitas pengawasan serta penindakan terhadap aktivitas pertambangan yang diduga menggunakan alat berat.

Bahkan, beredar informasi bahwa alat berat yang digunakan di lokasi tersebut sebelumnya disebut telah mengantongi izin terkait pendaratan atau mobilisasi alat. Namun, status izin tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai izin untuk melakukan kegiatan pertambangan, sehingga masyarakat meminta aparat memastikan seluruh dokumen perizinan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut.

Warga juga meminta agar dugaan adanya pembiaran oleh oknum aparat penegak hukum tidak hanya menjadi isu di tengah masyarakat, tetapi diperiksa secara objektif apabila terdapat laporan atau bukti yang mendukung.

Malutline tidak menyimpulkan adanya keterlibatan atau pembiaran oleh pimpinan maupun personel Polres Halsel. Dugaan tersebut perlu diklarifikasi dan dibuktikan melalui pemeriksaan oleh institusi yang berwenang.

Kawasan Hutan Jadi Perhatian

Persoalan semakin serius karena lokasi aktivitas yang disebut warga berada di kawasan hutan di Kecamatan Bacan Timur Selatan.

Jika benar aktivitas tersebut berlangsung di kawasan hutan dengan status perlindungan tertentu, maka aparat dan instansi teknis perlu memastikan status kawasan, legalitas kegiatan, serta seluruh dokumen perizinannya.

Sebab, aktivitas pertambangan menggunakan alat berat di kawasan hutan tidak hanya berkaitan dengan aspek pertambangan, tetapi juga dapat bersinggungan dengan ketentuan mengenai kehutanan dan perlindungan lingkungan hidup.

Warga mengaku khawatir pengerukan material secara terus-menerus dapat mengubah struktur lereng dan memperbesar risiko terjadinya erosi maupun longsor, terutama ketika kegiatan dilakukan pada wilayah perbukitan.

Ancaman Kerusakan Lingkungan Jadi Kekhawatiran Warga

Masyarakat sekitar yang sebagian besar menggantungkan kehidupan sebagai petani juga mengkhawatirkan dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan.

Pengerukan tanah dalam skala besar dapat menyebabkan hilangnya lapisan tanah, perubahan aliran air, sedimentasi serta potensi pencemaran apabila dalam proses pengolahan digunakan bahan kimia berbahaya.

Terkait dugaan penggunaan merkuri maupun sianida, informasi tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan dan uji laboratorium. Karena itu, aparat maupun instansi teknis diminta tidak sekadar melakukan pemeriksaan administrasi, tetapi juga mengambil sampel lingkungan apabila diperlukan.

Dampak terhadap sungai dan sumber air masyarakat juga perlu menjadi perhatian serius.

Jika terdapat indikasi pencemaran, maka harus dilakukan pemeriksaan secara ilmiah untuk mengetahui sumber dan tingkat pencemarannya.

Warga Desak Penindakan Tidak Pandang Bulu

Warga mendesak aparat penegak hukum agar segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas PETI tersebut.

Penindakan, kata warga, harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya menyasar pekerja lapangan, tetapi juga menelusuri pihak yang menyediakan modal, pemilik atau pengelola lokasi, pemilik alat berat, operator, hingga pihak lain yang apabila berdasarkan hasil penyelidikan terbukti terlibat.

“Kalau memang tidak memiliki izin, harus ditindak. Jangan hanya pekerja yang diperiksa. Semua pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum,” demikian tuntutan warga yang disampaikan kepada Malutline.

Warga juga meminta aparat memastikan terlebih dahulu status hukum lokasi, dokumen perizinan, kepemilikan alat berat serta alur pengelolaan hasil tambang sebelum mengambil tindakan hukum.

Potensi Kerugian Negara

Aktivitas pertambangan tanpa izin juga berpotensi menimbulkan persoalan terhadap penerimaan negara apabila kegiatan tersebut terbukti memenuhi unsur pertambangan ilegal.

Negara dapat kehilangan potensi penerimaan dari sektor pertambangan, sementara masyarakat harus menanggung risiko sosial dan lingkungan apabila kegiatan berlangsung tanpa pengawasan dan kewajiban reklamasi sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku.

Selain itu, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi perhatian.

Aktivitas pertambangan menggunakan alat berat, pengerukan lereng dan pengolahan material memiliki risiko kecelakaan yang tinggi apabila tidak memenuhi standar keselamatan kerja.

APH Diminta Turun ke Lokasi

Masyarakat berharap Polres Halmahera Selatan, pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup, instansi pertambangan terkait, serta pihak kehutanan dapat turun langsung melakukan pemeriksaan di lokasi.

Pemeriksaan tersebut penting untuk menjawab sejumlah pertanyaan publik: apakah kegiatan tersebut memiliki izin pertambangan, siapa pengelola sebenarnya, siapa pemilik alat berat, bagaimana status kawasan, apakah terdapat penggunaan bahan kimia, serta apakah aktivitas tersebut telah memenuhi kewajiban lingkungan dan keselamatan kerja.

Jika ditemukan bukti adanya aktivitas pertambangan tanpa izin, masyarakat meminta agar proses hukum dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sebaliknya, apabila tudingan masyarakat tidak terbukti, pihak yang disebut dalam informasi tersebut juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi agar pemberitaan tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.

Malutline berupaya meminta konfirmasi dari pihak-pihak terkait atas informasi tersebut. Hingga berita ini ditayangkan, keterangan resmi dari pihak yang disebut maupun Polres Halmahera Selatan belum diperoleh.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik. Masyarakat menunggu langkah nyata aparat untuk memastikan apakah aktivitas tersebut benar merupakan PETI atau memiliki legalitas yang sah.

Jika terbukti melanggar hukum, warga berharap penegakan hukum dilakukan tegas, transparan dan tanpa pandang bulu, sekaligus memastikan kerusakan lingkungan yang mungkin telah terjadi dapat ditangani sesuai ketentuan. (Red)

HALSEL, Malutline  Pengangkatan perangkat Desa Tabalema, Kecamatan [nama kecamatan], Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, terdapat 14 orang yang menjalankan tugas sebagai kepala urusan (Kaur) desa, namun diduga memiliki dasar pengangkatan yang berbeda.

Dari 14 orang tersebut, sebanyak 7 Kaur disebut memiliki Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Kepala Desa definitif. Sementara itu, 7 orang lainnya disebut diangkat oleh Penjabat (Pj.)/karter Desa Tabalema, Rahmat Samat, namun hingga kini diduga tidak memiliki SK pengangkatan sebagai perangkat desa.

Persoalan tersebut semakin menjadi perhatian karena ketujuh orang yang disebut diangkat oleh Pj. Desa Tabalema itu diduga telah menerima gaji selama kurang lebih 10 bulan, meskipun masyarakat mempertanyakan dasar hukum dan administrasi pengangkatan mereka.

Masyarakat juga menyoroti mekanisme pembayaran penghasilan perangkat desa. Setiap bulan, penerimaan gaji Kaur Desa Tabalema disebut harus dibagi kepada 14 orang, terdiri atas tujuh Kaur yang memiliki SK dari kepala desa definitif dan tujuh orang lainnya yang disebut diangkat oleh Pj. Desa Tabalema.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai legalitas pengangkatan, dasar pembayaran penghasilan, serta sumber anggaran yang digunakan untuk membayarkan gaji kepada tujuh orang yang disebut belum memiliki SK pengangkatan.

Masyarakat menilai persoalan tersebut perlu segera mendapatkan penjelasan dan pemeriksaan dari instansi yang berwenang agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tingkat desa.

Minta BPMD Turun Langsung

Atas persoalan tersebut, masyarakat Desa Tabalema meminta BPMD/Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan untuk turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap proses pengangkatan 14 Kaur tersebut, khususnya terhadap tujuh orang yang disebut diangkat oleh Rahmat Samat selaku Pj./karter Desa Tabalema.

Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan apakah pengangkatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Selain itu, masyarakat meminta agar pemerintah daerah memeriksa dokumen administrasi, SK pengangkatan, daftar penerima penghasilan, serta mekanisme pembayaran gaji selama kurang lebih 10 bulan terakhir.

Menurut masyarakat, pemeriksaan secara terbuka dan objektif diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai status ketujuh perangkat desa tersebut sekaligus memastikan penggunaan anggaran desa berjalan sesuai ketentuan.

Masyarakat juga berharap pemerintah daerah tidak hanya menerima laporan secara administratif, tetapi dapat melakukan verifikasi langsung ke Desa Tabalema dengan memeriksa seluruh dokumen dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait.

Jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian administrasi atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan, masyarakat meminta agar pemerintah daerah mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku.

Sebaliknya, apabila pengangkatan tersebut ternyata memiliki dasar hukum dan administrasi yang sah, masyarakat juga meminta agar pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka sehingga tidak lagi menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, diperlukan konfirmasi dari pihak Pj./karter Desa Tabalema, kepala desa definitif, serta BPMD/DPMD Kabupaten Halmahera Selatan terkait dasar pengangkatan tujuh Kaur tersebut dan pembayaran penghasilan selama kurang lebih 10 bulan. (Jais)

HALSEL, Malutline— Dinamika pemerintahan Desa Guruapin, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, diminta tidak dilihat semata-mata sebagai manuver politik maupun kepentingan kelompok tertentu. Kondisi tersebut dinilai harus dipandang sebagai persoalan pelayanan publik dan kepentingan masyarakat desa.

Sorotan itu disampaikan BARAH menyusul kondisi pemerintahan Desa Guruapin yang disebut mengalami persoalan sejak Kepala Desa (Kades) meninggalkan desa pada Oktober 2025.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan BARAH, pada Januari 2026 masyarakat Desa Guruapin bahkan melakukan aksi dengan memalang kantor desa.

Selanjutnya, pada Februari 2026, kepala desa disebut mengajukan cuti melahirkan. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan kemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Harian (Plh) kepada Sekretaris Desa (Sekdes), dengan masa tugas yang disebut berakhir pada 10 Juli 2026.

Namun, menurut BARAH, persoalan pemerintahan desa belum juga kembali normal setelah masa cuti tersebut berakhir. Kepala desa disebut masih belum berada di Desa Guruapin dan dinilai sulit dihubungi untuk kepentingan koordinasi pemerintahan desa.

Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap pelaksanaan berbagai agenda pemerintahan dan pelayanan masyarakat, termasuk Musyawarah Desa (Musdes).

«“Seorang kepala desa yang cuti melahirkan bukan berarti meninggalkan tanggung jawab sebagai kepala desa. Salah satunya berkaitan dengan pelaksanaan Musdes dan keberlangsungan pelayanan pemerintahan desa,” demikian keterangan BARAH.»

Musdes Dinilai Terhambat

BARAH menyoroti belum terlaksananya Musdes untuk tahun anggaran 2026. Padahal, Musdes merupakan bagian penting dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Karena itu, BARAH menilai pemerintah daerah perlu memastikan seluruh mekanisme pemerintahan Desa Guruapin tetap berjalan meskipun kepala desa berhalangan menjalankan tugas.

BARAH mengingatkan bahwa terganggunya agenda pemerintahan desa berpotensi memengaruhi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pelaporan, hingga pelayanan publik kepada masyarakat.

Menurut BARAH, persoalan yang kini dihadapi masyarakat bukan sekadar mengenai keberadaan kepala desa di luar desa, tetapi lebih jauh menyangkut ketidakjelasan arah pemerintahan serta keberlangsungan pelayanan publik.

«“Yang menjadi korban dari kondisi ini adalah masyarakat Desa Guruapin sendiri,” tegas BARAH.»

Khawatir Berdampak pada Dana Desa

BARAH juga mengkhawatirkan kondisi tersebut dapat berimplikasi terhadap pengelolaan Dana Desa (DD), terutama apabila dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan pemerintahan desa tidak dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

Menurut BARAH, apabila proses pemerintahan tidak berjalan normal, penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran desa dapat mengalami hambatan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Karena itu, BARAH meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui instansi teknis terkait segera turun tangan melakukan pemeriksaan dan memastikan seluruh tahapan pemerintahan Desa Guruapin berjalan sesuai aturan.

Desak Evaluasi Kadis PMD

Tidak hanya kepala desa, BARAH juga meminta Bupati Halmahera Selatan mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), khususnya terkait penanganan persoalan pemerintahan Desa Guruapin.

BARAH menilai pemerintah daerah tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut karena menyangkut kepentingan masyarakat dan keberlangsungan pemerintahan di tingkat desa.

Selain itu, pemerintah daerah diminta memastikan status administratif kepala desa serta kewajiban yang bersangkutan setelah masa cuti berakhir.

Jika secara administratif sudah tidak terdapat alasan yang menghalangi kepala desa menjalankan tugas, BARAH meminta agar yang bersangkutan segera kembali ke desa dan menjalankan roda pemerintahan sebagaimana mestinya.

Namun, apabila dalam proses evaluasi ditemukan adanya pelanggaran terhadap kewajiban kepala desa, BARAH meminta pemerintah daerah tidak ragu mengambil tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

«“Pemkab harus segera mengambil langkah. Jika masih memungkinkan, kepala desa diperintahkan segera kembali ke desa untuk menjalankan pemerintahan. Tetapi jika ditemukan pelanggaran serius, maka harus ada tindakan administratif sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” tegas BARAH.»

Minta Pemkab Tidak Membiarkan Persoalan Berlarut

BARAH menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan Desa Guruapin ditarik ke dalam kepentingan politik maupun konflik antarkelompok.

Menurut mereka, yang lebih penting saat ini adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan desa tetap berjalan, serta seluruh proses administrasi dan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara transparan dan sesuai ketentuan.

BARAH juga meminta BPD, pemerintah desa, DPMD, camat, serta pihak terkait lainnya dapat membangun koordinasi untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.

Pemerintah daerah dinilai memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Karena itu, BARAH berharap Bupati Halmahera Selatan segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi Desa Guruapin dan tidak menunggu sampai persoalan tersebut berkembang menjadi konflik sosial yang lebih besar.

“Ini bukan soal siapa yang menang atau kalah. Ini soal pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan desa harus tetap berjalan dan masyarakat tidak boleh menjadi korban dari persoalan administrasi maupun ketidakhadiran aparatur pemerintahan,” pungkas BARAH. (Iswan)

HALSEL, Malutline – Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara, di bawah kepemimpinan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muksin, memastikan proses penyelesaian pembayaran lahan milik Charles Ong akan ditindaklanjuti sesuai hasil kesepakatan bersama.

Sebelumnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan pertemuan dengan pemilik lahan, Charles Ong, guna membahas penyelesaian persoalan pembayaran lahan tersebut.

Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah bersama pemilik lahan disebut telah mencapai kesepakatan terkait mekanisme penyelesaian kewajiban pembayaran. Berdasarkan kesepakatan tersebut, pembayaran lahan direncanakan akan dilakukan pada awal Oktober 2026.

Hal tersebut disampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan pada Sabtu (5/9/2026).

Pemerintah daerah menegaskan bahwa kesepakatan yang telah dicapai bersama pemilik lahan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian pembayaran lahan ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada pemilik lahan sekaligus mengakhiri persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian publik.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, pemerintah daerah menyatakan akan menindaklanjuti proses administrasi dan tahapan pembayaran sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati, yakni pada awal Oktober 2026.

Langkah tersebut juga menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muksin dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan aset maupun kewajiban pemerintah terhadap masyarakat dan pihak pemilik lahan.

Pemerintah daerah berharap seluruh proses penyelesaian pembayaran dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.(Red)

HALSEL, Malutline.com – Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, Paguyuban Desa Prapakanda menggelar kegiatan keagamaan yang berlangsung penuh khidmat dan diikuti masyarakat serta anggota paguyuban.

Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi warga Desa Prapakanda untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan meneladani akhlak dan perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam rangkaian kegiatan, masyarakat mengikuti pembacaan ayat suci Al-Qur’an, lantunan shalawat Nabi, tausiah keagamaan hingga doa bersama.

Ketua Panitia, Sahrul Ajidan, mengatakan peringatan Maulid Nabi tidak semata-mata menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus mampu memberikan hikmah dan nilai positif bagi kehidupan masyarakat.

“Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kami berharap masyarakat dapat mengambil hikmah dan meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kegiatan ini juga semakin memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Desa Prapakanda,” ujar Sahrul.

Menurutnya, momentum Maulid Nabi juga menjadi ruang untuk memperkuat hubungan sosial antarwarga. Nilai persaudaraan, kepedulian dan semangat gotong royong dinilai penting untuk terus dipelihara dalam kehidupan bermasyarakat.

Paguyuban Desa Prapakanda berharap kegiatan keagamaan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin. Selain meningkatkan pemahaman dan kecintaan masyarakat terhadap ajaran Islam, kegiatan tersebut diharapkan mampu menjadi wadah untuk menjaga kebersamaan serta mempererat hubungan antarwarga.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pun diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat diwujudkan melalui sikap dan perilaku masyarakat yang mencerminkan keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.(Red)