Halsel, Malutline- PT. Wanatiara Persada (WP) Perusahan tambang nikel yang beroperasi di Houl Sagu Desa kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, yang di keluhkan oleh 7 orang karyawan tenaga kerja yang merasa di intimidasi pihak perusahan tersebut di bantah keras oleh pihak PT. Wanatiara Persada

Hal ini di sampaikan oleh kepala kantor perwakilan PT. Wanatiara Persada Muhamad Husni Abusama, kepada Malutline Senin (23/09/2024) mengatakan karyawan yang di mutasikan dari devisi satu ke devisi yang lain itu bukan bentuk intimidasi yang di lakukan oleh pihak perusahan melainkan sebuah tindakan penyelamatan terhadap perusahan dan karyawan agar lebih eksis lagi.

Di katakannya mutasi para karyawan itu bukan hanya berlaku pada tenaga kerja lokal melainkan tenaga kerja asing cina juga di mutasikan ke devisi lain yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan Tanaga kerja di masing-masing Devisi, jadi tidak ada intimidasi yang di lakukan pihak perusahan dan mutasi karyawan di devisi lain juga tidak pilih kasih ini di lakukan dengan tujuan mengoptimalkan para pekerja di perusahaan wanatiara persada.

Bahkan saat para karyawan yang di mutasikan ke devisi lain termasuk 7 orang warga tenaga kerja lokal dan tenaga asing itu oleh pihak perusahaan Mereka para karyawan diminta untuk memilih devisi mana yang  di rasakan lebih cocok untuk mereka bekerja karena penempatan ke beberapa devisi termasuk di smilter juga bersifat sementara bukan secara permanen sesuai kebutuhan tenaga kerja di masing-masing devisi perushan bahkan besaran gaji Mereka jug ikut naik lebih besar di bandingkan gaji mereka bekerja di devisi sebelumnya.

Untuk para karyawan yang di mutasikan dari devisi satu ke devisi yang lain itu suda di lakukan sosialisasi di internal perusahaan dengan pihak karyawan  untuk menunjang dan mengoptimalkan kebutuhan tenaga kerja yang di butuhkan masing-masing devisi demi menunjang kelancaran aktifitas di Perusahan Wanatiara Persada, dan ini tidak ada masalah saat mereka di mutasikan dan di tempatkan di Smilter.

Akibat dari miskomunikasi antara karyawan dan pihak perusahan setelah para karyawan yang di muatasikan itu dari 7 orang tenaga kerja lokal itu ada 4 orang yang mengajukan pengundur diri dari perusahaan tersebut dan pengajuan pengunduran diri sudah selesai di proses dan tidak ada Maslah. cetusnya. (Sadi)

HALSEL, www.malutline.com – PT. Wanatiara Persada (WP) merupakan Perusahan pertambangan nikel yang beroperasi di houl sagu Desa kawasi kecamatan Obi kabupaten Halmahera Selatan provinsi Maluku Utara, di duga kuat mengintimidasi 7 orang tenaga kerja lokal yang sudah bekerja di perusahan tersebut sebagai tenaga kerja skil driver LV secara  parmanena selama lebih dari tuju tahun.

Namun ke Tuju orang karyawan tersebut di ketahui di intimidasi oleh pihak perusahan PT.Wanatiara persada dengan cara Mereka para  karyawan perushan yang berjumlah tuju orang tersebut dari tenaga skil driver LV di mutasikan pada tenaga non skil pada bagian Smilter dengan cara kerja paksa tidak sesuai Besik di miliki oleh 7 orang karyawan yang di intimidasi teresebut.

Selama 7 tahun bekerja Pihak perusahan PT. Wanatiara Persada, di duga suda mengintimidasi ke tuju orang karyawan permanen tersebut dengan cara memutasikan dari status pekerjaan  tenaga skil menjadi tenaga non skil dan mereka di tempatkan di bagian Smilter sehingga dari 7 orang karyawan tersebut 5 orang harus menyatakan diri mengundurkan diri dan tidak bekerja lagi di PT. Wanatiara persada karena selalu di intimidasi di minta bekerja non skil di smilter secara paksa.

Salah seorang tenaga kerja yang merasa di intimidasi oleh pihak PT. Wanatiara persada yang Enggan di ekspos namanya di media ini kepada Malut line minggu (22 09/2024) pihak merasa kecewan dengan pihak perusahan yang dinilai sangat mengintimidasi mereka dari status pekerjaan di perusahaan tersebut dengan sistem kerja paksa, sehingga posisi ketujuh orang tenaga kerja skil tersebut yang merupakan tenaga kerja lokal SKIL DRIVER LV tersebut di gantikan dengan tenaga kerja asing cari cina yang di ketahui masih magang sebagai tenaga Driver LV di PT. Wanatiara Persada.

Olehnya itu pihaknya meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) Halmahera selatan untuk selalu memantau dan melakukan pengawasan dan monitoring di sejumlah  perusahan yang beroperasi di kabupaten Halmahera Selatan hususnya di PT. Wanatiara Persada  atas pemberlakuan pihak perusahan terhadap karyawan lokal yang di pekerjakan di setiap perusahaan karena pihak perusahan dinilai lebih mementingkan tenaga kerja asing ketimbang tenaga kerja lokal atau tenaga kerja Indonesia.

Perlu di ketahu selama ini pihak Pemkab Halsel melalui dinas tenaga kerja dinilai sangat minim melakukan monitoring terhadap tenaga kerja yang di pekerjakan di sejumlah perusahan termasuk karyawan yang di pekerjakan di PT.Wanatiara persada di houl sagu desa kawasi kecamatan Obi yang dinilai selalu mengintimidasi karyawan dengan sistem kerja paksa dari tenaga skil di mutasikan ke tenaga non skil dan ini dinilai sangat bertentangan dengan sisitim aturan ketenaga kerjaan yang berlaku di Indonesia.

Terkait dengan dugaan intimidasi pihak perusahan PT. Wanatiara persada terhadap 7 orang karyawan permanen pada perusahaan tersebut hingga berita ini di ekspos pihak perusahan berusaha di konferrmasih namun belum bisa di hubungi. (Sadi)

Halsel, Malutline- PT. Wanatiara Persada (WP) merupakan Perusahan pertambangan nikel yang beroperasi di houl sagu Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, di duga kuat mengintimidasi 7 orang tenaga kerja lokal yang sudah bekerja di perusahan tersebut sebagai tenaga kerja skil driver LV secara parmanena selama lebih dari tuju tahun.

Namun ke Tuju orang karyawan tersebut di ketahui di intimidasi oleh pihak Perusahan PT.Wanatiara Persada dengan cara Mereka para karyawan perushan yang berjumlah tuju orang tersebut dari tenaga skil driver LV di mutasikan pada tenaga non skil pada bagian Smilter dengan cara kerja paksa tidak sesuai Besik di miliki oleh 7 orang karyawan yang di intimidasi teresebut.

Selama 7 tahun bekerja Pihak perusahan PT. Wanatiara Persada, di duga suda mengintimidasi ke tuju orang karyawan permanen tersebut dengan cara memutasikan dari status pekerjaan tenaga skil menjadi tenaga non skil dan mereka di tempatkan di bagian Smilter sehingga dari 7 orang karyawan tersebut 5 orang harus menyatakan mengundurkan diri dan tidak bekerja lagi di PT. Wanatiara persada karena selalu di intimidasi dan di minta bekerja non skil di smilter secara paksa.

Salah seorang tenaga kerja yang merasa di intimidasi oleh pihak PT. Wanatiara persada yang enggan di ekspos namanya di media ini kepada Malut line minggu (22 09/2024) pihak merasa kecewan dengan pihak perusahan yang dinilai sangat mengintimidasi mereka dari status pekerjaan di perusahaan tersebut dengan sistem kerja paksa, sehingga posisi ketujuh orang tenaga kerja skil tersebut yang merupakan tenaga kerja lokal SKIL DRIVER LV tersebut di gantikan dengan tenaga kerja asing dari cina yang di ketahui masih magang sebagai tenaga Driver LV di PT. Wanatiara Persada.

Olehnya itu pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan untuk selalu memantau dan melakukan pengawasan dan monitoring di sejumlah perusahan yang beroperasi di kabupaten Halmahera Selatan hususnya di PT. Wanatiara Persada atas pemberlakuan pihak perusahan terhadap karyawan lokal yang di pekerjakan di setiap perusahaan karena pihak perusahan dinilai lebih mementingkan tenaga kerja asing ketimbang tenaga kerja lokal atau tenaga kerja Indonesia.

Perlu di ketahu selama ini pihak Pemkab Halsel melalui dinas tenaga kerja dinilai sangat minim melakukan monitoring terhadap tenaga kerja yang di pekerjakan di sejumlah perusahan termasuk karyawan yang di pekerjakan di PT.Wanatiara Persada di Houl Sagu Desa Kawasi Kecamatan Obi yang dinilai selalu mengintimidasi karyawan dengan sistem kerja paksa dari tenaga skil di mutasikan ketenaga non skil dan ini dinilai sangat bertentangan dengan sisitem aturan ketenaga kerjaan yang berlaku di Indonesia.

Terkait dengan dugaan intimidasi pihak perusahan PT. Wanatiara Persada terhadap 7 orang karyawan permanen pada perusahaan tersebut hingga berita ini di ekspos pihak perusahan berusaha di konferrmasih namun belum bisa di hubungi. ( Sadi)

LABUHA – Masyarakat Desa Yaba, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), mulai kesal dengan adanya Perusahaan PT. IMM. Dimana, PT. IMM yang saat ini tengah beroperasi di Desa Yaba itu, membuat 2 orang pekerja mengalami keracunan sianida hingga dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha.

Kekesalan warga ini dilampiaskan pada Kamis (19/9/2024). Berdasarkan keterangan dari warga kepada media ini, warga bilang, Perusahaan sudah telah beroperasi begitu lama. Namun mirisnya, tidak ada keterbukaan terhadap masyarakat Desa Yaba hingga terjadi insiden 2 warga yang juga sebagai pekerja di Perusahaan tersebut mengalami keracunan sianida. Hal itu baru diketahui masyarkat, ternyata selama ini, PT. IMM milik itu, Benny Laos.

Menurut warga yang tidak mau disebut namanya itu, mengaku menyayangkan pihak PT. IMM yang dengan sengaja tutup-tutupi terkait dengan pengolahan matrial yang berada di Desa Yaba. Bahkan kata mereka, selama perusahaan beroperasi, tanpa diketahui warga setempat.

“Kami juga mengharapkan Pemerintah Daerah, Kabupaten Halmahera Selatan, maupun Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera bertindak agar dapat meninjau aktifitas Perusahan sudah sampai ditahap mana. Agar kami masyarakat juga bisa mengetahui sudah sejauh mana perusahan beraktifitas. Kami juga harapkan kepada Pemerintah terkait agar dapat meninjau lebih jauh lagi soal penerimaan karyawan yang tidak transparansi,” pinta warga kepada Pemda Halsel maupun Pemprov Malut.

Sebab sejauh ini, perekrutan karyawan perusahaan tidak sesuai dengan hasil kesepakatan antara PT. IMM dengan warga Desa Yaba.

“Mereka merekrut karyawan hanya melihat orang-orang tertentu saja dan pihak perusahan tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati antara pihak PT. IMM dan masyarakat, bahwa penerimaan karyawan harus 70% putra Daerah dan 30% dari pihak perusahan sendiri. Namun yang kami lihat, pihak perusahan hanya melihat orang-orang terdekatnya saja. Sehingga kami masyarakat sangatlah kesal terhadap PT. IMM milik Beni Laos itu,” kesal warga mengakhiri. (Red)

HALSEL, www.malutline.com – Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kayoa Selatan (Panwascam) Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara mewanti-wanti Aparatur sipil Negara (ASN), P3K TNI/Polri dan Perangkat Desa di lingkup Kecamatan Kayoa Selatan, agar selalu menjaga Netralitas, tidak boleh terlibat politik praktis, hal itu menyusul hasil rapat koordinasi antara pihak ASN, TNI/Polri yang diwakili, Babinsa, Babinkamtibmas, ASN Guru-guru dan unsur Pemdes Aparatur Desa belum lama ini.

Dalam kesempatan rapat itu, panwas sekaligus memberikan imbauan dan menyepakati agenda kegiatan Sosialisasi ASN, TNI/polri dan Aparatur Desa pada hari Selasa Tanggal 17 nanti.

“Pada pileg lalu kita pernah melayangkan panggilan kepada salah satu Kepsek dan salah satu Kepala Desa, jadi  untuk Pilkada ini kami tetap menghimbau instansi terkait yang dilarang terlibat politik praktis agar menahan diri jangan berkampanye baik mengajak langsung warga atau melalui media sosial” Ujar Anggota Panwas Kayoa Selatan M.Rizki Hasyim yang juga menjabat Devisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa kepada media ini.

Padahal kata Rizki ketentuan larangan ASN dan Perangkat desa jelas-jelas sudah dilarang baik sebelum penetapan pasangan calon atau sesudah penetapan pasangan calon.

Lebih lanjut Rizki menjelaskan Pasal 70 ayat (1) menyebutkan dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia.

Hal yang sama berlaku Kepada Desa dan Perangkat Desa

Seperti Pasal 70 ayat (1) huruf c  berbunyi sebagai berikut. Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

“Dalam pilkada setelah penetapan pasangan calon baik calon gubernur wakil gubernur dan calon Bupati dan wakil Bupati ada sangsi pidannya seperti pasal 70 dan 71 UU pilkada Nomor 10 tahun 2016” tegasnya.

secara terpisah Rizky Hasyim juga memberikan apresiasi kepada kepala sekolah SMA Orimakurunga kecamatan Kayoa selatan Yamin Lut selalu mendukung terselenggaranya kegiatan panwaslu kecamatan di lingkungan SMA yang di pimpinannya selama tidak menggangu proses belajar mengajar di sekolah tersebut. (Red)