HALSEL, Malutline -Pemeriksaan terhadap saksi berinsial FH (15) tahun, warga Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, oleh penyidik Polres Halsel pada Jumat (2/10), pukul 8.00 WIT, di Desa Orimakurunga disesalkan pihak keluarga.

Magfira Amir, keluarga saksi mengungkapkan, prosedur pemeriksaan terhadap saksi FH yang juga siswa kelas 2 SMA 24 Halsel patut dipersoalkan karena berlangsung di rumah kepala desa. Bahkan, saksi diperiksa saat berlangsung proses belajar mengajar di sekolah merupakan tindakan diluar prosedur.

Lantaran pemeriksaan sejak 08.00 hingga pukul 15.00 WIT, FH tidak lagi mengikuti proses belajar di sekolah.

Menurut Magfira yang juga pimpinan redaksi PoskoMalut, prosedur penanganan kasus oleh Polres Halsel dan Polsek Kayoa secara sengaja merampas hak saksi sebagai siswa untuk mendapatakan proses belajar mengajar yang layak di sekolah.

Ia pun menyoal kedatangan puluhan personil polisi di Desa Orimakurunga, untuk memeriksa saksi apakah berasal dari Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) atau penyidik biasa.

Dengan begitu, Magfira mendesak Propam Polda Maluku Utara, untuk menyikapi tindakan sejumlah penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Magfira, berjanji pihak keluarga akan mengambil langkah hukum atas prosedur pemeriksaan yang dilakukan penyidik karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor: 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan UU nomor 11 tahun 2012, pasal 23 ayat (2) tentang sistem Peradilan Pinada Anak.

FH sendiri merupakan saksi atas insiden pengeroyokan terhadap salah seorang pemuda Desa Laluin berinisial KA, saat berlangsung pertandingan sepak bola di Desa Sagawele, Kecamatan Kayoa Selatan beberapa waktu lalu.

Korban KA yang saat itu diduga tengah dirasuki minuman keras nekad menyerang sekelompok pemuda Desa Orimakurunga, dengan sebuah kayu balok. Aksi nekad korban justru menjadi petaka. Dia korban secara spontan dikeroyok sekelompok pemuda Orimakurunga hingga tak sadarkan diri.

Kapolsek Kayoa Selatan,!Ipda Sukardi Sain, saat dikonfirmasi via WhatsApp ihwal pemeriksaan saksi FH belum memberikan keterangan. Kasat Reskrim Polres Halsel Iptu Wahyu Hermawan yang juga dikonfirmasi enggan merespon. (Red)

HALSEL, Malutline โ€” Puluhan keluarga korban perkara dugaan percobaan rudapaksa terhadap anak mendatangi Markas Polres Halmahera Selatan, Jumat (2/10/2026) sore. Kedatangan mereka dipicu kekhawatiran setelah beredar informasi mengenai dugaan upaya melarikan diri terlapor saat menjalani pemeriksaan.

Aksi keluarga korban berlangsung sekitar pukul 16.00 WIT. Mereka datang untuk mempertanyakan perkembangan penanganan perkara sekaligus memastikan keberadaan terlapor.

Menanggapi situasi tersebut, Polres Halmahera Selatan melalui Seksi Humas memastikan terlapor telah kembali diamankan setelah diduga berupaya melarikan diri.

Polisi menyebut terlapor kini berada dalam pengawasan petugas dan proses hukum terhadap perkara tersebut tetap berjalan.

Kasus dugaan percobaan rudapaksa terhadap anak berusia 13 tahun itu ditangani Satreskrim Polres Halsel sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Kasi Humas Polres Halsel, IPDA Hermansyah, mengatakan pihaknya memahami keresahan keluarga korban dan masyarakat atas perkembangan perkara tersebut.

ยซโ€œKami memahami kekhawatiran keluarga korban dan masyarakat. Kami memastikan bahwa perkara ini tetap menjadi perhatian serius Polres Halmahera Selatan dan ditangani oleh penyidik sesuai prosedur hukum yang berlaku. Terlapor telah diamankan kembali dan proses penanganan perkara tetap berjalan,โ€ ujar Hermansyah.ยป

Ia meminta keluarga korban dan masyarakat tidak mengambil tindakan yang dapat mengganggu keamanan serta tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya.

Menurutnya, kepolisian tetap berkomitmen menangani perkara secara profesional, objektif, dan akuntabel, dengan memperhatikan perlindungan serta hak-hak korban yang masih berusia di bawah umur.

โ€œKami mengajak seluruh masyarakat untuk mempercayakan penanganan perkara ini kepada pihak kepolisian. Kami berkomitmen menjalankan proses hukum secara profesional dan akuntabel,โ€ katanya.

Polres Halsel juga menyatakan akan tetap membangun komunikasi secara proporsional dengan keluarga korban selama proses penanganan perkara berlangsung.

Kepolisian berharap seluruh pihak dapat menahan diri sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan tetap aman dan kondusif. (Red)

JAKRATA, Malutline – M. Reza A Syadik Melayangkan Kritik Keras Kepada Empat Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dari Dapil Makeanโ€“Kayoa Yang Dinilai Terlalu Diam Menyikapi Ketegangan Antarwarga Desa Orimakurunga & Desa Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan.

Menurut Reza, Sikap Diam Wakil Rakyat Dalam Situasi Konflik Sosial Yang Berpotensi Memecah Hubungan Antar-Masyarakat Patut Dipertanyakan Secara Terbuka. DPRD Memang Bukan Aparat Keamanan, Namun Mereka Adalah Representasi Politik Masyarakat Yang Seharusnya Memiliki Kepekaan Sosial & Keberanian Moral Untuk Hadir Ketika Masyarakat Membutuhkan Jalan Keluar.

โ€œJangan Pura-Pura Tuli, Jangan Pura-Pura Gagu, & Jangan Seolah-Olah Tidak Tahu. Persoalan Ini Sudah Menjadi Pembicaraan Publik Bahkan Diberitakan Oleh Sejumlah Media Online Di Maluku Utara. Kalau Informasi Seperti Ini Saja Tidak Diketahui Oleh Wakil Rakyat Dari Dapil Makeanโ€“Kayoa, Lalu Apa Yang Sebenarnya Sedang Mereka Wakili?โ€ Tegas Reza.

Reza Menilai, Persoalan Ini Tidak Bisa Dipandang Sebagai Perselisihan Biasa Antar-Pemuda Desa. Ketika Ketegangan Sudah Berpotensi Mengganggu Keamanan & Hubungan Sosial Antarwarga, Maka Semua Elemen Yang Memiliki Kapasitas Sosial & Politik Semestinya Turun Mengambil Bagian Dalam Upaya Pendinginan Situasi.

Terlebih, Penyelesaian Di Tingkat Lokal Disebut Tidak Mudah. Pemerintah Desa Orimakurunga, Pemerintah Desa Laluin, Pemerintah Kecamatan Kayoa Selatan, Hingga Polsek Kayoa Selatan Telah Berhadapan Dengan Situasi Yang Membutuhkan Penanganan Serius Agar Ketegangan Tidak Berkembang Menjadi Konflik Terbuka.

โ€œJangan Bebankan Semua Persoalan Kepada Kepala Desa, Camat & Polisi. Mereka Sudah Berusaha Menangani Situasi Di Lapangan. Di Mana Posisi Wakil Rakyat? Kenapa Tidak Ada Inisiatif Untuk Memanggil Para Pihak, Membuka Ruang Dialog, Atau Sekadar Hadir Di Tengah Masyarakat Untuk Mendorong Perdamaian?โ€ Ujar Reza.

Menurutnya, Politik Tidak Boleh Hanya Hadir Ketika Masyarakat Membutuhkan Suara Di Bilik Pemungutan Suara. Politik Harus Hadir Ketika Masyarakat Membutuhkan Kehadiran Wakilnya Dalam Menghadapi Persoalan Sosial.

โ€œRakyat Tidak Membutuhkan Wakil Rakyat Yang Hanya Muncul Ketika Ada Kepentingan Politik. Rakyat Membutuhkan Wakil Yang Hadir Ketika Situasi Sulit, Ketika Masyarakat Terancam Terpecah, & Ketika Konflik Harus Dicegah Agar Tidak Menjadi Luka Sosial Yang Berkepanjangan,โ€ Tegasnya.

Reza Mendesak Empat Anggota DPRD Dapil Makeanโ€“Kayoa Untuk Tidak Lagi Diam. Ia Meminta Mereka Mengambil Peran Sebagai Jembatan Komunikasi Antar-Pihak, Berkoordinasi Dengan Pemerintah Kecamatan & Aparat Keamanan, Serta Mendorong Pertemuan Bersama Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Pemerintah Desa Orimakurunga & Laluin Untuk Mencari Penyelesaian Yang Damai.

โ€œIni Bukan Soal Siapa Yang Menang & Siapa Yang Kalah. Ini Soal Dua Desa Yang Masyarakatnya Masih Satu Ruang Sosial, Satu Kecamatan, & Sama-Sama Bagian Dari Halmahera Selatan. Jangan Sampai Perselisihan Sesaat Melahirkan Permusuhan Antar-Generasi,โ€ Katanya.

Reza Menegaskan, Kritik Ini Bukan Ditujukan Untuk Memperkeruh Keadaan, Melainkan Sebagai Bentuk Kontrol Sosial Agar Semua Pihak Menjalankan Peran Masing-Masing.

โ€œKalau Wakil Rakyat Terus Diam Saat Masyarakat Sedang Membutuhkan Kehadiran Mereka, Maka Wajar Jika Publik Bertanya: Untuk Apa Mandat Politik Itu Diberikan Kalau Pada Saat Rakyat Membutuhkan, Wakilnya Justru Tidak Terlihat?โ€ Tutup Reza. (Red)

HALSEL, MALUTLINE โ€” Seorang siswi kelas II di salah satu sekolah di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, diduga menjadi korban kekerasan seksual dan penganiayaan pada Kamis (1/10/2026) sekitar pukul 19.00 WIT.

Korban diketahui berasal dari Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan. Saat kejadian, korban diduga diajak oleh pelaku dengan alasan untuk membantu mengangkat kursi. Namun, setelah berada di lokasi, pelaku diduga memiliki niat lain dan melakukan tindakan kekerasan terhadap korban.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pelaku diduga berupaya melakukan pemerkosaan terhadap korban. Namun, korban melakukan perlawanan sehingga aksi tersebut tidak sampai terjadi.

Dalam peristiwa itu, korban diduga mengalami tindakan seksual berupa ciuman serta perabaan pada bagian tubuh korban. Karena korban terus melakukan perlawanan, pelaku kemudian diduga melakukan penganiayaan hingga korban mengalami luka serius, terutama pada bagian wajah.

Dalam kondisi terdesak, korban disebut sempat berpura-pura pingsan. Pelaku diduga mengira korban telah meninggal dunia. Korban kemudian dimasukkan ke dalam sebuah karung.

Namun, beberapa saat kemudian warga menemukan korban masih bergerak di dalam karung tersebut. Warga yang mengetahui kondisi korban langsung panik dan memberikan pertolongan dengan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Marabose untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Kasus tersebut dikabarkan telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Resor (Polres) Halmahera Selatan untuk dilakukan penyelidikan dan penanganan sesuai hukum yang berlaku.

Sementara itu, korban hingga kini masih dalam kondisi trauma sehingga belum dapat memberikan keterangan secara lengkap mengenai peristiwa yang dialaminya.

Identitas korban sengaja tidak dipublikasikan demi perlindungan korban yang masih di bawah umur. Penanganan kasus ini diharapkan dilakukan secara serius dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap korban serta proses hukum terhadap pihak yang diduga terlibat.

Malutline masih berupaya mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak Polres Halmahera Selatan terkait kronologi lengkap dan perkembangan penanganan kasus tersebut. (Red)

TERNATE, MALUTLINE โ€” Kabar baik bagi masyarakat Maluku Utara yang memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan sejumlah keringanan pajak dalam rangka memperingati HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara.

Program relaksasi tersebut mulai berlaku 1 Oktober hingga 31 Desember 2026 dan dapat dimanfaatkan masyarakat melalui layanan Samsat di kabupaten/kota se-Maluku Utara.

Berdasarkan informasi UPTD Pengelola Pendapatan Samsat Kabupaten Halmahera Selatan, terdapat beberapa bentuk keringanan yang diberikan kepada wajib pajak.

Pertama, pembebasan sanksi denda administratif PKB. Artinya, wajib pajak yang memiliki tunggakan tetap membayar pokok pajak sesuai kewajibannya, sementara sanksi atau denda administrasinya dibebaskan selama memenuhi ketentuan program.

Kedua, pemerintah memberikan pembebasan pajak progresif. Kebijakan ini berlaku bagi kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya, sehingga komponen pajak progresif tidak dikenakan selama periode relaksasi sesuai ketentuan.

Ketiga, terdapat diskon PKB sebesar 10 persen bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan, yakni telah membayar PKB tahun sebelumnya dan melakukan pembayaran tahun berjalan minimal dua minggu sebelum jatuh tempo.

Selain itu, materi sosialisasi UPTD Samsat Halsel juga mencantumkan pembebasan denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya sebagai bagian dari informasi keringanan yang ditawarkan kepada masyarakat.

Kepala Bapenda Maluku Utara Zainab Alting menjelaskan bahwa program tersebut tidak hanya ditujukan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat, tetapi juga untuk memperbaiki basis data kendaraan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan program keringanan tersebut tersedia di seluruh Samsat pada 10 kabupaten/kota di Maluku Utara. Pemerintah juga menyiapkan layanan tambahan di Alun-Alun Sofifi mulai 5 Oktober hingga 31 Desember 2026.

Masyarakat diimbau memanfaatkan periode relaksasi tersebut sebelum berakhir pada 31 Desember 2026, khususnya pemilik kendaraan yang masih memiliki kewajiban PKB. (Red)