TERNATE, Malutline – Pernyataan Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate terkait polemik seleksi penerimaan mahasiswa baru kembali menuai kritik dari sejumlah peserta dan orang tua calon mahasiswa.

Sebelumnya, Direktur kampus menyampaikan bahwa pihak kampus siap memperlihatkan hasil nilai peserta apabila ada orang tua yang keberatan dan ingin mengetahui nilai anaknya. Bahkan dalam pernyataannya disebutkan, “Silahkan kalau ada yang keberatan dan mau lihat nilai anaknya akan kami perlihatkan, tapi nanti orang tua yang malu sendiri.”

Namun pernyataan tersebut justru dinilai sejumlah pihak hanya sebagai bentuk pembelaan atau alibi semata dan tidak menjawab substansi persoalan utama yang dipersoalkan para peserta.

Menurut peserta dan sejumlah orang tua, yang dipersoalkan sejak awal bukan sekadar meminta melihat nilai anak masing-masing secara tertutup, melainkan tuntutan agar panitia seleksi membuka secara transparan seluruh hasil nilai akademik semua peserta dalam pengumuman resmi, bukan hanya mengumumkan nama-nama peserta yang dinyatakan lulus.

“Ini bukan soal satu atau dua orang tua datang melihat nilai anaknya di kampus. Yang kami minta adalah keterbukaan penuh kepada publik. Semua peserta berhak mengetahui hasil nilai akademik seluruh peserta agar proses seleksi benar-benar transparan,” ujar salah satu sumber kepada media ini.

 

Pernyataan Direktur yang menyebut orang tua akan malu sendiri jika melihat nilai anaknya dinilai justru mengalihkan pokok persoalan dan tidak menjawab tuntutan utama mengenai keterbukaan sistem seleksi.

Menurut sumber, apabila proses seleksi benar-benar dilakukan berdasarkan kemampuan akademik secara objektif, maka pihak kampus seharusnya tidak keberatan mencantumkan hasil nilai atau presentasi nilai seluruh peserta secara terbuka dalam pengumuman resmi.

“Kenapa harus tunggu orang tua datang meminta lihat nilai. Kalau memang transparan, umumkan saja seluruh nilai peserta bersamaan dengan pengumuman kelulusan. Jangan hanya nama peserta lulus yang diumumkan,” tegas sumber tersebut.

Sorotan terhadap sistem penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes Ternate kini semakin menguat. Sejumlah pihak mendesak adanya evaluasi menyeluruh agar proses seleksi pendidikan tidak menimbulkan kecurigaan publik dan tetap menjunjung prinsip keadilan.

Bagi peserta, transparansi nilai adalah bentuk akuntabilitas, bukan sekadar memperlihatkan hasil secara tertutup kepada pihak tertentu setelah muncul protes.

“Publik tidak butuh alibi, publik butuh keterbukaan.” (Red)

TERNATE, Malutline–Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes Ternate kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah orang tua calon mahasiswa mengaku kecewa dan mempertanyakan transparansi sistem seleksi yang diterapkan pihak kampus.

Keluhan itu muncul setelah sejumlah peserta yang sebelumnya mengikuti tahapan seleksi dinyatakan tidak lolos, sementara beberapa nama yang lolos justru diduga memiliki hubungan keluarga maupun kedekatan khusus dengan oknum dosen di lingkungan kampus.

Sejumlah wali calon mahasiswa yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan adanya dugaan praktik tidak adil dalam proses penerimaan mahasiswa baru tahun ini. Mereka menilai, peserta yang berhasil lolos sebagian besar merupakan calon mahasiswa yang memiliki hubungan kekerabatan dengan dosen, bahkan ada pula peserta yang disebut tinggal di rumah dosen tertentu.

“Yang jadi pertanyaan kami, apakah proses seleksi ini benar-benar berdasarkan kemampuan akademik atau ada faktor lain. Banyak peserta yang punya nilai bagus justru tidak lolos,” ungkap salah satu orang tua peserta.

Mereka juga menyoroti sistem tes akademik yang masih dilakukan secara manual. Menurut mereka, metode tersebut membuka ruang subjektivitas karena hasil ujian dinilai langsung oleh pihak dosen melalui panitia internal kampus.

Para orang tua mempertanyakan alasan pihak kampus tidak menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dinilai jauh lebih transparan karena peserta dapat langsung mengetahui nilai hasil ujian secara terbuka tanpa campur tangan pihak tertentu.

“Kalau memang seleksi berdasarkan kemampuan akademik, kenapa tidak menggunakan sistem CAT seperti lembaga lain. Dengan CAT peserta langsung tahu nilainya. Kalau manual seperti ini, masyarakat bisa curiga ada permainan di internal kampus,” lanjut sumber tersebut.

Sorotan tajam juga diarahkan kepada pimpinan kampus, Direktur Ridwan Yamko. Sejumlah pihak mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia segera melakukan evaluasi terhadap proses penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes Ternate.

Mereka meminta Kementerian Kesehatan turun langsung melakukan audit menyeluruh terhadap panitia seleksi, dosen yang terlibat, hingga sistem penerimaan mahasiswa agar dugaan praktik nepotisme tidak terus mencederai dunia pendidikan kesehatan di Maluku Utara.

“Pendidikan harus menjunjung prinsip keadilan. Jangan sampai kampus negara justru memberi ruang bagi praktik yang merugikan calon mahasiswa yang benar-benar berjuang dengan kemampuan sendiri,” tegas salah satu wali peserta.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Poltekkes Kemenkes Ternate belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang berkembang di tengah masyarakat. (Red)

TERNATE, Malutline–Proses penerimaan calon mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes Ternate kembali menjadi sorotan serius. Kali ini, sejumlah pihak mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia segera melakukan audit menyeluruh terhadap pihak rektorat maupun panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diduga tidak berjalan secara objektif dan transparan.

Desakan itu muncul setelah berkembang dugaan kuat bahwa proses seleksi penerimaan mahasiswa tahun ini lebih mengutamakan peserta yang memiliki akses “orang dalam” dibanding murni berdasarkan kemampuan akademik.

Sumber yang diperoleh media ini menyebutkan, terdapat sejumlah peserta seleksi yang diduga menjadi “jatah orang dalam” karena memiliki hubungan kedekatan dengan oknum dosen maupun panitia internal kampus. Bahkan, dari informasi yang dihimpun, beberapa peserta yang dinyatakan lolos diketahui tinggal di rumah para dosen maupun pihak yang terlibat langsung dalam proses seleksi.

Pihak media ini juga mengaku telah mengantongi sejumlah data dan informasi dari berbagai sumber terkait dugaan adanya peserta-peserta tertentu yang sejak awal telah dipersiapkan untuk diloloskan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru di kampus tersebut.

“Ini bukan lagi soal siapa lulus atau tidak lulus, tetapi soal keadilan dalam dunia pendidikan. Kami mendapatkan informasi bahwa ada sejumlah peserta yang memang menjadi jatah orang dalam dan mereka diketahui memiliki kedekatan khusus dengan pihak internal kampus, bahkan ada yang tinggal di rumah dosen maupun panitia seleksi,” ujar sumber kepada media ini.

Lebih lanjut, dugaan tersebut semakin menguat lantaran pihak kampus hanya mengumumkan nama peserta yang dinyatakan lulus tanpa membuka hasil nilai akademik atau rincian skor peserta secara transparan kepada publik.

Menurut sumber, alasan kampus yang menyebut peserta tertentu tidak lulus karena nilai tidak memenuhi syarat diduga hanya menjadi dalih untuk menutupi proses seleksi yang sebenarnya tidak sepenuhnya berdasarkan hasil akademik.

“Alasan tidak lulus karena nilai tidak memenuhi syarat itu hanya alasan yang disampaikan pihak kampus. Faktanya, ada peserta yang diduga diloloskan bukan karena nilai akademik, melainkan karena faktor kedekatan dengan pihak internal kampus,” tegas sumber tersebut.

Sejumlah pihak kini meminta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia segera turun tangan melakukan audit investigatif terhadap sistem seleksi, panitia penerimaan mahasiswa, hingga pihak pimpinan Poltekkes Kemenkes Ternate agar dugaan praktik nepotisme di dunia pendidikan kesehatan tidak terus terjadi.

Masyarakat menilai, jika dugaan ini benar, maka proses penerimaan mahasiswa di kampus negeri tersebut telah mencederai prinsip keadilan dan merampas hak peserta lain yang seharusnya lolos berdasarkan kemampuan akademik murni.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Poltekkes Kemenkes Ternate belum memberikan klarifikasi resmi terkait berbagai tudingan yang berkembang. (Red)

Halsel, malutline Turnamen Mini Soccer yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kab. Halsel yang melibatkan berbagai Instansi dan Komunitas di Kab. Halsel kini telah memasuki Partai Final. Senin, (15/06/2026).

Laga Final yang Berlangsung di Gelanggang Mini Soccer, Desa Tomori, Kec. Bacan, Kab. Halsel tersebut mempertemukan Dinas PUPR, Kab. Halsel dan Bhayangkara FC, Polres Halmahera Selatan.

Sejak Peluit pertama berbunyi laga berlangsung dengan intensitas tinggi, meski demikian seperti laga-laga Bhayangkara FC sebelumnya, statistik penguasaan bola di babak pertama, Bhayangkara FC lebih unggul ketimbang PUPR Buldozer FC.

Hingga babak pertama berakhir, skor kacamata masih tetap bertahan. Di babak kedua, Intensitas serangan dari PUPR meningkat, serangan-serangan dari PUPR terus mengancam gawang Polres Halsel, namun skor tetap tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan.

Di babak adu penalti, 3 penendang kunci dari setiap tim Bersiap mengeksekusi si kulit bundar. Penendang pertama dari Bhayangkara FC gagal mengeksekusi tendangan penalti, penalti kemudian dilanjutkan dan masing-masing penendang dari kedua tim berhasil mencetak gol, skor sementara 2-2.

Penendang terakhir dari PUPR yang menjadi juru kunci kemenangan PUPR berhasil ditepis kiper Bhayangkara FC, Bripda Andika Aladin. Penalti kembali dilanjutkan dengan skor 2-2 tetap bertahan. Penalti kemudian dilanjutkan dengan 1 eksekutor dari masing-masing tim, Briptu Fahri M. Tahier di tunjuk Bhayngkara FC sebagai penendang penentu, bola berhasil di eksekusi dengan sempurna, skor berubah 3-2. Penendang terakhir dari PUPR Bersiap meneksekusi penalty, tendangan keras dilepaskan namun sayang tendangan tersebut membentur tiang kanan gawang, Bhayangkara FC keluar sebagai Juara di Turnamen PWI Cup Halsel 1.

Bupati Kab. Halsel, Bapak H. Ali Bassam Kasuba saat mengambil sambutan penutupan turnamen menjelaskan, turnamen yang digelar PWI Kab. Halsel dalam rangka menyambut HUT Halsel ke 23 tersebut merupakan ajang silaturahmi untuk mempererat hubungan silaturahmi antar instansi di Kab. Halsel.

“Saya ucapkan selamat untuk Bhayangkara FC, Polres Halmahera Selatan yang telah berhasil memenangkan turnamen PWI Halsel Cup 1, terimakasih kepada panitia dan setiap sponsor yang telah mendukung berlangsungnya turnamen ini, saya berharap ajang ini dapat menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi antar Instansi, dan dijadikan ajang tahunan di Kab. Halsel”. Ucap Bupati Kab. Halsel.

Kapolres Halsel, AKBP Hendra Gunawan, S.H., S.I.K., M.M., yang juga sebagai pembina Tim Bhayangkara FC mengapresiasi tim Bhayangkara FC, Polres Halsel, yang telah berhasil keluar sebagai juara, di PWI Halsel Cup 1.

“Alhamdulilah Polres Halsel berhasil keluar sebagai juara, meski ini ajang silaturahmi antar instansi, saya tetap bangga karena personel Polres Halsel keluar sebagai juara dengan tetap menjunjung tinggi sportifitas”.

Manajer Bhayangkara FC, IPDA Nizham Tsauban Fudhail, Melalui Pelatih Bhayangkara FC, Briptu Faisal Labahari menyatakan rasa Syukur serta terimakasih kepada pihak penyelenggara dalam hal ini PWI Kab. Halsel dan Pemda Kabupaten Halmahera Selatan yang telah sukses menyelenggarakan Turnamen PWI Cup Halsel 1 untuk jajaran instansi di Kab Halsel.

“Alhamdullilah atas perjuangan tim, kami bisa menjuarai Turnamen PWI Cup Halsel 1, kami ucapkan banyak-banyak terimakasih kepada pihak penyelenggara karena telah memberikan wadah bagi kami untuk berkompetisi dan menyalurkan bakat Sepak bola Personel Polres Halmahera Selatan, sekali lagi kami ucapkan banyak terimakasih”. Tutup Briptu Faisal mengakhiri.(Muksin)

Halsel, malutline Kapolres Halmahera Selatan, AKBP Hendra Gunawan, S.H., S.I.K., M.M., memimpin langsung jalannya pengamanan aksi demonstrasi yang berlangsung di beberapa titik di Ibu Kota Kab. Halsel.

Masa Aksi yang tergabung dari Beberapa OKP Cipayung Kab. Halmahera Selatan melakukan aksi di sejumlah kantor pemerintahan Kab. Halsel diantaranya kantor DPRD Kab. Halsel dan Kantor Bupati Kab. Halsel.

Masa berjumlah kurang lebih 70 orang yang terdiri dari mahasiswa dan aktifis Kab. Halmahera Selatan di berikan pengawalan dan pengamanan oleh Personel Polres Halsel secara tegas, humanis dan profesional.

Adapun tuntutan masa Aksi membahas terkait beberapa isu nasional dan isu daerah, salah satunya yakni isu kenaikan BBM.

Selama pelaksanaan aksi, Kapolres Halsel dan sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polres Halsel dan personel ikut bersama-sama masa Aksi berjalan kaki menuju kantor-kantor sasaran aksi, hal tersebut sebagai wujud nyata kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat.

Kapolres Halsel dalam pernyataanya saat memimpin jalannya pengamanan menjelaskan bahwa Polri khususnya Polres Halmahera Selatan menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum dan berkomitmen mengawal jalannya aksi secara aman dan tertib.

“Kepolisian hadir untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Kami menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar AKBP Hendra Gunawan.

Meski sempat terjadi aksi saling dorong, aksi yang berakhir di Kantor Bupati Kab. Halsel tersebut tetap berlangsung dengan aman dan damai. (Muksin)