Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

MALUTLINE, TERNATE – Laporan Pimpinan Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Maluku Utara ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kebijakan tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kota Ternate periode 2020–2024, mendapat sorotan praktisi hukum.

Laporan tersebut menyeret sejumlah pejabat Pemerintah Kota Ternate dan unsur pimpinan DPRD. Dalam laporan itu, total realisasi anggaran tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Ternate selama periode 2020–2024 disebut mencapai sekitar Rp64,235 miliar.

Sementara berdasarkan simulasi perhitungan yang disampaikan pelapor dengan menggunakan standar pembanding dari hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), terdapat indikasi selisih pembayaran sekitar Rp23,938 miliar.

Namun, angka tersebut masih sebatas perhitungan atau simulasi yang disampaikan pelapor dan belum dapat disebut sebagai kerugian keuangan negara yang sah sebelum dilakukan pemeriksaan oleh lembaga auditor berwenang.

Praktisi Hukum Maluku Utara, Budiyawan L. Paendong, mengatakan laporan masyarakat kepada aparat penegak hukum merupakan bagian dari hak masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.

“Laporan masyarakat masih berada pada tahap awal, sehingga pihak yang dilaporkan tetap harus ditempatkan dalam posisi yang dilindungi asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujar Budiyawan kepada redaksi.

Menurutnya, Kejati Maluku Utara perlu melihat secara menyeluruh proses lahirnya kebijakan tunjangan tersebut, mulai dari penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali), proses penganggaran dalam APBD, penetapan besaran tunjangan, hingga realisasi dan pertanggungjawaban pencairannya.

Soroti Pasal 17 PP Nomor 18 Tahun 2017

Budiyawan menjelaskan, regulasi mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD harus menjadi salah satu dasar utama dalam menguji kebijakan tersebut.

Menurutnya, ketentuan dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 mengatur agar besaran tunjangan memperhatikan prinsip kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat, serta ketentuan lain yang berlaku.

“Karena itu, penyidik perlu melihat apakah penetapan besaran tunjangan tersebut telah melalui proses yang wajar dan didukung data serta kajian yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya kajian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai salah satu bahan pembanding dalam menentukan nilai kewajaran tunjangan.

“Jika kebijakan dibuat tanpa dasar kajian yang memadai atau terdapat penyimpangan yang signifikan dari standar kewajaran setempat, tentu hal tersebut perlu didalami. Tetapi apakah kondisi tersebut kemudian memenuhi unsur pidana atau tidak, harus dibuktikan melalui proses hukum,” jelasnya.

Kejati Diminta Uji Unsur Tipikor

Budiyawan menilai Kejati Maluku Utara perlu menguji apakah kebijakan yang dipersoalkan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Salah satu hal yang harus didalami adalah apakah penerbitan Perwali Nomor 2 Tahun 2020, Perwali Nomor 34 Tahun 2020, dan Perwali Nomor 21 Tahun 2021 merupakan kebijakan administratif yang sah atau terdapat penyalahgunaan kewenangan.

“Penyidik perlu mendalami apakah penerbitan Perwali tersebut merupakan diskresi yang sah atau justru terdapat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun korporasi,” tegasnya.

Selain itu, kata Budiyawan, aparat penegak hukum juga harus membuktikan ada tidaknya unsur kesengajaan serta hubungan antara proses pengambilan kebijakan dengan pihak-pihak yang menerima manfaat.

Angka Rp23,9 Miliar Harus Diaudit

Terkait dugaan selisih pembayaran sebesar Rp23,938 miliar, Budiyawan menegaskan angka tersebut belum bisa serta-merta dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara.

Menurutnya, diperlukan audit resmi untuk menentukan apakah benar terdapat kerugian keuangan daerah dan berapa nilai kerugian yang sebenarnya.

“Angka Rp23,938 miliar yang disampaikan pelapor masih merupakan simulasi. Untuk menentukan actual loss atau kerugian keuangan negara yang sah, harus dilakukan pemeriksaan oleh lembaga auditor yang berwenang, seperti BPK atau BPKP sesuai kewenangannya,” jelasnya.

Karena itu, ia mendorong Kejati Maluku Utara melakukan pengumpulan bahan dan keterangan secara komprehensif sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.

Seluruh Pihak Terlapor Perlu Dimintai Klarifikasi

Budiyawan menyebut pemeriksaan tidak boleh hanya berfokus pada satu pihak. Seluruh pihak yang berkaitan dengan proses kebijakan tersebut perlu dimintai klarifikasi.

“Penyidik harus memanggil pihak-pihak yang dilaporkan untuk memberikan klarifikasi sekaligus menyajikan dokumen dan data pembanding terkait rasionalitas besaran tunjangan yang digunakan ketika Perwali tersebut disusun,” ujarnya.

Menurutnya, dokumen yang perlu ditelusuri antara lain Perwali, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), dokumen pembentukan atau penetapan tarif tunjangan, dokumen kajian KJPP, APBD, hingga dokumen pencairan dan laporan pertanggungjawaban.

Selain itu, koordinasi dengan lembaga auditor juga dinilai penting apabila dalam proses penyelidikan ditemukan indikasi adanya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah.

Laporan Seret Sejumlah Pejabat dan Pimpinan DPRD

Sebelumnya, PW SEMMI Maluku Utara melaporkan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kota Ternate dan unsur pimpinan DPRD ke Kejati Maluku Utara.

Dalam laporan tersebut, sejumlah nama yang disebut antara lain Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Rizal Marsaoly, mantan Ketua TAPD Yusuf Sunya, mantan Sekretaris DPRD Safiah, Sekretaris DPRD Aldi Ali, mantan Ketua DPRD Muhajirin Bailussy, serta sejumlah anggota DPRD.

SEMMI menduga adanya persoalan dalam kebijakan kenaikan tunjangan yang dituangkan melalui sejumlah Perwali, yakni Perwali Nomor 2 Tahun 2020, Perwali Nomor 34 Tahun 2020, dan Perwali Nomor 21 Tahun 2021.

Organisasi mahasiswa tersebut meminta Kejati Maluku Utara menelusuri seluruh proses, mulai dari penyusunan kebijakan hingga pencairan anggaran.

Ketua PW SEMMI Maluku Utara, Sarjan Hud, sebelumnya mendesak Kejati Maluku Utara agar laporan tersebut ditindaklanjuti secara profesional, transparan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SEMMI juga menyatakan bahwa penentuan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi serta besaran kerugian keuangan negara sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga auditor yang berwenang.

Dengan demikian, laporan tersebut kini menjadi perhatian publik dan menunggu langkah Kejati Maluku Utara dalam melakukan klarifikasi serta pendalaman terhadap pihak-pihak yang dilaporkan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline– Dukungan terhadap pelaksanaan Waisamola Cup I Tahun 2026 dan upaya rehabilitasi Masjid Nurul Mi’zan Desa Sagawele, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, mendapat perhatian langsung dari Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba.

Sebagai bentuk dukungan tersebut, Bupati Bassam menginstruksikan Masykur Abdillah, yang merupakan putra Desa Sagawele, untuk menyalurkan bantuan sebesar Rp12 juta bagi dua agenda penting masyarakat Desa Sagawele.

Bantuan tersebut dibagi menjadi dua bagian. Sebesar Rp10 juta diserahkan langsung kepada Panitia Pembangunan Masjid Nurul Mi’zan untuk mendukung upaya rehabilitasi, khususnya perbaikan atap dan plafon masjid. Sementara Rp2 juta diberikan kepada Panitia Waisamola Cup sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan olahraga yang digagas oleh Persatuan Pemuda Sagawele (PPS).

Masykur Abdillah menjelaskan, bantuan tersebut disalurkan atas instruksi Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan positif masyarakat, khususnya pemuda Desa Sagawele.

“Bupati Hi. Hasan Ali Bassam Kasuba memberikan instruksi kepada saya sebagai putra Desa Sagawele untuk memberikan bantuan sebagai dukungan penuh atas kegiatan Waisamola Cup yang dilakukan oleh Persatuan Pemuda Sagawele (PPS), terlebih memberikan bantuan pada upaya rehabilitasi atap dan plafon Masjid Nurul Mi’zan Desa Sagawele,” ujar Masykur Abdillah.

Menurut Masykur, perhatian Bupati Bassam terhadap kegiatan masyarakat Desa Sagawele menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur pemerintahan, tetapi juga terhadap kegiatan kepemudaan, sosial dan keagamaan.

Ia mengatakan, Waisamola Cup I 2026 merupakan kegiatan positif yang patut didukung karena tidak hanya menghadirkan kompetisi olahraga, tetapi juga membawa misi sosial melalui penggalangan dana untuk rehabilitasi Masjid Nurul Mi’zan.

Rp10 Juta untuk Rehabilitasi Masjid

Dari total Rp12 juta bantuan yang disalurkan, porsi terbesar diberikan kepada Panitia Pembangunan Masjid Nurul Mi’zan.

Sebesar Rp10 juta diperuntukkan bagi kebutuhan rehabilitasi masjid, terutama pekerjaan pada bagian atap dan plafon yang membutuhkan perhatian.

Masykur berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan membantu panitia dalam memenuhi kebutuhan material maupun pekerjaan rehabilitasi masjid.

“Bantuan ini diharapkan bisa membantu panitia pembangunan Masjid Nurul Mi’zan, khususnya dalam upaya memperbaiki atap dan plafon masjid. Ini merupakan bentuk kepedulian dan dukungan dari Bapak Bupati kepada masyarakat Desa Sagawele,” ungkapnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung proses rehabilitasi rumah ibadah tersebut. Menurutnya, pembangunan maupun perbaikan masjid membutuhkan kebersamaan dan gotong royong seluruh elemen masyarakat.

Rp2 Juta untuk Waisamola Cup

Sementara itu, bantuan sebesar Rp2 juta diberikan kepada Panitia Waisamola Cup I 2026.

Masykur mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap Persatuan Pemuda Sagawele yang telah berinisiatif menyelenggarakan kegiatan olahraga sekaligus menggabungkannya dengan kegiatan sosial.

Waisamola Cup I 2026 digelar dalam rangka menyongsong HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga.

Lebih dari itu, turnamen tersebut diharapkan menjadi sarana mempererat tali persaudaraan antarpemuda dan masyarakat Desa Sagawele.

“Dukungan Rp2 juta untuk panitia Waisamola Cup ini merupakan bentuk dukungan penuh terhadap kegiatan yang dilakukan oleh PPS. Kita berharap kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Masykur.

Pemuda Diminta Jaga Sportivitas

Masykur juga mengapresiasi semangat para pemuda yang terlibat dalam pelaksanaan Waisamola Cup I 2026.

Ia mengingatkan agar seluruh peserta maupun pendukung tetap menjaga sportivitas selama pertandingan berlangsung.

Menurutnya, olahraga harus menjadi sarana untuk memperkuat persaudaraan, bukan menjadi sumber perpecahan.

“Junjung tinggi sportivitas, wujudkan kondusifitas, demi kebersamaan yang berkualitas,” pesannya.

Ia berharap seluruh peserta dapat menerima hasil pertandingan dengan lapang dada dan menjadikan turnamen tersebut sebagai momentum membangun persahabatan.

Dukungan Pemerintah dan Semangat Gotong Royong

Dukungan yang diberikan melalui instruksi Bupati Bassam tersebut diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi masyarakat Desa Sagawele.

Menurut Masykur, kegiatan masyarakat yang memiliki nilai positif harus terus mendapatkan dukungan. Apalagi Waisamola Cup tidak hanya berbicara tentang olahraga, tetapi juga memiliki tujuan sosial berupa penggalangan dana untuk rehabilitasi masjid.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, pemuda dan masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun desa.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kebersamaan. Pemerintah memberikan dukungan, pemuda bergerak, masyarakat ikut berpartisipasi. Kalau semua bersatu, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kepentingan desa,” tuturnya.

Masykur juga menyampaikan apresiasi kepada Persatuan Pemuda Sagawele yang telah mengambil inisiatif melaksanakan Waisamola Cup I 2026.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjadi agenda positif bagi generasi muda Desa Sagawele.

Bukan Sekadar Turnamen

Waisamola Cup I 2026 pada akhirnya bukan sekadar kegiatan pertandingan olahraga. Turnamen ini menjadi wadah untuk mempertemukan masyarakat, mempererat persaudaraan dan sekaligus menggalang kepedulian terhadap pembangunan rumah ibadah.

Dengan adanya dukungan dari Bupati Halmahera Selatan melalui Masykur Abdillah, diharapkan semangat gotong royong masyarakat semakin kuat.

Bantuan Rp12 juta tersebut menjadi salah satu bentuk nyata dukungan terhadap dua kegiatan yang berjalan beriringan, yakni pengembangan kegiatan kepemudaan melalui Waisamola Cup dan rehabilitasi Masjid Nurul Mi’zan sebagai rumah ibadah masyarakat Desa Sagawele.

Masykur menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan amanah yang diberikan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba sebagai putra Desa Sagawele.

“Saya hanya menjalankan amanah dan instruksi Bapak Bupati sebagai putra Desa Sagawele. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat, baik untuk rehabilitasi Masjid Nurul Mi’zan maupun untuk kelancaran Waisamola Cup yang dilaksanakan oleh PPS,” pungkasnya.

Semangat tersebut diharapkan menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang tidak hanya dirayakan dengan kemeriahan, tetapi juga diwujudkan melalui kegiatan sosial, olahraga, keagamaan dan gotong royong yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline – Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 mulai terasa di berbagai wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Salah satunya datang dari Desa Sagawele, Kecamatan Kayoa Selatan, yang menggelar Waisamola Cup I Tahun 2026 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menyongsong HUT Kemerdekaan RI.

Turnamen tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga membawa misi sosial. Kegiatan yang digagas oleh Persatuan Pemuda Sagawele (PPS) itu diarahkan untuk membantu penggalangan dana rehabilitasi Rumah Ibadah Masjid Nurul Mi’zan Desa Sagawele.

Informasi mengenai kegiatan tersebut disampaikan melalui unggahan media sosial Masykur Abdillah. Dalam unggahannya, ia menyampaikan ucapan selamat bertanding kepada seluruh peserta Waisamola Cup I 2026 sekaligus mengajak masyarakat menjadikan momentum olahraga sebagai ruang mempererat kebersamaan.

“Selamat bertanding kawan-kawan pada WAISAMOLA CUP 1 Tahun 2026 Desa Sagawele, songsong HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun,” demikian pesan yang disampaikan dalam unggahan tersebut.

Olahraga Sekaligus Gerakan Sosial

Pelaksanaan Waisamola Cup I 2026 memiliki nilai lebih karena kegiatan olahraga tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi. Di balik pertandingan yang mempertemukan para peserta, terdapat tujuan sosial untuk menggalang dukungan bagi rehabilitasi Masjid Nurul Mi’zan.

Masjid sebagai rumah ibadah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat desa. Selain menjadi tempat pelaksanaan salat dan kegiatan keagamaan, masjid juga menjadi salah satu pusat berkumpulnya masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Karena itu, upaya rehabilitasi Masjid Nurul Mi’zan diharapkan dapat memperoleh dukungan dari berbagai pihak, terutama masyarakat Desa Sagawele dan para pemuda yang menjadi penggerak kegiatan.

Langkah yang dilakukan Persatuan Pemuda Sagawele menunjukkan bahwa kegiatan olahraga dapat dikembangkan menjadi sarana untuk membangun kepedulian sosial. Semangat berkompetisi di lapangan dipadukan dengan semangat gotong royong untuk kepentingan bersama.

Pemuda Jadi Penggerak Keterlibatan pemuda dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan Waisamola Cup I. Pemuda tidak hanya ditempatkan sebagai peserta pertandingan, tetapi juga sebagai penggerak kegiatan yang memiliki dampak bagi masyarakat.

Melalui kegiatan seperti ini, pemuda desa memiliki ruang untuk menunjukkan kreativitas, membangun kebersamaan, sekaligus mengambil peran dalam mendukung pembangunan di lingkungan tempat tinggal mereka.

Di tengah perkembangan zaman, peran pemuda di tingkat desa dinilai semakin penting. Pemuda dapat menjadi motor penggerak berbagai kegiatan positif, baik di bidang olahraga, sosial, keagamaan maupun pembangunan masyarakat.

Waisamola Cup I 2026 menjadi salah satu contoh bahwa kegiatan olahraga bisa dikemas dengan tujuan yang lebih luas. Pertandingan bukan hanya soal siapa yang menang dan kalah, tetapi bagaimana seluruh rangkaian kegiatan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Junjung Tinggi Sportivitas

Dalam unggahan tersebut, pesan yang turut disampaikan kepada para peserta adalah pentingnya menjunjung tinggi sportivitas dan menciptakan suasana pertandingan yang kondusif.

“Junjung tinggi sportivitas, wujudkan kondusifitas, demi kebersamaan yang berkualitas,” demikian pesan yang disampaikan.

Pesan tersebut menjadi penting karena sebuah turnamen olahraga pada dasarnya bukan hanya menguji kemampuan para pemain, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun karakter, persaudaraan dan sikap saling menghargai.

Kemenangan dalam pertandingan tentu menjadi target setiap tim. Namun, sportivitas harus tetap menjadi bagian utama dari setiap pertandingan. Perbedaan dukungan terhadap tim maupun hasil pertandingan diharapkan tidak menghilangkan hubungan persaudaraan antarmasyarakat.

Dengan mengedepankan sportivitas, Waisamola Cup I diharapkan mampu berlangsung aman, tertib dan menjadi hiburan yang positif bagi masyarakat Sagawele.

Momentum Mempererat Persatuan

Penyelenggaraan turnamen dalam rangka menyongsong HUT ke-81 Kemerdekaan RI juga memiliki makna tersendiri. Hari Kemerdekaan bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat.

Di tingkat desa, semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Turnamen olahraga menjadi salah satu kegiatan yang mampu mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan.

Kegiatan tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertandingan semata, tetapi dapat melahirkan semangat gotong royong yang terus terjaga setelah turnamen selesai.

Terlebih lagi, adanya tujuan penggalangan dana untuk rehabilitasi Masjid Nurul Mi’zan membuat Waisamola Cup I memiliki dimensi sosial dan keagamaan yang cukup kuat.

Dukungan untuk Rehabilitasi Masjid

Penggalangan dana melalui kegiatan Waisamola Cup I diharapkan dapat membantu proses rehabilitasi Masjid Nurul Mi’zan. Besarnya kebutuhan rehabilitasi rumah ibadah tentu membutuhkan dukungan dan partisipasi banyak pihak.

Semangat yang dibangun Persatuan Pemuda Sagawele menjadi contoh bahwa keterbatasan bukan alasan untuk tidak bergerak. Dengan kebersamaan, kegiatan sederhana sekalipun dapat diarahkan menjadi gerakan sosial yang memberikan manfaat.

Masyarakat, pemuda, tokoh agama, pemerintah desa maupun pihak lainnya diharapkan dapat mengambil bagian sesuai kemampuan masing-masing dalam mendukung upaya perbaikan rumah ibadah tersebut.

Dukungan tidak selalu harus dalam bentuk materi. Partisipasi, tenaga, pikiran serta doa juga menjadi bagian penting dalam menyukseskan kegiatan sosial dan pembangunan fasilitas keagamaan di desa.

Ucapan Terima Kasih kepada Bupati

Dalam unggahan tersebut juga disampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba atas dukungan terhadap kegiatan tersebut.

“Terima kasih Bapak Bupati Hi. Hasan Ali Bassam Kasuba,” tulis Masykur Abdillah dalam unggahannya.

Dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan masyarakat di tingkat desa dinilai dapat menjadi penyemangat bagi para pemuda untuk terus melaksanakan kegiatan-kegiatan positif.

Harapannya, kolaborasi antara masyarakat, pemuda dan pemerintah dapat terus diperkuat sehingga berbagai kegiatan di desa tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Diharapkan Jadi Agenda Berkelanjutan

Waisamola Cup I 2026 diharapkan dapat menjadi awal dari lahirnya kegiatan-kegiatan olahraga dan sosial yang berkelanjutan di Desa Sagawele.

Turnamen ini bukan hanya tentang mencari juara, tetapi juga tentang bagaimana olahraga mampu menjadi media mempererat tali persaudaraan, membangun solidaritas dan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Semangat tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI, yakni persatuan, gotong royong dan kebersamaan.

Jika semangat seperti ini terus dipelihara, kegiatan pemuda di tingkat desa dapat menjadi kekuatan penting dalam mendorong pembangunan sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pada akhirnya, Waisamola Cup I 2026 bukan hanya menjadi panggung pertandingan olahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk menumbuhkan persaudaraan dan kepedulian sosial. Dari lapangan olahraga di Desa Sagawele, semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI diharapkan dapat terus bergema melalui kerja bersama untuk kepentingan masyarakat dan rehabilitasi Masjid Nurul Mi’zan.

“Junjung tinggi sportivitas, wujudkan kondusifitas, demi kebersamaan yang berkualitas.” (red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline— Semangat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 turut digaungkan oleh Kepala UPTD Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Daerah (BP3D) Wilayah V Bacan, Fahruudin Hadji, S.Pi., M.Si.

Melalui ucapan peringatan HUT ke-81 RI, Fahruudin menyampaikan pesan kebangsaan yang menekankan pentingnya persatuan, kedaulatan, kesejahteraan masyarakat, serta semangat untuk terus membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Dalam poster ucapan tersebut, tercantum tema “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” yang menjadi pesan utama dalam menyambut momentum kemerdekaan pada 17 Agustus 2026.

Pesan itu dinilai relevan dengan tantangan pembangunan saat ini, terutama di daerah kepulauan seperti Maluku Utara yang memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan.

Sebagai Kepala UPTD BP3D Wilayah V Bacan, Fahruudin memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pelayanan dan pengelolaan pelabuhan perikanan daerah. Karena itu, momentum HUT Kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai seremoni tahunan, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mendukung kemajuan sektor perikanan.

Kemerdekaan Harus Dirasakan Masyarakat Semangat kemerdekaan, pada hakikatnya, tidak berhenti pada pengibaran bendera Merah Putih maupun kegiatan seremonial. Kemerdekaan juga harus tercermin dalam kehidupan masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin baik, pembangunan yang merata, serta terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Bagi daerah kepulauan, sektor kelautan dan perikanan memiliki posisi strategis. Laut bukan hanya menjadi jalur transportasi antarpulau, tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas penangkapan ikan dan usaha perikanan lainnya.

Karena itu, pembangunan dan pengelolaan fasilitas perikanan harus terus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Pelabuhan perikanan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas nelayan, mulai dari pendaratan hasil tangkapan, pelayanan kapal perikanan, hingga mendukung aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan.

Dalam konteks tersebut, semangat “Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” dapat diwujudkan melalui kerja nyata, peningkatan kualitas pelayanan, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Persatuan Menjadi Kekuatan Utama Memasuki usia kemerdekaan ke-81, Indonesia menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Perbedaan wilayah, karakter masyarakat, serta kondisi geografis tidak seharusnya menjadi penghalang untuk membangun bangsa.

Justru keberagaman tersebut harus menjadi kekuatan, Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan memiliki karakter geografis yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Jarak antarpulau, keterbatasan akses transportasi, serta tantangan distribusi menjadi bagian dari persoalan yang harus dihadapi bersama.

Dalam kondisi seperti itu, persatuan dan gotong royong menjadi modal penting.

Semangat kemerdekaan harus mendorong seluruh elemen masyarakat untuk saling mendukung, menjaga stabilitas, serta mengambil bagian dalam pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing.

Mendorong Indonesia yang Lebih Maju
Pesan Fahruudin dalam momentum HUT ke-81 RI juga mengandung harapan agar Indonesia terus bergerak maju.

Kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, peningkatan ekonomi masyarakat, serta kemampuan daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki.

Wilayah Bacan dan Halmahera Selatan sendiri memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Potensi tersebut perlu dikelola secara berkelanjutan agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan pengelolaan yang baik, sektor perikanan dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah dan membuka peluang usaha bagi masyarakat pesisir.

“Nusantara Baru, Indonesia Maju” Dalam poster ucapan tersebut juga terdapat pesan “Nusantara Baru, Indonesia Maju”, yang menggambarkan harapan agar momentum kemerdekaan menjadi titik penguatan optimisme dalam menghadapi masa depan.

Semangat tersebut menjadi ajakan untuk tidak hanya mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga meneruskan perjuangan melalui kerja nyata.

Jika para pendahulu bangsa berjuang merebut kemerdekaan, maka generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, pelayanan, inovasi, serta kerja keras demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Momentum 17 Agustus 2026 dengan demikian menjadi kesempatan untuk kembali memperkuat rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air.

Bagi masyarakat Maluku Utara, semangat tersebut dapat diwujudkan dengan menjaga persatuan, memperkuat ekonomi masyarakat, mengembangkan potensi kelautan dan perikanan, serta terus mendorong pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Selamat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

17 Agustus 1945 – 17 Agustus 2026, Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, Nusantara Baru, Indonesia Maju! (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA, Malutline – Warga di sejumlah desa di Kecamatan Kayoa Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, mengeluhkan kondisi pelayanan listrik yang dinilai belum maksimal. Aliran listrik di Desa Sidanga, Desa Lata-Lata dan Desa Bokimiake disebut kerap mengalami gangguan hingga berujung padam selama berhari-hari.

Keluhan warga kembali mencuat setelah aliran listrik di sejumlah wilayah tersebut dilaporkan padam selama kurang lebih empat hari berturut-turut. Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari yang saat ini semakin bergantung pada ketersediaan listrik.

Warga mengaku persoalan listrik di wilayah tersebut bukan kali pertama terjadi. Dalam beberapa kesempatan, aliran listrik disebut hanya menyala dan kembali padam dalam waktu yang tidak menentu.

“Ini listrik hanya mati hidup. Sekarang sudah empat hari mati terus,” keluh salah seorang warga.

Menurut masyarakat, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pihak PLN, mengingat masyarakat di wilayah kepulauan juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dasar, termasuk pasokan listrik yang stabil.

Warga juga mempertanyakan kesiapan petugas PLN dalam menangani gangguan jaringan listrik di wilayah kepulauan. Pasalnya, karakteristik geografis Kayoa Barat berbeda dengan wilayah daratan yang dapat dengan mudah dijangkau menggunakan kendaraan darat.

Petugas PLN Butuh Transportasi Laut

Masyarakat menilai salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah dukungan transportasi bagi petugas PLN yang bertugas menangani jaringan listrik di wilayah kepulauan.

Jalur jaringan PLN di sejumlah wilayah Kayoa Barat melewati kawasan laut. Karena itu, menurut warga, petugas PLN semestinya mendapatkan fasilitas transportasi laut yang memadai untuk menunjang pekerjaan mereka, seperti perahu (body) beserta mesin.

Fasilitas tersebut dinilai penting agar ketika terjadi gangguan jaringan, petugas dapat segera bergerak menuju lokasi tanpa harus terkendala persoalan transportasi.

“Wilayah ini kepulauan. Jalur PLN melewati laut. Jadi petugas harus disiapkan transportasi laut, body dan mesin, supaya ketika ada gangguan bisa langsung bergerak memperbaiki,” ujar warga.

Masyarakat berharap persoalan tersebut tidak hanya dilihat sebagai gangguan teknis biasa. Menurut mereka, pemadaman listrik yang berlangsung berhari-hari dapat berdampak terhadap berbagai aktivitas masyarakat.

Mulai dari kegiatan rumah tangga, komunikasi, aktivitas ekonomi, hingga pelayanan publik ikut terdampak ketika pasokan listrik tidak tersedia.

Pemerintah Diminta Turun Tangan

Warga meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan pihak terkait untuk melihat secara langsung berbagai persoalan pelayanan listrik di wilayah kepulauan.

Masyarakat berharap pemerintah dapat melakukan koordinasi dengan PLN untuk mencari solusi jangka panjang, bukan hanya melakukan perbaikan ketika terjadi kerusakan.

Sebab, jika gangguan listrik terus berulang, masyarakat akan kembali menghadapi persoalan yang sama.

Selain memastikan kesiapan petugas, pemerintah juga diminta mendorong peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan PLN di wilayah kepulauan, termasuk ketersediaan transportasi laut, peralatan teknis serta mekanisme penanganan gangguan yang lebih cepat.

Warga menegaskan bahwa masyarakat di Desa Sidanga, Lata-Lata dan Bokimiake juga berhak memperoleh pelayanan listrik yang layak dan berkelanjutan.

“Jangan setiap kali listrik mati masyarakat hanya menunggu. Harus ada solusi. Pemerintah harus melihat kondisi kami di daerah kepulauan,” harap warga.

Jangan Biarkan Masyarakat Terus Menunggu

Pemadaman listrik selama berhari-hari seharusnya menjadi evaluasi bersama. Kondisi geografis kepulauan memang menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan kelistrikan, namun hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat.

Justru karena karakter wilayah yang terdiri dari pulau-pulau, diperlukan sistem pelayanan yang menyesuaikan dengan kondisi lapangan.

Ketersediaan transportasi laut bagi petugas PLN menjadi salah satu kebutuhan penting agar setiap gangguan dapat ditangani secara cepat.

Masyarakat pun berharap PLN dan pemerintah dapat memberikan kepastian mengenai langkah penanganan jaringan listrik di wilayah tersebut.

Warga tidak hanya membutuhkan listrik yang menyala, tetapi juga pelayanan yang cepat ketika terjadi gangguan.

Kini masyarakat Desa Sidanga, Lata-Lata dan Bokimiake menunggu perhatian nyata dari pemerintah dan pihak PLN agar persoalan listrik yang berulang tidak terus menjadi keluhan masyarakat di wilayah Kayoa Barat. (Red)