Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline– Kondisi pelabuhan penyeberangan menuju Pulau Hiri di kawasan Sulamadaha kembali menuai sorotan dari masyarakat. Warga Pulau Hiri menilai pembangunan pelabuhan yang menelan anggaran sekitar Rp18 miliar tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, bahkan dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan di lapangan.

Sejumlah warga mengaku heran melihat kondisi pelabuhan yang menurut mereka tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah. Infrastruktur yang seharusnya menjadi akses vital bagi masyarakat Pulau Hiri untuk beraktivitas, berdagang, maupun bepergian ke Kota Ternate justru dianggap belum memadai.

“Kalau melihat nilai proyeknya mencapai Rp18 miliar, seharusnya fasilitas pelabuhan ini bisa lebih baik dan lebih layak. Namun kenyataannya masih banyak hal yang perlu dibenahi,” ungkap salah satu warga Pulau Hiri kepada media ini.


Pelabuhan tersebut sejatinya memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Pulau Hiri. Jalur laut dari Sulamadaha ke Pulau Hiri merupakan salah satu akses utama yang setiap hari digunakan warga untuk berbagai keperluan, mulai dari aktivitas ekonomi hingga kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

Namun, warga menilai pembangunan yang dilakukan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Beberapa bagian fasilitas pelabuhan disebut belum optimal, sementara aktivitas penyeberangan masih menghadapi berbagai kendala.

Kritik masyarakat ini juga diarahkan kepada pihak pemerintah daerah dan instansi terkait agar lebih serius melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran besar. Warga meminta adanya transparansi dan penjelasan terbuka terkait penggunaan anggaran pembangunan pelabuhan tersebut.

“Jangan sampai proyek besar dengan anggaran miliaran rupiah hanya terlihat megah di atas kertas, tetapi manfaatnya tidak dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” ujar warga lainnya.

Sebagai wilayah kepulauan, masyarakat Pulau Hiri sangat bergantung pada akses transportasi laut. Karena itu, pelabuhan yang layak dan aman menjadi kebutuhan mendasar yang tidak bisa diabaikan.

Sejumlah tokoh masyarakat bahkan mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan pelabuhan tersebut, termasuk meninjau kembali kualitas pekerjaan, perencanaan, serta pengawasan proyek.

Mereka menilai proyek-proyek infrastruktur dengan nilai anggaran besar harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi proyek fisik tanpa dampak signifikan.
“Pembangunan harus berpihak kepada masyarakat. Jika anggaran sudah besar, maka kualitas dan manfaatnya juga harus besar,” tegas salah satu tokoh masyarakat Hiri.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan resmi terkait kondisi pelabuhan tersebut serta langkah-langkah yang akan diambil untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang ada.

Bagi warga Pulau Hiri, pelabuhan bukan sekadar bangunan fisik, tetapi urat nadi kehidupan masyarakat kepulauan yang menentukan kelancaran aktivitas ekonomi, sosial, dan mobilitas sehari-hari. Oleh karena itu, mereka berharap pembangunan yang dilakukan benar-benar memperhatikan kualitas, keselamatan, serta kebutuhan riil masyarakat. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline – Harapan masyarakat Desa Sambiki, Kecamatan Obi, untuk menikmati infrastruktur jalan yang layak kembali pupus. Tahun demi tahun berganti, kepemimpinan silih berganti, namun kondisi jalan desa tetap memprihatinkan—bahkan disebut semakin tak terurus.

Jalan yang menjadi akses utama aktivitas warga kini berubah menjadi jalur penuh lubang, berlumpur saat hujan, dan berdebu saat kemarau. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat.

Keluhan warga pun kembali mencuat, kali ini dengan nada yang lebih keras. Mereka menilai, persoalan ini bukan lagi hal baru, melainkan masalah lama yang terus berulang tanpa solusi nyata.

“Ini bukan baru terjadi, tapi sudah lama. Setiap pergantian pemimpin kami selalu berharap ada perubahan, tapi kenyataannya tetap sama. Jalan desa makin rusak dan kami yang terus merasakan dampaknya,” ungkap salah satu warga dengan nada kecewa.

Tak hanya Desa Sambiki, kondisi serupa juga dirasakan oleh masyarakat Desa Anggai. Dua desa ini seakan menjadi simbol minimnya perhatian terhadap infrastruktur dasar di wilayah tersebut. Padahal, akses jalan yang baik merupakan kebutuhan vital bagi mobilitas dan kesejahteraan warga.

Yang membuat sorotan semakin tajam, masyarakat menilai bahwa wilayah ini bukan tanpa keterwakilan. Tercatat ada dua figur yang duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang berasal dari wilayah tersebut, yakni Iksan Subur dari Desa Anggai dan Hi Ibrahim dari Desa Sambiki.

Namun, keberadaan dua wakil rakyat tersebut justru memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Warga mempertanyakan sejauh mana peran dan kontribusi mereka dalam memperjuangkan kebutuhan dasar seperti perbaikan jalan desa.

“Kalau sudah ada perwakilan di DPRD provinsi, kenapa kondisi jalan masih seperti ini? Kami butuh bukti kerja, bukan sekadar janji,” tegas warga lainnya.

Kritik ini tidak hanya ditujukan kepada para wakil rakyat, tetapi juga kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Masyarakat mendesak agar ada langkah konkret, bukan sekadar wacana atau janji politik yang terus diulang setiap musim pemilihan.

Warga menilai, masa kepemimpinan saat ini seharusnya menjadi momentum untuk meninggalkan jejak positif, bukan mewariskan persoalan yang sama kepada generasi berikutnya.

“Jangan sampai masa jabatan berakhir tanpa ada perubahan berarti. Kami ingin pemimpin yang dikenang karena kerja nyata, bukan karena janji yang tak ditepati,” ujar seorang tokoh masyarakat.

Kondisi ini menjadi cerminan bahwa masih adanya kesenjangan pembangunan di wilayah Halmahera Selatan, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Padahal, pemerataan pembangunan telah lama menjadi slogan yang terus digaungkan.

Kini, masyarakat hanya menuntut satu hal sederhana: perhatian dan tindakan nyata. Jalan yang layak bukan kemewahan, melainkan hak dasar yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah.
Sorotan publik semakin menguat.

Pertanyaannya kini, apakah pemerintah dan para wakil rakyat akan tetap diam, atau mulai bergerak menjawab jeritan masyarakat dari Sambiki dan Anggai?
Waktu akan menjadi saksi, apakah kritik ini akan berujung pada perubahan—atau kembali menjadi cerita lama yang terus terulang tanpa akhir. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline – Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026, Ketua Komisi II DPRD Halmahera Selatan, Rustam Djalil, menyampaikan ucapan selamat sekaligus pesan penuh makna kepada seluruh masyarakat.

Melalui sebuah baliho ucapan yang tersebar di sejumlah titik strategis, Rustam Djalil mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum Idul Fitri sebagai ajang mempererat tali silaturahmi serta memperkuat kebersamaan dalam membangun daerah.

“Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin,” demikian pesan yang disampaikan.

Dalam ucapannya, Rustam menekankan pentingnya kembali ke fitrah di hari yang suci ini. Ia berharap seluruh masyarakat diberikan kesehatan, keberkahan, serta kebahagiaan dalam menjalani kehidupan ke depan.

“Semoga di hari yang suci ini, kita semua kembali fitrah, diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Halmahera Selatan untuk terus menjaga persatuan dan meningkatkan sinergi dalam membangun daerah agar lebih maju dan sejahtera.

“Momentum Idul Fitri ini harus menjadi titik awal untuk mempererat silaturahmi serta terus bersinergi membangun Halmahera Selatan yang lebih maju dan sejahtera,” tambahnya.

Ucapan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Banyak yang menilai pesan itu bukan sekadar formalitas, tetapi juga bentuk kepedulian seorang wakil rakyat terhadap kondisi sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Di tengah suasana Lebaran yang penuh kebahagiaan, pesan-pesan seperti ini menjadi pengingat bahwa Idul Fitri bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga refleksi diri, memperbaiki hubungan antar sesama, serta memperkuat komitmen untuk kemajuan bersama.

Dengan semangat Idul Fitri 1447 Hijriah, masyarakat Halmahera Selatan diharapkan dapat terus menjaga nilai-nilai kebersamaan, saling memaafkan, dan bahu-membahu dalam membangun masa depan daerah yang lebih baik.

Hari kemenangan pun menjadi lebih bermakna ketika diisi dengan kebersamaan, kepedulian, dan harapan untuk kehidupan yang lebih harmonis di Bumi Saruma. (Bur)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA, Malutline– Pembangunan Puskesmas Laluin di Kabupaten Halmahera Selatan kini menjadi sorotan publik. Proyek fasilitas kesehatan yang seharusnya menjadi sarana pelayanan bagi masyarakat itu diduga dikerjakan menggunakan material lokal yang dinilai tidak memenuhi standar konstruksi bangunan kesehatan.

Sorotan tersebut datang dari LSM Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Provinsi Maluku Utara. Ketua FAKI Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, menyatakan pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam pekerjaan pembangunan puskesmas tersebut, terutama terkait kualitas material bangunan yang digunakan.

Menurut Dani Haris Purnawan, proyek pembangunan Puskesmas Laluin seharusnya mengikuti standar konstruksi fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, mengingat bangunan tersebut nantinya akan digunakan untuk pelayanan medis bagi masyarakat.

“Bangunan puskesmas itu bukan bangunan biasa. Ada standar teknis yang harus dipenuhi, baik dari segi material maupun konstruksi. Namun yang kami temukan di lapangan justru diduga menggunakan material lokal yang tidak memenuhi standar,” ungkap Dani.

Ia juga menyoroti lambannya proses audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara yang hingga saat ini disebut belum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pekerjaan proyek tersebut.

Menurutnya, sikap BPK yang belum melakukan audit membuat publik bertanya-tanya. Bahkan ia menilai kondisi ini seolah-olah membuat persoalan proyek tersebut terkesan “masuk angin” atau tidak segera ditindaklanjuti secara serius.

Selain itu, FAKI juga menyoroti dugaan adanya koordinasi antara pihak pelaksana proyek dengan sejumlah pihak penegak hukum. Pihak pelaksana proyek yang diketahui bernama Hi Asbar disebut telah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara terkait pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan.

Namun demikian, Dani Haris Purnawan mengaku pihaknya justru mempertanyakan peran pengawasan dari aparat penegak hukum di daerah. Pasalnya, menurut informasi yang mereka peroleh, pihak Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan yang disebut sebagai pengawas proyek tersebut dinilai tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan.

“Kami sangat menyayangkan jika benar pengawasan tidak dilakukan secara maksimal. Padahal proyek ini menyangkut fasilitas kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, FAKI Maluku Utara menegaskan akan mengambil langkah tegas apabila bangunan Puskesmas Laluin tetap diresmikan tanpa adanya audit dan evaluasi terhadap kualitas pekerjaan.

Dani Haris Purnawan menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap membawa persoalan ini ke tingkat pusat. Jika peresmian tetap dilakukan sementara dugaan penggunaan material tak standar belum ditindaklanjuti, maka pihaknya akan melaporkan kasus tersebut langsung ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

“Jika bangunan ini tetap diresmikan tanpa adanya pemeriksaan menyeluruh, maka kami akan melaporkan secara resmi ke Kementerian Kesehatan di Jakarta. Ini menyangkut keselamatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan,” tegasnya.

Ia juga meminta agar pihak terkait, baik pemerintah daerah, BPK maupun aparat penegak hukum, segera turun tangan melakukan pemeriksaan secara terbuka dan transparan terhadap proyek pembangunan Puskesmas Laluin.

FAKI menilai bahwa pembangunan fasilitas kesehatan harus benar-benar memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah, karena bangunan tersebut akan digunakan dalam jangka panjang untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait di Kabupaten Halmahera Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penggunaan material bangunan yang tidak memenuhi standar tersebut.

Kasus ini pun berpotensi menjadi perhatian publik jika benar adanya dugaan penyimpangan dalam pembangunan fasilitas kesehatan yang menggunakan anggaran negara. Banyak pihak berharap agar proses audit dan pengawasan dapat segera dilakukan guna memastikan kualitas bangunan serta mencegah kerugian negara. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA, Malutline– Kasus dugaan penipuan online yang menyeret nama terduga pelaku, Claudya Kandijoh Moningka, kini semakin memanas dan menyita perhatian publik. Sejumlah korban mulai membuka suara, mengungkap kerugian yang tidak sedikit—bahkan ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Para korban mengaku awalnya tergiur dengan penawaran barang seperti bad cover dan mukena dengan harga miring. Transaksi dilakukan secara bertahap, bahkan ada yang memesan dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Namun, barang yang dijanjikan tak pernah sampai ke tangan pembeli.

Lebih mengejutkan lagi, dugaan ini tidak berdiri sendiri. Korban menyebut bahwa terduga pelaku diduga beraksi bersama anggota keluarganya, membangun kepercayaan dengan komunikasi yang sopan dan meyakinkan.

Untuk memperkuat dugaan, korban juga membagikan percakapan langsung dengan terduga pelaku yang kini beredar luas di media sosial:
Korban:

“Ka, barang pesanan kami sudah dikirim atau belum? So lama sekali.”
Terduga Pelaku:
“Iya kak, ini lagi diproses. Sabar sedikit ya, barang banyak jadi agak delay.”
Korban,

“Kami sudah transfer semua, tolong jangan sampe kami dirugikan.”

Terduga Pelaku:
“Aman kak, saya jaga kepercayaan. Barang pasti sampai.”
Namun, setelah beberapa hari hingga berminggu-minggu, janji tersebut tak kunjung ditepati.

Korban: “Ka, ini sudah lama sekali, kenapa tidak ada kejelasan?” (Tidak ada balasan) Korban: “Ka? Tolong jawab. Ini uang usaha kami.”
(Pesan tidak lagi terkirim / nomor tidak aktif)

Sejak saat itu, komunikasi terputus total. Nomor kontak tidak bisa dihubungi, akun media sosial menghilang, dan keberadaan terduga pelaku, Claudya Kandijoh Moningka, bersama pihak keluarga yang diduga terlibat, hingga kini tidak diketahui, Kondisi ini memicu kemarahan publik. Warganet mendesak aparat penegak hukum di Halmahera Selatan untuk segera bertindak cepat, mengusut tuntas kasus ini, dan memburu pihak-pihak yang diduga telah melarikan diri.

“Kalau benar sudah kabur, ini harus segera ditindak. Jangan sampai korban terus bertambah,” tulis salah satu netizen.
Kasus ini menjadi pelajaran pahit bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil yang menggantungkan harapan pada bisnis online. Kepercayaan yang dibangun justru berubah menjadi luka dan kerugian besar.

Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari terduga pelaku, sementara para korban berharap keadilan segera ditegakkan.

Apakah aparat akan bergerak cepat memburu terduga pelaku yang diduga kabur bersama keluarganya? Ataukah kasus ini akan kembali hilang tanpa jejak?
Masyarakat Halsel kini menunggu jawaban—karena kerugian sudah nyata, dan keadilan tidak boleh sekadar janji. (Red)