TIDORE, Malutline.  Turnamen sepak bola paling bergengsi di Maluku Utara, Gurabati Open Tournament (GOT) ke-28, resmi dibuka di Lapangan Gurabati, Kota Tidore Kepulauan, Minggu (7/6/2026). Ajang tahunan yang selalu dinantikan masyarakat pecinta sepak bola ini dibuka langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen.

Pembukaan GOT ke-28 berlangsung meriah dan dihadiri berbagai tokoh penting daerah. Salah satu yang turut hadir adalah Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar. Kehadiran Nasri tidak hanya sebagai tamu undangan, tetapi juga sebagai sponsor utama turnamen melalui Yayasan Nasab.

Sebagai bentuk komitmennya dalam mendukung kemajuan olahraga, khususnya sepak bola di Maluku Utara, Nasri Abubakar memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan turnamen yang telah menjadi agenda tahunan masyarakat Gurabati tersebut.


Menurut Nasri, sepak bola bukan sekadar pertandingan untuk mencari kemenangan, tetapi juga menjadi sarana efektif dalam mempererat hubungan persaudaraan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kebersamaan di tengah masyarakat.

“Gurabati Open Tournament merupakan ajang yang sangat positif karena mampu mempertemukan pemain, ofisial, dan masyarakat dari berbagai daerah. Melalui olahraga, kita bisa memperkuat tali silaturahmi dan menjaga persatuan,” ujarnya.

Tidak hanya memberikan dukungan finansial sebagai sponsor utama, Nasri juga mengikutsertakan tim yang dikelolanya, Bombastic FC, untuk berlaga dalam kompetisi tersebut. Kehadiran Bombastic FC dipastikan menambah sengit persaingan di GOT ke-28 yang diikuti tim-tim terbaik dari berbagai kabupaten dan kota di Maluku Utara.

Pada laga pembuka, tim AS Rumania berhadapan dengan Garuda Tomagoba dalam pertandingan yang disaksikan ratusan penonton yang memadati area lapangan.

Tahun ini, GOT ke-28 diikuti sebanyak 22 tim yang berasal dari berbagai daerah. Sebanyak 12 tim berasal dari Kota Tidore Kepulauan, 4 tim dari Kota Ternate, 3 tim dari Kabupaten Halmahera Selatan, 2 tim dari Kabupaten Halmahera Utara, dan 1 tim dari Kabupaten Halmahera Timur.

Sementara itu, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen dalam sambutannya mengajak seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga keamanan selama turnamen berlangsung.

Menurutnya, GOT bukan hanya soal kompetisi di atas lapangan, tetapi juga menjadi wadah pemersatu masyarakat dari berbagai latar belakang, kampung, dan daerah yang berbeda.

“Inti dari Gurabati Open ini, kita hadir dari latar belakang yang berbeda, dari kampung yang berbeda, dan dari daerah yang berbeda. Namun tujuan kita satu, yakni bagaimana kita bisa bersatu dalam sportivitas,” tegas Muhammad Sinen.

Ia berharap seluruh pemain, ofisial, panitia, maupun suporter dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama turnamen berlangsung, sehingga GOT ke-28 dapat berjalan lancar dan sukses hingga partai final.

Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk sponsor utama Yayasan Nasab, Gurabati Open Tournament ke-28 diharapkan kembali melahirkan talenta-talenta sepak bola terbaik Maluku Utara sekaligus menjadi momentum memperkuat persaudaraan dan persatuan masyarakat melalui olahraga.(Red)

TERNATE, Malutline – Anggota DPRD Kota Ternate dari Partai NasDem, Nurlaila Syarif, memberikan apresiasi tinggi kepada Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Ternate atas komitmen dan integritasnya dalam menjaga tata kelola keuangan lembaga legislatif tersebut.

Pujian itu disampaikan Nurlaila melalui unggahan di media sosial pribadinya yang kemudian menjadi perhatian publik. Dalam unggahan tersebut, Nurlaila secara terbuka mengakui bahwa meskipun dirinya kerap berbeda pendapat dengan Sekwan dalam berbagai dinamika kelembagaan, namun hal itu tidak mengurangi rasa hormatnya terhadap profesionalisme yang ditunjukkan selama ini.

Menurut Nurlaila, keberhasilan DPRD Kota Ternate mempertahankan pengelolaan keuangan yang baik selama lima tahun berturut-turut merupakan bukti nyata adanya sistem administrasi dan pengawasan yang berjalan sesuai aturan.

“Biar sering beda pendapat, biar suka gontok-gontokan, bahkan meski Pak Sek pernah kase kolong pe tong dan suka olah saya, tapi kalau soal integritas, beliau juaranya,” tulis Nurlaila dalam unggahannya.

Ia menegaskan bahwa selama lima tahun terakhir tidak terdapat persoalan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran DPRD Kota Ternate, termasuk isu perjalanan dinas fiktif maupun praktik mark-up anggaran yang kerap menjadi sorotan publik di berbagai daerah.

“Terbukti lima tahun berturut-turut pengelolaan anggaran DPRD Kota Ternate bersih tanpa drama perjalanan fiktif, mark-up, atau masalah hukum lainnya. Alhamdulillah,” lanjutnya.

Atas capaian tersebut, Nurlaila menilai Sekwan DPRD Kota Ternate layak menyandang predikat sebagai salah satu Sekwan terbaik di Indonesia Timur periode 2025–2026.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak hanya tercermin dari tertibnya administrasi dan pengelolaan keuangan, tetapi juga dari kemampuan Sekwan menjaga stabilitas kerja di lingkungan DPRD Kota Ternate yang terdiri dari berbagai latar belakang politik dan kepentingan.

Dalam unggahan itu, Nurlaila juga mengajak seluruh unsur pimpinan, anggota DPRD, dan jajaran sekretariat untuk terus menjaga marwah lembaga legislatif agar tetap menjadi institusi yang dipercaya masyarakat.

“Sehat selalu Pak Sek. Sama-sama tong jaga lembaga DPRD Kota Ternate dari godaan setan yang terkutuk,” tulisnya.

Nurlaila turut menjelaskan bahwa dokumen yang dipegang Sekwan dalam foto yang diunggah merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, dokumen tersebut menjadi bukti bahwa DPRD Kota Ternate selama lima tahun berturut-turut mampu mempertahankan tata kelola keuangan yang taat aturan dan transparan dalam penggunaan anggaran negara.

Pernyataan Nurlaila tersebut menuai beragam respons dari masyarakat dan warganet. Sebagian menilai apresiasi itu merupakan bentuk pengakuan atas kinerja aparatur sipil negara yang selama ini bekerja di balik layar dalam mendukung tugas-tugas legislatif.

Di tengah tingginya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah, capaian yang disampaikan Nurlaila dinilai menjadi catatan positif bagi DPRD Kota Ternate dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat. (Red)

HALSEL, Malutline– Jeritan para pekerja toko di kawasan Labuha akhirnya mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Setelah berbagai keluhan mencuat ke publik terkait upah yang dinilai tidak layak serta jam kerja yang melampaui batas kemanusiaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Halmahera Selatan memastikan akan segera mengambil langkah tegas.

Kepala Dinas Nakertrans Halmahera Selatan, Dr. Daud Jubedi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat kondisi para pekerja yang diduga mengalami eksploitasi terselubung di sejumlah toko di pusat kota Labuha. Ia menyampaikan bahwa Tim Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI) akan segera diturunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan.

“Dalam waktu dekat, Tim PHI akan turun langsung ke toko-toko untuk mengecek kondisi riil para pekerja, baik terkait upah maupun jam kerja,” tegasnya.

Keluhan Pekerja Upah Minim, Jam Kerja Panjang Berdasarkan informasi yang beredar, banyak pekerja toko di Labuha mengaku bekerja lebih dari 10 hingga 12 jam per hari tanpa kejelasan sistem lembur. Ironisnya, upah yang diterima jauh dari standar kelayakan hidup, bahkan diduga tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku.

Sejumlah pekerja yang enggan disebutkan namanya mengaku terpaksa bertahan karena minimnya lapangan kerja di daerah tersebut. Mereka juga mengaku tidak memiliki posisi tawar terhadap pemilik usaha.

“Kami kerja dari pagi sampai malam, tapi gaji tidak sebanding. Mau protes juga takut dipecat,” ujar salah satu pekerja.

Kondisi ini memicu reaksi publik dan mendorong berbagai pihak mendesak pemerintah agar tidak sekadar menjadi penonton. Sebelumnya, kasus serupa juga pernah terjadi di Halmahera Selatan, di mana pekerja mengalami keterlambatan hingga tidak dibayarnya upah oleh perusahaan, sehingga menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi buruh.

Nakertrans Diminta Tegas, Jangan Sekadar Formalitas Langkah yang diambil Nakertrans Halsel mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Banyak pihak berharap agar inspeksi yang dilakukan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar menghasilkan tindakan konkret terhadap pelanggaran yang ditemukan.

Pengamat ketenagakerjaan menilai, jika benar terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, maka pemerintah wajib menjatuhkan sanksi tegas kepada pemilik usaha, termasuk kemungkinan penutupan sementara hingga pencabutan izin usaha.
“Ini bukan sekadar soal upah, tapi menyangkut martabat pekerja. Negara harus hadir,” tegas salah satu aktivis lokal.

Ancaman Sanksi Menanti Pelanggar
Dr. Daud Jubedi juga mengingatkan para pemilik usaha di Labuha agar segera melakukan evaluasi internal sebelum tim turun ke lapangan. Ia menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap aturan ketenagakerjaan akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Kalau ditemukan pelanggaran, tentu ada konsekuensi. Kami tidak ingin ada pekerja yang dirugikan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan membuka ruang pengaduan bagi para pekerja yang merasa haknya dilanggar, sehingga penanganan bisa dilakukan secara menyeluruh.

Harapan Pekerja Keadilan dan Kepastian
Bagi para pekerja, langkah ini menjadi secercah harapan setelah sekian lama berada dalam tekanan. Mereka berharap pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat kecil dan mampu menghadirkan keadilan di tengah ketimpangan yang terjadi.

Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi Nakertrans Halmahera Selatan: apakah mampu berdiri di sisi pekerja, atau kembali dipandang sebagai lembaga yang lamban dan tak berdaya menghadapi pelanggaran di lapangan.

Yang jelas, publik kini menunggu—apakah Tim PHI benar-benar akan bekerja maksimal, atau hanya sekadar turun, mencatat, lalu pergi tanpa perubahan nyata. (Red)

HALSEL, Malutline— Sejumlah pekerja toko di wilayah Kota Labuha menyampaikan keluhan serius terkait kondisi kerja yang mereka alami. Melalui sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Dr. Daud Djubedi, para pekerja meminta perhatian dan tindakan nyata dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Halmahera Selatan.

Dalam surat tersebut, para pekerja memohon agar pihak dinas dapat turun langsung ke lokasi tempat mereka bekerja guna melihat secara langsung kondisi yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

Para pekerja mengungkapkan bahwa mereka harus menjalani jam kerja yang sangat panjang, yakni mulai pukul 08.00 pagi hingga pukul 22.00 malam setiap hari. Artinya, mereka bekerja sekitar 14 jam per hari tanpa kejelasan pengaturan lembur yang layak. Kondisi ini dinilai telah melampaui batas maksimal jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia.

Tidak hanya itu, persoalan upah juga menjadi sorotan utama. Para pekerja mengaku hanya menerima gaji sebesar Rp1.000.000 per bulan. Angka ini sangat jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Halmahera Selatan tahun 2026 yang telah ditetapkan sebesar Rp3.408.000. Ketimpangan ini dinilai sangat memberatkan pekerja, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan hidup sehari-hari.

“Dengan jam kerja yang panjang dan penghasilan yang sangat minim, kami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk diri sendiri maupun keluarga,” ungkap salah satu pekerja dalam isi surat tersebut.

Melalui surat terbuka ini, para pekerja berharap agar Kepala Dinas Nakertrans dapat mengirimkan petugas untuk melakukan inspeksi langsung, memberikan sosialisasi kepada pemilik usaha, serta melakukan mediasi agar hak-hak pekerja dapat dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mereka juga menekankan pentingnya kehadiran pemerintah sebagai pengawas dan pelindung tenaga kerja, khususnya di sektor informal seperti toko-toko kecil yang kerap luput dari pengawasan.

Surat ini menjadi bentuk keberanian para pekerja untuk menyuarakan hak mereka, sekaligus harapan agar pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di lapangan.

Hingga berita ini diturunkan, para pekerja masih menunggu respon dan tindak lanjut dari Dinas Nakertrans Kabupaten Halmahera Selatan. Mereka berharap, langkah konkret segera diambil demi menciptakan kondisi kerja yang adil, manusiawi, dan sesuai hukum. (Red)

HALSEL, Malutline— Kesabaran warga Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, kian berada di batas akhir. Ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa akibat kabel listrik PLN yang terjatuh dan melintang di atas pagar rumah warga hingga kini tak kunjung ditangani, meski keluhan telah disampaikan berulang kali.

Kondisi tersebut bukan sekadar gangguan teknis, melainkan ancaman langsung terhadap nyawa manusia, terutama anak-anak yang setiap hari beraktivitas di sekitar lokasi. Kabel listrik bertegangan tinggi yang dibiarkan menjuntai rendah dan terbuka itu berpotensi menimbulkan sengatan listrik mematikan kapan saja.

Ironisnya, jeritan warga seolah tak bernilai di mata petugas PLN Kayoa. Berulang kali laporan disampaikan, namun tak satu pun tindakan nyata dilakukan. Sikap abai ini dinilai sebagai bentuk kelalaian fatal dan mencerminkan buruknya tanggung jawab pelayanan publik.

“Kami sudah lapor berkali-kali. Tapi sampai sekarang tidak ada petugas yang datang. Kalau nanti ada korban jiwa, siapa yang bertanggung jawab?” keluh salah satu warga dengan nada geram.

Warga menilai, pembiaran ini bukan lagi persoalan teknis, melainkan cermin kegagalan kepemimpinan Kepala PLN Kecamatan Kayoa dalam menjamin keselamatan masyarakat. Listrik yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru berubah menjadi ancaman kematian akibat kelalaian aparat terkait.

Atas dasar itu, warga Orimakurunga secara tegas meminta PLN Tidore turun tangan dan segera mencopot Kepala PLN Kecamatan Kayoa. Mereka menilai, pejabat yang tidak responsif terhadap ancaman keselamatan publik tidak layak menduduki jabatan strategis.

“Kalau PLN tidak mampu melindungi warga, maka jangan salahkan masyarakat jika kemarahan berubah menjadi aksi,” tegas warga lainnya.

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi manajemen PLN, khususnya di wilayah kepulauan, agar tidak memandang enteng keselamatan warga desa. Nyawa rakyat bukan angka statistik, dan pelayanan publik tidak boleh dijalankan dengan sikap acuh tak acuh.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN Kayoa maupun PLN Tidore belum memberikan tanggapan resmi. Warga berharap, sebelum jatuh korban, tindakan nyata segera dilakukan, bukan sekadar janji yang terus diabaikan. (Red