HALSEL, Malutline – Dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) kembali mencuat di Kabupaten Halmahera Selatan. Kali ini, sorotan tajam mengarah kepada Kepala Desa Alam Kananga, Kecamatan Obi Barat, Kasri Adam Bae, yang diduga kuat melakukan pengelolaan anggaran desa secara fiktif selama tiga tahun berturut-turut, yakni periode anggaran 2023, 2024, hingga 2025.

Dugaan penyimpangan tersebut kini mulai mendapat perhatian serius dari kalangan aktivis antikorupsi di daerah. Front Anti Korupsi Indonesia Maluku Utara (FAKI) secara resmi menyatakan tengah menyiapkan laporan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang nilainya diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Ketua FAKI Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah data awal terkait dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa yang diduga tidak direalisasikan sebagaimana peruntukan anggaran sebagaimana diatur dalam regulasi pengelolaan keuangan desa.

Menurut Dani, indikasi yang ditemukan mengarah pada dugaan adanya laporan pertanggungjawaban fiktif, kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan, serta penggunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara hukum.

> “Kami menemukan adanya indikasi kuat dugaan pengelolaan Dana Desa di Desa Alam Kananga yang diduga sarat dengan praktik manipulasi administrasi, kegiatan fiktif, serta penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa. Nilainya tidak kecil dan diduga mencapai miliaran rupiah dalam rentang anggaran 2023 sampai 2025,” tegas Dani.

 

Lebih lanjut, FAKI menilai persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif biasa, melainkan telah mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pihaknya menilai, apabila benar terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai realisasi di lapangan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan jabatan, memperkaya diri sendiri atau pihak tertentu, serta merugikan keuangan negara.

“Dana Desa adalah uang negara yang diperuntukkan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Jika ditemukan adanya praktik anggaran fiktif, maka itu bukan lagi persoalan internal desa, tetapi sudah masuk dalam kategori dugaan korupsi yang wajib diproses secara pidana,” ujarnya.

FAKI Maluku Utara juga memastikan dalam waktu dekat akan menyerahkan laporan resmi kepada aparat penegak hukum, baik kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kepolisian Daerah Maluku Utara, hingga membuka kemungkinan pelaporan kepada lembaga nasional apabila penanganan di daerah tidak berjalan maksimal.

Menurut mereka, aparat penegak hukum harus segera melakukan audit investigatif, pemeriksaan dokumen penggunaan anggaran, penelusuran aliran dana, serta memanggil seluruh pihak yang diduga mengetahui proses pengelolaan Dana Desa tersebut.

Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat terkait fungsi pengawasan internal pemerintah desa maupun pendamping desa yang seharusnya memastikan setiap rupiah Dana Desa digunakan sesuai aturan.

Aktivis antikorupsi menilai, apabila dugaan tersebut benar terjadi selama tiga tahun berturut-turut tanpa terdeteksi, maka terdapat kemungkinan lemahnya sistem pengawasan yang harus ikut dievaluasi secara menyeluruh.

> “Kami meminta aparat penegak hukum bertindak cepat, profesional, dan independen. Jangan ada pembiaran terhadap dugaan korupsi Dana Desa karena ini menyangkut hak masyarakat serta uang negara yang seharusnya dipakai membangun desa,” tambah Dani.

 

Masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan kini menunggu langkah konkret aparat hukum untuk mengusut dugaan penyimpangan tersebut secara transparan.

Publik berharap proses penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu demi memberikan efek jera terhadap setiap aparatur pemerintahan yang diduga menyalahgunakan amanah jabatan untuk kepentingan pribadi.

Kasus dugaan korupsi Dana Desa Desa Alam Kananga ini diprediksi akan menjadi salah satu perhatian serius dalam agenda pemberantasan korupsi di wilayah Maluku Utara apabila laporan resmi benar-benar masuk ke meja penyidik dalam waktu dekat. (Darti)

Jakarta, malutline Jika kita perhatikan narasi Indonesia Bangkrut, Sale Indonesia, Indonesia Gelap, Kabur dari Indonesia, Buang Rupiah. Narasi sampah anti kemandirian Indonesia seperti ini sangat anomali dan tidak pernah dikenal dalam tradisi gerakan sosial. Hal ini menjadi pendapat yang disampaikan Koordinator 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti melalui rilis Media, Minggu (14/6/2026) di Jakarta.

Haris membandingkan narasi sampah di atas dengan narasi terbaik era revolusi kemerdekaan Indonesia. Ketika itu, tahun 1928, Bung Hatta membacakan pledoi di depan pengadilan kolonial Den Haag, Belanda. Bung Hatta membangun narasi Indonesia Merdeka.

Dua tahun kemudian, 1930, lanjut Haris, Bung Karno, tampil di depan pengadilan kolonial, Bandung, membacakan pledoi Indonesia Menggugat. Baik Bung Karno maupun Bung Hatta keduanya menyampaikan pandangan dan narasi anti-tesis terhadap kolonialisme, yaitu Indonesia merdeka dan berdaulat.

“Kita prihatin, 80 tahun setelah Indonesia merdeka, justru muncul narasi sampah anti kemandirian Indonesia seperti Indonesia bangkrut, sale Indonesia, dll. Sangat menyakitkan karena narasi sampah seperti ini justru digerakin oleh sejumlah intelektual dan kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan sosial”, ujar Haris.

Haris mengatakan justru Presiden Prabowo yang menghidupkan kembali narasi era revolusi kemerdekaan tersebut. Pandangan atau narasi kemandirian ekonomi dan perampokan kekayaan dan SDA oleh oligarki yang selama ini hanya berputar di arus pinggiran gerakan sosial, justru di era Presiden Prabowo menjadi arus utama narasi dan kebijakan di pusat istana negara.

Dalam berbagai pidatonya, Presiden Prabowo selalu tegaskan Indonesia harus berdaulat dan mandiri. Dan tidak sekedar narasi dan omon-omon, sejumlah kebijakan dibuat Presiden Prabowo untuk membangun ekonomi nasional yang berdikari seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

“Ketika para pengkritik menuntut pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo justru duluan melangkah lebih mendasar, yaitu memberantas kebocoran penerimaan negara, under invoicing dan transfer pricing. Sebelumnya KPK hanya menyentuh korupsi belanja negara yang nilainya kecil”, ucap Haris.

Haris mengatakan tampaknya para pengkritik pemerintah itu frustasi dan kehabisan akal. “Sepertinya mereka tidak punya kapasitas intelektual untuk meng anti tesis pandangan dan kebijakan Presiden Prabowo. Makanya yang mereka lakukan adalah cari-cari masalah dengan melakukan intrik dan menghina pribadi Presiden Prabowo”, jelas Haris.

“Mereka berharap agar hinaan dan intrik yang mereka lakukan kepada pribadi Presiden Prabowo direspon dengan cara represif. Dengan demikian mereka dapat menemukan alasan lanjutan untuk melakukan framing dengan narasi rezim otoritarian anti demokrasi”, tagas Haris.

Gerakan Indonesia Bersih

Haris menjelaskan tradisi gerakan sosial adalah menawarkan pandangan alternatif sebagai anti-tesis dari situasi yang dianggap meyimpang. Haris memberi contoh era gerakan sosial sebelumnya yang membangun narasi gerakan “Indonesia bersih”, sebagai anti tesis dari situasi negara yang dinilai kotor dikuasai koruptor dan oligarki serakahnomic.

“Mari kita perhatikan gerakan sosial politik era Orde Baru yang membangun narasi demokrasi politik sebagai anti-tesis dari negara otoriter yang dipimpin Presiden Soeharto. Di era reformasi, gerakan sosial melancarkan gerakan anti kebijakan neoliberalisme yang melakukan privatisasi BUMN dan mencabut subsidi untuk kepentingan rakyat”, lanjut Haris.

Haris menjelaskan, ketika itu penguatan BUMN sebagai motor pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dituduh oleh IMF sebagai mendistorsi pasar. Bahkan alokasi subsidi untuk rakyat dianggap pemborosan dan bakar anggaran.

“Kita prihatin, karena gerakan kelompok mahasiswa dan para pengkritik justru anti terhadap kebijakan yang pro rakyat. Pandangan mereka justru mengadopsi pandangan kaum neoliberal, yang menganggap alokasi APBN untuk rakyat sebagai pemborosan dan bakar anggaran”, jelas Haris.

“Dan menurut kami, gerakan sosial yang anti alokasi APBN untuk rakyat, menolak MBG, kampung nelayan, sekolah rakyat, dll adalah anomali paling ekstrim dalam tradisi gerakan sosial. Saya yakin gerakan seperti ini tidak akan pernah mendapat simpati dan dukungan luas rakyat”, lanjut Haris.

Haris menjelaskan jika ada para pejabat pengkhianat negara yang melakukan korupsi terhadap kebijakan yang pro rakyat tersebut, mestinya korupsinya saja yang kita berantas. Bukan programnya yang dihentikan.

“Bahkan sejumlah program bantuan sosial pemerintah yang sudah berlangsung lama saja masih saja dikorupsi. Apalagi program MBG yang baru dirintis dan merupakan pengalaman pertama negara kita mengelola makan bergizi gratis untuk pelajar”, ujar Haris.

Haris Haris menantang para pengkritik kebijakan pemerintah untuk menyampaikan konstruksi pandangan mereka yang membedakannya dengan pandangan dan kebijakan Presiden Prabowo.

“Saya tidak yakin mereka tidak punya kapasitas intelektual untuk meng-anti tesis pandangan dan kebijakan Presiden Prabowo”, tantang Haris menutup percakapan. (Muksin/red)

HALSEL, Malutline– Kehadiran grup musik Zamrud dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Halmahera Selatan menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Meski dikenal sebagai grup musik yang memiliki nama besar di industri musik Indonesia, sejumlah warga menilai penampilan grup tersebut belum mampu membangun antusiasme maksimal dari penonton yang hadir.

Sorotan ini ramai dibicarakan masyarakat, terutama di media sosial, setelah sebagian warga menyampaikan bahwa lagu-lagu yang dibawakan dinilai kurang familiar bagi mayoritas penonton di lokasi acara. Kondisi itu membuat suasana konser dianggap tidak sehidup yang diharapkan dalam sebuah pesta rakyat berskala daerah.

Seorang warga dalam komentarnya menyebut bahwa panitia ke depan perlu lebih mempertimbangkan artis yang memiliki kedekatan dengan selera masyarakat lokal atau penyanyi yang lagu-lagunya lebih dikenal luas oleh warga.

“Ini hanya saran, jangan tersinggung. Kalau mendatangkan artis minimal yang masyarakat suka atau artis lokal yang lagu-lagunya familiar. Dari atas panggung terlihat penonton kurang hafal lagu dan kurang antusias. Sedih juga, Zamrud memang nama besar, tapi kurang familiar di daerah ini,” tulis salah satu warga dalam unggahan yang ramai diperbincangkan.

Menurut sejumlah warga, menghadirkan artis nasional tentu menjadi bentuk upaya pemerintah untuk memberikan hiburan terbaik kepada masyarakat. Namun popularitas artis di tingkat nasional tidak selalu sejalan dengan selera pendengar di daerah, khususnya ketika genre musik atau lagu yang dibawakan tidak begitu dikenal publik setempat.

Sebagian masyarakat menilai, melibatkan musisi lokal Maluku Utara atau artis yang memiliki basis penggemar kuat di kawasan timur Indonesia dapat menjadi alternatif yang lebih efektif untuk membangun suasana yang lebih meriah dan partisipatif.

Meski kritik tersebut muncul, warga tetap memberikan apresiasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan HUT Halmahera Selatan yang telah diselenggarakan pemerintah daerah. Mereka berharap masukan yang disampaikan bisa menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan perayaan di tahun mendatang semakin matang dan benar-benar menghadirkan hiburan yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Perayaan HUT daerah, menurut warga, bukan sekadar seremonial, melainkan momentum kebersamaan seluruh masyarakat. Karena itu, konsep hiburan yang dipilih diharapkan mampu menjadikan acara benar-benar terasa sebagai pesta rakyat yang melibatkan antusiasme penuh dari masyarakat Negeri Saruma. (Red)

HALSEL, Malutline – Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dari Partai Kebangkitan Bangsa, Juanaidi Abusama, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas resmi terbentuknya kepengurusan baru Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Halmahera Selatan periode 2026–2031.

Ucapan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap semangat baru kepengurusan partai dalam memperkuat konsolidasi organisasi serta memperjuangkan aspirasi masyarakat di Negeri Saruma.

Dalam struktur kepengurusan yang baru, Muslim Hi. Rakib, S.Ag dipercaya sebagai Ketua DPC PKB Halmahera Selatan, didampingi Safri Talib, S.H sebagai Sekretaris dan Alwan K.Hi. Bode, S.Kom sebagai Bendahara.

Juanaidi Abusama menilai, amanah yang diberikan kepada jajaran pengurus baru merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh komitmen, integritas, dan semangat kebersamaan demi membesarkan partai di tingkat daerah.

“Selamat dan sukses atas terpilihnya pengurus baru DPC PKB Halmahera Selatan periode 2026–2031. Ini adalah momentum penting bagi PKB untuk semakin solid, semakin dekat dengan rakyat, dan semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ujar Juanaidi.

Ia menegaskan bahwa PKB sebagai partai yang lahir dari semangat perjuangan rakyat harus terus hadir sebagai kekuatan politik yang membawa perubahan positif, khususnya dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kepengurusan baru harus mampu membangun komunikasi politik yang sehat, memperkuat struktur partai hingga tingkat bawah, serta menjaga semangat persatuan dalam menghadapi tantangan politik ke depan.

“Harapan besar tentu ada di pundak pengurus baru. PKB harus terus menjadi rumah perjuangan bagi masyarakat kecil, menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan, dan tetap konsisten mengawal aspirasi rakyat Halmahera Selatan,” lanjutnya.

Juanaidi juga mengajak seluruh kader dan simpatisan PKB di seluruh wilayah Halmahera Selatan agar memberikan dukungan penuh kepada kepengurusan yang baru sehingga roda organisasi dapat berjalan maksimal selama lima tahun ke depan.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, diharapkan Partai Kebangkitan Bangsa di Halmahera Selatan semakin berkembang, semakin solid secara internal, serta mampu melahirkan program-program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Semangat perubahan, pengabdian, dan kerja bersama menjadi fondasi penting untuk membawa PKB semakin maju di Kabupaten Halmahera Selatan dalam periode kepengurusan 2026–2031. (Red)

HALSEL, Malutline – Kasus dugaan pelecehan terhadap perempuan kembali mencuat di Kabupaten Halmahera Selatan. Seorang pria berinisial SJ (Sabri Jabir), warga Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, resmi dilaporkan ke Polres Halmahera Selatan atas dugaan melakukan tindakan pelecehan non verbal terhadap seorang ibu rumah tangga.

Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor: STPL/343/VI/2026/SPKT, yang diterbitkan Kepolisian Resor Halmahera Selatan pada Minggu, 14 Juni 2026, sekitar pukul 18.20 WIT.

Pelapor diketahui bernama Lasmi Hamid (50), seorang ibu rumah tangga yang berdomisili di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan.

Berdasarkan isi laporan yang diterima pihak kepolisian, peristiwa dugaan pelecehan tersebut terjadi pada hari yang sama, sekitar pukul 15.10 WIT di kediaman pelapor.

Dalam keterangannya kepada polisi, Lasmi Hamid mengaku saat itu baru selesai melakukan aktivitas bersih-bersih di dalam rumah dan merasa kelelahan. Ia kemudian masuk ke kamar untuk beristirahat sambil membuka pakaian guna mengganti pakaian yang dikenakannya.

Namun situasi berubah mengejutkan ketika korban menyadari adanya seseorang yang diduga sedang memperhatikan dirinya secara diam-diam dari bagian atas plafon rumah.

Merasa ada hal yang tidak wajar, korban kemudian berteriak. Teriakan tersebut sontak membuat anggota keluarga yang berada di sekitar rumah keluar untuk melihat situasi yang sedang terjadi.

Saat itulah korban mengaku melihat seorang pria bernama Sabri Jabir diduga berada di atas plafon rumah miliknya. Kejadian tersebut membuat korban merasa sangat terganggu, dirugikan secara psikologis, serta mengalami ketidaknyamanan atas tindakan yang dianggap telah melanggar privasi dirinya sebagai seorang perempuan.

Merasa hak pribadinya dilanggar dan tidak menerima perlakuan tersebut, korban akhirnya mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Halmahera Selatan untuk membuat laporan resmi agar kejadian itu diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus ini kini menjadi perhatian masyarakat setempat, mengingat dugaan tindakan pelecehan terhadap perempuan dinilai sebagai perbuatan serius yang tidak dapat dianggap sepele. Perbuatan yang mengarah pada pelanggaran privasi seseorang, terlebih dilakukan terhadap perempuan di ruang pribadi, dianggap sebagai tindakan yang mencederai rasa aman dalam kehidupan sosial masyarakat.

Masyarakat berharap aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak terlapor guna memastikan seluruh fakta hukum dalam kasus tersebut dapat terungkap secara jelas.

Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap bentuk tindakan yang merendahkan martabat seseorang, termasuk pelecehan yang dilakukan secara non fisik maupun non verbal, tetap memiliki konsekuensi hukum dan harus diproses secara adil sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Publik kini menunggu langkah cepat dari Polres Halmahera Selatan dalam menangani laporan tersebut agar korban memperoleh keadilan dan memberikan efek jera bagi siapapun yang melakukan tindakan serupa.

Perempuan berhak merasa aman di ruang pribadinya, dan setiap bentuk pelecehan terhadap martabat seseorang tidak boleh dibiarkan tumbuh menjadi budaya diam di tengah masyarakat. (Red)