HALTIM, Malutline — Desakan keras ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala SDN Sondo-Sondo, Yusri Sawal, S.Pd., terkait dugaan pengelolaan Dana BOS dan BOSDA yang dinilai tidak transparan.

Sorotan ini mencuat setelah adanya informasi dari sejumlah sumber di lingkungan sekolah yang menyebutkan bahwa penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOSDA sejak tahun anggaran 2024 hingga 2025, bahkan hingga berjalan di tahun 2026, tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada dewan guru.

Berdasarkan data yang dihimpun, besaran dana yang dikelola mencapai sekitar Rp80 juta dari BOS pusat dan Rp40 juta dari BOSDA, dengan total anggaran sebesar Rp120 juta. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana tersebut diduga tidak melibatkan unsur penting di internal sekolah, termasuk bendahara yang secara administratif tercatat dalam struktur pengelola.

Ironisnya, bendahara yang namanya tercantum dalam dokumen resmi disebut-sebut tidak pernah dilibatkan dalam proses pencairan maupun pengelolaan dana. Bahkan, muncul dugaan bahwa nama bendahara hanya dicatut untuk memenuhi persyaratan administratif semata.

“Selama ini tidak pernah ada keterbukaan. Dewan guru juga tidak pernah mengetahui secara jelas penggunaan dana tersebut,” ungkap salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendidikan di SDN Sondo-Sondo, yang seharusnya dikelola secara terbuka, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Atas dasar itu, masyarakat dan sejumlah pihak mendesak Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Timur untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Sekolah. Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, maka diminta agar yang bersangkutan segera dicopot dari jabatannya.

Tidak hanya itu, desakan juga diarahkan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, untuk segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Kepala SDN Sondo-Sondo guna menelusuri dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS dan BOSDA tersebut.

Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus memberikan efek jera, agar pengelolaan dana pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kepala SDN Sondo-Sondo maupun Dinas Pendidikan Halmahera Timur belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan oleh media ini guna mendapatkan klarifikasi dan penjelasan yang berimbang.

Kasus ini menjadi perhatian serius publik, mengingat dana BOS dan BOSDA merupakan anggaran vital yang diperuntukkan bagi operasional sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya menjadi hal mutlak yang tidak bisa ditawar. (Red)

TERNATE, Malutline. Pemerintah Kota Ternate Kembali melaksanakan Apel Rabu menyapa, yang di pimpin langsung oleh Asisten II setda Kota Ternate, Muslim Gani di kantor Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah ( Dispersip) Kota Terbate. Rabu,( 08/05/26).

Kegiatan Rabu menyapa yang di gagas oleh Sekda Rizal Marsoaly ini untuk melakukan monitoring guna memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik, baik itu Tingkat OPD sampai tingkat Kelurahan

Apel Rabu menyapa yang di pimpin oleh Muslim Gani dan di hadiri oleh sek Perpustakan dan seluruh jajaran ASN lingkup dispersip, dalam sambutan nya menyampaikan bahwa, kegiatan Rabu menyapa kali ini di dinas perputakaan di pimpin oleh nya di karenakan pak sekda Kota Ternate sedang kegiatan di luar Daerah.

Ia Juga menyampaikan salam Hormat Sekda Kota Ternate kepada semua Jajaran ASN di lingkup dispersip, agar tetap menjaga kedisiplinan ASN dan menjaga kebersamaan dalam menjalankan program pemerintah kota Ternate.

,Muslim Gani juga mengatakan, Dalam rangka menjemput perhelatan agenda JKPI di kota Ternate, yang di mulai pada bulan agustus mendatang, dinas perpustakan dan kearsipan kota Ternate memiliki peran penting, dalam menyediakan dokumen- dokumen arsip baik itu tentang sejarah Kesultanan Ternate, dan dokumen kearifan lokal kota ternate, agar di tampilkan di Pra iven JKPI.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam rapat pertemuan tekhnis JKPI ia menyarankan agar Depo arsip yang berada di dalam Benteng orange juga menjadi tempat untuk pameran Pra Iven JKPI

.

“Maka dengan dimikian tangung jawab JKPI itu bukan cuma dinas Kebudayaan saja, harus dukungan penuh semua OPD termasuk dinas perputakan dan kearsipan daerah Kota Ternate” Ucap Muslim Gani

Ia Juga mengajak kepada semua ASN agar tetap menjaga kebersamaan dalam mensukseskan program pemerintah kota Ternate, terutama Dispersip dalam menjemput JKPI, di karena JKPI adalah kegiatan Nasional sehingga Dispersip harus tampil di pameran Pra iven JKPI, dan Dispersip adalah pusat dari informasi dan ilmu pengetahuan.

Kalau di Sekolah jantungnya pendidikan ada di perpustakaan dan kalau di daerah jantungnya SDM itu ada di perputakan dan kearsipan**

LABUHA, Malutline – Pemerintah Desa Loleongusu, Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, bersama keluarga yang tengah berduka menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Halmahera Selatan, khususnya Bupati dan Wakil Bupati, atas bantuan serta perhatian yang telah diberikan.

Ucapan terima kasih tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Desa Loleongusu, Arti Loyang, sebagai bentuk penghargaan atas kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat, terutama dalam situasi duka yang dialami salah satu keluarga di desa tersebut.

Menurut Arti Loyang, kehadiran pemerintah melalui bantuan yang diberikan tidak hanya meringankan beban keluarga yang berduka, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa pemerintah selalu hadir di tengah masyarakat dalam kondisi apa pun.

“Kami atas nama Pemerintah Desa Loleongusu dan keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan atas bantuan dan perhatian yang diberikan. Ini sangat berarti bagi kami,” ujar Arti Loyang.

Ia menambahkan, perhatian yang diberikan oleh pemerintah daerah mencerminkan komitmen dalam membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat hingga ke tingkat desa. Menurutnya, kepedulian seperti ini diharapkan terus terjaga sebagai bagian dari pelayanan publik yang humanis dan berkeadilan.

Selain itu, keluarga yang berduka juga turut menyampaikan doa dan harapan agar Bupati dan Wakil Bupati senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta keberkahan dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Halmahera Selatan.

“Kami mendoakan semoga Bupati dan Wakil Bupati selalu diberkati Tuhan dalam memimpin daerah ini, diberikan kekuatan serta kebijaksanaan dalam menjalankan amanah,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Arti Loyang menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap komunikasi dan kolaborasi yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.

Momentum ini juga menjadi pengingat bahwa kehadiran pemerintah tidak hanya sebatas pada program pembangunan fisik, tetapi juga dalam memberikan dukungan sosial dan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dengan adanya perhatian dan bantuan tersebut, Pemerintah Desa Loleongusu berharap nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan solidaritas sosial dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, sehingga mampu memperkuat ikatan sosial serta menciptakan lingkungan yang saling mendukung di setiap situasi.

Berita ini menjadi gambaran nyata bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat desa dapat berjalan dengan baik, serta menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Halmahera Selatan yang lebih peduli, tangguh, dan sejahtera. (Red)

TERNATE, Malutline , Wali Kota Ternate M Tauhid soleman terima Kunjungan kerja Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Abdurrakhman Lahabato, dalam rangka memperkuat sinergi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja sektor informal dan pekerja rentan.

Dalam pertemuan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan apresiasi atas komitmen dan dukungan Pemerintah Kota Ternate dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dukungan ini dinilai strategis dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap risiko kerja.

Capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) Kota Ternate pada tahun 2025 tercatat mencapai 127% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan kinerja yang melampaui target serta keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, hingga posisi April 2026, capaian UCJ Kota Ternate telah mencapai 94% dari target tahun 2026. Angka ini mencerminkan progres yang signifikan pada awal tahun dan menjadi indikator positif dalam pencapaian target hingga akhir tahun.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menegaskan bahwa kehadiran negara dalam memberikan perlindungan sosial dan kesehatan kepada masyarakat merupakan sebuah keharusan, bukan pilihan.

Menurutnya, perlindungan terhadap pekerja, khususnya sektor informal dan pekerja rentan, merupakan bentuk nyata tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan warganya.

“Negara harus hadir untuk memastikan setiap warga, terutama yang rentan, mendapatkan perlindungan yang layak, baik dari sisi jaminan sosial ketenagakerjaan maupun aspek kesehatan,” ujar Wali Kota.

Dalam aspek perlindungan pekerja rentan, Pemerintah Kota Ternate juga memastikan keberlanjutan program pada tahun 2026 dengan jumlah perlindungan sebanyak 7.720 pekerja rentan. Program ini menjadi bagian penting dalam memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kota Ternate dalam mendorong peningkatan kepesertaan serta kualitas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkelanjutan. (Asa)

TERNATE, Malutline – Pemerintah Kota Ternate bersama Universitas Terbuka (UT) terus memperkuat sinergi dalam mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kota Ternate dan Maluku Utara.

Kerja sama antar lembaga dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun institusi yang kuat dan berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan, kolaborasi strategis menjadi kunci untuk memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) sekaligus pionir pendidikan terbuka dan jarak jauh di Indonesia, UT saat ini memiliki jumlah mahasiswa mencapai 768.248 orang, menjadikannya perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa terbesar di Indonesia.

Melalui sistem pembelajaran yang fleksibel tanpa batas ruang dan waktu, UT hadir menjawab mandat pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan tinggi, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, hingga luar negeri.

Komitmen tersebut diperkuat melalui jejaring kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. UT saat ini didukung oleh 39 UT Daerah di seluruh provinsi serta satu unit layanan luar negeri yang aktif mengembangkan kolaborasi strategis.

Dalam rangka memperluas kerja sama tersebut, UT melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Kota Ternate pada Selasa (5/5/2025). Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Bisnis, Dr. Hendrian, didampingi Direktur UT Ternate, Dr. Muhlis Hafel.

Rombongan UT disambut langsung oleh Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, yang menyampaikan apresiasi atas kontribusi UT dalam membuka akses pendidikan bagi masyarakat Ternate sejak awal kehadirannya di daerah tersebut.
“Saya sudah cukup lama mengenal UT.

Bahkan saya pernah berkunjung ke UT Pusat di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, serta turut membantu rekan-rekan pegawai pemerintah yang kuliah di sana berkaitan dengan modul UT,” ungkap Wali Kota.

Dalam pertemuan tersebut, UT juga menyampaikan apresiasi atas dukungan berkelanjutan dari Pemerintah Kota Ternate terhadap berbagai program yang telah dilaksanakan. Wali Kota Ternate diketahui beberapa kali turut berperan sebagai narasumber dalam kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh UT Ternate.

Lebih lanjut, UT mengajak Pemerintah Kota Ternate untuk memperkuat kolaborasi di berbagai bidang, salah satunya melalui program beasiswa bagi masyarakat Ternate untuk melanjutkan pendidikan tinggi di UT. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses sekaligus kualitas sumber daya manusia di wilayah Maluku Utara.

Pada kesempatan yang sama, UT turut mengundang Wali Kota Ternate untuk menghadiri kegiatan wisuda UT Pusat wilayah timur yang direncanakan berlangsung pada Juni mendatang. Selain sebagai momen apresiasi bagi lulusan, kegiatan tersebut juga akan dirangkaikan dengan seremoni penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara UT dan Pemerintah Kota Ternate.

“Kami sangat berharap Bapak Wali Kota dapat hadir di UT Pusat untuk menyaksikan wisudawan dari Ternate sekaligus mengikuti seremoni penandatanganan MoU. Undangan resmi akan segera kami sampaikan,” ujar Dr. Hendrian.

Pertemuan yang berlangsung hangat dan konstruktif ini menjadi langkah awal strategis dalam memperkuat sinergi antara UT dan Pemerintah Kota Ternate.

Diharapkan, kolaborasi ini dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan akses serta kualitas pendidikan tinggi bagi masyarakat, khususnya di Kota Ternate dan wilayah Maluku Utara secara umum. (Asa)