LABUHA – Pekerjaan proyek tanggap darurat yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan, (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), selama Tahun 2023-2024 terus bergulir.

Pekerjaan proyek yang melekat pada Badan penanggung Bencana Daerah (BPBD) Halsel itu, diketahui meninggalkan utang belasan miliar rupiah ke pihak ketiga.

Pasalnya, sejumlah pekerjaan proyek tanggap darurat yang tercatat sebagai utang Daerah tersebut dipastikan belum berjalan karena kegiatan proyek yang sudah dicairkan 100 persen saja fiktif. Apalagi yang belum dicairkan sama sekali. Sehingga, ini hanya menjadi catatan utang Daerah kepada pihak ketiga atau kontraktor.

Ketua Komisi III DPRD Halsel, Safri Talib mengungkapkan, ada dua paket proyek tanggap darurat yang belum dikerjakan sama sekali. Tapi anggarannya sudah dicairkan 100 persen yakni proyek Pembangunan Talud penahan ombak di Desa Nang, Kecamatan Bacan Barat dan Desa Sidopo, Kecamatan Bacan Barat Utara dan untuk anggaran kedua proyek di Desa Nang, tersebut total anggarannya sangat besar yakni Rp 11 miliar lebih untuk pembangunan Talud di Desa Nang dan Desa Sidopo Rp 12 miliar lebih.

Dikatakannya, dari hasil laporan BPBD, progress keseluruhan sudah dikerjakan 60 persen, tetapi ketika Komisi III melakukan kunjungan kerja, Dua Desa itu ternyata belum ada progress sama sekali, nol persen alias fiktif.

“Padahal informasinya sudah pencairan 100 persen,” ungkap Safri, belum lama ini.

Sementara berdasarkan kontrak kerja antara Pemkab Halsel dengan pihak ketiga, kata Safri, proyek Talud di Desa Nang dan Sidopo ini Tahun anggaran 2023 dan 2024, Kedua proyek itu juga, disebut masuk dalam pembayaran utang proyek tanggap darurat melalui APBD pokok dan perubahan tahun 2024 dengan nilai Rp 40 miliar lebih.

“Yang jadi aneh, Kepala BPBD (Aswin Adam) sampaikan di media utang proyek tanggap darurat tidak diakomodir di APBD perubahan. Kalau anggaran itu dialokasikan ke item kegiatan mana, harusnya disampaikan ke kami (Komisi III),” jelasnya.

Safri juga menyatakan, pihaknya akan memastikan apakah anggaran kedua proyek tersebut sudah cair 100 persen atau belum, Kepastian ini akan ditindaklanjuti dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam waktu dekat ini.

“Mulai besok ini sudah ada pembahasan anggaran (APBD 2025), OPD terkait kami akan panggil untuk memberi penjelasan terkait pencairan 100 persen itu,” tandasnya.

Berdasarkan pencairan proyek fiktif talud penahan ombak di Desa Kokotu dan Desa Nang dengan total anggaran Rp 23 miliyar, diketahui fiktif tersebut Lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak komisi pemberantasan korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap kepala BPBD Halsel Aswin Adam dan rekanan yang mengerjakan proyek fiktif tersebut namun sudah melakukan pencarian 100 persen.

Desakan ini disampaikan Ketua Divisi Investigasi LSM Front Delik anti korupsi (FDAK) Halsel, Abdul salam kepada malutline.com, Jumat (25/10/2024).

Abdul mengatakan, KPK segera melakukan pemeriksaan terhadap Kepala BPBD Halsel dan rekanan yang diduga melakukan pencairan anggaran sebesar Rp 23 miliyar dan proyeknya tidak dikerjakan alias fiktif.

“Dan PJs Bupati Halsel diminta untuk mencopot Kepala BPBD Halsel Aswin Adam dari jabatannya sebagai kepala BPBD Halsel,” pintanya.

Sementara, Kepala BPBD Halsel Aswin adam dan pihak rekanan masih upaya konfirmasi hingga berita ini dipublish. (Red)

HALSEL – Tokoh muda Makayoa, Muhajirin Bailusy, memastikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan nomor urut 4, Jasri Usman-Muhlis Djafaar, bakal memenangkan pilkada 27 November mendatang.

Hal tersebut disampaikan Muhajirin Bailusy, saat kampanye penutupan paslon Jasri-Muhlis zona dua Desa Kiowor, Kecamatan Pulau Makian, Kamis (24/10/2024).

“Sebagai putra Makayoa, saya punya tanggung jawab moril sehingga wajib datang dari Ternate ke Makian hari ini (kemarin) ingin memastikan kepada basuadara di Pulau Makian bahwa Jasri-Muhlis pasti menang 27 November nanti,” katanya.

Muhajirin juga bilang, kehadirannya pada kampanye terbuka paslon Jasri-Muhlis di Pulau Makian sebagai bentuk komitmen membangun Halmahera Selatan.

“Sebagai bagian dari putra Halmahera Selatan, saya berkomitmen dan bertanggung jawab untuk bilang ke pak Jasri dan pak Muhlis, negeri ini harus dibangun,” teriaknya. (Sam)

HALSEL – Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Muhajirin Bailusy, menegaskan, fraksi PKB yang dipimpinnya akan fokus memperjuangkan pembangunan jalan lingkar Pulau Makian yang hingga kini tak kunjung tuntas.

Jika sebelumnya pembangunan jalan lingkar Pulau Makian yang diperjuangkan kader PKB Halsel gagal, atas kewenangan dan izin Ketua DPW PKB Malut, fraksi yang dipimpinnya siap menjadikan jalan lingkar Pulau Makian sebagai program prioritas untuk dibangun, termasuk infrastruktur lainnya di bumi Saruma.

“Sebagai anggota DPRD provinsi yang didelegasikan PKB dan juga ketua fraksi, saya meminta izin kepada ketua saya Jasri Usman, saya akan memaksakan rekan-rekan komisi III untuk fokus infrastruktur jalan lingkar Pulau Makian sebagai program prioritas fraksi PKB,” teriak Muhajirin, saat menyampaikan orasi politik pada kampanye terbuka paslon Jasri-Muhlis yang dihadiri ribuan pendukung fanatik di Desa kiyowor, Kecamatan Pulau Makian, Kamis (24/10).

Mantan Ketua DPRD Kota Ternate itu kemudian meyakinkan pendukung loyalis kalau pasangan Jasri-Muhlis, yang diusung PKB dan Partai Demokrat merupakan pasangan yang tepat bagi masyakarat Halsel, khususnya keluarga besar di Pulau Makian dan Kayoa.

Ia menegaskan untuk membangun Kabupaten Halsel tanpa nepotisme maupun pembagian pembangunan infrastruktur yang adil dan merata, butuh sosok pemimpin atau figur seperti Jasri Usman dan Muhlis Djafaar.

“Saya kenal betul figur Jasri Usman. Pak Jasri figur dan tokoh yang tidak membeda bedakan suku, etnis, agama dan sebagainya. Jasri Usman berdiri diatas keberagaman untuk membangun Halmahera Selatan. Kalau bukan Jasri, saya tidak mungkin berdiri di hadapan basudara samua, ” teriaknya. (Sam)

HALSEL – Warga Desa Bajo Laluin mengaku terharu dengan kampanye Paslon Nomor Urut 4 Jasri Usman dan Muhlis Djafaar.

Pasalnya, kampanye Jasri Muhlis lebih fokus memaparkan program ketimbang menyebar fitnah dan menjatuhkan lawan Politik.

“Jujur saya terkesima dengan kampanye Jasri-Muhlis, ini sebagai langkah untuk menentukan sikap menjatuhkan pilihan politik,” ungkap ajun saat di temui cru media center Jasri-Muhlis di lokasi kampanye terbuka terbatas, Selasa (22/10/2024).

Menurutnya, bobotan materi kampanye Jasri-Muhlis sangat luar biasa, mendidik dan membuka pikiran masyarakat untuk menentukan menjatuhkan pilihan kedepan. Karena tidak menyerang kandidat lain tetapi lebih terfokus pada penyampaian visi dan misi.

Bagi Ajun, sosok seperti ini menandakan pemimpin yang patut diperjuangkan oleh  Masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan.

Arjun pun mengisahkan, pernah membuka komunikasi politik melalui handphone dengan calon Bupati nomor urut 1 Bahrain Kasuba, guna membicarakan kemenangan di Desa Laluin, sekaligus membentuk tim pemenang namun berjalannya waktu tak ada kejelasan.

“Dulu di tahun 2015 saya koordinator tim pemenang nomor urut 4 di Kecamatan Kayoa Selatan dan itu berhasil. Di Laluin sendiri bisa raih suara hampir 1000 dari 1.700 jiwa pilih, dan tahun ini nomor 4 harus menang di Desa Laluin diatas angka 85 Persen,” tukas Ajun.

Sementara Ikbal M Nur, Tokoh agama Desa Bajo Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan mengapresiasi kampanye terbuka terbatas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan nomor urut 4, Jasri Usman dan Muhlis Djafaar (Jasri-Muhlis).

Menurut Ikbal, kampanye Jasri-Muhlis patut dijadikan contoh oleh paslon lain, karena nomor urut 4 lebih fokus memaparkan program dan visi-misi lima tahun kedepan.

Bahkan kata Ikbal, pasangan Nomor urut 4 menjadi contoh kampanye terbaik, karena tidak menyebarkan fitnah dan mengadu domba masyarakat.

“Nomor urut 4 juga telah berhasil menjadi contoh kampanye terbaik pada Pilkada Halmahera Selatan.setelah cermati materi kampanye ternyata sangat Unggul,” ungkap Ikbal saat ditemui di lokasi kampanye.

Jasri-Muhlis sambung Ikbal, juga rendah hati dan tidak menunjukan kesombongan saat berkampanye, pemimpin seperti ini tentunya layak memimpin Halmahera Selatan.

Olehnya itu, selaku tokoh agama desa bajo laluin berharap kepada pasangan calon lain agar meniru kampanye Jasri-Muhlis, karena berkesan di hati masyarakat.

Ikbal juga selaku imam Desa Bajo ini menyampaikan terimakasih dan turut mendoakan kepada pasangan Jasri- Muhlis agar mendapat ijabah dari Allah SWT untuk memimpin Halmahera Selatan.

“Saya mendoakan pasangan Jasri-Muhlis mendapat Ijabah dari Allah SWT untuk memimpin Halmahera Selatan sehingga melaksanakan tugas tanggungjawab dengan baik dari apa yang diprogramkan kedepan,” tukasnya. (Sam)

TERNATE – Masyarakat yang tergabung dalam Mahasiswa lingkar tambang, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), melaksanakan aksi unjuk rasa di Kantor PT. Harita Group di Kota Ternate mendesak pihak PT. Harita Group agar bisa memenuhi 9 poin tuntutan masyarakat yang selama ini diabaikan oleh Perusahaan Tambang Nikel terbesar di Malut.

Hal ini disampaikan Koordinator Lapangan (Korlap), Supriyono D.S saat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Cabang PT. Harita Grup Kota Ternate, Kamis (24/10/2024).

Supriyanto mengatakan, Obi merupakan daerah yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi bumerang bagi masyarakat. Dimana kekayaan alamnya di kuras namun sangat minim timbal balik dengan hadirnya tambang tidak mampu merubah kondisi sosial masyarakatnya baik dari segi sosial maupun infrastruktur.

“Olehnya itu, kami mahasiswa sebagai representasi masyarakat yang berada di pulau Obi menuntut pihak terkait dalam hal ini pemerintah daerah dan Harita Nikel agar dapat merealisasikan 9 poin tuntutan kami di antaranya, meninjau kembali petunjuk teknis beasiswa gemilang Harita nikel, meminta transparansi dokumen Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Harita nikel, pengadaan asrama mahasiswa Obi oleh Harita nikel di Kota Ternate,” jelasnya.

Selain it, para aksi Demo juga meminta PT. Harita Nikel juga lebih transparansi dana CSAR Harita Nikel dan mengevaluasi kembali management perekrutan tenaga kerja, menjamin kebebasan berserikat bagi tenaga kerja Harita nikel, mendesak pemerintah daerah untuk mengevaluasi dokumen Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Harita Nikel, meminta kejelasan status jalan lingkar Obi, mendesak pemerintah untuk memperhatikan pembangunan infrastruktur pulau Obi sebagai daerah dengan status Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dalam aksi itu para mahasiswa juga mengancam pihak PT. Harita group jika 9 poin tuntutan masa aksi mahasiswa Obi ini di abaikan maka para mahasiswa asal Obi akan melakukan konsolidasi besar-besaran untuk memboikot aktifitas pertambangan nikel oleh PT. Harita grup di kecamatan Obi kabupaten Halmahera Selatan provinsi Maluku Utara. (Red)

Muat Lagi Berita