Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA, Malutline – Warga dua desa di Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, yakni Desa Tanjung Obit dan Desa Prapakanda, menyampaikan keluhan terhadap pelayanan listrik PLN di wilayah mereka.

Menurut warga, pemadaman listrik yang dilakukan oleh petugas PLN setempat sering terjadi tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat, sehingga menimbulkan keresahan.

“Kami masyarakat dua desa, Tanjung Obit dan Prapakanda, ingin menyampaikan sedikit keluhan kami terkait dengan pemadaman lampu oleh anak buah Bapak di PLN Kecamatan Botang Lomang tanpa ada kejelasan yang jelas,” ujar Budiarjo, warga Desa Prapakanda, Rabu (29/10/2025).

Ia berharap Kepala PLN Bacan menegur petugas lapangan di wilayah Botang Lomang agar lebih responsif dan komunikatif terhadap masyarakat ketika terjadi gangguan jaringan listrik.

“Kalau ada gangguan jaringan, seharusnya mereka turun mengecek gangguannya di mana. Dan kalau pun waktunya sudah malam dan belum bisa diperbaiki, paling tidak ada pemberitahuan ke masyarakat bahwa jalur ini ada gangguan dan akan diperbaiki besok,” tambahnya.

Warga juga mengaku kerap membantu petugas PLN untuk memeriksa jaringan ketika terjadi gangguan, namun kecewa karena tidak ada koordinasi atau informasi resmi dari pihak PLN setempat.

Masyarakat berharap pihak PLN Bacan dapat menindaklanjuti keluhan ini dengan memperbaiki sistem komunikasi dan pelayanan kepada pelanggan, agar pemadaman listrik tidak lagi terjadi secara mendadak tanpa penjelasan. (Red)

Berita, Daerah, Halmahera Timur, Maluku Utara|oleh

HALTIM, Malutline.com Dalam rangka memastikan kestabilan harga serta ketersediaan stok bahan pokok menjelang akhir Oktober 2025, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop-UMKM) Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan kegiatan monitoring harga dan stok bahan pokok di empat kecamatan wilayah Wasile.

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, mulai 23 hingga 26 Oktober 2025, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Perdagangan, Tanzil, bersama tim dari Bidang Perdagangan Disperindagkop-UMKM Haltim.

Adapun wilayah yang menjadi sasaran monitoring meliputi, Kecamatan Wasile, Kecamatan Wasile Tengah,Kecamatan Wasile Timur, dan Kecamatan Wasile Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, tim Disperindagkop melakukan pemantauan harga pasar serta ketersediaan stok sembilan bahan pokok (sembako) seperti beras, gula, minyak goreng, telur, tepung, dan kebutuhan pokok lainnya di sejumlah pasar tradisional dan toko-toko sembako di empat kecamatan tersebut.

Kepala Bidang Perdagangan Sudara Tanzil menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari agenda rutin pemerintah daerah kabupaten Halmahera Timur provinsi Maluku Utara untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok serta mencegah terjadinya kelangkaan stok di tingkat pedagang dan konsumen.

“Kami ingin memastikan bahwa stok bahan pokok di wilayah-wilayah Wasile tetap aman dan harga-harga di pasar tidak mengalami lonjakan signifikan. Hasil monitoring ini juga menjadi bahan evaluasi kami dalam pengendalian harga di tingkat kabupaten,” ungkap Tanzil.

Ia menambahkan, secara umum hasil pemantauan menunjukkan bahwa ketersediaan bahan pokok di empat kecamatan masih dalam kondisi aman, meski terdapat fluktuasi harga ringan pada beberapa komoditas seperti cabai dan beras akibat faktor cuaca dan distribusi pasokan.

“Kami juga berkoordinasi dengan pihak distributor dan pedagang agar tidak terjadi penimbunan, serta memastikan suplai dari Ternate dan Buli berjalan lancar,” tambahnya.

Dinas Perindagkop-UMKM Halmahera Timur berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan secara berkala, terutama menjelang peringatan hari besar nasional dan keagamaan, guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di seluruh wilayah kabupaten. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE – Malutline.com Dalam rangka memperkuat koordinasi dan pendataan satuan perlindungan masyarakat (Linmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Maluku Utara menugaskan salah satu pejabatnya, Yasin Mener, untuk melaksanakan kegiatan pengambilan data Linmas di Kota Ternate.

Penugasan tersebut tertuang dalam Surat Tugas Nomor 300.1.1/213/Satpol.PP yang ditandatangani langsung oleh Kepala Satpol PP Provinsi Maluku Utara, Drs. N. Rachmat Djabir, MM pada tanggal 28 Oktober 2025 di Sofifi.

Surat tugas tersebut dikeluarkan berdasarkan, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Satpol PP, serta Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara.

Dalam surat tersebut, Yasin Mener yang menjabat sebagai Kepala Seksi Kerja Sama Satpol PP Provinsi Maluku Utara ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pengambilan data Linmas di wilayah Kota Ternate selama tiga hari, terhitung mulai tanggal 29 hingga 31 Oktober 2025.

Selama pelaksanaan tugasnya, Yasin Mener dijadwalkan bertemu langsung dengan Kepala Bidang Linmas Satpol PP Kota Ternate, Noor Asrie Baba, guna melakukan koordinasi terkait pendataan dan penguatan sinergi antar-Satpol PP di tingkat provinsi dan kota.

Kepala seksi kerja sama Satpol PP Provinsi Maluku Utara, yasin mener dalam keterangannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk memperbarui data Linmas secara menyeluruh di seluruh kabupaten/kota se-Maluku Utara.

“Pendataan Linmas sangat penting untuk memastikan kesiapsiagaan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat berjalan efektif. Kami terus memperkuat koordinasi antara Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota agar fungsi Linmas benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” Yasin mener.

Kegiatan pendataan ini juga menjadi bagian dari program kerja Satpol PP Provinsi Maluku Utara tahun 2025, yang menitikberatkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, pengawasan ketertiban umum, dan pembinaan Linmas di daerah. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline.com Pekerjaan pembangunan Puskesmas Laluin di Kecamatan Kayoa Selatan kembali menuai sorotan, Proyek bernilai Rp 9,81 miliar yang bersumber dari DAK Fisik Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2025 itu diketahui menggunakan batu rijang sebagai bahan utama konstruksi bangunan.

Padahal, dalam dunia teknik sipil dan geologi, batu rijang tidak direkomendasikan untuk digunakan pada konstruksi bangunan, terutama untuk bagian pondasi maupun dinding utama.

Seorang ahli teknik sipil yang enggan disebutkan namanya menjelaskan bahwa batu rijang memiliki sifat fisik yang tidak memenuhi standar kekuatan konstruksi.

“Secara teknis, batu rijang memiliki permukaan yang sangat keras namun getas. Batu ini mudah pecah secara tidak beraturan dan tidak memiliki daya ikat yang baik terhadap semen. Karena itu, penggunaannya pada bangunan publik seperti puskesmas sangat berisiko terhadap kualitas dan ketahanan struktur,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, penggunaan batu rijang tidak sesuai dengan ketentuan dalam standar material konstruksi seperti yang diatur dalam SNI 03-2834-2000 tentang bahan bangunan dan pedoman geoteknik umum.

“Permukaan batu rijang yang licin dan tidak berpori hanya berlubang menyebabkan adukan semen sulit menempel, Akibatnya, daya ikat struktur menjadi lemah dan dapat menurunkan mutu bangunan secara keseluruhan,” tambahnya.

Sejumlah pihak di Kecamatan Kayoa Selatan juga mulai mempertanyakan pengawasan dari dinas terkait, mengingat material yang digunakan tidak memenuhi standar teknis, Mereka mendesak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan audit lapangan, agar proyek pelayanan kesehatan tersebut benar-benar dibangun dengan bahan yang sesuai spesifikasi teknis.

Proyek pembangunan Puskesmas Laluin sendiri merupakan salah satu fasilitas kesehatan prioritas di wilayah selatan Halmahera. Namun dengan temuan ini, masyarakat berharap pemerintah daerah dapat bertindak tegas terhadap kontraktor pelaksana agar mutu bangunan tidak dikorbankan demi kepentingan tertentu. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline.com Potret perjuangan seorang guru di SMP Negeri 32 Satap Indong, Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, menjadi simbol nyata ketidakadilan pembangunan di pelosok daerah. Setiap hari, guru tersebut menempuh perjalanan panjang dari Desa Pelita ke Desa Indong menggunakan sepeda motor, melewati jalan becek, berlubang, dan licin hanya demi hadir di sekolah dan mengajar anak-anak di pedalaman.

Kondisi memprihatinkan ini memantik reaksi keras dari Husen Said, tokoh masyarakat Desa Indong yang juga mantan anggota DPRD Halmahera Selatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia menilai bahwa kondisi jalan menuju wilayah Mandioli Utara sudah terlalu lama diabaikan oleh pemerintah daerah.

“Seorang guru setiap hari mempertaruhkan keselamatannya hanya untuk datang mengajar. Jalan yang mereka lewati berlumpur, licin, dan rusak parah. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal kepedulian pemimpin terhadap rakyatnya,” tegas Husen Said, Senin (28/10/2025).

Husen menilai bahwa Bupati dan DPRD Halmahera Selatan seharusnya tidak menutup mata dan telinga terhadap realitas yang dihadapi masyarakat di pulau-pulau terluar seperti Mandioli Utara.

“Kita tidak bisa bicara soal peningkatan kualitas pendidikan kalau akses dasar menuju sekolah saja seperti ini. Bagaimana anak-anak mau semangat sekolah kalau setiap hari harus melewati jalan yang becek dan berlubang?” ujarnya dengan nada kecewa.

Menurutnya, jalan penghubung antara Desa Pelita, Indong, dan desa-desa sekitar merupakan jalur vital yang setiap hari dilalui oleh guru, siswa, petani, dan masyarakat umum. Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki akses tersebut.

“Saya hanya ingin mengingatkan para pemimpin daerah: mereka yang di pelosok juga bagian dari rakyat Halmahera Selatan. Jangan biarkan mereka terus berjuang sendiri. Pemimpin yang baik adalah yang mampu merasakan penderitaan rakyatnya,” pungkas Husen Said.

Warga berharap agar pemerintah kabupaten bersama DPRD Halsel segera meninjau langsung kondisi jalan di Mandioli Utara, dan memasukkannya dalam prioritas perbaikan infrastruktur tahun anggaran mendatang. (Red)