Labuha, Malutline.com โ Tidak terlaksananya Musyawarah Desa (Musdes) sepanjang tahun anggaran 2026 di Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menuai sorotan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat arah pembangunan desa, perencanaan program prioritas, hingga transparansi pengelolaan anggaran desa.
Sorotan itu disampaikan salah satu Tokoh Muda Kayoa, khususnya Desa Guruapin. Ia menilai Musdes bukan sekadar agenda tahunan atau kegiatan formalitas pemerintahan desa, melainkan forum penting untuk menentukan arah pembangunan serta memastikan program desa berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, Musdes memiliki peran strategis dalam merancang dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), mengidentifikasi program prioritas, membahas APBDes, serta memastikan pengelolaan anggaran berlangsung secara transparan dan akuntabel.
Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah desa dapat menentukan prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2026 apabila proses musyawarah bersama masyarakat tidak dilaksanakan.
“Kalau sepanjang tahun anggaran 2026 Musdes tidak dilaksanakan, lantas bagaimana pemerintah desa mengetahui dan menentukan program prioritas serta penggunaan anggaran desa? Bagaimana mungkin seluruh program pembangunan yang seharusnya direncanakan dan dilaksanakan selama satu tahun anggaran bisa diselesaikan hanya dalam waktu satu bulan, apalagi jika dilakukan pada penghujung tahun?” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan apakah tahun anggaran 2026 seolah-olah tidak berlaku bagi Desa Guruapin. Menurutnya, apabila persoalan tersebut benar terjadi, pemerintah daerah harus segera mengambil langkah untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana hak-hak masyarakat tetap terlindungi.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat tidak berjalannya mekanisme pemerintahan desa sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar tidak menganggap persoalan Desa Guruapin sebagai masalah kecil. Sebab, menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut administrasi pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan etika, moral, tanggung jawab, serta kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan di tingkat desa.
Ia secara khusus mengingatkan Kepala Dinas terkait dan Bupati Halmahera Selatan agar segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi yang terjadi di Desa Guruapin.
“Saya sebagai Tokoh Muda Kayoa, khususnya Desa Guruapin, mengingatkan kepada kepala dinas terkait dan Bupati agar jangan menganggap enteng persoalan ini. Ini bukan lagi sekadar persoalan pemerintahan desa, tetapi sudah menyangkut persoalan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin di desa,” ungkapnya.
Selain persoalan Musdes, ia juga menyoroti peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa dalam menyelesaikan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, penyelesaian persoalan desa semestinya mengedepankan nilai-nilai adat seatorang sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Kayoa, sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan melalui pendekatan musyawarah, kekeluargaan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai sosial masyarakat setempat.
Ia turut mempertanyakan peran pemerintah kecamatan yang dinilai belum mampu menjadi ruang penyelesaian atas persoalan yang terjadi di Desa Guruapin.
Karena itu, ia berharap Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan segera turun tangan untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut, melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, serta mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan pelanggaran.
“Jangan biarkan persoalan ini terus berlarut-larut. Kami berharap Bupati dan Wakil Bupati segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan Desa Guruapin. Jika terdapat aparatur pemerintahan desa yang mengabaikan ketentuan UU Desa maupun regulasi lainnya, harus ada evaluasi dan tindakan sesuai aturan yang benar.(red)







TERNATE, MALUTLINE โ Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Maluku Utara menggelar apel penegasan dan konsolidasi personel untuk mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Ternate, Selasa (10/11/2026).