HALUT, Malutline โ€“ Harga kopra yang naik turun tak menentu dan jalur jual yang berbelit-belit masih menjadi jeratan bagi petani kelapa di Galela. Untuk memutus rantai yang merugikan dan mengangkat pendapatan warga, Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun (FEB Unkhair) turun langsung ke Desa Dokulamo, Kecamatan Galela, Kamis (24/9/2026).

Kegiatan bertajuk edukasi manajemen rantai pasok ini digelar di gudang pengolahan kelapa milik mitra, masuk dalam program Diktisaintek Berdampak 2026. Sebanyak 20 peserta โ€” petani, pemuda desa, hingga pengelola usaha kelapa โ€” dibekali cara memotong jalur perantara sekaligus mengolah kelapa menjadi produk bernilai jual tinggi.

Tim dipimpin Dr. Marwan Man Soleman, SE., M.Si., didampingi Jeri Cahyadi Saputra, S.Ak., M.Si. dan Adysabzan Tomario Krois, MBA, serta empat mahasiswa Manajemen FEB Unkhair: Meliza Amelia Putri, Eka Susilawati Said, Arman Husemahu, dan Faruk Duwila.

Petani Selalu di Posisi Kalah

Kebun kelapa adalah nyawa hidup warga Desa Dokulamo. Namun sampai kini, warga hanya menjual kelapa butir dan kopra โ€” sehingga pendapatan bergantung pada harga yang ditentukan orang lain. Rantai yang panjang: petani โ†’ pengumpul โ†’ pedagang antar pulau โ†’ pabrik. Setiap pihak mengambil untung, dan yang di kebun hanya menerima sisa.

“Rantai penjualan kelapa di Galela masih terlalu panjang. Setiap tahap mengambil keuntungan, nilai tambah besar dinikmati pihak di luar desa. Petani hanya menerima sebagian kecil,” tegas Adysabzan Tomario Krois.

Ia mengingatkan: kelapa bukan sekadar kopra. Daging bisa jadi minyak kelapa dan VCO, tempurung jadi briket, sabut jadi cocopeat, nira jadi gula semut, air kelapa jadi nata de coco.

“Satu pohon kelapa banyak produknya. Semakin banyak yang diolah sendiri di desa, semakin besar uangnya yang tetap di sini,” ujarnya.

Lima Langkah Lepas dari Ketergantungan Harga

Tim mengajak warga berubah: jual bersama lewat kelompok, bukan sendiri-sendiri kepada pengumpul. Bersama, posisi tawar menguat, harga bisa dibicarakan langsung dengan pembeli, dan produk olahan bisa dikembangkan.

Jalan yang ditawarkan:
โœ… Perkuat kelompok petani
โœ… Jaga mutu kopra: kering, bersih, seragam
โœ… Kembangkan produk turunan: VCO, briket, dan lainnya
โœ… Jalin kerja sama langsung dengan pabrik/pembeli besar
โœ… Pantau harga dan catat setiap penjualan

Pendampingan Berlanjut, Bukan Sekadar Datang Lalu Pergi

Diskusi terbuka jujur: sebagian besar warga mengaku selama ini pasrah menerima harga dari pengumpul desa. Belum ada catatan keuangan, belum tahu harga di luar desa. Produk yang paling menarik minat, VCO dan briket โ€” bahan baku melimpah, peralatan sebagian sudah tersedia.

Jeri Cahyadi Saputra menegaskan ini bukan kegiatan satu kali. “1โ€“3 bulan ke depan perkuat kelompok, tetapkan standar mutu, ajarkan catatan keuangan sederhana. 3โ€“6 bulan uji coba olah VCO dan briket, uji pasar di Galela dan Tobelo. Setelah itu kami hubungkan langsung dengan pembeli,” janjinya.

Warga berharap kampus terus mendampingi, terutama praktik pengolahan dan membuka akses pembeli yang adil. Kegiatan ditutup dengan foto bersama.

Program ini wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus mendukung IKU โ€” membawa ilmu ke akar rumput, agar kekayaan alam Galela benar-benar menyejahterakan pemiliknya. (Red)

HALSEL, Malutline.com โ€” Kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Beta Sticker, usaha kreatif yang bergerak di bidang wrapping, cutting, dan desain, resmi kembali membuka layanan dengan lokasi baru di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan.

Mengusung slogan “Kualitas Stiker, Kepuasan Anda!”, Beta Sticker hadir dengan semangat baru untuk memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan setia maupun masyarakat yang membutuhkan jasa pembuatan stiker dan desain kreatif.

Melalui pengumuman resminya, Beta Sticker menyampaikan bahwa pihaknya kini kembali menerima pesanan setelah berpindah ke lokasi yang dinilai lebih strategis, tepatnya di Jalan Kantor Pariwisata, belakang Lembaga, Desa Kampung Makian.

“Halo, pelanggan setia Beta Sticker! Ada kabar gembira yang sudah ditunggu-tunggu. Mulai sekarang, kami resmi buka kembali dan siap menerima orderan stiker terbaik Anda,” demikian pengumuman Beta Sticker.

Menariknya, Beta Sticker menerapkan sistem pelayanan yang terjadwal. Proses produksi dan pengerjaan pesanan dilaksanakan setiap Sabtu dan Minggu dengan mengikuti urutan antrean pelanggan.

Sementara itu, pengantaran pesanan menggunakan sepeda motor dijadwalkan setiap Jumat sore, pukul 17.00 WIT.

Dengan sistem tersebut, pelanggan diharapkan dapat melakukan pemesanan lebih awal agar proses pengerjaan berjalan lancar dan sesuai jadwal.

Kehadiran kembali Beta Sticker sekaligus menjadi bagian dari geliat usaha kreatif lokal di Halmahera Selatan. Layanan wrapping, cutting, dan desain yang ditawarkan diharapkan dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.

Bagi pelanggan yang ingin melakukan pemesanan atau berkonsultasi mengenai desain, Beta Sticker menyediakan layanan WhatsApp melalui nomor 0822 1783 4123 serta halaman Facebook Beta Sticker.

Beta Sticker juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan yang selama ini memberikan dukungan dan kepercayaan terhadap usahanya.

“Terima kasih atas kesetiaan dan dukungan Anda selama ini. Kami tunggu orderan kreatif Anda di lokasi baru kami,” tulis Beta Sticker dalam pengumumannya.

Dengan dibukanya kembali layanan tersebut, Beta Sticker berharap dapat terus berkembang dan menjadi salah satu pilihan masyarakat Halmahera Selatan dalam memenuhi kebutuhan stiker dan desain kreatif dengan mengutamakan kualitas serta kepuasan pelanggan.(Red)

HALSEL, Malutline.com โ€” Sebaran temuan kasus baru HIV/AIDS di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, menjadi perhatian serius. Berdasarkan data sebaran hingga September 2026, tercatat sebanyak 33 kasus HIV baru yang tersebar di 17 wilayah, dengan satu kasus berasal dari Ternate.

Dari data tersebut, wilayah Laiwui mencatat angka tertinggi dengan lima kasus. Sementara itu, Labuha dan Gandasuli masing-masing mencatat empat kasus, disusul Mandaong dan Maka dengan masing-masing tiga kasus.

Adapun wilayah Babang dan Saketa masing-masing mencatat dua kasus. Sementara Wayaloar, Bajo, Laromabati, Yaba, Kukupang, Loleojaya, Indong, Busua, Dolik, dan Jikohay masing-masing mencatat satu kasus.

Secara keseluruhan, data tersebut memperlihatkan bahwa temuan HIV tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan, tetapi juga tersebar di sejumlah wilayah lainnya di Halmahera Selatan.

Temuan HIV Perlu Mendapat Perhatian Serius

Sebaran kasus baru HIV tersebut menjadi pengingat pentingnya penguatan pelayanan kesehatan, khususnya dalam upaya pencegahan, pemeriksaan dini, pengobatan, dan pendampingan terhadap orang dengan HIV (ODHIV).

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Kesehatan diharapkan terus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai cara penularan HIV, pentingnya pemeriksaan secara sukarela, serta akses terhadap layanan pengobatan antiretroviral (ARV).

Selain itu, keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan perlu mendapat perhatian agar masyarakat dapat memperoleh layanan pemeriksaan dan pengobatan tanpa harus menghadapi kendala geografis maupun biaya transportasi yang tinggi.

Temuan kasus baru juga tidak serta-merta menunjukkan bahwa penularan hanya terjadi di wilayah yang mencatat angka tertinggi. Jumlah kasus yang ditemukan dapat dipengaruhi oleh cakupan pemeriksaan, akses pelayanan kesehatan, dan kesadaran masyarakat untuk melakukan tes HIV.

Dorong Pemeriksaan Dini dan Edukasi Masyarakat Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai HIV menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah penularan sekaligus menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV.

HIV tidak menular melalui berjabat tangan, berpelukan, menggunakan peralatan makan bersama, ataupun berinteraksi sosial sehari-hari.

Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual tanpa perlindungan, penggunaan jarum suntik secara bergantian, serta penularan dari ibu kepada anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat.

Melalui pemeriksaan dini dan pengobatan ARV secara teratur, ODHIV dapat menjalani kehidupan yang sehat. Bahkan, seseorang yang menjalani pengobatan dan berhasil mempertahankan jumlah virus pada tingkat tidak terdeteksi tidak menularkan HIV melalui hubungan seksual.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mengucilkan orang yang hidup dengan HIV, melainkan memberikan dukungan agar mereka tetap mendapatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan secara berkelanjutan.
Pemerintah Diharapkan Memperkuat Layanan Kesehatan

Dengan adanya temuan kasus baru di berbagai wilayah Halmahera Selatan, penguatan layanan pemeriksaan HIV di puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya menjadi kebutuhan penting.

Upaya tersebut perlu disertai penyuluhan kesehatan reproduksi, ketersediaan alat pemeriksaan, jaminan kerahasiaan pasien, serta kemudahan memperoleh obat ARV.

Khusus bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau menjadi faktor penting dalam mempercepat deteksi dini dan memastikan keberlanjutan pengobatan.

Data sebaran hingga September 2026 ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan instansi kesehatan dalam menyusun langkah pencegahan serta memperluas jangkauan pelayanan HIV di Halmahera Selatan.

Catatan redaksi: Berdasarkan grafik yang tersedia, tercatat 33 kasus HIV baru pada 17 wilayah, termasuk satu kasus dari Ternate. Data tersebut belum menunjukkan jumlah keseluruhan ODHIV di Halmahera Selatan maupun jumlah kematian akibat AIDS. Sumber resmi dan periode pencatatan secara terperinci masih perlu dikonfirmasi kepada Dinas Kesehatan setempat. (Red)

JAKARTA, Malut Line.com โ€“ Sentral Koalisi Anti Korupsi (SKAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan penyidikan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Desakan tersebut disampaikan Koordinator Lapangan SKAK, M. Reza A Syadik, menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 14 September 2026 yang kemudian berujung pada penetapan delapan orang sebagai tersangka.

KPK menyebut empat dari delapan tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Keempatnya adalah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Empat tersangka lainnya yakni Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta pihak swasta Rizal Pahlevi.

Menurut SKAK, keberadaan empat orang yang oleh KPK disebut sebagai orang kepercayaan Nusron tersebut menjadi salah satu hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh penyidik untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan dengan kewenangan atau tindakan Menteri ATR/BPN dalam perkara tersebut.

โ€œFokus kami yang tergabung dalam SKAK yaitu mempertegas proses penegakan hukum tidak boleh kemudian berhenti pada delapan tersangka. Empat tersangka yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri Nusron Wahid perlu dijajaki apakah memiliki kaitan dengan Menteri Nusron atau tidak,โ€ kata Reza dalam keterangannya.

SKAK juga meminta KPK bekerja berdasarkan alat bukti dan tidak memberikan perlakuan khusus kepada pihak mana pun. Reza menegaskan, jika dalam proses penyidikan ditemukan bukti yang cukup mengenai keterlibatan pihak lain, maka KPK diminta mengambil langkah hukum sesuai ketentuan.

Dalam perkara ini, KPK menyebut kasus bermula dari pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB lahan yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor. Penyidik menduga terdapat permintaan fee dalam proses tersebut.

Sementara itu, KPK sebelumnya menyampaikan bahwa penyidikan masih terus dikembangkan. Status Nusron Wahid sendiri belum ditetapkan sebagai tersangka. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada 18 September 2026 menyatakan bahwa sampai saat itu KPK belum menemukan keterlibatan Nusron Wahid dalam perkara tersebut.

Karena itu, tuntutan SKAK agar KPK menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk Menteri ATR/BPN, merupakan dorongan dari kelompok tersebut dan bukan kesimpulan bahwa Nusron Wahid terlibat dalam perkara.

SKAK juga menyoroti nilai uang yang disebut terkait OTT tersebut. Berdasarkan pemberitaan mengenai perkara, KPK menyita uang tunai sekitar Rp106,3 miliar dalam OTT yang berkaitan dengan pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di lingkungan ATR/BPN.

Selain mendukung pengembangan perkara oleh KPK, SKAK meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi posisi Nusron Wahid sebagai Menteri ATR/BPN. Menurut SKAK, evaluasi tersebut diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tata kelola dan pengawasan di lingkungan kementerian.

โ€œRakyat menaruh harapan ketika KPK melakukan OTT pada 14 September 2026. Sejak saat itu pula rakyat memberikan dukungan untuk memutus mata rantai korupsi yang berjalan aktif dan masif,โ€ ujar Reza.

SKAK menegaskan akan terus mengawal proses penegakan hukum dalam perkara tersebut dan meminta KPK mengungkap seluruh pihak yang terbukti terlibat berdasarkan alat bukti yang sah.

Koorlap SKAK: M. Reza A Syadik. (Red)

HALSEL, Malutline.com โ€” Memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Tahun 2026 sekaligus 66 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Saโ€™dia Iskandar Alam, S.H., M.Kn., menyampaikan ucapan selamat serta mengangkat semangat transformasi pelayanan pertanahan yang lebih profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Peringatan HANTARU yang jatuh pada Kamis, 24 September 2026, tahun ini mengusung tema โ€œTransformasi Melayani Lebih Pastiโ€. Tema tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Melalui ucapan peringatan HANTARU 2026, Saโ€™dia Iskandar Alam turut menyuarakan semangat pembaruan pelayanan pertanahan yang diharapkan mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan pembangunan nasional maupun daerah.

Momentum 66 tahun UUPA juga menjadi kesempatan untuk merefleksikan perjalanan panjang penyelenggaraan administrasi pertanahan di Indonesia, termasuk berbagai tantangan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan.

### HANTARU 2026 Jadi Momentum Penguatan Pelayanan Publik

Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang memiliki makna penting dalam perjalanan pembangunan nasional. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, negara memiliki landasan hukum dalam mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seiring perkembangan zaman, pelayanan pertanahan dituntut semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi, peningkatan aktivitas pembangunan, serta kompleksitas persoalan pertanahan.

Transformasi pelayanan menjadi kebutuhan mendasar untuk mewujudkan sistem administrasi pertanahan yang tertib, transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, peningkatan kualitas pelayanan pertanahan memiliki arti strategis mengingat kondisi geografis daerah yang terdiri atas ratusan pulau dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda.

Masyarakat yang berada di wilayah kepulauan membutuhkan kemudahan dalam mengurus berbagai dokumen pertanahan, mulai dari pendaftaran tanah, pengukuran bidang tanah, penerbitan sertifikat, hingga pelayanan peralihan hak atas tanah.

Karena itu, semangat transformasi pelayanan diharapkan dapat mendorong lahirnya berbagai inovasi yang mampu memperpendek rentang pelayanan sekaligus memberikan kepastian prosedur dan biaya kepada masyarakat.

Kepastian Hukum Tanah Menjadi Kebutuhan Masyarakat

Persoalan kepemilikan tanah masih menjadi salah satu isu penting dalam kehidupan masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Kepastian hukum atas tanah bukan hanya berkaitan dengan kepemilikan aset, melainkan juga menyangkut perlindungan hak masyarakat, keberlangsungan kegiatan ekonomi, serta pencegahan sengketa pertanahan.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan pertanahan harus senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, keterbukaan informasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peringatan HANTARU 2026 diharapkan semakin memperkuat komitmen seluruh aparatur pertanahan untuk menghadirkan pelayanan yang responsif, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan kepulauan.

Selain peningkatan pelayanan administrasi, penguatan koordinasi antara instansi pertanahan, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa juga menjadi bagian penting dalam mendukung tertib administrasi pertanahan.

Sinergi tersebut diperlukan untuk meminimalkan potensi tumpang tindih kepemilikan tanah, memperjelas batas wilayah, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Transformasi Melayani Lebih Pasti

Tema HANTARU 2026, โ€œTransformasi Melayani Lebih Pastiโ€, mencerminkan semangat perubahan menuju pelayanan pertanahan yang semakin modern, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi digital, penyederhanaan prosedur administrasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan sejumlah aspek penting dalam mendukung transformasi tersebut.

Meski demikian, inovasi pelayanan juga perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi, khususnya di daerah kepulauan seperti Halmahera Selatan.

Melalui peringatan HANTARU 2026, diharapkan seluruh pemangku kepentingan semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang memberikan kepastian hukum, menjunjung tinggi keadilan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat.

Ucapan selamat yang disampaikan Saโ€™dia Iskandar Alam, S.H., M.Kn., menjadi bagian dari peringatan momentum bersejarah 66 tahun UUPA, sekaligus mengangkat harapan terhadap masa depan pelayanan agraria dan tata ruang yang semakin baik.

Peringatan HANTARU bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa tanah merupakan sumber kehidupan masyarakat yang pengelolaannya harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Selamat Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2026. Transformasi Melayani Lebih Pasti. (Red)