TERNATE, MALUTLINE – Rencana Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk turun langsung mengajar di sekolah-sekolah mendapat sorotan dari Iskandar Halili.
Iskandar meminta DPRD Provinsi Maluku Utara tidak tinggal diam dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan rencana keterlibatan pimpinan daerah dalam kegiatan mengajar di ruang kelas.
Sorotan tersebut turut diarahkan kepada Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Kadikjar) Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah.
Kritik Iskandar disampaikan melalui komentarnya di salah satu grup WhatsApp. Ia mengingatkan agar dunia pendidikan tidak dicampuradukkan dengan kepentingan politik praktis maupun kegiatan pencitraan yang dinilai berlebihan.
Menurut Iskandar, ruang kelas merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang harus dijaga profesionalisme dan independensinya. Profesi guru memiliki tanggung jawab khusus dalam mendidik, membimbing, serta membentuk karakter peserta didik.
Karena itu, ia mengingatkan agar profesi guru tidak dijadikan instrumen untuk kepentingan politik ataupun pencitraan pejabat tertentu.
“Jangan campur politik praktis dalam ruang kelas. Sama halnya menjadikan profesi guru sebagai instrumen politik yang dapat merusak marwah dan netralitas dunia pendidikan,” demikian inti kritik Iskandar.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan mengajar di kelas sudah memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing. Menurutnya, jangan sampai kehadiran pejabat di lingkungan sekolah justru menimbulkan kesan bahwa ruang pendidikan sedang dimanfaatkan untuk membangun citra pribadi.
“Mengajar di kelas itu sudah ada porsinya masing-masing. Jangan membuat pencitraan melebihi batas kewajaran,” tegasnya.
Rencana Gubernur dan Forkopimda Turun Mengajar
Sebelumnya, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos bersama jajaran Forkopimda menyatakan kesiapan untuk turun langsung mengajar di sekolah-sekolah di wilayah Maluku Utara.
Rencana tersebut disebut sebagai bentuk kepedulian pimpinan daerah terhadap dunia pendidikan, sekaligus memberikan motivasi kepada para siswa agar lebih bersemangat dalam menuntut ilmu.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, juga menyambut baik inisiatif tersebut. Kehadiran pimpinan daerah di ruang kelas diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada generasi muda.
Program tersebut direncanakan berlangsung secara bertahap dan terjadwal, dengan sasaran sekolah mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di berbagai kabupaten/kota di Maluku Utara.
Selain memberikan motivasi kepada peserta didik, kegiatan itu juga diharapkan menjadi kesempatan bagi pimpinan daerah untuk melihat secara langsung kondisi pendidikan di lapangan.
DPRD Diminta Jalankan Fungsi Pengawasan
Menanggapi rencana tersebut, Iskandar menilai DPRD Maluku Utara perlu mencermati secara serius batas-batas keterlibatan pejabat pemerintahan dalam kegiatan pendidikan.
Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap sekolah tentu perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan fasilitas pendidikan, kesejahteraan guru, serta penyelesaian berbagai persoalan yang masih dihadapi sekolah-sekolah di daerah.
Ia mengingatkan bahwa dunia pendidikan harus menjadi ruang yang netral dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik praktis.
Terlebih, guru merupakan tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masa depan generasi bangsa. Oleh sebab itu, kehormatan profesi guru dan independensi lembaga pendidikan harus tetap dijaga.
Iskandar berharap DPRD Maluku Utara dapat meminta penjelasan kepada pemerintah provinsi dan Dinas Pendidikan terkait konsep, mekanisme, serta batasan pelaksanaan program tersebut agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat pendidikan.
Sorotan ini sekaligus membuka ruang diskusi publik mengenai bagaimana bentuk keterlibatan kepala daerah dan Forkopimda yang tepat dalam mendukung pendidikan, tanpa mengurangi kewenangan guru maupun mengganggu proses pembelajaran di sekolah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos maupun Kadikjar Abubakar Abdullah terkait kritik yang disampaikan Iskandar Halili. (Red)












Komentar