Jakarta – Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut), nomor urut 4 Benny Laos, melalui informasi pemberitaan media online, dikabarkan telah melaporkan seorang warga Desa Muhajirin, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Morotai, bernama Idawati, ke Polres Pulau Morotai, dengan Laporan polisi bernomor LP/130/X/2024/SPKT/POLRES P. MOROTAI/POLDA MALUT atas tuduhan pencemaran nama baik menjadi sorotan.

Ketua Umum PB-FORMMALUT JABODETABEK, M. Reza A Syadik, mengatakan, Benny Laos sebagai kandidat Gubernur Malut, harusnya menunjukan jiwa pemimpin yang demokratis, mencintai rakyat, meski cacian dan memaki seringkali dialamatkan pada penguasa.

“Pak Benny Laos harus maklumi, jangan anti kritik dong. Apalagi pak Benny Laos adalah kandidat Gubernur Maluku Utara kita. Wajar hari ini kemudian mengkhawatirkan dikemudian hari. Jika Pak Benny Laos seandainya menjadi Gubernur Maluku Utara, yang ada semua ruang kritik untuk mengontrol sistem bagi rakyat bisa-bisa di kandangin ke jeruji besi. Dari hal ini, kami memberi kritikan, jangan dikit-dikit lapor, ruang pro dan kontra, caci memaki, puji memuji dalam Demokrasi itu biasa,” ujar Reza, melalui rilis resmi yang diterima wartawan, Kamis (10/10/2024).

Simpelnya Reza bilang, kalau tidak mau dikritik, dicaci, dimaki, mending Benny Laos jadi Rakyat biasa.

“Pemimpin itu harus memiliki jiwa yang besar, bercermin lah pada mantan Presiden ke-6 bapak SBY, yang demokratis pada jamannya dicaci-maki. Tapi tidak pernah melaporkan rakyatnya,” tutup Reza, meminta Benny Laos bersikap seperti mantan Presiden RI SBY. (Red)

Tobelo, Malutline – Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Enoh Solehudin, S.E., didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 152 PD XV/Ptm Ny. Wahyu Enoh Solehudin menyalurkan 50 paket sembako kepada anak stunting, anak yatim dan warakawuri yang berada di wilayah Tobelo. Senin (07-10-2024).

Pengentasan Stunting sendiri telah menjadi program prioritas jajaran Korem 152/Baabullah yang merupakan instruksi langsung dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Presiden Joko Widodo.

Berbagai upaya telah dilakukan khususnya Kodim 1508/Tobelo seperti anak asuh stunting, Babinsa masuk dapur hingga bekerjasama dengan pihak swasta mendirikan Café Stunting dimana sebagian dari keuntungannya disalurkan untuk membantu pemenuhan gizi anak asuh stunting. Upaya tersebut telah membuahkan hasil dimana pada Tahun 2021 Halmahera Utara prevalensi stunting di angka 30,5 telah turun 24,3 dan di Tahun 2024 ini sesuai target Pemerintah secara Nasional di angka 14% hal tersebut dalam rangka menyiapkan bonus demografi untuk Indonesia Emas 2045.

“Saya telah instruksikan seluruh prajurit di jajaran TNI untuk penanganan stunting dan ketahanan pangan menjadi skala prioritas utama, dalam mendukung program pemerintah,” kata Danrem disela-sela kegiatan pembagian sembako. Dalam kesempatan tersebut juga Danrem menyantuni anak yatim dan warakawuri sebagai bentuk kepedulian jajaran Korem 152/Baabullah. Pen 152 (red)

Halsel, Malutline – Monitoring Center for Prevention (MCP) pada komisi pemberantasan korupsi  (KPK) adalah bagian penting dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia, dengan mengumpulkan data dan memberikan saran kepada pemerintah dan masyarakat, mereka berperan dalam memastikan bahwa uang rakyat digunakan dengan baik dan korupsi bisa diminimalkan.

Berdasarkan Data yang di himpun Malut line di beberapa sumber informasi resmi maupun tidak resmi, senin (7/10/2024) mencatat data yang diverifikasi monitoring center for prevention (MCP) yang di lakukan oleh lembaga Komisi pemberantasan korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) di provinsi Maluku Utara, bahwa khusus perencanaan MCP KPK halsel sangat sempurna diangka 100 persen dan juara 1.

Data Verifikkasi KPK Halsel sementara naiik dari posisi ke 3 menjadi 1

Dari hasil MCP yang di lakukan oleh Komisi Pmemberantasan Korupsi (KPK) untuk Halmahera Selatan juga naik pada posisi teratas atau urutan 1, meskipun Halsel memimpin urutan pertama dalam capaian verifikasi MCP KPK pada setiap tahunnya, tetapi justru Halsel dibawah ambang kiamat yang di komentari PJs Bupati Halsel Kadri La Ece yang Pernyataannya membuat polemik seakan-akan pemerintahan Basam kasuba sangat buruk pada pengelolaan keuangan dan sisitem pemerintahan di Halmahera Selatan.

Sementara data MCP KPK yang di sampaikan oleh pejabat Bupati Halsel Kadri Laece tersebut beberapa waktu lalu mendahului hasil verifikasi KPK yang belum di upload namun sudah di komentari seakan-akan hasil MCP Halsel oleh KPK itu terburuk padahal hasil MCP Halsel selalu terbaik kategori juara 1 dari seluruh Kabupaten Kota di Maluku Utara termasuk MCP KPK di Provinsi Maluku Utara saja di ketahui belum pernah sampai pada posisi 50 persen, Jadi KPK masih verifikasi data yang di upload tapi PJs Bupati Halsel Kadri Laece sudah komentar data MCP yang belum di anggap final oleh KPK. (Ismit)

HALSEL, Malutline – Penambangan pasir yang tak teratur dan berlebihan di area dekat pemukiman warga Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara, dikeluhkan warga setempat lantaran menilai berdampak buruk terhadap lingkungan.

Salah seorang Warga Desa Tuwokona yang namanya tidak ingin disebutkan mengatakan, aktivitas penambangan pasir di area dekat pemukiman dinilai merusak lingkungan sekitar.

“Lokasi penambangan yang saat ini terus  dilakukan warga itu nanti akan berdampak pada rusaknya Bronjong. Bronjong yang menjadi penyanggah longsornya area tersebut bisa rusak dan ambruk jika terus dilakukan penggalian, ” terang warga Desa Tuwokona yang namanya tidak disebutkan. Jumat (4/10/2024).

Dia menyayangkan keluhan warga di daerah tersebut meskipun sudah berulang kali disampaikan namun hingga saat ini belum mendapat respon dari pemerintah Desa  setempat. Untuk itu, ia berharap pemerintah Desa tak tinggal diam dan bisa bersikap tegas dengan penambangan tersebut.

” Pemerintah Desa semestinya tidak tinggal diam. Pemdes  harus memikirkan dampak buruk juga, yaitu kerusakan lingkungan,”

Selain menyayangkan sikap pemdes yang dinilai acuh, warga tersebut juga meminta Muspika Kecamatan dan Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar turun langsung menertibkan aktivitas penambangan pasir di daerah Tuwokona tersebut.

” Tak hanya Pemdes, kami atas nama masyarkat juga meminta Pemerintah Kecamatan dan pemerintah Kabupaten agar bisa turun langsung menertibkan aktivitas penambangan pasir tersebut. Karna jika dilakukan secara terus menerus maka akan berakibat pada rusaknya lingkungan dan berdampak buruk bagi keselamatan masyarakat jika terjadi banjir, ” tegasnya.

Hingga berita ini ditayangkan Pihak DLH hingga Camat setempat dalam upaya konfirmasi .(Andhijo).

Halsel, Malutline – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan melalui Komisi I dan II melakukan koordinasi bersama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Maluku Utara dalam rangka sharing dan menambah referensi terkait Pengalokasian dan Pengelolaan Dana Hibah Partai Politik pada Jumat, (4/10/2024).

Dalam pertemuan ini Koordinator rombongan DPRD, Gufran Mahmud selaku Ketua Komisi II bersama dengan Anggota Komisi I dan II serta staf Pendamping Sekretariat DPRD diterima oleh Kepala Bidang Bina, Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa, Drs. Malik Umar di Ruang rapat Kantor Kesbangpol,Sofifi,Maluku Utara.

Gufran menjelaskan maksud dan tujuan koordinasi sebagai bahan untuk menambah referensi sekaligus Sharing terkait dengan mekanisme pengelolaan dana hibah partai politik.

Kegiatan ini menjadi langkah nyata DPRD Kabupaten Halmahera Selatan sebagai fungsi pengawasan dalam memastikan penggunaan dana hibah yang efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan partai politik di Kabupaten Halmahera Salatan sehingga berjalan tepat sasaran sesuai regulasi dan mekanisme. (Red)