Halsel, Malutline – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan melalui Komisi I dan II melakukan koordinasi bersama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Maluku Utara dalam rangka sharing dan menambah referensi terkait Pengalokasian dan Pengelolaan Dana Hibah Partai Politik pada Jumat, (4/10/2024).

Dalam pertemuan ini Koordinator rombongan DPRD, Gufran Mahmud selaku Ketua Komisi II bersama dengan Anggota Komisi I dan II serta staf Pendamping Sekretariat DPRD diterima oleh Kepala Bidang Bina, Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa, Drs. Malik Umar di Ruang rapat Kantor Kesbangpol,Sofifi,Maluku Utara.

Gufran menjelaskan maksud dan tujuan koordinasi sebagai bahan untuk menambah referensi sekaligus Sharing terkait dengan mekanisme pengelolaan dana hibah partai politik.

Kegiatan ini menjadi langkah nyata DPRD Kabupaten Halmahera Selatan sebagai fungsi pengawasan dalam memastikan penggunaan dana hibah yang efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan partai politik di Kabupaten Halmahera Salatan sehingga berjalan tepat sasaran sesuai regulasi dan mekanisme. (Red)

JAKARTA, Malutline – Aliansi Pemerhati Penegakan Hukum Indonesia, (APPHI) akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aksi ini dilakukan sebagai bentuk desakan kepada komisi pemberantasan korupsi (KPK) untuk segera menerbitkan surat perintah penyelidikan (sprindik) terhadap Direktur Utama PT. Trimegah Bangun Persada (PT. TBP), Donald J. Hermanus.

Direktur utama PT.Trimega Bangun persada (TBP) Donald j Hermanus diduga kuat terlibat dalam kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK). Dugaan keterlibatan Donald ini mencuat setelah Stevi Thomas, sscara sah terbukti menyuap AGK.

Dalam persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi di kota Ternate provisnis Maluku Utara, terungkap bahwa Stevi memberikan sejumlah uang kepada AGK dalam beberapa tahap, Uang suap tersebut digunakan untuk memuluskan berbagai kepentingan bisnis PT. Trimega Bangun Persada (TBP) termasuk perolehan izin pinjam pakai kawasan hutan, pengurusan pengubahan trase jalan lingkar Obi, dan pembangunan jembatan.

Berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Stevi Thomas divonis 1 tahun 10 bulan penjara dalam sidang yang berlangsung pada Kamis, 16 Mei 2024, atas kasus suap atau gratifikasi terhadap AGK. Stevi dinyatakan terbukti secara sah menyuap AGK sebesar US$ 60 ribu atau setara dengan Rp 944 juta (kurs Rp 15.744). Suap ini untuk memuluskan kebutuhan bisnis PT Trimegah Bangun Persada (Harita Group).

Pada 11 Juni 2023, Stevi memberikan uang sebesar US$ 7.500 di Hotel Bidakara untuk memuluskan perolehan berkas yang akan digunakan untuk mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan, Disusul dengan pemberian uang sebesar US$ 7.500 pada 3 Juli 2023 untuk pengurusan pengubahan trase jalan lingkar Obi yang menjadi proyek strategis nasional di Maluku Utara, di lahan yang sudah bukan milik Trimegah.

Hal ini di sampaikan Irawan kordinator aksi kepada Malutline belum lama ini melalui presrilisnya, mengatakan pada 1 Agustus 2023, Stevi bertemu dengan AGK di Hotel Bidakara untuk memberikan uang sebesar US$ 7.500 untuk memuluskan upaya mengubah trase jalan supaya tidak diusik oleh pembangunan jalan nasional dan Sepanjang September 2023, Stevi memberikan uang sebesar US$ 15 ribu dalam dua kali transaksi untuk membangun jembatan dan alih trase jalan lingkar Obi.

dan tanggal 10 Oktober 2023, Stevi memberi uang sebesar US$ 7.500 sebagai pelicin atas pengajuan pembangunan jembatan, 24 November 2023, Stevi memberikan uang sebesar US$ 15 ribu di kediaman AGK untuk memudahkan permohonan penyesuaian trase jalan lingkar Obi yang memotong area PSN.

Atas Dugaan keterlibatan petinggi PT.TBP dalam kasus suap terhadap Mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba Maka dengan ini kami Aliansi Pemerhati Penegak Hukum Indonesia (APPHI) secara terus menerus melakukan aksi Unjuk Rasa di Gedung Komisi pemberantasan korupsi (KPK), Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonsesia (KPK RI) segera melakukan pemanggilan kepada Direktur Utama TBP ( Donald J. Hermanus) untuk di periksa dan di tetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap terhadap eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani kasuba dan menjadi Catatan Aksi ini terus berlanjut jika KPK belum menetapkan petinggi serta pemilik utama Harita Grup sebagai tersangka. tegasnya. (sady)

HALSEL, Malutline – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Halmahera Selatan secara resmi melaporkan Ilwan A. Bangsa ke kepolisian resor (Polres).

Langkah hukum ini diambil setelah muncul pernyataan Ilwan mengatasnamakan Wakil Ketua DPC PKB Halsel dalam pemberitaan media online yang terbit, Selasa 01 Oktober 2024.

Atas pernyataan sikap terhadap dukungan salah satu paslon itu, Ilwan secara resmi dilaporkan dengan LP : B/77/X/2024/SPKT Polres Halsel dengan dugaan pencemaran nama baik lembaga.

“Melalui kantor hukum Safri Nyong dan Associate, hari ini kami resmi melaporkan saudara Ilwan A. Bangsa ke polisi, karena ucapan dan keterangannya di media sudah meresahkan. Ini terkesan menyerang nama baik lembaga (PKB) secara kelembagaan. Nama baik PKB dan penyebaran berita yang dapat merugikan Partai,” kata Safri Nyong, kuasa hukum PKB Halsel melalui rilis resmi yang diterima awak media, Jum’at (4/10).

Menurutnya, pernyataan Ilwan Bangsa yang tersebar dibeberapa media sangat bermuatan mencemarkan nama baik lembaga berbadan hukum atau partai politik yang dapat merugikan partai secara kelembagaan.

“Sehingga tindakan Ilwan tersebut dapat dikualifisir suatu tindakan melanggar hukum dan itu pidana. Hal mana tindakan tersebut dapat kita rumuskan dalam suatu tindakan pencemaran nama baik sebagaimana di atur dalam pasal 310 KUH-Pidana,” ungkapnya.

Safri menjelaskan, jika dilakukan di media sosial yaitu dengan cara mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik maka tindakan atau peristiwa hukum tersebut diatur secara khusus dalam Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024.

“Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain atau lembaga dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Dimana ucapan itu dianggap telah menyerang partai PKB serta seluruh pengurus PKB secara kelembagaan,” jelas kuasa hukum PKB Halsel.

“Bagi saya apapun bentuk pernyataan dalam sikap politiknya secara pribadi tidak masalah itu hal biasa-biasa saja. Akan tetapi mengatasnamakan partai politik secara tidak langsung tindakan tersebut suda menyandera partai politik secara kelembagaan apalagi hal yang disampaikan melalui media sosial yang ada unsur kesengajaan untuk diketahui publik,” tegas Safri mengakhiri. (Sam)

TERNATE, Malut Line – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI)ย  ke-79 yang jatuh pada 05 Oktober 2025 mendatang, Korem 152/Babullah bersama Lanal Ternate dan Lanud Leo Wattimena Morotai melaksanakan upacara dan ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan (TMP) Banau Ternate, Maluku Utara. Kamis (03/10/2024).

Kegiatan ziarah tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Korem 152/Babullah, Brigjen TNI Enoh Solehudin, S.E., . serta dihadiri Danlanal Ternate Kolonel Laut (P) Supriadi, Danlanud Leo Wattimena Morotai Kolonel Pnb Sukarno, Kasrem 152/Babullah, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 152, Ketua Jalasenastri Lanal, Ketua PIA Ardhya Garini Lanud Leo Wattimena, PJU, Dansat/Kabalak dan Pasi jajaran Korem 152/Babullah, Para Perwira Lanal dan Lanud serta diikuti seluruh Prajurit TNI 3 Angkatan.

Setelah pelaksanaan upacara dilanjutkan dengan tabur bunga dan mendoakan kepada arwah para pahlawan Bangsa sebaga bentuk penghormatan kepada para pejuang, Selesai pelaksanaan Ziarah dan tabur bunga Danrem menyampaikan.

Pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya semata mata untuk memberikan penghormatan dan menabur bunga saja, Akan tetapi sebagai wujud syukur dan penghormatan kepada jasa-jasa para Pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raganya dan mengharumkan bumi pertiwi dengan berjuang merebut kemerdekaan demi Bangsa Indonesia ini.


โ€œSeharusnya kita sebagai generasi penerus untuk meneruskan perjuangan para pahlawan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia,โ€ ujarnya.

โ€œUntuk mengenang dan meresapi jasa para Pahlawan Kusuma bangsa dan semangat patriotisme yang telah ditunjukkan oleh para pendahulu, seyogyanya kita wajib mengenang dan melanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa,โ€ pungkasnya. Pen 152 (Red)

Halsel, Malutline- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan menyelenggarakan rapat paripurna Pengusulan Pemberhentian Pimpinan DPRD pada Rabu, (2/10/2024).

Rapat paripurna internal yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Muslim Hi.Rakib ini dihadiri oleh Anggota DPRD sebanyak 20 orang sehingga mencapai kourum dalam penetapan keputusan DPRD.

Muslim menjelaskan, agenda rapat paripurna kali ini membahas pengambilan keputusan terhadap usul pemberhentian Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatanย  masa jabatan 2019-2024.

โ€œRapat paripurna DPRD pada Rabu 2 Oktober 2024, dalam rangka pengambilan keputusan terhadap usul pemberhentian ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatan masa jabatan 2019-2024โ€,Jelas Muslim.

Muslim menambahkan ketentuan terkait pemberhentian Pimpinan DPRD telah diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 2022ย  tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Berdasarkan rapat paripurna ini seluruh Anggota DPRD menyetujui usulan pemberhentian ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten aHalmahera Selatan dengan ditandatangani secara bersama hasil keputusan dengan para ketua fraksi yang hadir. Hasil keputusan DPRD ini akan diserahkan kepada gubernur Maluku Utara untuk ditindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara tentang Pemberhentian dan Pergantian Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan. (Andhijo)