Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALTIM, Malutline – Sebuah unggahan yang viral di media sosial memicu gelombang kritik dan pertanyaan dari masyarakat terkait proyek pemeliharaan kanal senilai Rp40,8 miliar di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Dalam unggahan tersebut, sejumlah pejabat daerah dan pihak yang dikaitkan dengan proyek tersebut menjadi sorotan publik.

Narasi yang beredar di media sosial menyoroti dugaan adanya ketidakwajaran dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara bernilai puluhan miliar rupiah. Masyarakat pun mulai mempertanyakan transparansi, efektivitas, serta manfaat nyata dari proyek tersebut bagi kepentingan publik.

Berbagai komentar bermunculan dari warga yang meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka terkait penggunaan anggaran tersebut. Mereka menilai bahwa setiap proyek yang dibiayai dari uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan.

Sejumlah tokoh masyarakat menegaskan bahwa kritik yang berkembang bukan semata-mata untuk menyerang individu tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

“Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran sebesar itu digunakan. Jika memang seluruh proses telah sesuai aturan, maka pemerintah harus membuka informasi secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik,” ujar salah seorang warga Halmahera Timur.

Polemik yang berkembang ini juga mendorong munculnya tuntutan agar lembaga pengawas dan aparat penegak hukum melakukan penelusuran terhadap proyek tersebut guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Pengamat kebijakan publik menilai, keterbukaan informasi menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Menurutnya, transparansi anggaran bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat.

Di sisi lain, berbagai tuduhan dan dugaan yang beredar di media sosial masih membutuhkan pembuktian berdasarkan data, dokumen, serta hasil pemeriksaan dari lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan terhadap seluruh pihak yang disebut dalam berbagai narasi yang beredar.

Masyarakat kini berharap pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dapat memberikan klarifikasi secara terbuka agar polemik yang berkembang tidak terus menimbulkan kegaduhan di ruang publik.

Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat masih menunggu penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan proyek pemeliharaan kanal senilai Rp40,8 miliar tersebut. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline.com – Sebuah video yang memperlihatkan curahan hati seorang siswi asal Desa Nyonyifi, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, mendadak viral di media sosial dan menyita perhatian publik. Dalam video tersebut, siswi itu menyampaikan harapannya kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, agar membantu membangun jembatan yang selama ini menjadi kendala utama bagi para pelajar untuk pergi ke sekolah.

Video yang beredar luas di berbagai platform media sosial itu memperlihatkan kondisi sungai yang meluap akibat hujan deras. Akibat tidak adanya jembatan yang memadai, para siswa terpaksa tidak dapat menyeberang dan akhirnya harus absen dari kegiatan belajar mengajar.

Dengan nada polos namun penuh harapan, siswi tersebut menyampaikan keluhannya secara langsung kepada orang nomor satu di Maluku Utara.

“Mohon maaf untuk Ibu Sherly kalau lancang. Terus tara bisa pegi sekolah karena tara ada jembatan. Mohon bantuannya, tolong bikin tong pe jembatan kah. Tolong anak sekolah sengsara toh mau pegi sekolah juga bagaimana. Banjir bagini, toh tara bisa pegi sekolah. Akan tong alpa terus bagaimana? Torang juga mau kejar pendidikan lagi,” ungkap siswi tersebut dalam video yang viral.

Ungkapan itu sontak menyentuh hati banyak warganet. Ribuan pengguna media sosial memberikan komentar dan dukungan terhadap permohonan tersebut. Banyak yang menilai bahwa apa yang disampaikan siswi itu merupakan gambaran nyata masih adanya daerah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, khususnya akses pendidikan.

Tak butuh waktu lama, video tersebut akhirnya sampai kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos. Melalui kolom komentar unggahan yang viral tersebut, Sherly memberikan tanggapan yang langsung mendapat perhatian masyarakat.

“Makasih infonya adik sayang. Tim udah turun survei ya,” tulis Sherly.

Respons singkat tersebut langsung disambut antusias oleh masyarakat dan warganet. Banyak yang mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam merespons keluhan warga, khususnya yang berkaitan dengan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.

Sejumlah warga Desa Nyonyifi mengaku bersyukur karena keluhan yang selama ini mereka rasakan akhirnya mendapat perhatian pemerintah. Menurut mereka, keberadaan jembatan sangat penting karena menjadi satu-satunya akses yang dilalui para pelajar setiap hari untuk menuju sekolah.

Ketika musim hujan tiba dan debit air sungai meningkat, aktivitas masyarakat sering terganggu. Tidak hanya pelajar yang kesulitan berangkat ke sekolah, tetapi juga warga yang hendak beraktivitas, berkebun, maupun mengakses layanan kesehatan.

Kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan menjadi harapan besar masyarakat agar segera mendapatkan solusi permanen melalui pembangunan jembatan yang layak dan aman.

Viralnya video siswi asal Nyonyifi itu juga menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan mendesak di sejumlah wilayah Maluku Utara. Akses jalan, jembatan, pendidikan, dan pelayanan publik merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Di sisi lain, respons cepat yang ditunjukkan Gubernur Sherly Tjoanda Laos mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Banyak pihak menilai bahwa kehadiran pemerintah dalam mendengar langsung suara masyarakat merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang responsif dan berpihak kepada rakyat.

Kini masyarakat Desa Nyonyifi berharap hasil survei yang telah dilakukan dapat segera ditindaklanjuti dengan pembangunan jembatan yang selama ini menjadi impian warga. Bagi para pelajar, jembatan tersebut bukan sekadar sarana penghubung, melainkan jalan menuju masa depan dan pendidikan yang lebih baik.

“Kami hanya ingin anak-anak bisa sekolah dengan aman dan tidak lagi terhalang banjir setiap kali hujan turun,” ujar salah seorang warga setempat.

Harapan itu kini menggantung pada tindak lanjut pemerintah, setelah suara polos seorang siswi dari pelosok Halmahera Selatan berhasil mengetuk perhatian publik dan sampai langsung ke meja pengambil kebijakan di Maluku Utara. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline.com – Masyarakat Desa Bibinoi, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, atas dimulainya pembangunan jembatan yang selama puluhan tahun menjadi harapan warga setempat.

Pembangunan jembatan tersebut disambut antusias oleh masyarakat karena dinilai sebagai jawaban atas kebutuhan infrastruktur yang telah lama diperjuangkan oleh warga dari generasi ke generasi. Kehadiran proyek tersebut dianggap sebagai bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.

Sejumlah warga Bibinoi mengaku terharu melihat alat berat dan pekerjaan fisik mulai dilakukan di lokasi pembangunan. Menurut mereka, selama bertahun-tahun berbagai pergantian kepemimpinan di tingkat provinsi telah terjadi, namun pembangunan jembatan yang diharapkan masyarakat belum juga terealisasi.

“Sudah puluhan tahun masyarakat menantikan pembangunan jembatan ini. Dari satu gubernur ke gubernur berikutnya, belum ada realisasi. Baru di masa kepemimpinan Ibu Sherly Tjoanda Laos pekerjaan ini mulai dilaksanakan,” ujar salah seorang warga Bibinoi.

Masyarakat menilai pembangunan tersebut menjadi salah satu bukti bahwa janji politik yang disampaikan kepada rakyat dapat diwujudkan melalui kerja nyata. Karena itu, warga berharap proyek pembangunan jembatan dapat berjalan lancar hingga selesai sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.

Menurut warga, keberhasilan dimulainya pembangunan jembatan tidak terlepas dari komitmen yang pernah dibangun oleh mendiang Benny Laos bersama Sherly Tjoanda Laos saat mengikuti kontestasi politik di Maluku Utara.

Sebagaimana diketahui, perjalanan politik Sherly Tjoanda Laos menuju kursi Gubernur Maluku Utara tidak berlangsung mudah. Setelah wafatnya calon gubernur Benny Laos akibat insiden kebakaran kapal cepat di Pulau Taliabu menjelang pelaksanaan Pilkada, Sherly Tjoanda Laos kemudian melanjutkan perjuangan politik almarhum suaminya.

Dengan waktu kampanye yang relatif singkat dan kondisi politik yang tidak mudah, Sherly berhasil memperoleh kepercayaan masyarakat Maluku Utara hingga akhirnya terpilih memimpin provinsi tersebut.

Bagi masyarakat Bibinoi, keberhasilan merealisasikan pembangunan jembatan menjadi simbol bahwa komitmen yang pernah disampaikan kepada masyarakat tidak berhenti sebagai janji kampanye semata.

Selain pembangunan jembatan, warga juga menilai berbagai program yang dijalankan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda Laos mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, bantuan bagi petani dan nelayan, hingga program perbaikan rumah tidak layak huni disebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

“Kami melihat ada kerja nyata yang dilakukan. Bukan hanya pembangunan jembatan, tetapi juga program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat kecil,” kata warga lainnya.

Pembangunan jembatan di Desa Bibinoi sendiri diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, mempermudah akses transportasi, serta mendukung pertumbuhan sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan di kawasan Bacan Timur Tengah.

Di media sosial, apresiasi masyarakat Bibinoi terhadap Gubernur Sherly Tjoanda Laos juga menjadi perbincangan luas. Sebuah video pendek yang beredar di berbagai platform digital memperlihatkan sejumlah warga menyampaikan rasa syukur atas dimulainya pembangunan jembatan tersebut.

Dalam video yang viral itu, beberapa warga bahkan menyampaikan harapan agar kepemimpinan Sherly Tjoanda Laos dapat terus berlanjut pada periode berikutnya. Menurut mereka, berbagai program pembangunan yang mulai berjalan perlu mendapat dukungan agar dapat diselesaikan secara berkelanjutan.

Meski demikian, masyarakat berharap pembangunan jembatan di Desa Bibinoi dapat terus dikawal hingga selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Warga juga meminta pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur lainnya yang masih menjadi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.

Bagi masyarakat Desa Bibinoi, dimulainya pembangunan jembatan bukan sekadar proyek fisik semata, melainkan simbol hadirnya harapan baru setelah puluhan tahun menunggu realisasi pembangunan yang selama ini hanya menjadi impian. Kini, harapan itu perlahan mulai menjadi kenyataan melalui pembangunan yang telah dimulai di era kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos. (Darti/red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA, Malutline.com – Gelombang penolakan terhadap Kepala Desa Kupal, Sanusi Lagaria, terus menguat. Ratusan warga Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, menggelar aksi unjuk rasa dan mendesak Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, segera memberhentikan kepala desa yang dinilai telah kehilangan kepercayaan masyarakat.

Aksi yang dipimpin oleh Harmain Rusli, SH tersebut berlangsung pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WIT. Sebelum bergerak menuju Kantor Bupati Halmahera Selatan, massa terlebih dahulu berkumpul di Kantor Desa Kupal yang sebelumnya telah dipalang oleh warga sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan kepala desa.

Akibat pemalangan tersebut, aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kantor Desa Kupal dilaporkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi itu menjadi simbol kekecewaan warga yang menilai kepala desa tidak lagi layak memimpin desa mereka.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan massa aksi, warga secara tegas menyatakan tidak percaya lagi terhadap Kepala Desa Kupal, Sanusi Lagaria. Mereka menilai tindakan yang diduga dilakukan oleh kepala desa telah mencederai etika kepemimpinan dan merusak citra pemerintahan desa di mata masyarakat.

“Kami, perwakilan warga dan tokoh masyarakat Desa Kupal, dengan tegas menyatakan tidak percaya lagi terhadap Kepala Desa Sanusi Lagaria. Seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi masyarakat, menjaga etika, moral, serta kehormatan jabatan yang dipercayakan kepadanya,” tegas Harmain Rusli, SH, dalam orasinya.

Menurut massa aksi, tuntutan tersebut muncul setelah beredarnya informasi mengenai dugaan kepala desa yang kedapatan mengonsumsi minuman keras dan mengunjungi tempat hiburan malam bersama pemandu lagu. Warga menilai perilaku tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat.

Bagi warga, seorang kepala desa tidak hanya dituntut menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik institusi pemerintahan desa serta menjadi contoh yang baik bagi generasi muda.

Dalam aksi tersebut, massa meminta Bupati Halmahera Selatan agar tidak mengabaikan aspirasi masyarakat Desa Kupal. Mereka mendesak pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Sanusi Lagaria dan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami meminta Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba tetap konsisten bersama masyarakat Desa Kupal. Aspirasi ini lahir dari keresahan masyarakat yang menginginkan pemerintahan desa yang bersih, bermartabat, dan berpihak kepada rakyat,” ujar Harmin.

Selain menuntut pemberhentian kepala desa, massa juga meminta pemerintah daerah menelusuri berbagai persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Mereka berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah penyelesaian agar kondisi sosial dan pemerintahan di Desa Kupal kembali kondusif.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Massa secara bergantian menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka di depan Kantor Bupati Halmahera Selatan. Sejumlah tokoh masyarakat yang hadir menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian warga terhadap masa depan Desa Kupal dan bukan karena kepentingan kelompok tertentu.

Warga berharap Bupati Halmahera Selatan dapat segera merespons tuntutan yang disampaikan dan mengambil keputusan yang objektif demi menjaga stabilitas pemerintahan desa serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Kupal, Sanusi Lagaria, belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan warga. Malutline.com masih berupaya menghubungi yang bersangkutan guna memperoleh klarifikasi dan tanggapan sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.

Masyarakat Desa Kupal menegaskan akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga pemerintah daerah memberikan kepastian dan langkah konkret atas aspirasi yang mereka (Darti/red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malitline- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Provinsi Maluku Utara (Malut) mendesak Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, untuk segera mengevaluasi dan menonaktifkan 17 pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut.

Desakan ini disampaikan langsung oleh Gubernur LSM Lira Malut, Said Alkatiri. Ia menilai, para pejabat yang saat ini menduduki posisi Kepala Dinas, Kepala Badan, hingga Staf Ahli tersebut diduga terlibat langsung dalam pemberian uang senilai Rp1,2 miliar, serta berstatus sebagai saksi dalam persidangan kasus korupsi mantan Gubernur Malut, almarhum Abdul Gani Kasuba (AGK), pada periode 2022–2023.

“Berdasarkan penelusuran kami, ada 17 pejabat eselon II yang namanya muncul di fakta persidangan. Demi mendorong penegakan hukum, kami juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk menelusuri fakta-fakta tersebut guna memberikan kepastian hukum terhadap ASN di Pemprov Malut,” tegas Said Alkatiri di Ternate. Rabu (3/6/2026).

Said juga mengingatkan Gubernur Sherly Tjoanda agar tetap konsisten dan tidak pilih kasih dalam menata birokrasi. Meskipun penempatan jabatan merupakan hak prerogatif gubernur, rekam jejak (track record) para pejabat harus menjadi prioritas utama agar prinsip meritokrasi (sistem yang berbasis pada kemampuan dan integritas, bukan kedekatan) benar-benar ditegakkan.

Menurut Said, hasil asesmen jabatan yang dilakukan sebelumnya tidak menjadi jaminan bahwa para pejabat tersebut bersih dari pusaran kasus korupsi yang menghebohkan Maluku Utara tersebut.
Adapun pejabat eselon 2 yang terlibat di antara nya
1.Abdullah Assagaf jabatan staf ahli
2.Supriyono Andili , jabatan Karo Ekonomi
3.Kadri Laetje jabatan PLT.kadis kelautan dan perikanan
4.Samsudin Abd Kadir jabatan Sekda
5.Musrifah Alhadar , jabatan kadis perkim
6.Idrus Assagaf jabatan kadis BPSDM
7.Ahmad Purbaya jabatan kaban BPKAD
8.Miftah Bay jabatan kadis PMD
9.Nirwan MT Ali , jabatan kadis PTSP
10.Sukur Lila , jabatan staf ahli
11.Fahrudin Tukuboya , jabatan staf ahli
12.Jainab Alting , jabatan kaban Bapenda
13.Sarmin Sulaiman, jabatan kaban Bapeda
14.Saifudin Juba , jabatan Kadispora
15.Sofyan Kamarullah, jabatan Kabid dinas PU
16.Wahyudi jabatan kadis perindag
17.Alwiah Assagaf, jabatan Dir RSUD
18.Abubakar Abdullah,kadis pendidikan mantan sekwan DPRD terlibat kasus tunjangan DPRD provinsi Maluku Utara periode 2019-2024
19.Ruslan Bian jabatan Kaban Balitbangda terlibat kasus perusda kota Ternate
“Oleh karena itu, Lira
Malut mendesak Gubernur Sherly Tjoanda untuk segera mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan 17 dan 2 orang pejabat pada kasus lainnya pangkas.(said/red)