Tidore Kepulauan.MalutLine.Com

Pada Pembukaan Gurabati Open Turnamen (GOT) yang berlangsung di Kelurahan Gurabati, Kota Tidore Kepulauan (Tikep) dibuka langsung oleh Walikota Tikep Muhammad Sinen atau yang biasa di sapa Ayah Erick.

Dalam sambutannya Ayah Erick mengatakan turnamen ini sudah ada sejak Kota Tikep masih tergabung dalam Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) dan dirinya juga dulu ikut turnamen ini disini sebagai pemain Bola.

Lanjutnya, Stadion di Gurabati ini bisa sebagus ini semenjak di pimpin oleh Walikota “Sang Nahkoda” sebelumnya yakni Captain Ali Ibrahim, dan saat itu saya Wakil walikota nya,  Dan ketika saya Melanjutkan estafet Pemerintahan saat ini, maka saya pastikan bahwa GOT di tahun 2025 harus berjalan dengan Sukses.

“Maka Momentum ini mari masyarakat Kota Tidore Kepulauan bersama-sama bersatu kembali, jangan lagi ada sekat perbedaan ketika momentum plkada lalu, pilkada sudah selesai, mari kita bersama membangun Kota Tidore Kepulauan ke arah yang lebih baik Lagi,” serunya.

Pada Pembukaan Gurabati Open Turnamen kali ini di hadiri tamu khusus yaitu Sultan Tidore Husain Alting Syah, Walikota Ternate M. Tauhid Soleman, wakil walikota Ternate Nasri Abubakar, serta hadir pula dua Senator  Dapil Maluku Utara yakni anggota DPD RI ,Hasbi Yusuf dan juga anggota DPR RI,Al Qassam Kasuba.

Pada Awal Pembukaan GOT kali ini , pertandingan perdana mempertemukan Klub Sepakbola Boombastic FC ( Tanah Tinggi ,Ternate) vs PORAM (Mareku _ Tidore), Pertandingan berlangsung sangat sengit dan sportif, Kedua Tim menampilkan Kemampuan Terbaik mereka di sore ini , Sehingga Hasil pertandingan harus Puas  berbagi Angka sama 0-0.(Ikhsan)

HALSEL.MALUTLINE.COM

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mengungkapkan dugaan praktik perselingkuhan yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Halsel. Dugaan ini mencuat setelah munculnya informasi terkait hubungan gelap antara oknum-oknum pejabat di Dinas Kesehatan Kabupaten Halsel, baik di tingkat atasan maupun bawahan.

Dalam pernyataan resminya, Ketua DPC GPM Halsel, Harmain Rusli, mengungkapkan beberapa contoh konkret mengenai dugaan perselingkuhan yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Halsel. Di antaranya adalah hubungan gelap antara Kepala Puskesmas (Kapus) dan atasan, serta hubungan serupa antara sesama Kepala Bidang (Kabid) di instansi tersebut. Tak hanya itu, hubungan perselingkuhan juga diduga melibatkan Kepala Puskesmas dengan staf Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Puskesmas Palamea, Kecamatan Kasiruta Barat. Dugaan ini semakin memperburuk citra birokrasi Pemda Halsel. Harmain menilai, terjadinya praktik perselingkuhan ini menunjukkan kurangnya sikap tegas dari Bupati Halsel, Bassam Kasuba. Menurutnya, kelalaian dan ketidakpedulian pimpinan daerah terhadap perilaku amoral ini membuka celah bagi berkembangnya tindakan yang merusak moralitas di kalangan pegawai pemerintahan.

“Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya Dinas Kesehatan, telah menjadi sarang perselingkuhan di bawah kepemimpinan Bupati Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muksin. Kami sangat menyesalkan sikap Bupati yang tidak memberikan tindakan tegas dalam menghadapi persoalan ini,” ungkap Harmain dengan nada kesal.

Harmain juga menambahkan bahwa praktik perselingkuhan ini tidak hanya merusak etika kerja pegawai, tetapi juga mengancam kredibilitas pemerintahan Bassam-Humanis yang mengusung nilai-nilai humanis dalam setiap kebijakan.

Sebagai Kepala Pemerintahan dan Pembina Aparatur Sipil Negara di Pemda Halsel, Bassam Kasuba dinilai seharusnya lebih respek terhadap maraknya perbuatan amoral tersebut, bukan malah terkesan cuek dan seakan melegalkan praktik perselingkuhan yang terjadi di internal pemerintah daerah.

“Untuk itu, DPC GPM meminta agar Bupati Bassam Kasuba segera melakukan evaluasi dan tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam praktik perselingkuhan ini. Langkah tersebut diharapkan dapat memulihkan moralitas aparatur sipil negara dan menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan,” tegasnya.(Red)

Halsel, Malutline-Com

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Front Delik Anti Korupsi (FDAK) Kabupaten Halmahera Selatan(Halsel) bakal melaporkan kepala Desa (Kades) Marikapal, kecamatan kasiruta Barat,kabupaten Halsel, Romy safar ke kejaksaan negeri (Kejari) Labuha atas dugaan penyelewengan dan penggelapan Anggaran Dana Desa (DDS) yang nilainya mencapai miliyaran Rupiah.

Hal ini di sampaikan oleh Devisi investigasi LSM Front Delik Anti korupsi (FDAK) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Muksin M Hi. Jauhar, kepada Malutline, Selasa (08/04/2025) melalui presreleasnya yang mengatakan dugaan penyelewengan dan penggelapan Dana Desa (DDS) yang diduga kuat di lakukan oleh kades Marikapal Romy safar, karena dalam pengelolan dan penggunaan dana Desa yang bersangkutan tidak pernah melibatkan BPD Udin Usman dan Kaur keuangan melainkan setiap proses pencairan yang bersangkutan menggunakan anggaran sendiri tanpa berpatokan pada Dokumen anggaran pada akunya

” Contohnya,anggaran untuk rehabilitasi Gedung Pendidikan anak usia Dini (PAUD) juga di gunakan tidak sesuai dengan anggaran yang di cairkan pada Dokumen APBdes hanya di lakukan perbaikan tripleks pada plafon gedung Paud bahkan Kayu plafon yang sudah lapuk tidak di ganti melainkan hanya tripleks plafon yang di ganti sehingga terjadi markup anggaran rehabilitasi gedung Paud Desa marikapal yang sudah tidak layak di gunakan tersebut,” bebernya.

Lanjutnya, selain Rahabilitasi gedung pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk rehabilitasi dan perbaikan kantor Desa yang sudah tidak layak di gunakan juga tidak di lakukan perbaikan padahal rehabilitasi gedung Kantor Desa sudah di anggarkan dalam APBdes.

” Perlu di ketahui Kantor Desa Marikapal bangun sejak tahun 2010 menjadi sorotan warga karena kondisi bangunan yang tidak terawat mulai dari awal periode Romy safar menjabat sebagai kades marikapal sampai saat ini,” ujarnya.

Selain itu fasilitas kantor Desa oleh warga diketahui bahwa fasilitas dan infentaris Desa berupa 2 buah laptop, 1 mesin fotocopy, 1 mesin printer dan satu (1) Unit Wifi, tetapi fasilitas tersebut tidak dipergunakan untuk seluruh masyarakat, malahan di tahan dan di Gunakan kades secara pribadi di rumah pribadinya bukan di kantor Desa.

” Penggunaan anggaran desa sekitar Rp 700 juta pertahun bahkan mencapai Rp 1 miliar termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) Seharusnya Anggaran ini digunakan untuk pembangunan desa, termasuk salah satunya pembangunan kantor Desa Sampai sekarang tidak ada perbaikan,” akunya.

Tambahnya, untuk anggaran bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan Non-tunai hanya diberikan kepada 13 orang, sedangkan dalam daftar penerima manfaat ada 16 orang yang menerima bantuan, sehingga sisa 3 orang lainnya belum menerima bantuan tersebut.

“Bahkan dalam pengelolaan dan penggunana Dana Desa Ketua BPD Desa Marikapal Udin Usman, tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Bahkan, laporan pembangunan desa tidak pernah disampaikan kepada BPD, sehingga anggaran pembangunan Desa yang bersumber dari Dana Desa (DDS) yang Diduga di gelapkan oleh kades marikapal Romy safar sudah mencapai milyaran rupiah,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua BPD Desa marikapal kecamatan Kasiruta Barat,Udin Usman merasa di abaikan oleh kepala Desa Marikapal Romy Safar, karena janji kepala Desa terhadap masyarakat Desa khususnya pemuda untuk Pembangunan lapangan bola kaki ini hanya sekedar janji semata, tidak mampu di realisasikan oleh kades terhadap pemuda desa Marikapal.

“Padahal anggaran untuk pembangunan lapangan bola kaki sudah di bahas dan di sepakati dan sudah di tuangkan dalam APBdes namun pada saat setiap anggaran di cairkan tidak ada pembangunan lapangan bola kaki, mungkin APBdes yang sudah di setujui oleh Masyarakat tersebut terjadi perubahan di kabupaten sehingga aitem anggaran untuk pembangunan lapangan bola kaki di hilangkan sehingga para pemuda merasa di bohongi oleh kepala desa Romi Safar,”katanya.

Olehnya itu Warga Desa Marikapal dan BPD mendesak Pihak Inspektorat Halmahera Selatan segera mengutus tim investigasi untuk mengusut dugaan penyalahgunaan dana desa mulai dari tahun 2019 sampai 2024.

” Mereka juga mendesak kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Selatan agar melakukan pemeriksaan terhadap kades marikapal Romy safar serta meminta agar Kepala Desa Romi Safar memberikan laporan pertanggung jawaban yang transparan kepada BPD dan masyarakat Desa marikapal kecamatan kasiruta barat kabupaten Halmahera Selatan,”pintanya.(red)

HALSEL, Malutline.com 

Kejadian mengejutkan terjadi di Puskesmas Palamea, Kecamatan Kasiruta Barat, Halmahera Selatan, yang menyebar luas di kalangan masyarakat. Kasus cinta terlarang antara Kepala Puskesmas Palamea dan seorang staf di puskesmas tersebut mencuat dan membuat heboh banyak pihak. Insiden ini langsung mendapat perhatian serius, terutama dari Gerakan Pemuda Marhaenisme Halmahera Selatan. Ketua Gerakan Pemuda Marhaenisme, Harmain Rusli, dalam keterangan persnya pada Selasa (8/4/2025), menyampaikan rasa keprihatinannya yang mendalam atas kejadian tersebut.

Menurut Harmain, peristiwa ini sangat mencoreng citra dan integritas institusi pelayanan kesehatan, yang seharusnya menjadi contoh profesionalisme dan tanggung jawab kepada masyarakat.

“Puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi simbol kepercayaan dan profesionalisme, kini justru menjadi sorotan karena kasus ini,” ujar Harmain dengan tegas.

Tindakan tidak terpuji yang melibatkan pejabat publik tersebut dinilai merusak nilai-nilai moral dan etika, yang seharusnya menjadi pedoman bagi para tenaga medis. Harmain Rusli juga menambahkan bahwa kejadian ini bisa merusak hubungan antara masyarakat dan institusi kesehatan jika tidak segera ditangani dengan tegas.

Dalam pernyataan tersebut, Harmain meminta kepada Bupati Halmahera Selatan untuk segera mengeluarkan maklumat yang bisa memberi kepastian hukum dan menanggulangi masalah ini agar tidak merusak citra pemerintah daerah.

“Kami mendesak Bupati untuk segera mengeluarkan Maklumat agar kejadian seperti ini tidak terulang dan masyarakat kembali merasa aman serta percaya pada pelayanan kesehatan yang ada,” pungkasnya.

Insiden ini tentunya mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap puskesmas, yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan profesional dalam memberikan layanan kesehatan.(Red)

MalutLine.Com,Ternate – Malut

Komandan Korem (Danrem) 152/Baabullah, Brigjen TNI Enoh Solehudin, S.E., memimpin langsung acara korps raport kenaikan pangkat bagi prajurit Korem 152, yang digelar di lapangan Makorem 152/Baabullah, pada ( 7 April 2025 ).

Sebanyak 116 prajurit dari berbagai golongan pangkat mengikuti prosesi kenaikan pangkat pada periode ini. Acara tersebut berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh Kasrem 152/Baabullah, para Pejabat Utama (PJU) Korem 152/Baabullah, para Kabalak Aju Korem, Perwira, Bintara, tamtama, serta Ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana pengurus Koorcab Rem 152 Daerah XV/Pattimura dan ibu-ibu Persit anggota.

Dalam sambutannya, Danrem menyampaikan bahwa kenaikan pangkat merupakan wujud penghargaan atas dedikasi, loyalitas, dan prestasi yang telah ditunjukkan oleh para prajurit selama ini.

“Kenaikan pangkat adalah bentuk kepercayaan dan kehormatan yang harus dijaga dengan meningkatkan kinerja dan tanggung jawab dalam menjalankan setiap tugas. Selain itu, momentum ini juga menjadi pengingat untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai landasan moral dalam kehidupan prajurit,” tegas Danrem.

Setelah upacara resmi, kegiatan dilanjutkan dengan acara syukuran yang berlangsung penuh kekeluargaan sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian yang telah diraih. ( Pen 152 /ikhsan/RF)