HAL-SEL, Malutline.com — Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Penyelenggara Ibadah Haji memastikan kesiapan pemberangkatan jamaah calon haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

Jamaah calon haji asal Halmahera Selatan tahun ini tergabung dalam Kloter 13 bersama jamaah dari Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, dan Pulau Morotai.

Berdasarkan jadwal, jamaah akan masuk Asrama Haji Ternate pada Selasa, 28 April 2026, dan selanjutnya diberangkatkan menuju Makassar pada Rabu, 29 April 2026 melalui penerbangan pertama pukul 08.00 WIT.

Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, secara resmi melepas dua jamaah calon haji asal Halmahera Selatan, yakni Muhamad Tuanani Kader asal orimakurunga kecamatan Kayoa selatan dan Julkifli Mico Hasan asal Labuha.

Prosesi pelepasan berlangsung di Kantor Bupati Halmahera Selatan dan dihadiri oleh Ketua DPRD Halmahera Selatan, Dandim 1509/Labuha, Kapolres, serta Kepala Staf Penyelenggara Haji bersama sejumlah pimpinan OPD.

Dalam sambutannya, Bupati Bassam menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun ini memiliki perbedaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama terkait jumlah jamaah yang diberangkatkan yang relatif terbatas.

“Perubahan regulasi menyebabkan antrean haji semakin panjang. Oleh karena itu, saya mengimbau masyarakat yang telah memiliki kemampuan agar segera mendaftarkan diri,” ujarnya.

Ia juga berpesan kepada para jamaah untuk mempersiapkan diri secara optimal, baik secara fisik maupun mental, agar dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar.

“Jaga kesehatan, luruskan niat, dan laksanakan ibadah dengan khusyuk. Semoga menjadi haji yang mabrur serta kembali ke tanah air dengan selamat,” pesan Bupati.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berharap seluruh proses pemberangkatan hingga pelaksanaan ibadah haji berjalan aman dan lancar, serta para jamaah dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali dari Tanah Suci. (Red)

HALSEL, Malutline – Proyek pembangunan Jalan Pulau Makian yang dikerjakan oleh CV. Delta dengan nilai kontrak Rp7,7 miliar pada Tahun Anggaran 2023 resmi dinyatakan rampung 100 persen. Namun di balik penyelesaian pekerjaan tersebut, muncul polemik terkait sisa pembayaran yang hingga kini belum dicairkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Halmahera Selatan.

Berdasarkan dokumen kontrak bernomor 24/SPP-PPJJ/DPUPR-HS/DAU/2023 tertanggal 11 April 2023, proyek ini memiliki masa pelaksanaan selama 240 hari kalender dan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam Berita Acara Pembayaran (BAP), progres fisik pekerjaan telah mencapai 100 persen dan nilai pembayaran secara administrasi tercatat tuntas sesuai kontrak sebesar Rp7.748.350.489,41.

Pada tahap pembayaran terakhir, pemerintah mencairkan Rp767.854.553 (netto) ditambah PPN 11 persen sebesar Rp84.464.001, sehingga total pembayaran mencapai Rp852.318.554. Dengan demikian, secara dokumen, proyek ini dinyatakan selesai baik secara fisik maupun keuangan.

Namun demikian, fakta di lapangan justru menimbulkan tanda tanya. Pihak kontraktor mengaku masih terdapat sisa anggaran sekitar Rp800 juta yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas PUPR Halmahera Selatan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pihak Dinas PUPR beralasan bahwa terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga sisa anggaran tersebut tidak dapat dicairkan dan dianggap hangus. Alasan ini disampaikan secara lisan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang disebut bernama Iwan.

Persoalan ini dinilai janggal. Pasalnya, hingga saat ini pihak pelaksana proyek mengaku tidak pernah menerima surat resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun lembaga berwenang lainnya yang menyatakan adanya temuan atau rekomendasi terkait sisa anggaran tersebut.

“Kalau memang ada keterlambatan atau pelanggaran, seharusnya ada dasar hukum yang jelas, seperti surat resmi atau hasil audit. Tapi ini hanya disampaikan secara lisan,” ungkap sumber dari pihak pelaksana.

Kondisi ini memunculkan dugaan adanya ketidaktransparanan dalam proses pencairan anggaran proyek. Di satu sisi, pekerjaan telah dinyatakan selesai 100 persen, namun di sisi lain masih terdapat hak kontraktor yang belum dibayarkan tanpa kejelasan administrasi yang kuat.

Sejumlah pihak pun mendesak agar Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya Dinas PUPR, segera memberikan klarifikasi resmi terkait persoalan ini. Transparansi dan akuntabilitas dinilai penting untuk menghindari potensi sengketa hukum maupun kerugian bagi pihak pelaksana.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Selatan terkait alasan pasti belum dicairkannya sisa anggaran tersebut. (Bur)

HALSEL, Malutline – Momentum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah dimanfaatkan oleh Harita Nickel untuk menyampaikan ucapan penuh makna kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah operasionalnya di Pulau Obi, Halmahera Selatan.

Melalui sebuah desain visual yang menampilkan keindahan kawasan industri yang berpadu dengan lanskap pesisir, perusahaan ini mengajak semua pihak untuk menjadikan Idulfitri sebagai ajang mempererat silaturahmi dan memperkuat semangat kebersamaan.

Dalam ucapan resminya, Harita Nickel menyampaikan “Selamat Idulfitri 1447 Hijriah, Mohon maaf lahir dan batin.” Pesan sederhana namun sarat makna ini menjadi refleksi penting setelah menjalani bulan suci Ramadan, di mana umat Muslim ditempa untuk meningkatkan kesabaran, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama.

Kawasan Industri Obi yang menjadi latar dalam ucapan tersebut menggambarkan sinergi antara pembangunan industri dan kehidupan masyarakat lokal. Terlihat jelas aktivitas pelabuhan, pemukiman warga, serta bentang alam yang indah, menjadi simbol bagaimana industri dan masyarakat dapat tumbuh berdampingan.

Harita Nickel sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu perusahaan yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Halmahera Selatan, khususnya melalui sektor pertambangan dan hilirisasi nikel.

Perayaan Idulfitri tidak hanya dimaknai sebagai hari kemenangan secara spiritual, tetapi juga sebagai momen evaluasi diri dan memperbaiki hubungan sosial. Harita Nickel menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut juga menjadi bagian dari budaya kerja perusahaan, yang terus berupaya menjunjung tinggi keharmonisan dengan masyarakat sekitar.

Selain itu, kehadiran industri di Pulau Obi turut membawa dampak signifikan, baik dari sisi lapangan pekerjaan maupun peningkatan infrastruktur. Jalan, fasilitas umum, hingga geliat ekonomi lokal menjadi bukti nyata perubahan yang dirasakan masyarakat. Meski demikian, perusahaan juga diharapkan terus menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, agar keberlanjutan tetap terjaga di masa depan.

Idulfitri tahun ini pun menjadi pengingat bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari capaian ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana nilai kemanusiaan dan kebersamaan dijaga. Dengan semangat saling memaafkan, Harita Nickel mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus membangun hubungan yang harmonis, saling mendukung, dan bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Halmahera Selatan.

Di tengah suasana penuh kebahagiaan, gema takbir yang berkumandang menjadi simbol kemenangan dan harapan baru. Harita Nickel berharap, Idulfitri kali ini membawa berkah, kedamaian, serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat.

Selamat Idulfitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. (Bur)

LABUHA, Malutline – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat di daerah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerbitan Surat Perintah Tugas Nomor 300.1.1/42/SATPOL PP tertanggal 3 Maret 2026 untuk pelaksanaan pengambilan dan validasi data Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.

Langkah ini dinilai strategis dalam memastikan validitas dan akurasi data anggota LINMAS sebagai dasar penyusunan program pembinaan, peningkatan kapasitas, hingga perencanaan anggaran Tahun Anggaran 2026. Penguatan basis data menjadi fondasi penting dalam mendukung kebijakan berbasis data (data-driven policy) di sektor ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

Dua Pejabat Senior Diterjunkan
Berdasarkan surat tugas tersebut, dua pejabat senior diturunkan langsung untuk memimpin proses pendataan di lapangan, yakni Wardi Amin, S.Sos, selaku Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Kapala seksi kerjasama Linmas) Yasim Mener, selaku Penata Layanan Operasional.

Keduanya dijadwalkan melaksanakan tugas selama tiga hari, mulai 4 hingga 6 Maret 2026, dengan fokus pada verifikasi jumlah personel, sebaran wilayah tugas, serta kondisi kesiapsiagaan anggota LINMAS di tingkat desa dan kelurahan.

Koordinasi Langsung dengan Jajaran Satpol PP Halsel Dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi, tim provinsi juga melakukan pertemuan resmi di ruang kerja Satpol PP Pemerintah Daerah Halmahera Selatan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Satpol PP Halmahera Selatan, Rustam Salmon, S.E., M.Si.

Sekretaris Satpol PP, Frans Fofoki
Kepala Bidang Penegakan Perda, Irfan zam-zam Pertemuan ini membahas mekanisme teknis pengambilan data, sinkronisasi database, serta strategi pembinaan dan penguatan kapasitas anggota LINMAS di tingkat kabupaten.

Langkah Strategis Perkuat Ketahanan Sosial LINMAS memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat. Selain membantu pengamanan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, anggota LINMAS juga kerap dilibatkan dalam penanganan bencana, pengendalian situasi darurat, hingga mendukung penegakan ketertiban umum di tingkat lokal.

Karena itu, pembaruan dan validasi data dinilai mendesak agar pemerintah memiliki gambaran riil terkait Jumlah aktif anggota LINMAS Sebaran personel per desa/kelurahan Tingkat kesiapan dan kebutuhan pelatihan Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung

Dengan data yang akurat, program pembinaan dapat dirancang lebih tepat sasaran, termasuk pelatihan peningkatan kapasitas, penguatan disiplin, hingga pengadaan perlengkapan operasional.

Wujud Keseriusan Pemerintah Daerah
Turunnya tim khusus ini juga menjadi bagian dari implementasi regulasi yang menjadi dasar kerja Satpol PP serta dukungan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.

Pendekatan jemput bola yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Maluku Utara mencerminkan pola kerja aktif dan responsif, sekaligus memperkuat koordinasi vertikal antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Diharapkan, hasil pendataan ini tidak hanya menghasilkan database yang valid dan terintegrasi, tetapi juga memperkuat profesionalisme aparatur LINMAS sebagai garda terdepan ketenteraman masyarakat.

Dengan sinergi yang semakin solid antara provinsi dan kabupaten, upaya menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum di Halmahera Selatan diyakini akan semakin optimal dan berkelanjutan. (Red)

LABUHA, Malutline– Suasana pagi di Desa Sebelei, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, mendadak heboh setelah sebuah kapal penumpang KM INTIM TERATAI yang melayani rute Bacan–Ternate dilaporkan mengalami kecelakaan laut, Selasa (17/02/2026).

Informasi awal diterima anggota Polsek Pulau Makian sekitar pukul 06.30 WIT dari masyarakat Desa Sebelei melalui sambungan telepon. Warga melaporkan adanya kapal yang diduga menabrak karang di sekitar perairan desa saat tengah melakukan pelayaran dari Bacan menuju Ternate.

Berdasarkan uraian singkat kejadian, kecelakaan diduga dipicu oleh adanya korsleting atau kerusakan pada bagian mesin kapal. Akibat gangguan tersebut, kapal tidak dapat dikendalikan secara maksimal hingga akhirnya menghantam karang di perairan sekitar Desa Sebelei.

Situasi sempat menegangkan ketika sejumlah penumpang panik dan memutuskan melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Mereka berenang menuju daratan guna meminta pertolongan kepada warga setempat. Aksi cepat para penumpang ini menjadi titik awal penyelamatan yang lebih luas.

Mendengar laporan tersebut, masyarakat Desa Sebelei menunjukkan solidaritas dan kepedulian yang tinggi. Warga secara spontan berbondong-bondong menuju pantai untuk membantu proses evakuasi. Dengan perahu kecil dan alat seadanya, masyarakat membantu mengevakuasi para penumpang ke daratan dengan selamat.

Tak lama berselang, personel Polsek Pulau Makian turun langsung ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan pengecekan, pengamanan, serta memastikan kondisi seluruh penumpang. Aparat kepolisian kemudian mengarahkan para penumpang ke Gedung Serba Guna Desa Sebelei sebagai lokasi penampungan sementara.

Dalam insiden ini dipastikan tidak terdapat korban jiwa. Seluruh penumpang berhasil diselamatkan dan dalam kondisi selamat. Meski demikian, beberapa penumpang dilaporkan mengalami syok ringan akibat kepanikan saat kejadian berlangsung.

Hingga saat ini, situasi di lokasi kejadian terpantau aman dan kondusif. Aparat kepolisian bersama pemerintah desa terus melakukan pendataan jumlah penumpang serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk langkah penanganan lebih lanjut, termasuk evaluasi kondisi kapal yang mengalami kerusakan.

Peristiwa ini kembali menjadi pengingat akan pentingnya pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi mesin dan kelayakan kapal sebelum berlayar, terutama pada rute-rute laut yang menjadi jalur utama transportasi masyarakat Maluku Utara.

Respons cepat masyarakat Desa Sebelei patut diapresiasi. Tanpa menunggu lama, mereka bergerak membantu sesama, membuktikan bahwa semangat gotong royong masih menjadi kekuatan utama dalam menghadapi situasi darurat.

Pihak berwenang mengimbau masyarakat agar tetap tenang serta menunggu informasi resmi lanjutan terkait penanganan kapal dan proses perjalanan penumpang selanjutnya. (Red)