HALSEL, MALUTLINE – Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan mewarnai penyampaian ucapan selamat ulang tahun kepada istri Bupati Halmahera Selatan, Ny. Rifa’at Al Sa’adah. Ucapan dan doa tulus tersebut disampaikan oleh istri Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muksin, Ny. Mardia Bopeng, yang juga menjabat sebagai Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Halmahera Selatan.

Ucapan serupa turut disampaikan istri Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Selatan, Abdillah Kamarullah, yakni Ny. Lulu Abdillah, yang saat ini mengemban amanah sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Halmahera Selatan, bersama jajaran pengurus.

Penyampaian ucapan selamat ulang tahun tersebut menjadi bentuk perhatian, penghormatan, serta ungkapan persaudaraan di antara jajaran organisasi perempuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ny. Mardia Bopeng bersama Ny. Lulu Abdillah dan seluruh pengurus menyampaikan doa terbaik agar Ny. Rifa’at Al Sa’adah senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, serta keberkahan dalam menjalani kehidupan.

Momentum pertambahan usia tersebut juga diharapkan menjadi kesempatan untuk semakin memperkuat semangat pengabdian, kepedulian sosial, dan peran perempuan dalam mendukung pembangunan daerah.

Bagi GOW dan DWP, kebersamaan antarpengurus organisasi perempuan bukan sekadar hubungan kelembagaan, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun silaturahmi, mempererat persaudaraan, serta saling memberikan dukungan dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Ny. Mardia Bopeng sebagai Ketua GOW Halsel dan Ny. Lulu Abdillah sebagai Ketua DWP Halsel juga diharapkan terus memperkuat sinergi organisasi perempuan dalam mendorong pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, serta kepedulian terhadap masyarakat.

Keduanya bersama jajaran pengurus menyampaikan harapan agar Ny. Rifa’at Al Sa’adah selalu berada dalam lindungan Allah SWT, diberikan kemudahan dalam setiap urusan, serta senantiasa menjadi pribadi yang membawa manfaat dan inspirasi bagi keluarga maupun masyarakat.

Ucapan ulang tahun tersebut sekaligus mencerminkan nilai kebersamaan dan kekeluargaan di antara para perempuan yang memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan sosial, keluarga, dan pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan.

Selamat ulang tahun, Ny. Rifa’at Al Sa’adah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. (Red)

MALUT, MALUTLINE – Dinamika politik internal Partai Demokrat di Provinsi Maluku Utara mulai mengerucut menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Luar Biasa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat. Nama Nasri Abubakar kini mencuat sebagai satu-satunya bakal calon Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara.

Nasri sebelumnya telah menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai bakal calon Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara. Pernyataan tersebut disampaikan dalam momentum pembukaan pendaftaran bakal calon ketua yang dibuka oleh panitia penyelenggara Musda.

Keikutsertaan Nasri dalam proses penjaringan tersebut menjadi perhatian dalam dinamika konsolidasi internal Partai Demokrat di Maluku Utara. Pasalnya, hingga menjelang batas akhir pendaftaran, belum terdapat nama kandidat lain yang secara resmi mendaftarkan diri untuk bersaing memperebutkan posisi Ketua DPD.

Ketua Panitia Musda, Junaidi A. Bahruddin, menjelaskan bahwa proses pendaftaran bakal calon Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara masih dibuka hingga pukul 18.00 WIT, Sabtu (31/10/2026).

Menurut Junaidi, panitia tetap memberikan kesempatan kepada seluruh kader yang memenuhi persyaratan untuk mengambil bagian dalam proses penjaringan kepemimpinan partai tersebut.

Dengan demikian, peluang bagi kader lainnya untuk mendaftarkan diri masih terbuka selama masa pendaftaran belum resmi ditutup.

Namun, apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan tidak ada bakal calon lain yang mendaftar, maka Nasri Abubakar dipastikan menjadi satu-satunya kandidat dalam Musda Luar Biasa DPD Partai Demokrat Maluku Utara.

Situasi tersebut sekaligus membuka peluang bagi Nasri untuk melanjutkan tahapan pemilihan dalam forum Musda yang dijadwalkan berlangsung pada 2 November 2026.

Momentum Konsolidasi dan Penentuan Arah Demokrat Maluku Utara

Musda Luar Biasa ini menjadi momentum penting bagi Partai Demokrat di Maluku Utara dalam menentukan arah kepemimpinan organisasi sekaligus memperkuat konsolidasi internal partai.

Kepemimpinan DPD memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan seluruh struktur organisasi, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Karena itu, figur yang nantinya dipercaya memimpin partai diharapkan mampu membangun soliditas kader, memperkuat komunikasi politik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Demokrat.

Kemunculan Nasri Abubakar sebagai calon tunggal, apabila tidak ada kandidat lain hingga penutupan pendaftaran, tentu menjadi salah satu perkembangan menarik dalam perjalanan politik internal Demokrat Maluku Utara.

Meski demikian, status calon tunggal tidak serta-merta menjadikan proses Musda selesai. Seluruh tahapan dan mekanisme organisasi tetap harus dijalankan sesuai dengan ketentuan serta aturan internal Partai Demokrat.

Forum Musda nantinya menjadi ruang bagi peserta untuk menentukan keputusan politik organisasi, sekaligus menetapkan kepemimpinan DPD Partai Demokrat Maluku Utara untuk periode berikutnya.

Kini, perhatian tertuju pada pelaksanaan Musda Luar Biasa yang dijadwalkan berlangsung pada 2 November 2026. Apakah Nasri Abubakar akan memperoleh kepercayaan penuh untuk menakhodai Partai Demokrat Maluku Utara? Jawabannya akan ditentukan melalui mekanisme dan keputusan forum Musda. (Red)

HALMAHERA SELATAN – Keluhan terhadap layanan perbankan kembali disampaikan masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara. Kali ini, seorang warga mengeluhkan layanan Bank Saruma Smart Halsel yang disebut mengalami gangguan atau error sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Keluhan tersebut disampaikan melalui media sosial oleh seorang warga bernama Rudy Buraira, Jumat (14/8/2026). Dalam unggahannya, Rudy meminta pihak bank agar tidak membiarkan gangguan sistem berlarut-larut karena dapat mengganggu aktivitas dan kenyamanan nasabah.

Dalam unggahan tersebut tertulis, “Bank Sarumah Smart Halsel bagara error klu tra bisa layani pelanggan kong tutupda to jgn bikin resa nasaba.”

Jika diterjemahkan dalam konteks keluhan layanan, pesan tersebut pada intinya meminta agar apabila sistem sedang mengalami gangguan dan pelayanan kepada pelanggan tidak dapat dilakukan, pihak bank segera memberikan penjelasan yang jelas kepada nasabah dan tidak membuat nasabah merasa resah.

Keluhan ini menjadi perhatian karena layanan perbankan saat ini tidak hanya berkaitan dengan transaksi di kantor bank, tetapi juga berbagai layanan digital yang sangat bergantung pada kestabilan sistem.

Nasabah Minta Ada Penjelasan

Gangguan pada layanan perbankan, sekecil apa pun, dapat berdampak langsung terhadap masyarakat. Nasabah yang hendak melakukan transaksi, pembayaran, transfer maupun kebutuhan keuangan lainnya tentu membutuhkan kepastian apakah layanan sedang berjalan normal atau mengalami gangguan.

Karena itu, transparansi menjadi salah satu hal penting yang diharapkan masyarakat. Jika memang terjadi gangguan teknis, nasabah tentunya membutuhkan informasi mengenai penyebab gangguan, layanan apa saja yang terdampak, serta perkiraan kapan pelayanan kembali normal.

Keluhan Rudy juga memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan layanan perbankan yang cepat, tetapi juga komunikasi yang baik ketika terjadi persoalan teknis.

“Jangan sampai nasabah datang atau mencoba menggunakan layanan, tetapi tidak mendapatkan kepastian. Kalau memang error, sampaikan secara terbuka kepada nasabah,” demikian inti keluhan yang disampaikan melalui unggahan tersebut.

Gangguan Sistem Jangan Sampai Berulang

Di tengah meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap transaksi digital, keandalan sistem menjadi bagian penting dalam pelayanan perbankan.

Masyarakat tentu berharap bank memiliki sistem yang mampu memberikan pelayanan secara stabil. Namun, apabila terjadi gangguan teknis, langkah cepat dalam penanganan serta penyampaian informasi kepada nasabah juga menjadi bagian yang tidak kalah penting.

Apalagi bagi pelaku usaha, pegawai, maupun masyarakat yang memiliki kebutuhan transaksi pada waktu tertentu. Gangguan layanan yang tidak disertai informasi dapat membuat nasabah kesulitan mengambil keputusan dan berpotensi menunda aktivitas keuangan mereka.

Karena itu, pihak Bank Saruma Smart Halsel diharapkan dapat memberikan klarifikasi terkait keluhan tersebut. Apakah gangguan disebabkan oleh sistem internal, jaringan, pemeliharaan, atau faktor teknis lainnya, sepenuhnya perlu dijelaskan oleh pihak yang berwenang.

Pelayanan Publik Harus Utamakan Kenyamanan

Perbankan merupakan salah satu sektor pelayanan yang sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Kepercayaan nasabah tidak hanya dibangun melalui produk dan fasilitas yang disediakan, tetapi juga melalui kualitas pelayanan ketika menghadapi masalah.

Keluhan masyarakat seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pihak bank untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan. Gangguan teknis memang dapat terjadi dalam sistem digital, tetapi yang paling penting adalah bagaimana gangguan tersebut ditangani dan dikomunikasikan kepada masyarakat.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Bank Saruma Smart Halsel mengenai penyebab gangguan sebagaimana dikeluhkan Rudy Buraira.

Masyarakat pun berharap persoalan tersebut dapat segera ditangani sehingga aktivitas transaksi kembali normal dan tidak menimbulkan keresahan di kalangan nasabah.

Catatan: Berita ini disusun berdasarkan unggahan/keluhan yang terlihat dalam tangkapan layar. Penyebab gangguan dan kondisi layanan secara keseluruhan masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak Bank Saruma Smart Halsel. (Red)

TERNATE, Malutline — Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191 K/Pdt/2013 kembali membuka lembaran lama dugaan penguasaan aset milik warga oleh pemerintah yang berlangsung selama puluhan tahun di Kota Ternate.

Dalam perkara sengketa tanah yang menyeret Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat itu, sorotan publik kini mengarah pada keberadaan pejabat pemerintahan yang selama ini menempati atau memiliki keterkaitan dengan aset rumah dinas tersebut, termasuk nama Dr. Rizal Marsaoly.

Kasus ini bermula dari gugatan warga bernama Noke Yapen, pemilik sah sebidang tanah seluas kurang lebih 849 meter persegi di kawasan strategis Jalan Patimura, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah. Tanah itu tercatat memiliki dasar hukum kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 227 Tahun 1972.

Dalam dokumen perkara, disebutkan bahwa sejak tahun 1978, pemerintah melakukan pembebasan lahan tersebut untuk pembangunan rumah dinas kepala daerah dengan janji akan mengganti tanah milik keluarga Yapen dengan luas yang sama. Namun janji itu diduga tidak pernah direalisasikan hingga lebih dari empat dekade berlalu.

Persoalan menjadi semakin serius ketika aset yang berdiri di atas tanah sengketa itu terus digunakan pemerintah sebagai rumah dinas pejabat negara. Dalam perkembangan terbaru, perhatian publik mulai tertuju pada siapa saja pejabat yang memiliki hubungan dengan penggunaan aset tersebut, termasuk nama Dr. Rizal Marsaoly yang kini ikut menjadi perbincangan dalam pusaran polemik lama itu.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa sejak terbentuknya Provinsi Maluku Utara pada tahun 1999, lahan yang diklaim milik warga tersebut tetap berada dalam penguasaan pemerintah tanpa ada penyelesaian hak terhadap pemilik awal.

Merasa haknya diabaikan selama lebih dari tiga dekade, Noke Yapen menggugat pemerintah di Pengadilan Negeri Ternate dengan tuntutan pengembalian tanah, pembongkaran bangunan rumah dinas yang berdiri di atasnya, serta ganti rugi materil sebesar Rp825 juta dan kerugian immateril senilai Rp1 miliar.

Namun perjalanan hukum perkara ini justru berhenti pada persoalan administratif. Pengadilan Negeri Ternate menolak gugatan, putusan itu diperkuat Pengadilan Tinggi Maluku Utara, hingga Mahkamah Agung pada tingkat kasasi akhirnya menolak permohonan penggugat.

Majelis hakim Mahkamah Agung tidak masuk pada pokok perkara soal kepemilikan tanah, melainkan menyatakan gugatan cacat formil karena tidak melibatkan Panitia Pembebasan Tanah yang dianggap seharusnya turut menjadi pihak tergugat.

Secara hukum, perkara itu kandas karena alasan plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak.

Meski pemerintah secara formal memenangkan perkara, substansi utama yang memantik perhatian publik justru belum pernah terjawab: apakah benar tanah warga telah digunakan negara selama puluhan tahun tanpa penyelesaian kompensasi yang tuntas?

Kini sorotan mengarah pada seluruh pihak yang selama ini berkaitan dengan penguasaan aset tersebut, termasuk pejabat-pejabat yang menempati atau mengelola rumah dinas di atas objek sengketa.

Nama Dr. Rizal Marsaoly pun mulai disebut dalam diskursus publik seiring munculnya kembali putusan Mahkamah Agung yang membuka fakta lama tentang dugaan penguasaan aset warga oleh negara.

Kasus ini menjadi alarm serius bagi tata kelola aset pemerintah di Maluku Utara. Sebab di balik status rumah dinas yang selama ini digunakan pejabat negara, tersimpan konflik agraria panjang yang meninggalkan pertanyaan besar tentang perlindungan hak masyarakat.

Pertanyaan publik kini sederhana namun tajam, siapa yang harus bertanggung jawab atas penggunaan aset yang diduga berdiri di atas tanah warga selama puluhan tahun, dan mengapa hak pemilik sah tak kunjung diselesaikan hingga hari ini? (Bur)

TERNATE, Malutline–Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191 K/Pdt/2013 kembali membuka lembaran lama dugaan penguasaan aset milik warga oleh pemerintah yang berlangsung selama puluhan tahun di Kota Ternate.

Dalam perkara sengketa tanah yang menyeret Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat itu, sorotan publik kini mengarah pada keberadaan pejabat pemerintahan yang selama ini menempati atau memiliki keterkaitan dengan aset rumah dinas tersebut, termasuk nama Dr. Rizal Marsaoly.

Kasus ini bermula dari gugatan warga bernama Noke Yapen, pemilik sah sebidang tanah seluas kurang lebih 849 meter persegi di kawasan strategis Jalan Patimura, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah. Tanah itu tercatat memiliki dasar hukum kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 227 Tahun 1972.

Dalam dokumen perkara, disebutkan bahwa sejak tahun 1978, pemerintah melakukan pembebasan lahan tersebut untuk pembangunan rumah dinas kepala daerah dengan janji akan mengganti tanah milik keluarga Yapen dengan luas yang sama. Namun janji itu diduga tidak pernah direalisasikan hingga lebih dari empat dekade berlalu.

Persoalan menjadi semakin serius ketika aset yang berdiri di atas tanah sengketa itu terus digunakan pemerintah sebagai rumah dinas pejabat negara. Dalam perkembangan terbaru, perhatian publik mulai tertuju pada siapa saja pejabat yang memiliki hubungan dengan penggunaan aset tersebut, termasuk nama Dr. Rizal Marsaoly yang kini ikut menjadi perbincangan dalam pusaran polemik lama itu.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa sejak terbentuknya Provinsi Maluku Utara pada tahun 1999, lahan yang diklaim milik warga tersebut tetap berada dalam penguasaan pemerintah tanpa ada penyelesaian hak terhadap pemilik awal.

Merasa haknya diabaikan selama lebih dari tiga dekade, Noke Yapen menggugat pemerintah di Pengadilan Negeri Ternate dengan tuntutan pengembalian tanah, pembongkaran bangunan rumah dinas yang berdiri di atasnya, serta ganti rugi materil sebesar Rp825 juta dan kerugian immateril senilai Rp1 miliar.

Namun perjalanan hukum perkara ini justru berhenti pada persoalan administratif. Pengadilan Negeri Ternate menolak gugatan, putusan itu diperkuat Pengadilan Tinggi Maluku Utara, hingga Mahkamah Agung pada tingkat kasasi akhirnya menolak permohonan penggugat.

Majelis hakim Mahkamah Agung tidak masuk pada pokok perkara soal kepemilikan tanah, melainkan menyatakan gugatan cacat formil karena tidak melibatkan Panitia Pembebasan Tanah yang dianggap seharusnya turut menjadi pihak tergugat.

Secara hukum, perkara itu kandas karena alasan plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak.

Meski pemerintah secara formal memenangkan perkara, substansi utama yang memantik perhatian publik justru belum pernah terjawab: apakah benar tanah warga telah digunakan negara selama puluhan tahun tanpa penyelesaian kompensasi yang tuntas?

Kini sorotan mengarah pada seluruh pihak yang selama ini berkaitan dengan penguasaan aset tersebut, termasuk pejabat-pejabat yang menempati atau mengelola rumah dinas di atas objek sengketa.

Nama Dr. Rizal Marsaoly pun mulai disebut dalam diskursus publik seiring munculnya kembali putusan Mahkamah Agung yang membuka fakta lama tentang dugaan penguasaan aset warga oleh negara.

Kasus ini menjadi alarm serius bagi tata kelola aset pemerintah di Maluku Utara. Sebab di balik status rumah dinas yang selama ini digunakan pejabat negara, tersimpan konflik agraria panjang yang meninggalkan pertanyaan besar tentang perlindungan hak masyarakat.

Pertanyaan publik kini sederhana namun tajam, siapa yang harus bertanggung jawab atas penggunaan aset yang diduga berdiri di atas tanah warga selama puluhan tahun, dan mengapa hak pemilik sah tak kunjung diselesaikan hingga hari ini? (Bur)