TERNATE, Malutline Maluku Utara – Polemik pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ternate memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Sejumlah ASN menilai pernyataan yang disampaikan pimpinan daerah tidak sejalan dengan realitas yang terjadi di lapangan.
Sorotan tajam mengarah kepada Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman, serta Sekretaris Daerah Kota Ternate, yang dinilai tidak konsisten dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait pencairan THR menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Sejumlah ASN mengaku kecewa karena sebelumnya pemerintah daerah menyampaikan bahwa pembayaran THR akan dilakukan menjelang lebaran. Namun pada kenyataannya, hingga hari raya tiba, tidak semua pegawai menerima hak tersebut.
Menurut informasi yang beredar di kalangan pegawai, THR baru dicairkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sementara sebagian ASN lainnya diminta bersabar karena pembayaran disebut baru akan dilakukan setelah Lebaran.
Kondisi ini memicu kekecewaan di kalangan pegawai. Pasalnya, THR dinilai sangat penting bagi ASN untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga menjelang hari raya, mulai dari kebutuhan pokok hingga persiapan makanan lebaran.

“THR itu bukan sekadar tambahan uang, tetapi bagian dari kebutuhan keluarga saat lebaran. Biasanya digunakan untuk belanja bahan makanan, kebutuhan anak-anak, hingga persiapan hari raya,” ungkap salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya.
ASN tersebut juga menilai bahwa pernyataan yang disampaikan pemerintah daerah di ruang publik kerap berbeda dengan kondisi yang terjadi. Menurutnya, hal tersebut membuat kepercayaan pegawai terhadap pemerintah menjadi menurun.
“Kami hanya berharap apa yang disampaikan kepada publik benar-benar sesuai dengan kenyataan. Jangan sampai pernyataan diulang-ulang, tetapi pada akhirnya tidak sinkron dengan fakta,” ujarnya.
Kritik juga muncul karena di saat sebagian ASN belum menerima THR, sejumlah kegiatan seremonial seperti open house pejabat daerah tetap digelar dengan berbagai hidangan mewah. Hal ini dinilai menimbulkan kesan kontras di tengah kondisi pegawai yang masih menunggu hak mereka.
Bagi sebagian ASN, situasi ini dianggap mencerminkan wajah birokrasi yang kurang peka terhadap kebutuhan pegawai di bawahnya, terutama di momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri.
“Ini sangat miris. ASN diminta bersabar menunggu sampai setelah lebaran, sementara di sisi lain ada acara-acara resmi dengan jamuan besar. Seharusnya pemerintah lebih peka terhadap kondisi pegawai,” kata seorang pegawai lainnya.
Selain itu, beberapa pihak juga menilai janji yang disampaikan pemerintah menjelang Hari Raya Idul Fitri pada bulan Ramadan seharusnya menjadi komitmen yang dijaga dengan baik. Apalagi pernyataan tersebut disampaikan dalam suasana bulan suci yang identik dengan kejujuran dan integritas.
Sejumlah pengamat lokal bahkan mengingatkan bahwa kepercayaan publik merupakan modal penting bagi pemerintah daerah. Jika komunikasi publik tidak konsisten, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Mereka juga menilai persoalan ini perlu dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah daerah agar tidak menimbulkan spekulasi yang lebih luas, terlebih menjelang dinamika politik di masa mendatang.
Hingga saat ini, banyak ASN berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian mengenai pencairan THR yang belum dibayarkan. Bagi mereka, THR bukan sekadar hak administratif, tetapi bagian penting dari tradisi dan kebutuhan keluarga dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. (Red)







