TERNATE, MALUTLINE – Rencana program Mengajar Sehari yang melibatkan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di sekolah-sekolah mulai menuai beragam tanggapan dari masyarakat.
Program yang digagas melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Kadikjar) Provinsi Maluku Utara tersebut dinilai sebagian pihak sebagai langkah positif untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada peserta didik. Namun, di sisi lain, muncul pula pandangan yang mengingatkan pentingnya menjaga marwah profesi guru dan batas kewenangan pejabat pemerintahan dalam dunia pendidikan.
Salah satu tanggapan datang dari Guf. Ia menilai rencana program tersebut tidak seharusnya dimaknai secara sempit seolah-olah Gubernur dan Forkopimda akan mengambil alih tugas guru dalam proses belajar mengajar.
Menurutnya, program Mengajar Sehari lebih tepat dipahami sebagai kegiatan berbagi pengalaman, memberikan inspirasi, memotivasi siswa, serta memperkenalkan perjalanan karier dan pengalaman hidup para pimpinan daerah kepada generasi muda.
“Sebenarnya, kalau kita membaca rencana Pak Kadis, tidak ada masalah dan bagus juga. Program Mengajar Sehari yang melibatkan Forkopimda jangan kita artikan mengajar dalam konteks yang sempit, tetapi lebih pada program menginspirasi, memotivasi, dan berbagi pengalaman sesuai tupoksi serta perjalanan karier mereka,” ungkap Guf.
Ia juga mengaitkan program tersebut dengan pengalamannya selama kurang lebih 10 tahun aktif dalam program Indonesia Mengajar, termasuk kegiatan Kelas Inspirasi dan Ruang Berbagi Ilmu (RuBI).
Dalam kegiatan tersebut, kata dia, narasumber yang hadir tidak selalu berasal dari kalangan guru. Banyak profesional dari berbagai latar belakang turut berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada para siswa.
Karena itu, menurut Guf, kehadiran Gubernur dan Forkopimda dalam program sehari mengajar bukan berarti menggantikan peran guru maupun mengambil alih tanggung jawab profesional tenaga pendidik.
“Jadi, mengajar sehari bukan berarti peran mereka menggantikan tugas guru sebagaimana yang sudah direncanakan dan diadministrasikan,” jelasnya.
Ia menambahkan, program tersebut juga bersifat insidental karena direncanakan dalam rangka memperingati momentum Hari Guru Nasional pada November ini.
Ilham Jufri: Jabatan Gubernur dan Profesi Guru Memiliki Mandat Berbeda
Sementara itu, pandangan berbeda disampaikan Ilham Jufri. Ia mengingatkan bahwa jabatan gubernur dan profesi guru memiliki mandat, tanggung jawab, serta kompetensi yang tidak sama.
Menurut Ilham, jabatan gubernur merupakan mandat pemerintahan untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan profesi guru merupakan mandat profesional untuk mendidik, membimbing, dan membentuk karakter peserta didik.
Keduanya, kata dia, memang dapat saling melengkapi dalam mendukung kemajuan pendidikan. Namun, keterlibatan pejabat pemerintahan dalam kegiatan mengajar tetap harus memperhatikan batas kompetensi dan tanggung jawab profesional tenaga pendidik.
“Jabatan gubernur adalah mandat untuk memimpin pemerintahan, sedangkan profesi guru adalah mandat profesional untuk mendidik generasi. Keduanya dapat saling melengkapi, tetapi tidak seharusnya saling menggantikan tanpa memperhatikan kompetensi,” demikian pandangan Ilham Jufri.
Ia menilai, ketika Gubernur dan Forkopimda masuk ke ruang kelas untuk mengajar selama sehari, terdapat persoalan yang perlu diperhatikan, yakni jangan sampai kegiatan tersebut dipersepsikan sebagai penggantian sementara terhadap peran guru.
Menurutnya, penghormatan terhadap profesi guru harus tetap menjadi perhatian utama dalam setiap program pemerintah yang melibatkan lingkungan sekolah.
Menjadi Ruang Diskusi Dunia Pendidikan
Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan bahwa rencana Mengajar Sehari tidak hanya berkaitan dengan kehadiran pimpinan daerah di sekolah, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah menempatkan profesi guru dalam sistem pendidikan.
Di satu sisi, keterlibatan Forkopimda dapat menjadi sarana berbagi pengalaman, wawasan kepemimpinan, serta motivasi bagi peserta didik. Di sisi lain, pelaksanaannya perlu dirancang secara proporsional agar tidak mengganggu proses pembelajaran dan tetap menghormati kewenangan guru.
Dengan demikian, substansi program menjadi hal penting untuk diperjelas oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara, termasuk materi yang disampaikan, mekanisme pelaksanaan, serta posisi guru dalam kegiatan tersebut.
Publik tentu berharap setiap program pemerintah di sektor pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik, bukan sekadar menjadi kegiatan seremonial. Sebab, peningkatan mutu pendidikan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak dengan tetap menempatkan guru sebagai tenaga profesional yang memiliki peran utama dalam proses pembelajaran. (Red)













Komentar