Malutline. Com Dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, melakukan kritik, serta menyatakan dukungan maupun penolakan terhadap kebijakan dan pejabat publik. Namun, kebebasan tersebut harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak boleh digunakan untuk menekan lembaga negara yang sedang menjalankan kewenangannya.

Polemik mengenai Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, belakangan menjadi perhatian publik setelah muncul berbagai perdebatan mengenai persyaratan pencalonan dan proses hukum yang berkaitan dengan keabsahan dokumen pendidikannya.

Di tengah perkembangan tersebut, muncul pula pernyataan yang mengatasnamakan kelompok relawan pendukung Gibran, sebagaimana tertulis dalam gambar yang beredar, mengenai ancaman pengerahan jutaan massa, penutupan Jakarta, hingga penghentian aktivitas supermarket apabila Gibran dimakzulkan.

Pernyataan seperti ini patut menjadi perhatian dan bahan evaluasi dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Sebab, ada satu hal mendasar yang seharusnya dipahami oleh seluruh kelompok pendukung maupun penentang politik: pemakzulan Gibran sampai saat ini belum diputuskan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menetapkan pemberhentian Wakil Presiden.

Lantas, mengapa harus muncul ancaman pengerahan massa untuk menghadapi sesuatu yang secara konstitusional bahkan belum menjadi keputusan akhir?

Pemakzulan Bukan Keputusan Kelompok Politik

Pemakzulan Presiden maupun Wakil Presiden bukanlah proses yang dapat ditentukan oleh kehendak partai politik, kelompok relawan, organisasi masyarakat, ataupun tekanan demonstrasi.

Mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Dalam ketentuan tersebut, DPR memiliki kewenangan mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran yang dapat menjadi dasar pemberhentian. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut. Apabila persyaratan konstitusional terpenuhi, proses dapat diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan.

Artinya, tidak ada satu kelompok pun yang berhak menetapkan sendiri bahwa seorang Wakil Presiden harus turun dari jabatannya. Sebaliknya, tidak ada kelompok pendukung yang memiliki kewenangan untuk menghalangi proses konstitusional apabila mekanisme tersebut dijalankan secara sah.

Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara tuntutan politik, proses hukum, dan keputusan konstitusional.

Ketiganya tidak boleh dicampuradukkan.

Belum Ada Keputusan Pemakzulan, Mengapa Harus Mengancam?

Inilah bagian yang paling penting untuk dipertanyakan.

Apabila proses pemakzulan belum menghasilkan keputusan dari lembaga negara yang berwenang, mengapa sudah muncul narasi ancaman akan mengerahkan jutaan massa dan melumpuhkan aktivitas ibu kota?

Apakah perbedaan pandangan politik harus selalu dihadapi dengan ancaman kekuatan massa?

Dalam negara hukum, setiap warga negara memiliki hak untuk membela tokoh yang didukungnya. Relawan Gibran sekalipun memiliki hak menyampaikan pendapat, melakukan demonstrasi secara damai, serta memberikan argumentasi hukum untuk mempertahankan posisi politik yang mereka yakini.

Namun, hak menyampaikan pendapat tidak boleh berubah menjadi tekanan yang mengancam ketertiban umum, mengganggu kepentingan masyarakat luas, atau memaksa lembaga negara mengambil keputusan di luar pertimbangan hukum.

Jakarta bukan milik satu kelompok relawan. Supermarket bukan milik kepentingan politik tertentu. Aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar dalam mempertahankan jabatan seorang pejabat negara.

Jutaan rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk hidup aman, bekerja, berdagang, dan menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa harus menjadi korban pertarungan kepentingan politik.

Jika Merasa Tidak Bersalah, Hadapi dengan Argumentasi Hukum

Apabila kelompok relawan meyakini bahwa Gibran tidak memiliki persoalan hukum yang dapat menjadi dasar pemberhentian, seharusnya sikap yang dikedepankan adalah menyampaikan argumentasi, menghadirkan bukti, dan menghormati mekanisme hukum.

Begitu pula pihak yang menghendaki adanya proses pemakzulan. Mereka wajib mengikuti ketentuan konstitusi, bukan menganggap bahwa perbedaan pendapat atau kontroversi politik otomatis menjadi dasar pemberhentian.

Sebab, seseorang tidak dapat dinyatakan kehilangan jabatan hanya karena desakan publik. Sebaliknya, seseorang juga tidak boleh dianggap kebal terhadap pemeriksaan hukum hanya karena memiliki dukungan politik yang besar.

Prinsip persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua orang, termasuk Presiden, Wakil Presiden, pejabat negara, partai politik, dan kelompok relawan.

Jangan Sampai Loyalitas Politik Mengalahkan Supremasi Hukum

Demokrasi bukan tentang siapa yang memiliki massa paling banyak. Demokrasi bukan pula tentang siapa yang paling keras menyampaikan ancaman.

Demokrasi adalah sistem yang memberikan ruang kepada seluruh warga negara untuk berbeda pendapat, sekaligus memastikan bahwa setiap persoalan diselesaikan melalui aturan yang berlaku.

Jika setiap proses hukum yang tidak menguntungkan kelompok tertentu selalu dibalas dengan ancaman pengerahan massa, maka kita sedang menghadapi persoalan serius dalam membangun budaya demokrasi yang dewasa.

Relawan boleh membela Gibran. Masyarakat boleh mengkritik Gibran. DPR boleh menjalankan fungsi konstitusionalnya. Mahkamah Konstitusi boleh memeriksa perkara sesuai kewenangannya. Namun, tidak satu pun dari mereka boleh menempatkan kepentingan kelompok di atas konstitusi.

Penutup: Jabatan Bukan Milik Relawan, Negara Bukan Milik Kelompok

Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang keputusannya ditentukan oleh ancaman kelompok pendukung pejabat tertentu.

Gibran Rakabuming Raka saat ini tetap menjabat sebagai Wakil Presiden sepanjang belum ada keputusan pemberhentian yang sah melalui mekanisme konstitusional.

Karena itu, perdebatan mengenai pemakzulan seharusnya disikapi secara proporsional. Jangan mendahului keputusan lembaga negara. Jangan pula membangun opini seolah-olah proses hukum merupakan serangan terhadap kelompok politik tertentu.

Jika pemakzulan tidak memiliki dasar hukum, biarkan mekanisme konstitusional membuktikannya. Jika terdapat dasar hukum yang memenuhi persyaratan, biarkan lembaga berwenang menjalankan tugasnya.

Tidak perlu ada ancaman penutupan Jakarta. Tidak perlu ada intimidasi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Tidak perlu pula membangun ketakutan di tengah masyarakat hanya karena muncul perbedaan pandangan mengenai jabatan seorang Wakil Presiden.

Sebab, konstitusi tidak boleh tunduk kepada ancaman massa, hukum tidak boleh dikalahkan oleh loyalitas politik, dan jabatan Wakil Presiden bukan milik kelompok relawan, melainkan amanah konstitusional yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan negara.

Indonesia membutuhkan kedewasaan politik, bukan perlombaan mengerahkan massa. Indonesia membutuhkan kepastian hukum, bukan ancaman yang justru berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Hukum harus menjadi panglima, bukan kekuatan massa.

Penulis: Opini pimpinan Redaksi Malutline Asbur abu

Labuha, Malutline.com  Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kabupaten Halmahera Selatan, Suleman Bobote, mengimbau kepada seluruh pelanggan di wilayah Marabose, Hidayat hingga Tomori, khususnya yang berada di sekitar jalan utama menuju Babang, agar dapat memahami kondisi gangguan distribusi air bersih yang hingga Jumat (6/11/2026) belum kembali mengalir secara normal.

Suleman menjelaskan, gangguan distribusi air tersebut disebabkan adanya pekerjaan perbaikan kebocoran pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) berukuran 110 milimeter di jembatan Desa Hidayat, tepatnya setelah kawasan bandara.

Menurutnya, saat ini petugas PDAM masih melakukan pekerjaan perbaikan pada titik kebocoran pipa tersebut guna memulihkan kembali kelancaran distribusi air kepada pelanggan.

“Kami memohon pengertian dan kesabaran seluruh pelanggan, khususnya di wilayah Marabose, Hidayat hingga Tomori, karena distribusi air belum dapat mengalir secara normal selama proses perbaikan berlangsung,” demikian imbauan Direktur PDAM.

Ia juga berharap masyarakat dapat memahami kondisi tersebut dan memberikan kesempatan kepada petugas untuk menyelesaikan pekerjaan perbaikan jaringan pipa.

PDAM Tirta Dharma Halmahera Selatan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan akibat gangguan pelayanan tersebut.

Perusahaan berharap setelah pekerjaan perbaikan kebocoran pipa JDU 110 milimeter selesai, distribusi air bersih kepada pelanggan di wilayah terdampak dapat kembali berjalan normal. Iwan pers.(Iwan/Red)

HALSEL, MALUTLINE – Pelapor berinisial TG secara resmi menyatakan mencabut laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pemerkosaan yang sebelumnya dilaporkan ke Kepolisian Resor (Polres) Halmahera Selatan (Halsel).

Pernyataan pencabutan laporan tersebut tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat di Labuha, Jumat (6/11/2026). Dalam dokumen tersebut, TG menyatakan bahwa keputusan untuk tidak melanjutkan perkara diambil atas kehendak sendiri, tanpa adanya paksaan, tekanan, maupun ancaman dari pihak mana pun.

Laporan polisi tersebut sebelumnya tercatat dengan Nomor: LP.B/359/X/2026/SPKT/POLRESHALSEL/POLDAMALUT, tertanggal 14 Oktober 2026.

Dalam surat pernyataannya, TG menjelaskan bahwa pencabutan laporan dilakukan karena persoalan yang dilaporkan telah diselesaikan melalui kesepakatan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak.

TG juga menyampaikan keinginannya untuk tidak lagi melanjutkan persoalan tersebut ke proses hukum. Ia mengaku telah mencapai kesepakatan damai bersama pihak terkait dan berencana kembali ke kampung halaman.

“Saya bilang tidak mau lanjut lagi perkara ini, karena kami kedua belah pihak sudah menyelesaikan secara kekeluargaan. Lagipula, saya juga ingin pulang kampung. Sekali lagi saya sampaikan, masalah ini tidak mau saya lanjutkan karena sudah damai secara keluarga,” jelas TG.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh ibu pelapor. Ia mengatakan bahwa keluarga telah mengambil keputusan bersama untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa anaknya melalui jalur kekeluargaan dengan pihak terlapor.

Menurutnya, kesepakatan perdamaian tersebut telah dituangkan dalam surat perdamaian yang disampaikan kepada pihak Polres Halmahera Selatan pada Kamis (5/11/2026).

“Masalah yang menimpa anak saya terkait dugaan pemerkosaan yang kami laporkan pada 14 Oktober 2026 lalu, saat ini telah kami sepakati bersama untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak terlapor. Kesepakatan tersebut juga sudah dituangkan dalam surat perdamaian yang diajukan ke Polres pada 5 November 2026 kemarin,” ungkapnya.

Meski demikian, pencabutan laporan dan adanya kesepakatan perdamaian antara para pihak tidak serta-merta menghentikan proses hukum. Terlebih, perkara yang dilaporkan merupakan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang penanganannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta perlindungan terhadap korban.

Karena itu, keputusan mengenai kelanjutan atau penghentian penanganan perkara tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Polres Halmahera Selatan mengenai tindak lanjut atas pencabutan laporan dan surat perdamaian yang telah diajukan oleh pihak pelapor. (Red)

HALSEL, MALUTLINE — Polemik terkait pengelolaan pasir yang diangkut dari Pulau Makian untuk kepentingan pembangunan Masjid Al Muhajir di Desa Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, mulai menjadi sorotan kalangan pemuda dan tokoh masyarakat setempat.

Pasalnya, pasir yang sebelumnya diangkut dengan melibatkan masyarakat dan diperuntukkan bagi kebutuhan pembangunan masjid tersebut, diduga telah dijual oleh panitia masjid tanpa melalui musyawarah atau persetujuan bersama masyarakat.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pasir tersebut telah memasuki minggu kedua sejak proses pengangkutannya dari Pulau Makian. Masyarakat awalnya berharap material tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana tujuan awal, yakni menunjang kebutuhan pembangunan Masjid Al Muhajir.

Namun, masyarakat justru mengaku terkejut setelah memperoleh informasi bahwa pasir tersebut diduga telah diangkut dan dijual oleh pihak panitia pada malam hari, tanpa adanya pemberitahuan maupun pembahasan terbuka bersama masyarakat.

Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama dari kalangan pemuda dan tokoh masyarakat yang turut memberikan perhatian terhadap proses pengadaan serta pemanfaatan material tersebut.

Sejumlah pemuda dan tokoh masyarakat Desa Laluin meminta agar panitia Masjid Al Muhajir segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status pasir yang diangkut dari Pulau Makian, termasuk alasan material tersebut diduga diperjualbelikan.

Mereka menilai, apabila pasir tersebut dikumpulkan dan diangkut atas dasar kepentingan pembangunan rumah ibadah dengan melibatkan partisipasi masyarakat, maka setiap keputusan terkait pemanfaatannya semestinya dikomunikasikan secara transparan.

“Kami dari kalangan pemuda bersama tokoh masyarakat meminta penjelasan dari ketua dan seluruh panitia Masjid Al Muhajir. Pasir yang diangkut dari Pulau Makian itu sebenarnya diperuntukkan untuk apa? Mengapa kemudian diduga dijual tanpa terlebih dahulu dimusyawarahkan bersama masyarakat?” demikian aspirasi yang disampaikan kalangan pemuda dan tokoh masyarakat.

Mereka menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata mengenai pasir atau nilai jualnya, melainkan menyangkut keterbukaan, tanggung jawab, serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan kebutuhan pembangunan masjid.

Menurut mereka, masjid merupakan rumah ibadah milik bersama yang pembangunannya membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, pengelolaan material maupun bantuan yang berkaitan dengan pembangunan masjid harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kalangan pemuda juga berharap tidak ada keputusan sepihak dalam pengelolaan material yang melibatkan kontribusi masyarakat. Apabila memang terdapat alasan tertentu sehingga pasir tersebut harus dijual atau dialihkan pemanfaatannya, panitia seharusnya menyampaikan alasan tersebut melalui forum musyawarah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Mereka meminta Ketua Panitia Masjid Al Muhajir segera mengundang masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta kalangan pemuda untuk duduk bersama membahas persoalan tersebut.

Selain itu, masyarakat berharap panitia dapat menjelaskan secara rinci jumlah pasir yang diangkut, siapa yang mengambil keputusan penjualan, kepada siapa pasir tersebut dijual, berapa nilai hasil penjualannya, serta untuk kepentingan apa uang tersebut akan digunakan.

Masyarakat Minta Transparansi

Kalangan pemuda dan tokoh masyarakat Desa Laluin menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud menghambat pembangunan masjid. Sebaliknya, mereka menginginkan agar seluruh proses pembangunan berjalan dengan baik, transparan, dan mendapat kepercayaan masyarakat.

Oleh karena itu, mereka meminta agar persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa penjelasan resmi dari pihak panitia.

Masyarakat juga berharap Ketua Panitia Masjid Al Muhajir tidak menganggap permintaan klarifikasi tersebut sebagai bentuk pertentangan, melainkan sebagai kepedulian warga terhadap kepentingan bersama.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Ketua Panitia Masjid Al Muhajir terkait dugaan penjualan pasir tersebut. Pihak panitia tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan menjelaskan alasan maupun penggunaan hasil penjualan apabila benar transaksi tersebut terjadi.

MALUTLINE menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan penyampaian aspirasi dan pertanyaan masyarakat yang masih membutuhkan klarifikasi dari pihak terkait. (Red)

Labuha, Malutline. Com Kapolres Halmahera Selatan AKBP Hendra Gunawan, S.H., S.I.K., M.M., melaksanakan kegiatan Jumat Keliling di Masjid An-Nur, Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, Jumat (6/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya Polres Halmahera Selatan untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang baik antara Polri dan masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 12.30 WIT tersebut turut dihadiri Wakapolres Halmahera Selatan Kompol Sujarwo, para pejabat utama Polres Halsel, imam masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jamaah Masjid An-Nur. Rangkaian kegiatan diawali dengan kedatangan Kapolres bersama rombongan yang disambut oleh imam masjid dan tokoh masyarakat setempat, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Shalat Jumat berjamaah.

Usai pelaksanaan Shalat Jumat, Kapolres menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada para jamaah. Ia menegaskan bahwa Polri bersama masyarakat merupakan satu kesatuan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Melalui program Jumat Keliling, Polri ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat, menyampaikan imbauan kamtibmas sekaligus membuka ruang komunikasi agar masyarakat dapat menyampaikan saran, masukan, maupun keluhan terkait pelayanan kepolisian.

Kapolres juga mengajak masyarakat untuk mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan persoalan keluarga maupun permasalahan antarwarga. Ia mengingatkan agar setiap persoalan tidak diselesaikan dengan tindakan kekerasan atau pemukulan yang justru dapat menimbulkan permasalahan hukum. Selain itu, masyarakat diimbau memahami semangat KUHP Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta senantiasa menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres turut menyampaikan bahwa Polri senantiasa membuka akses pelayanan kepada masyarakat, baik terkait pengamanan, perizinan kegiatan keramaian maupun pengaduan melalui layanan Call Center 110. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila mengetahui adanya kegiatan pesta atau aktivitas pada larut malam yang berpotensi mengganggu ketertiban lingkungan, sehingga dapat segera diantisipasi oleh pihak kepolisian.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi dialog dan tanya jawab. Salah seorang warga, La Ode Ikhwan, menyampaikan pertanyaan terkait pelaksanaan hajatan atau pesta yang menggunakan badan jalan dan berpotensi menimbulkan keluhan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kapolres menjelaskan bahwa penggunaan jalan, khususnya jalan nasional, harus memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pemilik kegiatan juga diimbau melengkapi surat pengantar atau perizinan agar dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian sesuai prosedur.

Melalui kegiatan Jumat Keliling ini, diharapkan hubungan silaturahmi dan kemitraan antara Polri dengan masyarakat semakin kuat, sekaligus meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. Polres Halmahera Selatan berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui pendekatan humanis, pelayanan yang terbuka, serta respons terhadap setiap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.(red)