Halsel,Malutline com-Lalaianya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, bersama seorang warga bernama Apeles Kemor, diduga terlibat dalam penerbitan sertifikat tanah secara tidak sah di atas lahan yang telah dimiliki oleh Charles Ong sejak tahun 2003.

Kasus ini mencuat setelah diketahui bahwa sebidang tanah yang berlokasi di Desa Tomori kecamatan bacan kabupaten Halmahera Selatan provinsi Maluku Utara, tepatnya di Jalan Kabenti dan Labuha, kembali diperjual belikan oleh Apeles Kemor kepada pihak lain. Padahal, tanah tersebut telah sah dibeli oleh Charles Ong dari ahli waris keluarga Kemor lebih dari dua dekade lalu.

Penjualan ulang tanah dilakukan tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada Charles Ong sebagai pemilik sah, berdasarkan akta jual beli resmi yang ditandatangani pada 2003.

Pihak yang diduga terlibat adalah Apeles Kemor, yang merupakan bagian dari ahli waris keluarga pemilik awal, dan BPN Labuha yang menerbitkan sertifikat atas nama pembeli baru.

Sengketa terjadi atas tanah di Desa Tomori, dan Labuha jalan kabenti Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Penjualan pertama terjadi pada 2003, sementara dugaan penjualan ulang dan penerbitan sertifikat baru terungkap baru-baru ini.

Persoalan muncul karena Apeles Kemor diduga menjual kembali tanah yang sudah dijual sebelumnya tanpa hak, dan sertifikat atas lahan tersebut tetap diterbitkan oleh pihak BPN tanpa verifikasi menyeluruh mengenai kepemilikan sebelumnya.

Charles Ong menyatakan keberatan dan sedang menyiapkan langkah hukum terhadap Apeles Kemor dan pihak BPN atas dugaan penipuan dan penerbitan sertifikat ilegal.

Kasus ini kini tengah menjadi perhatian publik dan diharapkan menjadi evaluasi bagi BPN dalam menjalankan prosedur administrasi pertanahan agar tidak merugikan pihak lain.

“Sementra itu pemilik Lahan Charles ong kepada wartawan Senin (26/05/2025) mengatakan bagi 70 kepala keluarga Yang membangun rumah di jalan kabenti nanti tong baku dapa di pengadilan ya karena tanah miliknya tersebut berukuran kurang lebih 6 hektar Supaya ngoni me nyaman tinggal disitu,” ungkapnya.

“Ia mengatakan Maaf surat surat penting lain saya Tara bisa posting namun surat jual beli Pembelian lengkap antara Charles ong dan ahli waris utama itu transaksi jual belinya sejak tahun 2003 bagimana Badan pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan surat jual beli yang di tanda tangan apeles kemor sebagai pihak penjual tahun setelah tahun 2010 dan bahkan ada yang beli tahun 2023,” tegasnya. (Red)

Labuha Malutline com-sejumlah Tukang sapu pada Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan (DLHK) Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara di berhentikan dengan alasan yang tidak jelas sehingga puluhan tukang sapu harus kehilangan pekerjaan karena ulah kepala Dinas DLHK Halsel Syamsu Abubakar dan Kabid DLHK Randi Iskandar Alam.

Pemberitaan terhadap puluhan tukang sapu ini sebelumnya di sampaikan oleh salah seorang pegawai Dinas DLHK kepada para tukang sapu Halsel dalam Wakti dekat ada puluhan tukang sapu akan di berhentikan dengan alasan suami para tukang sapu ini tidak ikut Arahan untuk memilih salah satu kandidat calon Bupati dan wakil Bupati Halsel pada pemilihan kepala daerah (pilkada) periode tahun 2025-2030 sehingga mereka harus di berhentikan dengan nada ancaman.

Pengakuan ini di sampaikan oleh salah seorang tukang sapu, yang enggan di publish namanya kepada wartawan Senin (26/05/2025) “mengatakan mereka sangat kecewa Dengan sikap pemerintah daerah (Pemda) Halsel yang mengambil kebijakan memberhentikan mereka sebagai tukang sapu pada dinas DLHK Halsel Dengan alasan tidak jelas ada yang mengaku mereka di berhentikan karena berdasarkan hasil evaluasi pengawas dan yang mengaku mereka tukang sapu di berhentikan karena tidak mengikuti arahan politik,” ucapnya

“Ia mengatakan jika alasan mereka di berhentikan karena hasil evaluasi sementara mereka para tukang sapu ini tidak pernah lalai dalam menjalan tugas dan kewajiban sebagai tukang sapu dan jika di berhentikan dengan alasan tidak mengikuti arahan politik sementara semua tukang sapu memilih calon bupati dan wakil Bupati yang saat ini terpilih dan Bahkan suami mereka juga ada yang turut melakukan sosialisasi dan bahkan ada yang memasang baliho kepada kandidat yang menang dan bahkan mereka meragukan arah politik kepala dinas DLHK Syamsu Abubakar yang di kampung halamannya Desa tokaka kalah telak,” pungkasnya.

Meski para puluhan tukang sapu ini di berhentikan tidak mendapatkan perhatian dari 30 anggota Dewan perwakilan rakyat (DPRD) Halsel dan yang bersuara hanyalah Anggota DPRD Halsel dari partai kebangkitan Bangsa (PKB) Safri Talib namun hingga saat ini para tukang sapu yang di berhentikan tersebut berharap di panggil kembali untuk bekerja sebagai tukang sapu namun sudah tidak di panggil lagi dan di gantikan oleh keluarga para pegawai pada Dinas DLHK. (red)

Labuha Malutline com-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Halmahera Selatan berkolaborasi dengan PT Rimba Kurnia Alam (RKA) meluncurkan program Les Bahasa Mandarin di Bilqis Caffe, Jalan Tomori, Kota Labuha, Minggu (25/5/2025) malam.

Acara launching dihadiri Sultan Bacan ke-22 M. Irsyad Maulana Sjah, Koordinator CSR PT RKA M. Husni Abusama, perwakilan Polres Halsel, Kodim 1509/Labuha, serta perwakilan Harita Nickel dan Gemasuba.

Ketua DPC GAMKI Halsel Van Costan E.E. Galouw mengatakan, kolaborasi ini bertujuan membantu penyediaan translator di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Halsel.

“GAMKI sebagai organisasi kepemudaan selalu tampil dengan semangat kreatif di tengah gempuran kecanggihan teknologi. Kami yakin hanya soft skill yang menjadi ukuran mampu bertahan,” kata Van Costan dalam sambutannya.

Dia mengucapkan terima kasih kepada Koordinator CSR M. Husni Abusama yang telah menjadi motivator terselenggaranya kegiatan ini.

Program ini diharapkan dapat meminimalisir angka pengangguran di daerah tersebut.

Terkait hal ini, Sultan Bacan ke-22 M. Irsyad Maulana Sjah memberikan apresiasi besar terhadap kolaborasi GAMKI dan PT RKA ini. Menurutnya, program ini sangat diperlukan di tengah kondisi Halsel saat ini.

“GAMKI benar-benar kreatif dengan melahirkan kegiatan ini. Belajar bahasa lebih dari satu artinya melatih otak agar tidak kaku, sama halnya membuka jendela pengetahuan,” ujar Sultan.

Dia menambahkan, belajar bahasa asing sama halnya berjalan go internasional tanpa berpindah tempat.

Program ini dinilai sangat relevan dengan nilai-nilai keimanan yang mengajarkan kebersamaan antar umat beragama di Halsel.

Sementara itu, Koordinator CSR PT RKA M. Husni Abusama mengungkapkan, kolaborasi ini merupakan jawaban atas kebutuhan tenaga translator di industri tambang.

Saat ini, tenaga translator di Sektor pertambangan pengolahan dan pemurnian Obi masih diisi SDM dari luar daerah.

“Di Halsel ada beberapa perusahaan pertambangan yang sedang beroperasi khususnya di wilayah Obi. Ini kesempatan buat putra daerah yang bisa bersaing,” kata Husni.

Sebagai putra asli Bacan, Husni menjelaskan profesi translator merupakan skill yang sangat dibutuhkan kapan saja.

PT RKA dan PT Wanatiara Persada yang merupakan satu grup, kata Husni hingga kini belum memiliki tenaga translator dari anak daerah sendiri.

“Ke depan kita akan pelan-pelan sesuai kebutuhan merekrut SDM yang sudah berkompeten melalui kolaborasi dengan Pemerintah Daerah via Disnakertrans dalam penyediaan tenaga kerja khusus berbahasa Mandarin,” ungkapnya.

Selain itu, Husni menjelaskan, kolaborasi ini merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan sesuai amanat Kepmen 1824 Tahun 2018 tentang Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

“Program ini sudah dicanangkan beberapa tahun lalu dan baru terealisasi tahun ini melalui kolaborasi dengan GAMKI Halsel. Semoga bisa menghasilkan tenaga kerja unggul yang bisa bersaing,” katanya.

Program ini bakal menjadi program unggulan PT RKA. Selain les bahasa Mandarin, perusahaan juga memiliki program les komputer di Obi.

Husni berharap program ini tidak hanya sebatas kegiatan seremonial, tetapi sungguh-sungguh dapat mencetak SDM yang siap pakai.

Mengisi sesi acara tersebut, tenaga pengajar Greacea Novita Rahajaan memperagakan kemampuan empat bahasa, termasuk bahasa Mandarin.

Acara launching ditandai dengan pemukulan gong oleh tamu penting yang hadir.

Sebagai informasi, Launching ini turut dihadiri Kodim Labuha yang diwakili Kapten Czi Mustamin, Kasat Bimas Polres Halsel Iptu Heriadi, perwakilan manajemen PT RKA, Harita Nickel, KNPI Halsel, OKP Cipayung, LPK Binari, Gemasuba, FPII Korwil Halsel, serta aktivis dan mahasiswa. (Red)

HALSEL,Malutline – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Halmahera Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap visi dan misi Bupati Halmahera Selatan dalam mewujudkan program agromaritim, khususnya pada sektor unggulan kelapa yang sejalan dengan agenda hilirisasi nasional.

Ketua PC PMII Halmahera Selatan, Dini Andriani Muhammad, menegaskan bahwa potensi daerah Halmahera Selatan sangat besar, tidak hanya dalam sektor pertanian tetapi juga sektor kelautan. Oleh karena itu, program agromaritim dinilai sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan revolusi industri di bidang pertanian secara luas.

“Konsep agromaritim ini penting untuk pemulihan ekosistem dan tata kelola sumber daya yang berkeadilan, berdaya guna, serta menyejahterakan. Selain itu, sektor ini juga dapat mendorong produksi pangan dan non-pangan yang berkedaulatan serta menciptakan industri dan perdagangan yang berdaya saing tinggi,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Senin (27/5).

PMII Halsel, kata Dini, siap menjadi mitra kritis pemerintah daerah dengan mengawal pelaksanaan program hilirisasi nasional di sektor kelapa. Ia menyebut bahwa selama ini potensi pertanian dan perikanan di Halmahera Selatan belum dimanfaatkan secara optimal.

“Untuk mendukung percepatan transformasi agromaritim, kita perlu memanfaatkan kecerdasan buatan dan teknologi robotik. Sektor ini harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Halmahera Selatan,” tambahnya.

Menurutnya, sektor pertanian dan kelautan kini menjadi tren global dalam penguatan ekonomi dan sumber investasi baru untuk pangan. Oleh karena itu, perhatian serius perlu diberikan kepada petani kelapa lokal yang selama ini belum mendapat dukungan maksimal dari pemerintah.

“PMII berharap Halmahera Selatan mampu memperkuat transformasi dan akselerasi hingga mampu menembus pasar global. Sudah saatnya petani kelapa kita mendapatkan perhatian nyata dari pemerintah,” tutup Dini. (Red)

HALSEL,Malutline– Penjabat (Pj) Kepala Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Marlin Kerubun, menuai kritik keras dari warga terkait sejumlah keputusan yang dianggap sepihak dan tidak transparan, termasuk pengangkatan suaminya sebagai Ketua Koperasi Merah Putih serta penundaan pembayaran honor sejumlah perangkat desa.

 

Pjs Kepala Desa Galal bersama Wakil Gubernur Maluku Utara (Istimewa)

Ketegangan bermula dari keputusan Marlin yang menunjuk suaminya, Bili Lewarion, sebagai Ketua Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tanpa proses musyawarah yang melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Warga menilai langkah ini cacat prosedural dan sarat konflik kepentingan.

“Musyawarah sebelumnya hanya diikuti sekitar 20 orang dan didominasi perangkat desa. Tidak ada undangan resmi kepada warga. Ini jelas tidak sesuai arahan pemerintah pusat yang menekankan keterlibatan semua elemen masyarakat,” ujar Piche Rope, pemuda Desa Galala, Sabtu (24/5/2025).

Musyawarah ulang yang semula dijadwalkan digelar pada Sabtu pagi akhirnya batal. Pasalnya, Pj Kades bersama suaminya secara mendadak meninggalkan desa menuju Labuha tanpa pemberitahuan.

Sikap Pj Kades semakin memantik kemarahan warga setelah diketahui bahwa surat pembatalan struktur kepengurusan koperasi dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui DPMD dan Disperindagkop, tidak diindahkan. Marlin tetap bersikeras mempertahankan suaminya sebagai ketua koperasi.

“Ini bukan hanya melanggar asas transparansi dan partisipasi, tapi juga bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 serta regulasi pembentukan Koperasi Merah Putih,” tegas Piche.

Tak hanya persoalan koperasi, Marlin juga dinilai lalai dalam menjalankan kewajiban administratif lainnya. Warga mengungkapkan bahwa honor perangkat desa, termasuk Kaur dan guru PAUD, hingga kini belum dibayarkan.

“Kami bingung, ke mana anggaran desa dialokasikan? Gaji guru PAUD dan perangkat belum dibayar, padahal ini kebutuhan dasar,” ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan segera turun tangan dan mengawal jalannya pemerintahan di Desa Galala agar berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanpa praktik nepotisme. (Red)