Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline — Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali menghadirkan terobosan baru di sektor pendidikan melalui Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Tahun 2026. Program inovatif yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Sherly jhoanda dan Sarbin sehe rsebut menjadi langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak usia sekolah, khususnya mereka yang mengalami putus sekolah di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh anak usia 16 hingga 18 tahun tetap memperoleh hak pendidikan tanpa terkendala faktor geografis maupun keterbatasan ekonomi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Dr. Abubakar Abdullah, M.Si, mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari transformasi pendidikan yang terus dilakukan pemerintah daerah demi menciptakan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Maluku Utara.

“Dunia pendidikan di Maluku Utara harus terus bergerak maju. Program Pendidikan Jarak Jauh ini menjadi solusi nyata bagi anak-anak yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan formal karena kondisi wilayah, ekonomi keluarga, maupun faktor sosial lainnya,” ujarnya.

Program PJJ 2026 hadir setelah keberhasilan sejumlah program pendidikan gratis yang sebelumnya dijalankan pemerintah daerah. Kali ini, fokus utama diarahkan kepada anak-anak putus sekolah agar dapat kembali melanjutkan pendidikan secara lebih fleksibel namun tetap terarah dan berkualitas.

Dalam pelaksanaannya, sistem pembelajaran dilakukan melalui dua metode, yakni sinkronus dan asinkronus. Sistem sinkronus memungkinkan peserta didik mengikuti pembelajaran daring secara langsung bersama tenaga pengajar, sementara sistem asinkronus memberikan keleluasaan bagi siswa untuk belajar secara mandiri sesuai kondisi dan waktu yang tersedia.

Pemerintah menilai pendekatan tersebut sangat relevan diterapkan di Maluku Utara yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan tantangan jaringan internet, transportasi, serta keterbatasan fasilitas pendidikan di sejumlah daerah.

Sebagai pusat pelaksanaan program, SMA Negeri 1 Kota Ternate ditunjuk sebagai sekolah induk. Sementara beberapa sekolah mitra turut dilibatkan untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan, di antaranya SMA Negeri 1 Halmahera Utara, SMA Negeri 1 Pulau Morotai, dan SMA Negeri 2 Halmahera Timur.

Kehadiran sekolah mitra tersebut diharapkan mampu membantu proses pendampingan peserta didik di berbagai kabupaten/kota sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga membuka akses pendaftaran melalui berbagai jalur, mulai dari sekolah induk, sekolah mitra, cabang dinas pendidikan, hingga Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Langkah ini dilakukan agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi dan layanan pendaftaran tanpa harus mengalami kesulitan administratif.

Program Pendidikan Jarak Jauh 2026 mendapat sambutan positif dari masyarakat karena dianggap menjadi harapan baru bagi anak-anak yang sebelumnya terpaksa berhenti sekolah. Banyak pihak menilai program ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Maluku Utara.

Di tengah perkembangan teknologi dan tuntutan pendidikan modern, sistem pembelajaran jarak jauh dinilai menjadi solusi yang adaptif dan inklusif, terutama bagi daerah kepulauan seperti Maluku Utara. Pemerintah berharap tidak ada lagi anak usia sekolah yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan jarak dan kondisi ekonomi.

Kadikbud Maluku Utara juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut dengan sebaik-baiknya demi masa depan generasi muda yang lebih baik.

“Jangan lewatkan kesempatan ini. Pendidikan adalah investasi masa depan. Kami berharap seluruh masyarakat dapat mendukung program ini agar semakin banyak anak-anak Maluku Utara yang kembali mendapatkan hak pendidikannya,” tambahnya.

Melalui Program Pendidikan Jarak Jauh 2026, Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan yang merata, berkualitas, dan dapat dijangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Langkah ini sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun generasi muda Maluku Utara yang cerdas, mandiri, dan mampu bersaing di masa depan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALBAR, Malutline — Pemerintah melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara terus mempercepat pekerjaan tanggap darurat Sungai Ibu di Kabupaten Halmahera Barat. Langkah percepatan tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengantisipasi dampak kerusakan aliran sungai yang berpotensi mengancam permukiman warga, akses infrastruktur, hingga aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Kecamatan Ibu dan sekitarnya.

Melalui Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Satker OP SDA), berbagai langkah strategis kini terus dilakukan secara intensif, mulai dari koordinasi teknis, evaluasi progres pekerjaan, hingga penyesuaian metode lapangan agar seluruh tahapan pekerjaan berjalan optimal sesuai target yang telah ditetapkan.

Kasatker OP SDA BWS Maluku Utara, Reynaldo V.M., S.T., M.T., mengatakan bahwa percepatan pekerjaan dilakukan dengan tetap mengedepankan kualitas dan ketepatan pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, pekerjaan tanggap darurat tidak hanya mengejar kecepatan, namun juga harus memastikan hasil pekerjaan mampu memberikan perlindungan jangka panjang bagi masyarakat.

“Tim terus melakukan koordinasi intensif dan optimalisasi proses untuk memanfaatkan tambahan waktu yang tersedia, sehingga seluruh tahapan pekerjaan dapat berlangsung lebih efektif, terukur, dan tetap memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan,” ujar Reynaldo.

Ia menjelaskan, kondisi lapangan yang dinamis menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan pekerjaan. Perubahan debit air, kondisi cuaca, hingga karakteristik aliran sungai mengharuskan tim teknis melakukan berbagai penyesuaian secara cepat dan adaptif agar pekerjaan tetap berjalan tanpa mengurangi aspek keselamatan maupun kualitas konstruksi.

Menurut Reynaldo, seluruh personel yang terlibat di lapangan juga diminta untuk terus meningkatkan koordinasi antar tim agar proses pekerjaan tidak mengalami hambatan yang dapat mengganggu target penyelesaian. Selain itu, pengawasan terhadap mutu material dan metode pekerjaan dilakukan secara ketat untuk memastikan hasil pekerjaan benar-benar sesuai standar teknis.

Pekerjaan tanggap darurat Sungai Ibu sendiri menjadi perhatian serius pemerintah karena wilayah tersebut dinilai memiliki potensi risiko cukup tinggi apabila tidak segera dilakukan penanganan.

Kondisi aliran sungai yang mengalami perubahan akibat faktor alam dikhawatirkan dapat menyebabkan abrasi, kerusakan bantaran sungai, hingga ancaman banjir yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Karena itu, langkah percepatan yang dilakukan BWS Maluku Utara dinilai sangat penting guna meminimalisir risiko yang lebih besar di kemudian hari. Pemerintah berharap pekerjaan ini dapat menjadi solusi awal dalam menjaga stabilitas aliran sungai sekaligus melindungi kawasan permukiman dan fasilitas umum di sekitar lokasi.

Di sisi lain, masyarakat setempat juga berharap proyek penanganan darurat tersebut dapat segera rampung sehingga aktivitas warga dapat berjalan normal tanpa rasa khawatir terhadap ancaman luapan sungai saat musim hujan tiba.

Dengan terus dipacunya pekerjaan melalui evaluasi dan koordinasi intensif, BWS Maluku Utara optimistis seluruh tahapan penanganan tanggap darurat Sungai Ibu dapat diselesaikan tepat waktu serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Halmahera Barat.

Langkah percepatan ini sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dalam menjaga infrastruktur sumber daya air dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat di daerah rawan bencana, khususnya di Provinsi Maluku Utara. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate menyiapkan prosesi penghormatan terakhir bagi almarhum Haji Burhan Abdurahman (Haji Bur), mantan Wali Kota Ternate 2 periode, yang akan dipindahkan dari Kabupaten Gowa, Makassar, ke Kota Ternate.

Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengatakan proses pemindahan makam dilakukan menyusul adanya rencana pemerintah setempat memanfaatkan kembali area pemakaman Covid-19 di Macanda, Makassar, untuk kepentingan lain.

“Pihak keluarga telah menerima informasi bahwa seluruh makam di lokasi tersebut akan dipindahkan. Pemerintah Kota Ternate siap membantu dan memfasilitasi proses pemindahan makam almarhum ke Ternate,” ujar Rizal usai rapat koordinasi, Jumat, 8 Mei 2026.

Rapat tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, pihak bandara, tokoh agama, serta keluarga almarhum. Pertemuan ini digelar untuk mematangkan seluruh tahapan pemindahan, baik dari sisi teknis, administrasi, hingga kesiapan prosesi penghormatan di Ternate.

Rizal menjelaskan, tim yang telah dibentuk akan diberangkatkan ke Makassar pada Minggu mendatang. Proses pembongkaran dan pemindahan makam dijadwalkan berlangsung pada Senin, sebelum rombongan kembali ke Ternate pada Selasa.

Setibanya di Ternate, jenazah almarhum akan langsung dibawa ke rumah keluarga di Kelurahan Tanah Raja untuk disemayamkan sementara. Selanjutnya, akan dilakukan prosesi penghormatan terakhir di Kantor Wali Kota Ternate.

“Pak Wali Kota akan menyampaikan langsung penghormatan terakhir atas dedikasi almarhum selama memimpin Kota Ternate,” kata Rizal.

Usai prosesi di Kantor Wali Kota, jenazah almarhum Haji Bur akan dimakamkan kembali di Pekuburan Islam Ternate sesuai lokasi yang telah disiapkan pemerintah bersama pihak keluarga.

Rizal menegaskan, prosesi penghormatan terakhir tersebut akan dibuka untuk umum. Pemerintah Kota Ternate juga mengundang masyarakat untuk hadir memberikan penghormatan terakhir kepada sosok yang pernah memimpin Kota Ternate itu.

“Masyarakat diundang untuk hadir dalam prosesi penghormatan terakhir sebagai bentuk penghargaan atas jasa almarhum,” pungkasnya. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline— Sekolah Menengah Atas (SMA) LPM Koititi resmi membuka Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026. Pembukaan penerimaan siswa baru tersebut mulai diumumkan kepada masyarakat sebagai bentuk komitmen sekolah dalam memberikan akses pendidikan berkualitas bagi generasi muda di wilayah setempat.

Informasi pembukaan SPMB itu disampaikan langsung melalui media publikasi sekolah yang memuat jadwal pendaftaran, persyaratan administrasi hingga kompetensi keahlian yang tersedia di SMA LPM Koititi.

Kepala SMA LPM Koititi, Idris Umsohi, mengatakan bahwa penerimaan siswa baru tahun ini menjadi momentum penting untuk menjaring peserta didik yang memiliki semangat belajar tinggi dan siap berkembang dalam dunia pendidikan.

Menurutnya, SMA LPM Koititi terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter disiplin, tanggung jawab dan akhlak yang baik.

“SPMB tahun ajaran 2025/2026 ini merupakan kesempatan bagi para lulusan SMP untuk melanjutkan pendidikan di SMA LPM Koititi. Kami siap memberikan pembinaan pendidikan yang berkualitas dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi seluruh siswa,” ujar Idris Umsohi, Jumat (8/5/2026).

Ia menjelaskan, proses pendaftaran dibuka mulai 10 Juni hingga 10 Juli 2026. Para calon siswa diminta melengkapi sejumlah dokumen persyaratan seperti fotokopi Surat Keterangan Lulus (SKL) SMP, fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi akta kelahiran.

Selain itu, sekolah juga menyiapkan berbagai program pembinaan akademik maupun non akademik guna menunjang potensi siswa di berbagai bidang.
Idris menegaskan bahwa SMA LPM Koititi tidak hanya fokus pada capaian nilai semata, namun juga pembentukan karakter dan pengembangan kemampuan peserta didik agar mampu bersaing di masa depan.

“Kami ingin menghadirkan sekolah yang mampu mencetak generasi cerdas, berprestasi dan memiliki etika yang baik. Pendidikan bukan hanya soal belajar di kelas, tetapi juga bagaimana membentuk kepribadian siswa agar siap menghadapi tantangan zaman,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengajak para orang tua dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kemajuan pendidikan dengan mempercayakan anak-anak mereka menempuh pendidikan di SMA LPM Koititi.

“Kami berharap masyarakat dapat memberikan dukungan penuh terhadap dunia pendidikan. Dengan kerja sama antara sekolah, orang tua dan masyarakat, kami optimistis dapat menciptakan generasi muda yang berkualitas dan mampu membawa perubahan positif bagi daerah,” tambahnya.

Diketahui, SMA LPM Koititi selama ini terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai kegiatan pembelajaran, pembinaan disiplin serta pengembangan potensi siswa.

Pihak sekolah juga membuka layanan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait proses pendaftaran dan kegiatan pendidikan di SMA LPM Koititi. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline — Nama Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo kembali menjadi sorotan publik setelah disebut dalam perkara tindak pidana korupsi proyek infrastruktur jalan di wilayah Maluku dan Maluku Utara.

Nama Abdul Hamid Payapo terungkap dalam sidang perkara korupsi yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Rabu, 28 Desember 2016 silam. Dalam persidangan tersebut, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tri Anggoro Mukti mengungkap adanya praktik pengaturan proyek yang dilakukan mantan Kepala BPJN IX Maluku saat itu, Amran Hi Mustary.

Jaksa menyebut Amran menggunakan kewenangannya sebagai Kepala BPJN IX untuk mengendalikan, mengoordinasikan, mengawasi hingga menentukan pihak pemenang proyek-proyek infrastruktur jalan di wilayah Maluku dan Maluku Utara.

“Pemberian tersebut dilakukan karena kewenangan terdakwa dalam mengatur dan merencanakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta menetapkan pelaksana proyek di wilayah Maluku dan Maluku Utara,” ungkap jaksa dalam persidangan.

Dalam dakwaan KPK disebutkan, Amran tidak bekerja sendiri. Ia diduga bersama sejumlah pihak lain menerima uang dari para kontraktor dan pengusaha yang berkepentingan dengan proyek-proyek jalan nasional.

Beberapa nama yang disebut dalam dakwaan antara lain Imran S Djumadil, Zulkhairi Muchtar, Kepala Satuan Kerja Wilayah I BPJN IX Quraish Lutfi, serta pejabat pembuat komitmen Halmahera IV, Abdul Hamid Payapo.

Uang Suap Diduga untuk Jabatan dan Pengamanan Proyek Dalam persidangan, jaksa juga membeberkan adanya aliran dana sebesar Rp8 miliar yang diduga digunakan untuk memuluskan posisi Amran sebagai Kepala BPJN IX Maluku.

Dana tersebut berasal dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir sebesar Rp4,5 miliar dan Direktur PT Shareleen Jaya, John Alfred sebesar Rp3,5 miliar.

Uang itu disebut diserahkan melalui Zulkhairi Muchtar pada 13 Juli 2015. Namun dari total dana tersebut, Zulkhairi diduga mengambil Rp1 miliar untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, Abdul Khoir juga kembali menyerahkan dana tambahan sebesar Rp1 miliar guna menutupi kekurangan biaya suksesi jabatan Amran.

Tak hanya itu, pada 21 Desember 2016, Abdul Khoir kembali memberikan uang sebesar 202.816 dolar Singapura atau setara sekitar Rp2 miliar yang disebut sebagai uang tunjangan hari raya Natal. Penyerahan uang itu dilakukan di kantin Kementerian PUPR.

Divonis Bersalah Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Fahzal Hendri menyatakan Amran Hi Mustary terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Kasus tersebut hingga kini kembali menjadi perhatian publik menyusul pengangkatan Abdul Hamid Payapo sebagai Kepala BPJN Provinsi Maluku Utara. Sejumlah pihak pun meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memastikan seluruh pejabat strategis di lingkungan proyek infrastruktur bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. (Bul)