Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA, Malutline – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) resmi meluncurkan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Halmahera Selatan yang akan berlangsung pada 8–16 Juni 2026. Mengusung tema “Sinergi Membangun Negeri, Lestarikan Budaya, Tingkatkan Pelayanan”, peringatan tahun ini dirancang lebih meriah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, pelaku UMKM, generasi muda, pelaku seni budaya, hingga dunia usaha.

Perayaan HUT ke-23 Halsel bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi perjalanan daerah sekaligus wadah memperkuat persatuan masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, bersama Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin dan Sekretaris Daerah Abdillah Kamarullah mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan peringatan HUT Halsel sebagai ruang kebersamaan serta ajang menampilkan potensi daerah yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Negeri Saruma.

Meriah dengan 18 Agenda Strategis

Berdasarkan jadwal yang telah diumumkan panitia, sedikitnya terdapat 18 kegiatan utama yang akan digelar selama sepekan lebih pelaksanaan HUT Kabupaten Halmahera Selatan.

Kegiatan tersebut meliputi:

1. Kirab Budaya

2. Pagelaran Budaya

3. Lomba Puisi

4. Lomba Videografer

5. Lomba Bakiak

6. Doa Bersama di 249 Desa

7. Lomba Tarik Tambang

8. Lomba Hadang

9. Pameran UMKM Lokal

10. Saruma Job Fair

11. Mall Pelayanan Publik

12. Lomba Kebersihan Desa

13. Galeri Pencapaian

14. Cek Kesehatan Gratis

15. Talk Show dan Simposium Nasional ISEI

16. Panggung Kreatif

17. Konser Musik

18. Peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah

 

Seluruh kegiatan dipusatkan di kawasan UMKM Milenial Tembal, yang akan menjadi pusat aktivitas masyarakat selama perayaan berlangsung.

Dorong UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Salah satu agenda yang diprediksi menjadi pusat perhatian adalah Pameran UMKM Lokal. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah untuk mempromosikan produk unggulan daerah, mulai dari kuliner khas, kerajinan tangan, hasil perikanan, hingga produk kreatif masyarakat Halmahera Selatan.

Selain itu, pelaksanaan Saruma Job Fair juga diharapkan membuka peluang kerja bagi generasi muda dan pencari kerja di Kabupaten Halmahera Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempertemukan perusahaan dengan tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja.

Budaya Menjadi Identitas Daerah

Dalam perayaan tahun ini, aspek budaya mendapat porsi yang cukup besar. Kirab budaya dan pagelaran budaya akan menampilkan keberagaman adat, tradisi, tarian, serta seni daerah yang menjadi identitas masyarakat Halmahera Selatan.

Kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat rasa bangga masyarakat terhadap warisan budaya leluhur sekaligus menjadi sarana edukasi bagi generasi muda agar tetap menjaga nilai-nilai budaya di tengah perkembangan zaman.

Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tetapi juga aset penting yang dapat mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.

Pelayanan Publik Lebih Dekat dengan Masyarakat

Tidak hanya menghadirkan hiburan dan perlombaan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan juga menyiapkan berbagai layanan publik bagi masyarakat melalui program Mall Pelayanan Publik dan Cek Kesehatan Gratis.

Melalui kegiatan ini, warga dapat mengakses berbagai layanan administrasi pemerintahan sekaligus memperoleh pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma. Langkah tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Momentum Evaluasi dan Refleksi Pembangunan

Peringatan HUT ke-23 Kabupaten Halmahera Selatan juga menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian pembangunan selama dua dekade lebih perjalanan daerah otonom tersebut.

Melalui agenda Galeri Pencapaian, masyarakat dapat melihat berbagai hasil pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pelayanan publik.

Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana transparansi pemerintah kepada masyarakat terkait berbagai program pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan.

Masyarakat Diajak Berpartisipasi

Panitia pelaksana berharap seluruh masyarakat Halmahera Selatan dapat berpartisipasi aktif dan menjaga suasana perayaan tetap aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan.

Dengan semangat “Sinergi Membangun Negeri, Lestarikan Budaya, Tingkatkan Pelayanan”, HUT ke-23 Kabupaten Halmahera Selatan diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan masyarakat serta mendorong lahirnya berbagai inovasi demi kemajuan Negeri Saruma di masa mendatang.

“HUT Kabupaten Halmahera Selatan bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik seluruh masyarakat. Karena itu, keberhasilan perayaan ini ditentukan oleh partisipasi dan kebersamaan seluruh warga dalam membangun daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.” (Darti)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALTIM, Malutline – Sebuah unggahan yang viral di media sosial memicu gelombang kritik dan pertanyaan dari masyarakat terkait proyek pemeliharaan kanal senilai Rp40,8 miliar di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Dalam unggahan tersebut, sejumlah pejabat daerah dan pihak yang dikaitkan dengan proyek tersebut menjadi sorotan publik.

Narasi yang beredar di media sosial menyoroti dugaan adanya ketidakwajaran dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara bernilai puluhan miliar rupiah. Masyarakat pun mulai mempertanyakan transparansi, efektivitas, serta manfaat nyata dari proyek tersebut bagi kepentingan publik.

Berbagai komentar bermunculan dari warga yang meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka terkait penggunaan anggaran tersebut. Mereka menilai bahwa setiap proyek yang dibiayai dari uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan.

Sejumlah tokoh masyarakat menegaskan bahwa kritik yang berkembang bukan semata-mata untuk menyerang individu tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

“Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran sebesar itu digunakan. Jika memang seluruh proses telah sesuai aturan, maka pemerintah harus membuka informasi secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik,” ujar salah seorang warga Halmahera Timur.

Polemik yang berkembang ini juga mendorong munculnya tuntutan agar lembaga pengawas dan aparat penegak hukum melakukan penelusuran terhadap proyek tersebut guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Pengamat kebijakan publik menilai, keterbukaan informasi menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Menurutnya, transparansi anggaran bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat.

Di sisi lain, berbagai tuduhan dan dugaan yang beredar di media sosial masih membutuhkan pembuktian berdasarkan data, dokumen, serta hasil pemeriksaan dari lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan terhadap seluruh pihak yang disebut dalam berbagai narasi yang beredar.

Masyarakat kini berharap pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dapat memberikan klarifikasi secara terbuka agar polemik yang berkembang tidak terus menimbulkan kegaduhan di ruang publik.

Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat masih menunggu penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan proyek pemeliharaan kanal senilai Rp40,8 miliar tersebut. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline.com – Sebuah video yang memperlihatkan curahan hati seorang siswi asal Desa Nyonyifi, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, mendadak viral di media sosial dan menyita perhatian publik. Dalam video tersebut, siswi itu menyampaikan harapannya kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, agar membantu membangun jembatan yang selama ini menjadi kendala utama bagi para pelajar untuk pergi ke sekolah.

Video yang beredar luas di berbagai platform media sosial itu memperlihatkan kondisi sungai yang meluap akibat hujan deras. Akibat tidak adanya jembatan yang memadai, para siswa terpaksa tidak dapat menyeberang dan akhirnya harus absen dari kegiatan belajar mengajar.

Dengan nada polos namun penuh harapan, siswi tersebut menyampaikan keluhannya secara langsung kepada orang nomor satu di Maluku Utara.

“Mohon maaf untuk Ibu Sherly kalau lancang. Terus tara bisa pegi sekolah karena tara ada jembatan. Mohon bantuannya, tolong bikin tong pe jembatan kah. Tolong anak sekolah sengsara toh mau pegi sekolah juga bagaimana. Banjir bagini, toh tara bisa pegi sekolah. Akan tong alpa terus bagaimana? Torang juga mau kejar pendidikan lagi,” ungkap siswi tersebut dalam video yang viral.

Ungkapan itu sontak menyentuh hati banyak warganet. Ribuan pengguna media sosial memberikan komentar dan dukungan terhadap permohonan tersebut. Banyak yang menilai bahwa apa yang disampaikan siswi itu merupakan gambaran nyata masih adanya daerah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, khususnya akses pendidikan.

Tak butuh waktu lama, video tersebut akhirnya sampai kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos. Melalui kolom komentar unggahan yang viral tersebut, Sherly memberikan tanggapan yang langsung mendapat perhatian masyarakat.

“Makasih infonya adik sayang. Tim udah turun survei ya,” tulis Sherly.

Respons singkat tersebut langsung disambut antusias oleh masyarakat dan warganet. Banyak yang mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam merespons keluhan warga, khususnya yang berkaitan dengan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.

Sejumlah warga Desa Nyonyifi mengaku bersyukur karena keluhan yang selama ini mereka rasakan akhirnya mendapat perhatian pemerintah. Menurut mereka, keberadaan jembatan sangat penting karena menjadi satu-satunya akses yang dilalui para pelajar setiap hari untuk menuju sekolah.

Ketika musim hujan tiba dan debit air sungai meningkat, aktivitas masyarakat sering terganggu. Tidak hanya pelajar yang kesulitan berangkat ke sekolah, tetapi juga warga yang hendak beraktivitas, berkebun, maupun mengakses layanan kesehatan.

Kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan menjadi harapan besar masyarakat agar segera mendapatkan solusi permanen melalui pembangunan jembatan yang layak dan aman.

Viralnya video siswi asal Nyonyifi itu juga menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan mendesak di sejumlah wilayah Maluku Utara. Akses jalan, jembatan, pendidikan, dan pelayanan publik merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Di sisi lain, respons cepat yang ditunjukkan Gubernur Sherly Tjoanda Laos mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Banyak pihak menilai bahwa kehadiran pemerintah dalam mendengar langsung suara masyarakat merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang responsif dan berpihak kepada rakyat.

Kini masyarakat Desa Nyonyifi berharap hasil survei yang telah dilakukan dapat segera ditindaklanjuti dengan pembangunan jembatan yang selama ini menjadi impian warga. Bagi para pelajar, jembatan tersebut bukan sekadar sarana penghubung, melainkan jalan menuju masa depan dan pendidikan yang lebih baik.

“Kami hanya ingin anak-anak bisa sekolah dengan aman dan tidak lagi terhalang banjir setiap kali hujan turun,” ujar salah seorang warga setempat.

Harapan itu kini menggantung pada tindak lanjut pemerintah, setelah suara polos seorang siswi dari pelosok Halmahera Selatan berhasil mengetuk perhatian publik dan sampai langsung ke meja pengambil kebijakan di Maluku Utara. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline.com – Masyarakat Desa Bibinoi, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, atas dimulainya pembangunan jembatan yang selama puluhan tahun menjadi harapan warga setempat.

Pembangunan jembatan tersebut disambut antusias oleh masyarakat karena dinilai sebagai jawaban atas kebutuhan infrastruktur yang telah lama diperjuangkan oleh warga dari generasi ke generasi. Kehadiran proyek tersebut dianggap sebagai bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.

Sejumlah warga Bibinoi mengaku terharu melihat alat berat dan pekerjaan fisik mulai dilakukan di lokasi pembangunan. Menurut mereka, selama bertahun-tahun berbagai pergantian kepemimpinan di tingkat provinsi telah terjadi, namun pembangunan jembatan yang diharapkan masyarakat belum juga terealisasi.

“Sudah puluhan tahun masyarakat menantikan pembangunan jembatan ini. Dari satu gubernur ke gubernur berikutnya, belum ada realisasi. Baru di masa kepemimpinan Ibu Sherly Tjoanda Laos pekerjaan ini mulai dilaksanakan,” ujar salah seorang warga Bibinoi.

Masyarakat menilai pembangunan tersebut menjadi salah satu bukti bahwa janji politik yang disampaikan kepada rakyat dapat diwujudkan melalui kerja nyata. Karena itu, warga berharap proyek pembangunan jembatan dapat berjalan lancar hingga selesai sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.

Menurut warga, keberhasilan dimulainya pembangunan jembatan tidak terlepas dari komitmen yang pernah dibangun oleh mendiang Benny Laos bersama Sherly Tjoanda Laos saat mengikuti kontestasi politik di Maluku Utara.

Sebagaimana diketahui, perjalanan politik Sherly Tjoanda Laos menuju kursi Gubernur Maluku Utara tidak berlangsung mudah. Setelah wafatnya calon gubernur Benny Laos akibat insiden kebakaran kapal cepat di Pulau Taliabu menjelang pelaksanaan Pilkada, Sherly Tjoanda Laos kemudian melanjutkan perjuangan politik almarhum suaminya.

Dengan waktu kampanye yang relatif singkat dan kondisi politik yang tidak mudah, Sherly berhasil memperoleh kepercayaan masyarakat Maluku Utara hingga akhirnya terpilih memimpin provinsi tersebut.

Bagi masyarakat Bibinoi, keberhasilan merealisasikan pembangunan jembatan menjadi simbol bahwa komitmen yang pernah disampaikan kepada masyarakat tidak berhenti sebagai janji kampanye semata.

Selain pembangunan jembatan, warga juga menilai berbagai program yang dijalankan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda Laos mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, bantuan bagi petani dan nelayan, hingga program perbaikan rumah tidak layak huni disebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

“Kami melihat ada kerja nyata yang dilakukan. Bukan hanya pembangunan jembatan, tetapi juga program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat kecil,” kata warga lainnya.

Pembangunan jembatan di Desa Bibinoi sendiri diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, mempermudah akses transportasi, serta mendukung pertumbuhan sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan di kawasan Bacan Timur Tengah.

Di media sosial, apresiasi masyarakat Bibinoi terhadap Gubernur Sherly Tjoanda Laos juga menjadi perbincangan luas. Sebuah video pendek yang beredar di berbagai platform digital memperlihatkan sejumlah warga menyampaikan rasa syukur atas dimulainya pembangunan jembatan tersebut.

Dalam video yang viral itu, beberapa warga bahkan menyampaikan harapan agar kepemimpinan Sherly Tjoanda Laos dapat terus berlanjut pada periode berikutnya. Menurut mereka, berbagai program pembangunan yang mulai berjalan perlu mendapat dukungan agar dapat diselesaikan secara berkelanjutan.

Meski demikian, masyarakat berharap pembangunan jembatan di Desa Bibinoi dapat terus dikawal hingga selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Warga juga meminta pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur lainnya yang masih menjadi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.

Bagi masyarakat Desa Bibinoi, dimulainya pembangunan jembatan bukan sekadar proyek fisik semata, melainkan simbol hadirnya harapan baru setelah puluhan tahun menunggu realisasi pembangunan yang selama ini hanya menjadi impian. Kini, harapan itu perlahan mulai menjadi kenyataan melalui pembangunan yang telah dimulai di era kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos. (Darti/red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA, Malutline.com – Gelombang penolakan terhadap Kepala Desa Kupal, Sanusi Lagaria, terus menguat. Ratusan warga Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, menggelar aksi unjuk rasa dan mendesak Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, segera memberhentikan kepala desa yang dinilai telah kehilangan kepercayaan masyarakat.

Aksi yang dipimpin oleh Harmain Rusli, SH tersebut berlangsung pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WIT. Sebelum bergerak menuju Kantor Bupati Halmahera Selatan, massa terlebih dahulu berkumpul di Kantor Desa Kupal yang sebelumnya telah dipalang oleh warga sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan kepala desa.

Akibat pemalangan tersebut, aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kantor Desa Kupal dilaporkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi itu menjadi simbol kekecewaan warga yang menilai kepala desa tidak lagi layak memimpin desa mereka.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan massa aksi, warga secara tegas menyatakan tidak percaya lagi terhadap Kepala Desa Kupal, Sanusi Lagaria. Mereka menilai tindakan yang diduga dilakukan oleh kepala desa telah mencederai etika kepemimpinan dan merusak citra pemerintahan desa di mata masyarakat.

“Kami, perwakilan warga dan tokoh masyarakat Desa Kupal, dengan tegas menyatakan tidak percaya lagi terhadap Kepala Desa Sanusi Lagaria. Seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi masyarakat, menjaga etika, moral, serta kehormatan jabatan yang dipercayakan kepadanya,” tegas Harmain Rusli, SH, dalam orasinya.

Menurut massa aksi, tuntutan tersebut muncul setelah beredarnya informasi mengenai dugaan kepala desa yang kedapatan mengonsumsi minuman keras dan mengunjungi tempat hiburan malam bersama pemandu lagu. Warga menilai perilaku tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat.

Bagi warga, seorang kepala desa tidak hanya dituntut menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik institusi pemerintahan desa serta menjadi contoh yang baik bagi generasi muda.

Dalam aksi tersebut, massa meminta Bupati Halmahera Selatan agar tidak mengabaikan aspirasi masyarakat Desa Kupal. Mereka mendesak pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Sanusi Lagaria dan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami meminta Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba tetap konsisten bersama masyarakat Desa Kupal. Aspirasi ini lahir dari keresahan masyarakat yang menginginkan pemerintahan desa yang bersih, bermartabat, dan berpihak kepada rakyat,” ujar Harmin.

Selain menuntut pemberhentian kepala desa, massa juga meminta pemerintah daerah menelusuri berbagai persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Mereka berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah penyelesaian agar kondisi sosial dan pemerintahan di Desa Kupal kembali kondusif.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Massa secara bergantian menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka di depan Kantor Bupati Halmahera Selatan. Sejumlah tokoh masyarakat yang hadir menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian warga terhadap masa depan Desa Kupal dan bukan karena kepentingan kelompok tertentu.

Warga berharap Bupati Halmahera Selatan dapat segera merespons tuntutan yang disampaikan dan mengambil keputusan yang objektif demi menjaga stabilitas pemerintahan desa serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Kupal, Sanusi Lagaria, belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan warga. Malutline.com masih berupaya menghubungi yang bersangkutan guna memperoleh klarifikasi dan tanggapan sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.

Masyarakat Desa Kupal menegaskan akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga pemerintah daerah memberikan kepastian dan langkah konkret atas aspirasi yang mereka (Darti/red)