Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline – Kebijakan Pemerintah Kota Ternate terkait kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, melalui Peraturan Walikota Ternate Nomor 21 Tahun 2021, Walikota Tauhid Soleman menetapkan angka tunjangan yang dinilai sangat fantastis di tengah kondisi ekonomi masyarakat.

Dalam beleid yang ditandatangani Walikota Tauhid Soleman, Sekretaris Daerah Yusuf Sunya, serta Plt Kabag Hukum Toto Sunaryo, pemerintah resmi mengubah ketentuan tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Ternate.

Berdasarkan dokumen tersebut, besaran tunjangan perumahan ditetapkan mencapai, Ketua DPRD Rp29.500.000 per bulan Wakil Ketua DPRD, Rp27.500.000 per bulan, Anggota DPRD: Rp20.000.000 per bulan, Tidak hanya itu, Pemkot juga menetapkan tunjangan transportasi sebesar Rp18.000.000 per bulan untuk setiap anggota DPRD.

Jika dihitung secara akumulatif, total anggaran yang digelontorkan setiap tahun mencapai angka miliaran rupiah hanya untuk fasilitas perumahan dan transportasi wakil rakyat di Ternate.

Kebijakan ini memunculkan pertanyaan publik mengenai dasar perhitungan standar harga sewa rumah dan kendaraan dinas yang dijadikan acuan pemerintah daerah. Dalam Pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa perhitungan dilakukan secara periodik minimal satu kali dalam setahun oleh pemerintah daerah.

Ketua SEMMI Maluku Utara Sarjan Hi Rifai usai melaporkan walikota Ternate Tauhid ke kejaksaan tinggi Maluku Utara belum lama ini mempertanyakan transparansi proses penetapan angka tersebut, terutama karena nilai tunjangan dianggap cukup besar dibanding kondisi fiskal daerah serta kebutuhan pelayanan publik lainnya.

Di katakan Sarjan “Publik berhak mengetahui bagaimana kajian penentuan angka puluhan juta rupiah ini dibuat. Jangan sampai kebijakan ini justru menguntungkan elite politik sementara masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan dasar,” ujar salah satu aktivis antikorupsi di Ternate.

Dikatakannya Peraturan tersebut diketahui ditetapkan pada 26 Oktober 2021 di Kota Ternate dan resmi diundangkan pada 27 Oktober 2021 dalam Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 456.

Kini masyarakat menunggu penjelasan terbuka dari Pemerintah Kota Ternate mengenai urgensi kenaikan tunjangan tersebut, termasuk apakah kebijakan itu telah melalui kajian independen yang objektif.

Sorotan pun mengarah pada kepemimpinan Walikota Tauhid Soleman, apakah kebijakan ini benar-benar demi efektivitas kerja DPRD atau justru membuka ruang polemik baru terkait penggunaan anggaran daerah. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALBAR, Malutline— Penanganan kasus dugaan pencurian kabel yang sedang ditangani Kepolisian Resor Halmahera Barat kini memantik kontroversi serius. Tiga penyidik dari Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Halmahera Barat disorot keras setelah diduga melakukan proses hukum yang dinilai cacat prosedur dan menetapkan delapan warga sebagai tersangka tanpa didukung bukti yang kuat.

Sorotan tajam ini datang dari pihak keluarga serta tim kuasa hukum delapan warga yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pencurian kabel di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

Keberatan tersebut disampaikan secara terbuka dalam konferensi pers yang dihadiri keluarga tersangka, dua penasihat hukum, serta sejumlah awak media yang mengikuti perkembangan kasus tersebut.

Informasi yang dihimpun dari awak media Mito yang sejak awal memantau perkara ini menyebutkan, pihak kuasa hukum telah berulang kali meminta penyidik memperlihatkan seluruh dokumen penyelidikan, rekaman dokumentasi tempat kejadian perkara, serta barang bukti yang dijadikan dasar penangkapan dan penetapan status tersangka terhadap delapan warga tersebut.

Namun hingga saat ini, permintaan itu disebut belum dipenuhi secara jelas oleh penyidik, Salah satu kuasa hukum para tersangka, Wahyuningsih, SH, secara terbuka mempertanyakan profesionalisme penyidik dalam menangani perkara tersebut.

“Kami mendesak penyidik membuka seluruh alat bukti yang mereka miliki. Sampai hari ini kami belum melihat adanya bukti yang sah dan meyakinkan yang dapat membuktikan klien kami benar-benar terlibat dalam dugaan pencurian kabel itu,” tegas Wahyuningsih saat konferensi pers, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, apabila penangkapan dan penetapan tersangka hanya dibangun di atas asumsi atau dugaan tanpa alat bukti yang cukup, maka tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip hukum dan hak asasi manusia.

“Jika dasar penetapan tersangka hanya berdasarkan dugaan semata, maka ini bentuk pelanggaran terhadap prinsip praduga tak bersalah. Penegakan hukum tidak boleh dijalankan secara serampangan,” ujarnya.

Pengacara yang akrab disapa Ibu Ningsih itu juga memperingatkan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam apabila penyidik terus mengabaikan prinsip transparansi dalam proses hukum yang berjalan.

Ia menegaskan siap membawa perkara tersebut ke level pengawasan yang lebih tinggi.

“Jika dalam waktu dekat penyidik tetap tidak mampu menunjukkan bukti yang meyakinkan, kami akan melaporkan persoalan ini ke Kepolisian Daerah Maluku Utara bahkan sampai ke Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami menduga ada tindakan sewenang-wenang dan proses hukum yang tidak sesuai standar operasional,” tegasnya.

Kekhawatiran serupa juga datang dari pihak keluarga para tersangka. Mereka menilai anak-anak mereka kini menghadapi proses hukum yang tidak jelas, sementara aparat belum menunjukkan secara terbuka dasar kuat yang menjadi landasan penahanan.

Keluarga meminta aparat penegak hukum bekerja profesional, objektif, serta menjunjung tinggi asas keadilan.

Polres Halbar Bungkam Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kepolisian Resor Halmahera Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan serius yang dilayangkan tim kuasa hukum.

Upaya konfirmasi yang dilakukan sejumlah awak media kepada Kapolres, Kasat Reskrim, hingga pihak humas Polres Halmahera Barat terkait dugaan kelalaian penyidik dan minimnya alat bukti, belum memperoleh jawaban.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai profesionalitas aparat dalam menjalankan proses penegakan hukum.

Jika benar penetapan tersangka dilakukan tanpa alat bukti yang cukup, maka persoalan ini bukan lagi sekadar kasus pencurian kabel — melainkan dugaan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dan hak warga negara di hadapan hukum. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline — Di saat masyarakat Kota Ternate masih menghadapi tekanan ekonomi, persoalan layanan publik, serta ketimpangan pembangunan yang belum kunjung terurai, sebuah dokumen resmi pemerintah justru memunculkan polemik baru terkait prioritas penggunaan anggaran daerah.

Dokumen berupa Peraturan Walikota Ternate Nomor 34 Tahun 2020 kembali menjadi sorotan publik setelah mengungkap adanya kenaikan signifikan tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Ternate dengan nilai mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan.

Aturan yang ditetapkan pada 30 Desember 2020 itu merevisi kebijakan sebelumnya dan secara resmi menaikkan komponen tunjangan transportasi serta tunjangan perumahan bagi unsur legislatif. Kebijakan ini memantik pertanyaan serius di tengah publik: untuk siapa sebenarnya APBD Kota Ternate bekerja?

Dalam dokumen tersebut tercatat, setiap anggota DPRD Kota Ternate menerima tunjangan transportasi sebesar Rp13.500.000 per bulan, dengan alasan penyesuaian standar harga sewa kendaraan dinas jabatan.

Tak berhenti di situ, tunjangan perumahan juga ditetapkan dengan angka yang tergolong fantastis. Rinciannya yakni, Ketua DPRD: Rp27.750.000 per bulan
Wakil Ketua DPRD: Rp26.000.000 per bulan, Anggota DPRD: Rp16.750.000 per bulan

Jika diakumulasi dalam satu tahun anggaran, alokasi fasilitas untuk pimpinan dan anggota dewan diperkirakan menguras APBD hingga miliaran rupiah.

Ironisnya, kebijakan tersebut lahir ketika berbagai kebutuhan dasar masyarakat masih belum tertangani secara maksimal. Persoalan infrastruktur lingkungan, distribusi air bersih, penanganan sampah, hingga keluhan kesejahteraan masyarakat kecil masih terus menjadi persoalan nyata yang dirasakan warga.

Sejumlah pemerhati anggaran menilai kebijakan semacam ini patut diuji secara terbuka. Meski regulasi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, publik tetap berhak mengetahui apakah kenaikan tunjangan tersebut benar-benar proporsional dengan kondisi keuangan daerah serta sejalan dengan kinerja wakil rakyat.

Pertanyaan yang kini berkembang di ruang publik semakin tajam: mengapa ketika rakyat diminta berhemat, fasilitas pejabat justru terus mengalami kenaikan?

Apakah pemerintah daerah telah melakukan kajian mendalam terkait dampak belanja rutin pejabat terhadap kesehatan APBD? Ataukah kebijakan ini kembali menjadi gambaran bahwa anggaran daerah lebih cepat mengakomodasi kepentingan elite dibanding menjawab kebutuhan masyarakat luas?

Sorotan terhadap persoalan ini kini memasuki babak baru, Ketua Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, Sarjan Hi Rifai, secara resmi telah melaporkan dugaan persoalan tersebut ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk dilakukan penelusuran hukum lebih lanjut.

Laporan tersebut menambah tekanan terhadap aparat penegak hukum agar segera mengkaji apakah kebijakan kenaikan tunjangan tersebut telah sesuai mekanisme, asas kepatutan, serta tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan anggaran daerah.

Kasus ini membuka ruang bagi lembaga pengawas, aktivis antikorupsi, serta masyarakat sipil untuk menelusuri lebih jauh arah penggunaan APBD Kota Ternate.

Ketika uang rakyat dipakai membiayai kenyamanan elite, transparansi bukan lagi pilihan — melainkan kewajiban. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

JAKARTA, Malutline — Gelombang desakan terhadap aparat penegak hukum untuk membongkar dugaan praktik korupsi di tubuh PT PLN (Persero) kembali menguat. Kali ini, Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum Indonesia turun langsung menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Dalam aksi tersebut, massa AMPHI mendesak KPK segera melakukan penyelidikan serius terhadap dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Maluku dan Maluku Utara, terutama terkait dugaan manipulasi program biaya tambah daya listrik yang diduga tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai diskon 50 persen kepada masyarakat.

Koordinator Lapangan AMPHI, M. Reza A. Syadik, dalam orasinya menegaskan bahwa KPK tidak boleh menutup mata terhadap berbagai informasi dugaan penyimpangan anggaran yang mulai mencuat ke publik.

“Kami mendesak KPK segera turun tangan melakukan investigasi dan penyelidikan atas dugaan manipulasi biaya tambah daya listrik yang diduga tidak berjalan sesuai kebijakan pemerintah. Ini harus dibongkar secara terang-benderang,” tegas Reza di hadapan massa aksi.

Selain dugaan penyimpangan program tambah daya listrik, AMPHI juga meminta KPK menelusuri sejumlah proyek pemasangan jaringan listrik di lingkungan PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara yang diduga bermasalah sejak tahap perencanaan, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, kualitas proyek, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Menurut Reza, berbagai informasi yang beredar mengindikasikan adanya persoalan serius dalam tata kelola proyek-proyek kelistrikan yang berpotensi merugikan negara jika tidak segera diaudit secara menyeluruh.

“Ada sejumlah pekerjaan proyek pemasangan jaringan listrik yang harus ditelusuri dari awal hingga akhir. Dugaan ini tidak bisa dianggap sepele. Audit investigatif wajib dilakukan,” ujarnya.

Dalam tuntutannya, AMPHI juga mendesak Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk segera melakukan evaluasi total terhadap General Manager PLN UIW Maluku-Maluku Utara, Noer Soeratmoko, serta Manager PLN UP3 Ternate, Mufid Arianto.

Mereka meminta agar sanksi tegas dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam tata kelola internal maupun pelaksanaan program yang dijalankan.

Tak hanya itu, massa aksi juga mendesak Menteri BUMN agar memerintahkan audit investigatif terhadap PLN UP3 Ternate serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang dinilai bertanggung jawab atas berbagai dugaan penyimpangan tersebut.

“Menteri BUMN harus turun tangan. Audit investigatif wajib dilakukan, dan pejabat yang bertanggung jawab harus dievaluasi secara menyeluruh,” teriak Reza dalam orasinya.

AMPHI menegaskan, aksi di depan Gedung KPK tersebut merupakan langkah awal. Mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan secara besar-besaran apabila tuntutan mereka tidak segera direspons oleh lembaga antirasuah.

“Kami tegaskan ini baru aksi perdana. Jika KPK tidak bergerak, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar. Selanjutnya kami juga akan menduduki kantor pusat PLN dan Kementerian BUMN sebagai bentuk komitmen perjuangan kami,” tandasnya.

Desakan ini menambah panjang daftar sorotan publik terhadap pengelolaan anggaran dan proyek di sektor kelistrikan wilayah Maluku dan Maluku Utara yang belakangan mulai menjadi perhatian sejumlah kelompok masyarakat sipil. (Bur)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline — Dugaan skandal pengelolaan anggaran kembali mengguncang Pemerintah Kota Ternate. Kali ini, sorotan publik tertuju pada anggaran fantastis senilai Rp64,2 miliar yang diduga digelontorkan untuk pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kota Ternate selama periode 2020 hingga 2024.

Kasus ini kini resmi masuk meja hukum setelah Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia melayangkan laporan resmi ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, menyoroti adanya dugaan penyimpangan serius dalam kebijakan anggaran yang selama bertahun-tahun membebani APBD daerah.

Dalam dokumen laporan tersebut, angka Rp64.235.500.000 disebut sebagai total realisasi anggaran yang telah dibayarkan kepada unsur pimpinan dan anggota DPRD dalam bentuk tunjangan rumah dan transportasi. Nominal jumbo itu memicu pertanyaan serius soal rasionalitas penggunaan uang rakyat di tengah berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat Kota Ternate.

Tak berhenti pada angka Rp64,2 miliar, laporan itu juga mengungkap adanya indikasi selisih pembayaran mencapai Rp23,9 miliar berdasarkan simulasi perhitungan standar pembanding. Nilai tersebut diduga melampaui batas kewajaran dan berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan daerah.

Sejumlah nama pejabat penting ikut terseret dalam laporan itu. Mulai dari Wali Kota M Tauhid Soleman, pejabat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekretaris DPRD, mantan pejabat sekretariat dewan, hingga unsur pimpinan DPRD periode 2019–2024.

SEMMI menilai kebijakan tersebut patut dicurigai karena dilakukan melalui serangkaian regulasi yang terus menaikkan nominal tunjangan secara signifikan dalam waktu relatif singkat, yakni melalui Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2020, Perwali Nomor 34 Tahun 2020, hingga Perwali Nomor 21 Tahun 2021.

Dokumen pemerintah menunjukkan, pada akhir 2020 saja tunjangan transportasi anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp13,5 juta per bulan. Sementara tunjangan perumahan dipatok dalam angka yang tak kalah fantastis: Ketua DPRD menerima Rp27,75 juta per bulan, Wakil Ketua Rp26 juta, sedangkan anggota DPRD menerima Rp16,75 juta setiap bulan.

Kenaikan kembali terjadi pada 2021. Tunjangan transportasi melonjak menjadi Rp18 juta per bulan, sementara tunjangan perumahan kembali dinaikkan hingga mencapai Rp29,5 juta untuk Ketua DPRD, Rp27,5 juta untuk Wakil Ketua, dan Rp20 juta bagi setiap anggota DPRD.

Yang menjadi sorotan, seluruh kebijakan ini lahir ketika masyarakat Kota Ternate masih berjibaku dengan persoalan ekonomi, infrastruktur lingkungan yang belum memadai, pelayanan air bersih yang terus menuai keluhan, persoalan sampah, hingga tekanan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat kecil.

SEMMI menegaskan, kebijakan tersebut diduga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 yang secara tegas mewajibkan pemerintah daerah menetapkan tunjangan DPRD berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, serta standar harga setempat. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan angka tunjangan terus melonjak tanpa penjelasan transparan yang memadai.

Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Publik menunggu langkah tegas aparat penegak hukum untuk mengusut siapa pihak yang paling bertanggung jawab dalam aliran anggaran puluhan miliar rupiah tersebut.

Pertanyaan besar kini menggantung di ruang publik ketika rakyat diminta hidup hemat, mengapa fasilitas elite politik justru terus membengkak dengan uang APBD?

Kini bola ada di tangan Kejati Maluku Utara — berani membongkar dugaan skandal Rp64,2 miliar ini, atau kasus tersebut kembali berakhir senyap tanpa kejelasan hukum. (Bur)