Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline โ€“ Penanganan kasus dugaan kekerasan verbal yang melibatkan seorang pemuda asal Towokana kini menuai sorotan serius. Kuasa hukum korban, M. Rifay Lamitira, S.H, secara tegas mendesak Polres Halmahera Selatan, khususnya Kapolres Halmahera Selatan, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyidik, terutama penyidik yang bertugas pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Desakan tersebut muncul karena pihak korban menilai proses penyelidikan yang berjalan hingga saat ini terkesan lamban dan tidak menunjukkan progres yang jelas. Bahkan, kuasa hukum korban menduga terdapat indikasi kesengajaan dalam memperlambat jalannya proses hukum yang seharusnya menjadi prioritas, mengingat perkara tersebut menyangkut dugaan kekerasan yang berdampak langsung terhadap kondisi psikologis korban.

Menurut M. Rifay Lamitira, lambannya penanganan perkara ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, terutama terkait profesionalitas penyidik Unit PPA yang memiliki tanggung jawab khusus menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.

โ€œKami mendesak Kapolres Halmahera Selatan untuk segera mengevaluasi penyidik, khususnya di bagian PPA. Kami melihat ada kegagalan dalam menjalankan tugas penyelidikan secara profesional, bahkan kami menilai ada indikasi kesengajaan memperlambat proses hukum yang sedang berjalan. Ini tidak boleh dibiarkan,โ€ tegas Rifay kepada awak media.

Ia menegaskan bahwa kasus kekerasan, baik verbal maupun yang mengarah pada kekerasan seksual, bukan perkara sederhana yang bisa dianggap sepele atau ditangani tanpa keseriusan penuh dari aparat penegak hukum. Sebab, dampak yang ditimbulkan kepada korban sering kali jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan.

โ€œPerlu dipahami bahwa korban kekerasan mengalami tekanan yang sangat berat. Trauma psikologis yang dialami bisa berlangsung lama, korban bisa kehilangan rasa aman, kehilangan rasa percaya diri, mengalami ketakutan berlebihan, bahkan dalam banyak kasus dapat memicu gangguan kesehatan mental serius. Karena itu, setiap laporan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan maupun anak wajib ditangani cepat dan profesional,โ€ ujarnya.

Lebih lanjut, pihak kuasa hukum menilai jika keterlambatan proses penyelidikan terus terjadi tanpa alasan yang jelas, maka hal tersebut berpotensi mencederai rasa keadilan korban sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, khususnya di wilayah Halmahera Selatan.

Ia juga meminta agar pimpinan di Polres Halmahera Selatan tidak menutup mata terhadap persoalan ini dan segera mengambil langkah tegas terhadap oknum penyidik yang dianggap tidak menjalankan tugas sesuai prinsip profesionalitas dan tanggung jawab hukum.

โ€œJangan sampai masyarakat menilai ada sesuatu yang tidak beres di internal Unit PPA. Jika ada penyidik yang tidak bekerja secara maksimal atau sengaja memperlambat proses hukum, maka Kapolres harus bertindak tegas. Korban membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan, bukan menunggu tanpa kejelasan,โ€ lanjutnya.

Pihak korban berharap persoalan ini segera menjadi perhatian serius pimpinan kepolisian, mengingat penegakan hukum yang lamban terhadap kasus-kasus kekerasan dapat memberikan dampak buruk bagi korban sekaligus menciptakan preseden buruk terhadap upaya perlindungan perempuan dan anak di daerah.

โ€œKami hanya meminta satu hal, yakni keadilan bagi korban. Negara melalui aparat penegak hukum wajib hadir memberikan perlindungan, bukan justru membiarkan proses hukum berjalan lambat tanpa kepastian,โ€ tutup M. Rifay Lamitira, S.H. (darti)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malut Line โ€“ Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya persiapan sebelum memasuki jenjang pernikahan terus menunjukkan perkembangan positif, khususnya di wilayah Desa Bajo, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya antusiasme masyarakat dalam mengikuti edukasi pra nikah dan pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari upaya membangun keluarga sehat, berkualitas, dan siap melahirkan generasi unggul di masa depan.

Melalui program ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) yang merupakan inovasi dari BKKBN, pemerintah terus mendorong calon pengantin untuk memahami pentingnya kesiapan sebelum menikah, baik dari sisi kesehatan fisik, kesehatan reproduksi, kesiapan mental, maupun pemahaman mengenai perencanaan keluarga. Program tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat upaya pencegahan stunting sejak dini, bahkan sejak sebelum terjadinya kehamilan.

Sebagai bentuk implementasi program tersebut, Pemerintah Desa Bajo bersama unsur lintas sektor melaksanakan kegiatan penyerahan sertifikat ELSIMIL kepada dua pasangan calon pengantin, Minggu (21/06/2026). Dua pasangan tersebut masing-masing berasal dari Desa Gurapin dan Desa Bajo, Kecamatan Kayoa. Penyerahan sertifikat ini menjadi tanda bahwa pasangan calon pengantin telah mengikuti seluruh tahapan edukasi serta pemeriksaan kesehatan yang menjadi syarat kesiapan menuju kehidupan rumah tangga yang sehat dan terencana.

Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan adanya komitmen bersama dari berbagai pihak dalam mendukung program nasional percepatan penurunan angka stunting yang saat ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah. Dalam kegiatan tersebut hadir berbagai unsur pemerintah dan lembaga terkait, di antaranya Penyuluh KB Kecamatan Kayoa Zuaida A. Rahim, Camat Kayoa Taha Muhamad, Kapolsek Kayoa Ipda Sukardi, perwakilan Kantor Urusan Agama Samsinar, S.I.P, Ketua PKK Kecamatan Kayoa Ny. Sutria T. Muhamad, perwakilan Danramil Kayoa Sertu Bahar Sangaji, serta tenaga kesehatan dari Puskesmas Kayoa.

Dalam keterangannya, Penyuluh KB Kecamatan Kayoa Zuaida A. Rahim menjelaskan bahwa program ELSIMIL bukan sekadar administrasi bagi calon pengantin, melainkan bentuk edukasi penting agar pasangan memahami tanggung jawab besar dalam membangun keluarga yang sehat serta melahirkan generasi yang berkualitas.

Menurutnya, banyak persoalan kesehatan keluarga yang sebenarnya dapat dicegah apabila pasangan telah mendapatkan pemahaman sejak sebelum menikah, mulai dari pentingnya pemeriksaan kesehatan, kecukupan gizi bagi calon ibu, kesiapan mental dalam rumah tangga, hingga pemahaman tentang pola asuh anak yang baik setelah kelahiran.

“Program ini menjadi langkah awal dalam memastikan setiap pasangan yang akan menikah benar-benar siap. Pencegahan stunting harus dilakukan sejak sebelum kehamilan, karena kesehatan anak di masa depan sangat ditentukan oleh kesiapan orang tua sejak awal. Kami berharap masyarakat semakin memahami bahwa membangun keluarga berkualitas membutuhkan persiapan yang matang,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa persoalan stunting bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan semata, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat serta dukungan lintas sektor yang berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

Program ELSIMIL sendiri menjadi salah satu strategi nasional pemerintah untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Melalui aplikasi dan sistem pendampingan yang terintegrasi, calon pengantin dapat memperoleh edukasi mengenai kesehatan reproduksi, pemeriksaan anemia, status gizi, kesiapan kehamilan, serta berbagai aspek lain yang berhubungan langsung dengan kualitas kesehatan ibu dan anak.

Tokoh masyarakat Desa Bajo turut memberikan apresiasi terhadap kegiatan tersebut. Mereka menilai kehadiran program seperti ELSIMIL sangat membantu masyarakat desa dalam memahami bahwa pernikahan bukan sekadar menyatukan dua individu, melainkan menjadi awal lahirnya generasi baru yang harus dipersiapkan dengan baik. Kesadaran ini dinilai sangat penting, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan agar semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan keluarga sejak awal.

Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, Desa Bajo diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kecamatan Kayoa dalam mendukung program pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah berharap kegiatan edukasi serupa terus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat semakin sadar bahwa upaya membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat dimulai dari keluarga yang dipersiapkan secara matang sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Langkah kecil yang dilakukan hari ini diyakini menjadi investasi besar bagi masa depan daerah. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur semata, tetapi juga dari lahirnya generasi yang sehat, bebas stunting, memiliki kualitas hidup baik, dan mampu menjadi penerus pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan maupun Maluku Utara pada masa mendatang. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

SOFIFI, Malutline. Walikota Ternate secara resmi menghadiri acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-XXXI Tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Aula Masjid Raya Shafull Khairaat, Sofifi, pada Minggu (21/6/2026).

Acara pembukaan yang berlangsung dengan nuansa religius ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku Utara, serta para kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara atau yang mewakili.

Dalam perhelatan tingkat provinsi tahun ini, Kota Ternate mengirimkan kontingen terbaiknya untuk berlaga di berbagai cabang lomba. Sebanyak 48 peserta telah disiapkan oleh Pemerintah Kota Ternate untuk mengharumkan nama daerah dalam ajang syiar Islam tersebut.

Kehadiran Walikota Ternate dalam pembukaan ini merupakan wujud dukungan penuh Pemerintah Kota Ternate terhadap pengembangan seni baca dan pemahaman Al-Qur’an di kalangan masyarakat, sekaligus memberikan suntikan semangat bagi seluruh kafilah Kota Ternate yang akan bertanding.

Pemerintah Kota Ternate berharap para peserta asal Kota Ternate dapat tampil maksimal, menjaga sportivitas, serta meraih prestasi terbaik dalam ajang MTQ XXXI ini, sehingga dapat memberikan kebanggaan bagi masyarakat Kota Ternate.(red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malut Line โ€“ Pemerintah Desa Bajo, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, melaksanakan kegiatan penyerahan ELCIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) kepada dua pasangan calon pengantin sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting serta peningkatan kesiapan kesehatan keluarga, Minggu (21/06/2026).

Dua pasangan calon pengantin yang mengikuti program tersebut yakni satu pasangan berasal dari Desa Gurapin dan satu pasangan lainnya berasal dari Desa Bajo, Kecamatan Kayoa.

Program ELCIMIL merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan mempersiapkan pasangan calon pengantin agar lebih siap secara fisik, mental, kesehatan reproduksi, serta memiliki pemahaman tentang pentingnya perencanaan keluarga sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Program ini juga menjadi langkah awal pencegahan stunting sejak sebelum kehamilan.

Kegiatan penyerahan ELCIMIL tersebut berlangsung dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah dan lintas sektor di Kecamatan Kayoa sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Halmahera Selatan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain, Penyuluh KB Kecamatan Kayoa, Zuaida A. Rahim, Camat Kayoa, Taha Muhamad, S.E., kapolsek Kayoa, Ipda Sukardi, S.I.P., perwakilan KUA Kecamatan Kayoa, Samsinar, S.I.P., Ketua PKK Kecamatan Kayoa, Ny. Sutria T. Muhamad, Perwakilan Danramil Kayoa, Sertu Bahar Sangaji, Pihak Puskesmas Kayoa, Sitti Rukiah


Dalam keterangannya kepada Malut Line, Penyuluh KB Kecamatan Kayoa, Zuaida A. Rahim, menyampaikan bahwa program ELCIMIL sangat penting untuk memastikan setiap pasangan calon pengantin benar-benar siap membangun keluarga sehat dan berkualitas.

“Program ELCIMIL ini merupakan langkah penting dalam mempersiapkan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, khususnya dalam aspek kesehatan reproduksi, kesiapan mental, serta pencegahan stunting sejak dini. Kami berharap setiap pasangan yang akan menikah dapat memahami pentingnya perencanaan keluarga yang sehat, sehingga ke depan mampu melahirkan generasi yang berkualitas,” ujar Zuaida.

Ia juga menegaskan bahwa pencegahan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan semata, melainkan membutuhkan keterlibatan semua pihak melalui kerja sama lintas sektor.

“Kegiatan hari ini menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, tenaga kesehatan, KUA, TNI-Polri, serta seluruh unsur terkait. Ini adalah bentuk kerja sama nyata dalam mendukung program nasional percepatan penurunan stunting, khususnya di wilayah Kecamatan Kayoa,” tambahnya.

Pemerintah berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan agar kesadaran masyarakat tentang pentingnya persiapan pernikahan sehat semakin meningkat, sehingga mampu melahirkan generasi masa depan yang sehat, kuat, dan berkualitas demi pembangunan Halmahera Selatan ke depan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

Ternate, malutline Polres Ternate menerima laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara yang beralamat di Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, pada Jumat (19/6/2026).

Laporan tersebut diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Ternate sekitar pukul 10.00 WIT dari pelapor sekaligus korban, Fadhilah Rais (40), warga Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara.

Kasat Reskrim Polres Ternate AKP Bakry Syahruddin, Melalui Kasi Humas Polres Ternate IPDA Sudirjo S.Ip., Menyampaikan Berdasarkan keterangan pelapor, kejadian diketahui sekitar pukul 07.30 WIT setelah seorang petugas kebersihan (Office Boy) Kantor Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara, Naufal, mengirimkan empat rekaman video melalui aplikasi WhatsApp yang memperlihatkan kondisi salah satu ruangan kantor dalam keadaan rusak.

Pada video tersebut terlihat kaca jendela ruang Bendahara Pembantu Perwakilan pecah, serta beberapa ruangan lain dalam kondisi berantakan yang diduga telah menjadi sasaran pencurian.

Menindaklanjuti informasi tersebut, pelapor kemudian mendatangi kantor untuk melakukan pengecekan. Dari hasil pemeriksaan awal pada ruang Bendahara Pembantu Perwakilan dan ruang Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara, diketahui sejumlah barang telah hilang.

Adapun barang-barang yang dilaporkan hilang antara lain satu unit telepon genggam merek Samsung, hard disk CCTV, satu pak pena, tiga unit hard disk PC/laptop, serta satu unit server CCTV. Total kerugian materiel yang dialami diperkirakan mencapai Rp9.630.000.

Selain kehilangan barang, terdapat pula kerusakan pada bangunan berupa plafon dan seng di Ruangan 205 yang diduga menjadi akses masuk pelaku.

Mengetahui kejadian tersebut, pelapor bersama dua petugas keamanan (satpam) mendatangi SPKT Polres Ternate untuk membuat laporan pengaduan guna proses penyelidikan lebih lanjut.

โ€œSaat ini, identitas terduga pelaku masih dalam penyelidikan oleh sat Reskrim Polres Ternateโ€,Ujarnya.

Adapun langkah-langkah Kepolisian yang telah dilakukan diantaranya menerima laporan pengaduan, membuat administrasi laporan, melakukan pemeriksaan awal terhadap pelapor, serta melaksanakan tindakan penyelidikan guna mengungkap fakta-fakta terkait peristiwa tersebut.

Kasi Humas juga menyampaikan bahwa polres Ternate akan melakukan penyelidikan secara profesional dan mendalam untuk mengungkap pelaku serta memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai prosedur.

“Kami telah menerima laporan dugaan tindak pidana pencurian tersebut dan saat ini Satreskrim Polres Ternate sedang melakukan serangkaian penyelidikan, Kami akan mengumpulkan keterangan saksi, melakukan olah tempat kejadian perkara, serta mendalami seluruh petunjuk yang ada guna mengungkap pelakuโ€,Jelasnya.(Muksin)