HALUT, Malutline. — Dugaan penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi mencuat di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara.

Dugaan tersebut berkaitan dengan aktivitas penjualan minyak tanah yang disebut berasal dari agen PT Bumi Makmur Halut di kawasan Jalan Raya Wosia, Desa Wosia, Kecamatan Tobelo.

Berdasarkan informasi dan temuan tim investigasi di lapangan, ditemukan sekitar 40 hingga 45 jeriken yang diduga berisi minyak tanah bersubsidi di wilayah Desa Daru.

Temuan dalam jumlah tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait asal-usul BBM, jalur distribusi, pihak yang melakukan pembelian, tujuan penggunaan, hingga dugaan penjualan kembali kepada masyarakat.

Lima Orang Dimintai Keterangan

Dalam proses wawancara di lapangan, terdapat lima orang yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut, terdiri dari tiga laki-laki dan dua perempuan.

Mereka disebut memberikan keterangan bahwa minyak tanah tersebut dibeli dari wilayah Desa Wosia dengan harga sekitar Rp8.000 per liter, kemudian diduga dijual kembali kepada masyarakat dengan harga mencapai Rp12.500 per liter.

Keterangan tersebut tentu masih perlu diverifikasi dan dikonfirmasi lebih lanjut oleh aparat penegak hukum maupun instansi terkait.

Apabila nantinya terbukti bahwa minyak tanah yang diperjualbelikan merupakan BBM bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada konsumen pengguna sesuai ketentuan, maka dugaan tersebut patut mendapat perhatian serius.

Pasalnya, BBM bersubsidi merupakan komoditas yang mendapat dukungan pemerintah dan distribusinya harus dilakukan sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku.

Dugaan Penjualan Kembali Perlu Ditelusuri

Persoalan menjadi semakin serius apabila BBM bersubsidi dalam jumlah besar diduga ditampung menggunakan jeriken untuk kemudian diperjualbelikan kembali dengan harga lebih tinggi.

Aparat penegak hukum perlu menelusuri apakah kegiatan tersebut dilakukan oleh konsumen pengguna, pengecer, penyalur, atau pihak lain yang memiliki legalitas sebagai subpenyalur.

Selain itu, perlu dipastikan apakah pembelian dalam jumlah besar tersebut tercatat dalam administrasi resmi serta sesuai dengan kuota dan mekanisme distribusi yang telah ditetapkan.

Jika ditemukan adanya penyimpangan, maka pihak yang terlibat perlu dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpotensi Masuk Ranah Pidana

Dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi juga perlu diuji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur ketentuan pidana terkait penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.

Namun, penerapan ketentuan pidana tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan temuan atau dugaan awal. Diperlukan proses penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur pidana.

Karena itu, aparat perlu memeriksa sejumlah aspek, mulai dari asal BBM, dokumen pembelian dan penyaluran, volume yang didistribusikan, pihak penerima, tujuan penggunaan, status penyalur, hingga transaksi penjualan kembali.

Agen PT Bumi Makmur Halut Diminta Klarifikasi

Sorotan dalam kasus ini tidak hanya diarahkan kepada pihak yang diduga menampung maupun menjual kembali minyak tanah.

Agen PT Bumi Makmur Halut yang disebut sebagai salah satu sumber pasokan juga penting dimintai klarifikasi.

Aparat perlu memastikan bagaimana mekanisme penyaluran minyak tanah dari agen tersebut, kepada siapa BBM disalurkan, berapa volume yang keluar, serta apakah seluruh transaksi tercatat dalam dokumen administrasi resmi.

Jika terdapat pembelian dalam jumlah besar menggunakan jeriken, maka perlu ditelusuri identitas pembeli dan dasar diperbolehkannya pembelian tersebut.

Pemeriksaan tersebut penting agar tidak terjadi kesimpulan sepihak serta untuk memastikan apakah dugaan penyimpangan terjadi pada tingkat konsumen, pengecer, subpenyalur, atau justru terdapat persoalan dalam rantai distribusi.

Krimsus Diminta Turun Tangan

Atas munculnya informasi dan temuan tersebut, aparat penegak hukum, khususnya unit yang menangani tindak pidana tertentu pada Ditreskrimsus Polda Maluku Utara, didesak melakukan penyelidikan.

Penyelidikan diperlukan untuk memastikan apakah minyak tanah yang ditemukan di wilayah Desa Daru benar merupakan BBM bersubsidi dan dari mana sumbernya.

Lima orang yang disebut berkaitan dengan aktivitas tersebut juga perlu dimintai keterangan untuk mengungkap siapa pihak yang memasok, siapa yang membeli, bagaimana proses pengangkutannya, serta kepada siapa minyak tanah tersebut kembali dijual.

Tidak kalah penting, aparat perlu melakukan penelusuran terhadap jalur distribusi dari agen hingga ke tangan konsumen.

Jika ditemukan adanya pelanggaran, proses hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang cukup.

Jangan Sampai Subsidi Masyarakat Disalahgunakan

Distribusi BBM bersubsidi pada prinsipnya harus memberikan manfaat kepada masyarakat yang memang berhak menerima.

Karena itu, apabila benar terdapat praktik pembelian dalam jumlah besar, penimbunan, pengangkutan, atau penjualan kembali BBM bersubsidi di luar ketentuan, maka hal tersebut perlu segera ditertibkan.

Masyarakat juga berharap pengawasan tidak berhenti pada pihak yang berada di tingkat bawah, tetapi dilakukan secara menyeluruh hingga menelusuri sumber dan rantai distribusinya.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Belum ada kesimpulan bahwa pihak-pihak yang disebut telah melakukan tindak pidana. Semua pihak tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai ketentuan hukum. (Ongen/red)

HALSEL, MALUTLINE.COM — Sebuah dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menunjukkan adanya penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Desa Anggai, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan.

Dokumen tersebut berupa Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Desa Anggai Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan.

Dalam dokumen yang ditandatangani atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan itu, dijelaskan bahwa penetapan wilayah pertambangan rakyat memiliki dasar pertimbangan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat dalam mengusahakan bahan galian sekaligus mendukung pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

WPR Disebut untuk Kepentingan Masyarakat

Pada bagian konsideran, pemerintah daerah menjelaskan bahwa pertambangan rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk mengusahakan bahan galian guna turut serta membangun daerah dan negara.

Kegiatan tersebut juga diarahkan agar dapat menunjang pemerataan berusaha serta meningkatkan pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen itu juga menyebut adanya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selain itu, keputusan tersebut mempertimbangkan ketentuan Pasal 21 UU Nomor 4 Tahun 2009 serta Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Halmahera Selatan.

Dalam dokumen disebutkan pula bahwa penetapan WPR tersebut merupakan penyesuaian terhadap keputusan sebelumnya terkait penetapan kawasan pertambangan rakyat di Desa Anggai, Kecamatan Obi.

Penting Dibedakan antara WPR dan Izin Pertambangan

Keberadaan dokumen penetapan WPR ini menjadi penting untuk dipahami secara utuh. Penetapan suatu wilayah sebagai WPR tidak serta-merta berarti setiap orang bebas melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin.

WPR merupakan wilayah yang ditetapkan untuk kegiatan pertambangan rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan pertambangan tetap harus mengikuti mekanisme perizinan, persyaratan teknis, lingkungan, keselamatan kerja, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Karena itu, dokumen Keputusan Bupati Halsel Nomor 22 Tahun 2012 perlu dilihat sebagai bagian dari riwayat dan dasar penetapan wilayah pertambangan rakyat di Anggai, bukan sebagai dasar otomatis bagi seluruh aktivitas pertambangan yang berlangsung di kawasan tersebut saat ini.

Menjadi Dokumen Penting untuk Menelusuri Aktivitas Tambang Anggai

Dokumen lama tersebut juga dapat menjadi salah satu bahan penting bagi publik maupun aparat penegak hukum dalam menelusuri sejarah pengelolaan pertambangan di Desa Anggai.

Terlebih, kawasan Obi selama ini dikenal memiliki potensi sumber daya mineral yang besar. Dengan adanya dokumen penetapan WPR tersebut, diperlukan kejelasan mengenai batas wilayah WPR, status perizinan para penambang, legalitas aktivitas pertambangan yang berlangsung saat ini, serta kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup.

Hal ini penting agar keberadaan WPR benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sebagaimana tujuan awal penetapannya.

Pemerintah daerah dan instansi teknis terkait juga dinilai perlu memastikan apakah ketentuan dalam keputusan tahun 2012 tersebut masih memiliki keterkaitan dengan tata kelola pertambangan saat ini, mengingat regulasi sektor pertambangan telah mengalami sejumlah perubahan.

Publik Berhak Mendapat Kejelasan

Dengan munculnya kembali dokumen Keputusan Bupati Nomor 22 Tahun 2012, masyarakat tentu membutuhkan informasi yang lebih lengkap mengenai status WPR Anggai saat ini.

Apakah wilayah tersebut masih berstatus WPR, berapa luas dan batas koordinatnya, siapa saja yang memiliki izin untuk melakukan pertambangan rakyat, serta bagaimana pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di kawasan tersebut menjadi pertanyaan yang perlu dijawab oleh instansi berwenang.

Malutline memandang dokumen tersebut sebagai bagian penting dalam membuka kembali informasi mengenai sejarah pertambangan rakyat di Anggai. Namun, untuk menilai legal atau tidaknya aktivitas pertambangan yang berlangsung saat ini, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan dan regulasi terbaru.

Dokumen berbicara tentang penetapan wilayah. Sementara legalitas aktivitas pertambangan harus dibuktikan dengan izin dan dokumen hukum yang berlaku. (Red)

JAKARTA, Malutline. Com  Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerukan pentingnya menjaga persatuan dan persaudaraan di tengah dinamika politik Indonesia.

Pesan tersebut disampaikan AHY dalam puncak peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat di GBK Arena, Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam, di hadapan belasan ribu kader Demokrat dan para tokoh lintas partai politik.

AHY menilai perbedaan warna politik merupakan bagian dari demokrasi Indonesia. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menghilangkan semangat kebersamaan dalam memperjuangkan kepentingan bangsa.

“Kita boleh berbeda warna. Kita boleh berkompetisi. Tetapi ketika menyangkut kepentingan bangsa, yang harus kita lihat adalah satu warna yang sama: Merah Putih,” kata AHY.

Ia menilai kehadiran para ketua umum dan pimpinan partai politik dalam peringatan HUT Demokrat menjadi gambaran perbedaan pilihan politik tidak harus menghilangkan persahabatan.

Menurut AHY, politik memang dapat berlangsung kompetitif dan demokrasi akan terus dinamis. Namun, keduanya harus tetap dibangun dengan sikap saling menghormati.

“Politik boleh kompetitif. Tetapi jangan kehilangan persahabatan. Demokrasi boleh dinamis. Tetapi jangan kehilangan rasa saling menghormati,” ujarnya.

AHY juga menegaskan pemerintahan akan semakin kuat apabila memperoleh dukungan rakyat, menjaga dialog, dan terus mendengarkan aspirasi masyarakat.

Semangat persatuan tersebut menjadi bagian dari perjuangan Demokrat pada usia ke-25, sebagaimana tema yang diusung, “Demokrat Bersama Rakyat: Memajukan Ekonomi, Menegakkan Keadilan, Menjaga Demokrasi.”

SP-169/DPP/DEMOKRAT/IX/2026*Herzaky Mahendra Putra Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat*

HALSEL, MALUTLINE.COM — Kobaran api menghanguskan sebuah bangunan di Desa Kampung Makeang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, Jumat (12/9/2026) sekitar pukul 11.30 WIT.

Peristiwa tersebut sontak membuat masyarakat setempat panik. Warga yang mengetahui adanya kebakaran langsung menghubungi Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk meminta bantuan.

Laporan masyarakat langsung mendapat respons cepat dari petugas Damkar. Tak menunggu lama, personel bergerak menuju lokasi dan tiba sekitar pukul 11.35 WIT, atau hanya berselang kurang lebih lima menit setelah laporan diterima.

Setibanya di lokasi, petugas langsung mengambil tindakan dengan melakukan pemadaman terhadap kobaran si jago merah yang mulai mengancam area sekitar.

Di bawah komando Danru Damkar Jusman Labua, bersama sejumlah anggota lainnya, proses pemadaman dilakukan secara cepat dan terukur. Para petugas berjibaku melawan kobaran api hingga akhirnya api berhasil dikendalikan.

Kesigapan petugas Damkar dalam merespons laporan masyarakat menjadi salah satu faktor penting sehingga kebakaran dapat segera ditangani dan tidak semakin meluas.

Proses pemadaman berlangsung hingga sekitar pukul 12.20 WIT. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas memastikan kondisi di lokasi aman dan tidak terdapat lagi kobaran api yang berpotensi menimbulkan kebakaran susulan.

Peristiwa tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya kecepatan masyarakat dalam melaporkan setiap kejadian kebakaran kepada petugas. Semakin cepat laporan diterima, semakin cepat pula proses penanganan dapat dilakukan.

Sementara itu, penyebab kebakaran dan jumlah kerugian material belum diketahui secara pasti. Pihak terkait masih melakukan penanganan dan pendataan di lokasi. (Jais/Red)

HALSEL, Malutline — Pemerintah Desa Marabose bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Imam Desa, Badan Syarah, TP. PKK, serta masyarakat Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, memperingati Hari Jadi Desa Marabose ke-20 tahun 2026 dengan penuh khidmat dan kebersamaan.

Peringatan tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh masyarakat Marabose untuk mengenang perjalanan desa sejak dimekarkan pada 9 September 2006 hingga memasuki usia ke-20 tahun pada 2026.

Rangkaian kegiatan diawali dengan ziarah ke makam para pejuang dan tokoh yang telah berjasa bagi Desa Marabose, sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan rasa terima kasih atas perjuangan para pendahulu dalam meletakkan dasar bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan desa.

Selain ziarah, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan doa selamat yang dipimpin oleh unsur keagamaan desa. Doa tersebut menjadi ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas perjalanan panjang Desa Marabose selama dua dekade sekaligus memohon keberkahan, keselamatan, kesehatan, serta kemudahan bagi seluruh masyarakat.

Suasana kebersamaan kemudian semakin terasa melalui kegiatan makan siang bersama yang diikuti pemerintah desa, BPD, tokoh agama, TP. PKK, serta masyarakat. Kegiatan sederhana tersebut menjadi simbol kuatnya persaudaraan dan semangat kekeluargaan yang terus dijaga di tengah masyarakat Marabose.

Kepala Desa Marabose dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa peringatan Hari Jadi Desa Marabose ke-20 bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sebuah momentum untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkokoh hubungan kekeluargaan di tengah masyarakat.

Menurutnya, kebersamaan merupakan salah satu kekuatan utama dalam membangun desa. Dengan hubungan yang harmonis, masyarakat diharapkan mampu bersama-sama menghadapi berbagai tantangan dan menciptakan suasana kehidupan desa yang aman, damai dan penuh keberkahan.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa memanjatkan doa kepada Allah SWT agar Desa Marabose senantiasa dijauhkan dari berbagai persoalan, diberikan keselamatan, serta dilimpahkan rezeki dan keberkahan kepada seluruh masyarakat.

Lebih jauh, Kepala Desa menegaskan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan desa. Pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Desa Marabose adalah titipan bagi anak cucu kita. Apa yang kita kerjakan dan bangun hari ini, suatu saat nanti akan mereka rasakan. Karena itu, mari kita menjaga kebersamaan, persaudaraan dan rasa cinta terhadap desa yang kita cintai dan kita banggakan ini,” pesannya.

Ia berharap momentum Hari Jadi Marabose ke-20 dapat menjadi refleksi bersama bagi masyarakat untuk terus menjaga nilai-nilai positif yang telah diwariskan para pendahulu.

Menurutnya, generasi muda merupakan penerus estafet pembangunan desa. Karena itu, masyarakat saat ini harus mampu meninggalkan warisan berupa nilai-nilai kebaikan, persatuan, gotong royong, kepedulian dan semangat membangun.

“Sebagai kepala desa, saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mewariskan hal-hal positif kepada generasi muda. Kelak merekalah yang akan melanjutkan perjuangan kita dalam membangun Desa Marabose. Apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan dipetik oleh anak cucu kita di masa yang akan datang,” ujarnya.

Peringatan Hari Jadi Desa Marabose ke-20 tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi momentum mengenang perjalanan dua dekade, tetapi juga menjadi titik awal untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan desa yang semakin maju, mandiri, harmonis dan sejahtera.

Semangat para pendahulu yang telah memperjuangkan terbentuknya Desa Marabose diharapkan terus menjadi inspirasi bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.

Dengan semangat kebersamaan, gotong royong dan kecintaan terhadap desa, masyarakat Marabose diharapkan mampu menjaga apa yang telah dibangun selama 20 tahun sekaligus melanjutkan pembangunan demi masa depan anak cucu.

Adapun seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Desa Marabose ke-20 tahun 2026 tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Marabose Tahun Anggaran 2026. (Red)