HALSEL, MALUTLINE – Keluhan masyarakat terkait tarif angkutan umum atau angkutan kota (angkot) dari kawasan Pelabuhan Habibi menuju Marabose, Kabupaten Halmahera Selatan, menjadi sorotan publik. Pasalnya, seorang warga mengaku diminta membayar hingga Rp150.000 untuk dua orang penumpang, meskipun salah satunya sedang dalam kondisi sakit.

Keluhan tersebut disampaikan Yurni Samil melalui unggahan media sosial pada 9 November 2026. Unggahan itu mendapat perhatian masyarakat dan memicu ratusan komentar yang turut mempertanyakan kewajaran tarif angkutan umum di wilayah Labuha dan sekitarnya.

Dalam keterangannya, Yurni mengaku keberatan dengan biaya perjalanan yang harus dibayarkan. Ia menyebut tidak mempermasalahkan kewajiban membayar jasa angkutan, tetapi berharap tarif yang diberlakukan tetap mempertimbangkan kewajaran dan kemampuan masyarakat.

Persoalan ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai standar tarif angkutan umum yang sebenarnya berlaku untuk rute Labuha–Marabose.

Tarif Resmi Angkot Jadi Perhatian

Berdasarkan informasi daftar tarif angkutan jalan di Kabupaten Halmahera Selatan yang dipublikasikan pada Oktober 2026, terdapat sejumlah ketentuan tarif berdasarkan trayek dan jarak perjalanan.

Berikut daftar tarif angkutan umum yang menjadi acuan:

1. Terminal Labuha–Tomori: Rp6.000.
2. Terminal Labuha–Hidayat: Rp8.000.
3. Terminal Labuha–Marabose: Rp9.000.
4. Terminal Labuha–Babang: Rp20.000.
5. Terminal Labuha–Wayamiga: Rp15.000.
6. Terminal Babang–Wayamiga: Rp6.000.
7. Terminal Babang–Marabose: Rp12.500.
8. Terminal Babang–Hidayat: Rp14.000.
9. Terminal Labuha–Mandaong–Tembal: Rp8.500.
10. Terminal Labuha–Kupal: Rp12.000.
11. Terminal Labuha–Gandasuli–Tuokona: Rp14.000.
12. Terminal Labuha–Sawadai: Rp20.000.
13. Terminal Labuha–Panambong: Rp18.000.
14. Terminal Labuha–Amasing Kali: Rp10.000.
15. Terminal Jikotamo–Air Mangga: Rp75.000.
16. Terminal Jikotamo–Anggai: Rp75.000.
17. Terminal Jikotamo–Sambiki: Rp75.000.

Dengan demikian, tarif yang tercantum untuk trayek Terminal Labuha–Marabose adalah Rp9.000 per penumpang. Apabila dibandingkan dengan pengakuan warga yang diminta membayar Rp150.000 untuk dua orang, terdapat selisih yang cukup besar dan perlu dijelaskan oleh pihak berwenang.

Dishub Diminta Perketat Pengawasan

Masyarakat meminta Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan tidak hanya menetapkan tarif melalui keputusan pemerintah, tetapi juga memastikan pelaksanaannya di lapangan.

Pengawasan terhadap sopir dan pemilik kendaraan angkutan umum dinilai penting agar tidak terjadi penarikan tarif di luar ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan Halsel juga telah mengingatkan pengemudi dan pemilik angkot agar mematuhi tarif resmi. Bahkan, pelanggaran terhadap ketentuan tarif dapat berujung pada pencabutan izin trayek.

Karena itu, Dishub diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai tarif yang berlaku, termasuk memastikan apakah perjalanan dari Pelabuhan Habibi menuju Marabose masuk dalam trayek Terminal Labuha–Marabose atau memiliki ketentuan tersendiri.

Selain itu, masyarakat berharap tersedia papan informasi tarif di titik-titik keberangkatan agar penumpang mengetahui biaya perjalanan sebelum menggunakan jasa angkutan.

Malutline Membuka Ruang Klarifikasi

Malutline memandang persoalan tarif angkutan umum bukan sekadar persoalan mahal atau murahnya ongkos perjalanan, melainkan menyangkut kepastian pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi.

Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan perlu memastikan bahwa tarif yang telah ditetapkan benar-benar diterapkan secara konsisten, transparan, dan tidak memberatkan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, Malutline masih membuka ruang konfirmasi kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan maupun pihak pengelola angkutan umum untuk memberikan penjelasan terkait pengakuan penumpang tersebut.

Masyarakat berharap persoalan ini segera ditindaklanjuti agar tidak ada lagi penumpang yang merasa dirugikan akibat ketidakjelasan tarif angkutan umum di Halmahera Selatan. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Menjelang rencana aksi demonstrasi Laskar Muda Ikatan Keluarga Besar (IKB) Makayoa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, Kamis (19/11/2026), Asbur Abu selaku warga Makayoa menyarankan agar rencana aksi tersebut dipertimbangkan kembali dengan mengedepankan komunikasi dan pendekatan persuasif.

Menurut Asbur, IKB Makayoa sebagai organisasi paguyuban seharusnya lebih memprioritaskan fungsi sosial, mempererat persaudaraan, serta membangun kemitraan dengan pemerintah daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Ia menilai, Dinas Kesehatan merupakan salah satu OPD strategis yang semestinya dapat menjadi mitra kerja IKB Makayoa. Sebab, terdapat berbagai kebutuhan sosial keluarga Makayoa yang membutuhkan perhatian pemerintah, mulai dari anggota keluarga yang sedang sakit, kebutuhan pelayanan kesehatan, hingga keterbatasan fasilitas kesehatan di sejumlah wilayah.

“Menurut saya, IKB Makayoa harus lebih mengutamakan komunikasi dan membangun kemitraan dengan pemerintah. Kalau ada keluarga Makayoa yang sakit, membutuhkan bantuan pelayanan kesehatan, atau ada fasilitas kesehatan yang belum memadai, seharusnya paguyuban bisa menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan OPD terkait agar kebutuhan tersebut dapat difasilitasi,” ujarnya.

Asbur menegaskan, keberadaan paguyuban jangan sampai lebih banyak diarahkan menjadi mesin penggerak aksi demonstrasi terhadap instansi pemerintah. Sebab, tujuan utama organisasi paguyuban adalah memperkuat solidaritas, menjaga persatuan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan keluarga besar Makayoa.

Ia juga mengingatkan bahwa aksi demonstrasi memang merupakan hak setiap warga negara. Namun, setiap persoalan sebaiknya terlebih dahulu ditempuh melalui komunikasi, koordinasi, dan dialog sebelum mengambil langkah demonstrasi.

Menurutnya, OPD yang menjadi sasaran aksi juga memiliki hubungan sosial dan kekeluargaan dengan paguyuban masyarakat dari daerah asal lainnya. Karena itu, perlu ada pertimbangan matang agar persoalan antara kelompok tertentu dengan instansi pemerintah tidak berkembang menjadi ketersinggungan yang berpotensi mengganggu hubungan antarpaguyuban.

“Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui komunikasi justru menimbulkan persoalan baru dan merusak hubungan persaudaraan. Kita harus menjaga keharmonisan antarpaguyuban karena pada dasarnya kita semua memiliki hubungan kekeluargaan,” katanya.

Lebih lanjut, Asbur menyarankan agar IKB Makayoa membuka ruang komunikasi dengan OPD terkait, menyampaikan kebutuhan masyarakat secara kelembagaan, serta membangun kerja sama dalam program-program sosial yang menyentuh langsung kepentingan keluarga Makayoa.

Ia berharap Laskar Muda IKB Makayoa dapat mempertimbangkan kembali rencana aksi tersebut dan mengutamakan langkah dialogis sebagai bentuk kedewasaan dalam berorganisasi.

“IKB Makayoa harus hadir sebagai jembatan sosial antara masyarakat dan pemerintah, bukan menjadi alat yang berpotensi memecah hubungan persaudaraan. Kritik tetap penting, tetapi organisasi juga harus mampu membangun komunikasi dan kemitraan. Lebih baik energi paguyuban diarahkan untuk membantu keluarga yang sakit, memperjuangkan kebutuhan sosial, dan membangun kerja sama demi kepentingan masyarakat Makayoa,” tutup Asbur. (Red)

TERNATE, MALUTLINE – Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Ternate, Muhammad Gajali Kasim, turun langsung ke SD Negeri 8 Kota Ternate, Rabu (18/11/2026), untuk menindaklanjuti informasi dan keluhan orang tua wali murid terkait persoalan sanitasi, khususnya ketersediaan air bersih di lingkungan sekolah.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk respons cepat Dinas Pendidikan terhadap informasi yang sebelumnya berkembang di tengah masyarakat dan menjadi perhatian orang tua siswa.

Dalam kunjungannya, Gajali melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi fasilitas sanitasi dan ketersediaan air bersih guna memastikan situasi sebenarnya di lingkungan sekolah.

Persoalan tersebut sebelumnya turut menjadi sorotan publik dan mengarah kepada Kepala SD Negeri 8 Kota Ternate, Dede Ferdian Rosita, S.Pd., M.Pd., yang dipersoalkan terkait dugaan belum optimalnya fasilitas sanitasi dan ketersediaan air bersih.

Namun, setelah melakukan pemeriksaan langsung di lokasi, Gajali menegaskan bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukannya, informasi mengenai adanya persoalan tersebut tidak benar.

“Tidak benar dan tidak ada masalah. Saya sudah turun langsung ke lokasi dan melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi sebenarnya,” tegas Muhammad Gajali Kasim.

Ia menjelaskan, setiap informasi maupun pengaduan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan, harus mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan.

Menurutnya, klarifikasi melalui pemeriksaan lapangan menjadi langkah penting agar setiap informasi yang berkembang dapat dipastikan kebenarannya dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap pihak sekolah.

Gajali juga menilai komunikasi antara Dinas Pendidikan, pihak sekolah, dan orang tua wali murid perlu terus diperkuat. Dengan demikian, berbagai persoalan yang berkaitan dengan fasilitas maupun pelayanan pendidikan dapat diselesaikan secara baik.

Sementara itu, sanitasi dan ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Fasilitas tersebut sangat penting untuk menunjang kebersihan, kesehatan, serta kenyamanan peserta didik selama mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Dengan adanya pengecekan langsung tersebut, Dinas Pendidikan Kota Ternate diharapkan terus memperkuat pengawasan terhadap sarana dan prasarana pendidikan di seluruh satuan pendidikan.

Respons cepat Muhammad Gajali Kasim menjadi bagian dari upaya memastikan setiap informasi yang berkembang di masyarakat ditindaklanjuti secara objektif, sehingga pelayanan pendidikan di Kota Ternate tetap berjalan dengan baik. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Menjelang rencana aksi demonstrasi Laskar Muda Ikatan Keluarga Besar (IKB) Makayoa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, Kamis (19/11/2026), Asbur Abu selaku warga Makayoa menyarankan agar rencana aksi tersebut dipertimbangkan kembali dengan mengedepankan komunikasi dan pendekatan persuasif.

Menurut Asbur, IKB Makayoa sebagai organisasi paguyuban seharusnya lebih memprioritaskan fungsi sosial, mempererat persaudaraan, serta membangun kemitraan dengan pemerintah daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Ia menilai, Dinas Kesehatan merupakan salah satu OPD strategis yang semestinya dapat menjadi mitra kerja IKB Makayoa. Sebab, terdapat berbagai kebutuhan sosial keluarga Makayoa yang membutuhkan perhatian pemerintah, mulai dari anggota keluarga yang sedang sakit, kebutuhan pelayanan kesehatan, hingga keterbatasan fasilitas kesehatan di sejumlah wilayah.

“Menurut saya, IKB Makayoa harus lebih mengutamakan komunikasi dan membangun kemitraan dengan pemerintah. Kalau ada keluarga Makayoa yang sakit, membutuhkan bantuan pelayanan kesehatan, atau ada fasilitas kesehatan yang belum memadai, seharusnya paguyuban bisa menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan OPD terkait agar kebutuhan tersebut dapat difasilitasi,” ujarnya.

Asbur menegaskan, keberadaan paguyuban jangan sampai lebih banyak diarahkan menjadi mesin penggerak aksi demonstrasi terhadap instansi pemerintah. Sebab, tujuan utama organisasi paguyuban adalah memperkuat solidaritas, menjaga persatuan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan keluarga besar Makayoa.

Ia juga mengingatkan bahwa aksi demonstrasi memang merupakan hak setiap warga negara. Namun, setiap persoalan sebaiknya terlebih dahulu ditempuh melalui komunikasi, koordinasi, dan dialog sebelum mengambil langkah demonstrasi.

Menurutnya, OPD yang menjadi sasaran aksi juga memiliki hubungan sosial dan kekeluargaan dengan paguyuban masyarakat dari daerah asal lainnya. Karena itu, perlu ada pertimbangan matang agar persoalan antara kelompok tertentu dengan instansi pemerintah tidak berkembang menjadi ketersinggungan yang berpotensi mengganggu hubungan antarpaguyuban.

“Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui komunikasi justru menimbulkan persoalan baru dan merusak hubungan persaudaraan. Kita harus menjaga keharmonisan antarpaguyuban karena pada dasarnya kita semua memiliki hubungan kekeluargaan,” katanya.

Lebih lanjut, Asbur menyarankan agar IKB Makayoa membuka ruang komunikasi dengan OPD terkait, menyampaikan kebutuhan masyarakat secara kelembagaan, serta membangun kerja sama dalam program-program sosial yang menyentuh langsung kepentingan keluarga Makayoa.

Ia berharap Laskar Muda IKB Makayoa dapat mempertimbangkan kembali rencana aksi tersebut dan mengutamakan langkah dialogis sebagai bentuk kedewasaan dalam berorganisasi.

“IKB Makayoa harus hadir sebagai jembatan sosial antara masyarakat dan pemerintah, bukan menjadi alat yang berpotensi memecah hubungan persaudaraan. Kritik tetap penting, tetapi organisasi juga harus mampu membangun komunikasi dan kemitraan. Lebih baik energi paguyuban diarahkan untuk membantu keluarga yang sakit, memperjuangkan kebutuhan sosial, dan membangun kerja sama demi kepentingan masyarakat Makayoa,” tutup Asbur. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Rencana aksi demonstrasi Laskar Muda Ikatan Keluarga Besar (IKB) Makayoa yang dijadwalkan berlangsung di depan Kantor Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan pada Kamis, 19 November 2026, mendapat tanggapan dari salah satu warga Makayoa, Asbur Abu.

Aksi yang dipimpin Ketua Laskar Muda IKB Makayoa, Muhklas Adam, tersebut rencananya mendesak Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan mengusut dugaan penyimpangan pengadaan delapan unit speedboat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan dengan total anggaran mencapai Rp8,7 miliar.

Dalam poster dan seruan aksi, Laskar Muda IKB Makayoa menyampaikan tujuh tuntutan, di antaranya mendesak penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan, pemeriksaan Kepala Dinas Kesehatan dan pihak-pihak terkait, audit investigatif, transparansi penggunaan anggaran, hingga penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Namun, penggunaan nama organisasi IKB Makayoa dalam gerakan demonstrasi tersebut justru mendapat tanggapan kritis dari Asbur Abu.

Sebagai warga Makayoa, Asbur mengaku tidak sepakat apabila organisasi yang dibangun atas dasar ikatan kekeluargaan dijadikan wadah untuk melakukan gerakan demonstrasi terhadap berbagai persoalan pemerintahan dan penegakan hukum.

Menurutnya, Peguyuban Makayoa semestinya lebih memprioritaskan kepentingan keluarga besar, memperkuat hubungan persaudaraan, menjaga solidaritas, serta membangun kebersamaan antarsesama warga Makayoa, baik di kampung halaman maupun di perantauan.

“Saya tidak mempersoalkan hak masyarakat untuk melakukan demonstrasi, mengkritisi pemerintah, mengawasi penggunaan anggaran negara, maupun mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan korupsi. Itu merupakan hak setiap warga negara. Tetapi saya tidak sepakat apabila peguyuban yang berorientasi pada kekeluargaan justru dijadikan alat untuk melakukan gerakan aksi seperti lembaga independen antikorupsi,” tegas Asbur.

Jangan Campuradukkan Kepentingan Keluarga dengan Gerakan Antikorupsi

Asbur berpandangan bahwa organisasi paguyuban dan lembaga independen yang bergerak dalam pengawasan kebijakan publik memiliki fungsi serta orientasi yang berbeda.

Menurutnya, perjuangan mengawal dugaan penyimpangan anggaran daerah merupakan hal penting. Namun, kegiatan tersebut sebaiknya dilakukan melalui wadah yang memang memiliki mandat khusus dalam advokasi, investigasi, pengawasan, dan pemberantasan korupsi.

Ia mengingatkan agar penggunaan nama besar IKB Makayoa dalam sebuah aksi tidak serta-merta dianggap sebagai representasi sikap seluruh keluarga besar Makayoa.

Sebab, setiap anggota peguyuban memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan sikap yang berbeda terhadap persoalan pemerintahan maupun kebijakan publik.

“Jangan sampai keputusan segelintir orang kemudian dianggap sebagai keputusan seluruh keluarga besar Makayoa. Kita harus membedakan kepentingan organisasi kekeluargaan dengan kepentingan gerakan demonstrasi,” ujarnya.

Ingat Asas Praduga Tak Bersalah

Selain mempersoalkan penggunaan nama organisasi, Asbur juga mengingatkan bahwa setiap gerakan yang mendesak proses hukum harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Menurutnya, dugaan penyimpangan anggaran harus disampaikan berdasarkan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Aparat penegak hukum juga harus diberikan ruang untuk melakukan penyelidikan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum.

Jangan sampai sebuah aksi justru membangun opini seolah-olah pihak tertentu telah terbukti melakukan tindak pidana, sementara proses hukum masih berjalan atau bahkan belum dimulai.

“Mengawal dugaan korupsi merupakan hak masyarakat, tetapi jangan sampai perjuangan tersebut mengabaikan asas praduga tak bersalah dan berujung pada tindakan yang merugikan harkat serta martabat seseorang,” tambahnya.

Pertanyakan Penggunaan Nama IKB Makayoa dan AD/ART

Asbur juga meminta pengurus IKB Makayoa menjelaskan dasar penggunaan nama dan atribut organisasi dalam rencana aksi demonstrasi tersebut.

Menurutnya, setiap kegiatan yang membawa identitas organisasi harus memiliki landasan yang jelas, termasuk mekanisme pengambilan keputusan dan persetujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Ia menilai penting bagi pengurus untuk memastikan apakah rencana aksi tersebut merupakan keputusan resmi organisasi atau inisiatif kelompok tertentu yang menggunakan identitas Laskar Muda IKB Makayoa.

“Kalau memang membawa nama organisasi, harus jelas mekanismenya. Apakah sudah melalui musyawarah, apakah telah mendapatkan persetujuan sesuai AD/ART, dan apakah kegiatan tersebut memang sejalan dengan tujuan organisasi,” katanya.

Asbur berharap persoalan ini tidak menimbulkan perbedaan berkepanjangan di tengah keluarga besar Makayoa.

Asbur Tegaskan Bukan Menolak Pemberantasan Korupsi

Lebih lanjut, Asbur menegaskan bahwa pandangannya bukan berarti menolak pemberantasan korupsi ataupun menghalangi masyarakat menyampaikan aspirasi terkait dugaan penyimpangan pengadaan delapan unit speedboat senilai Rp8,7 miliar di Dinas Kesehatan Halsel.

Ia mendukung agar setiap dugaan penyimpangan keuangan negara ditelusuri secara profesional dan transparan oleh aparat penegak hukum. Namun, menurutnya, penggunaan organisasi kekeluargaan untuk kepentingan gerakan demonstrasi perlu dipertimbangkan secara matang.

Ia berharap Peguyuban Makayoa tetap menjadi rumah besar yang mengutamakan persatuan, persaudaraan, solidaritas, serta kepentingan keluarga.

“Jangan sampai kita begitu bersemangat mengawal persoalan orang lain, tetapi justru melupakan tanggung jawab utama untuk menjaga persatuan dan kehormatan keluarga besar sendiri,” tutup Asbur Abu.

Asbur berharap pengurus IKB Makayoa membuka ruang dialog dan musyawarah agar setiap kegiatan yang membawa nama organisasi tetap berpedoman pada AD/ART serta tidak mengorbankan persatuan keluarga besar Makayoa.

Baginya, mengawal penegakan hukum merupakan hak setiap warga negara, tetapi menjaga marwah dan persatuan keluarga besar Makayoa juga merupakan tanggung jawab bersama. (Red)