LABUHA, MALUTLINE – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kabupaten Halmahera Selatan, Harmain Rusli, S.H., menyoroti dugaan ketidaksetaraan penanganan kasus yang menyeret mantan Kepala Desa Indong dan seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kecamatan Mandioli Utara.
Sorotan tersebut muncul menyusul informasi bahwa mantan Kepala Desa Indong telah dinonaktifkan dari jabatannya terkait dugaan kasus yang mencuat. Namun, di sisi lain, oknum PPPK yang diduga turut terlibat dalam rangkaian peristiwa yang sama hingga kini belum diketahui mendapatkan tindakan atau sanksi administratif dari instansi terkait.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam menerapkan aturan terhadap aparatur pemerintahan yang diduga melakukan pelanggaran.
“Mantan Kades Indong sudah dinonaktifkan. Namun, oknum PPPK di Kecamatan Mandioli Utara yang diduga turut terlibat belum ada kejelasan sanksi. Padahal ini satu rangkaian peristiwa. Mengapa penanganannya belum berjalan setara?” ujar Harmain, Rabu (11/11/2026).
Menurut Harmain, persoalan yang melibatkan aparatur pemerintah tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan pribadi. Sebab, setiap aparatur negara memiliki tanggung jawab moral, etika, serta kewajiban menjaga nama baik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
Ia menegaskan, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat publik maupun tenaga PPPK, pemerintah daerah harus mengambil langkah sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pejabat publik harus menjaga standar moralitas yang lebih tinggi. Dugaan pelanggaran etik yang melibatkan aparat pemerintah menyangkut wibawa institusi. Masyarakat berhak melihat aturan ditegakkan secara konsisten dan tidak tebang pilih,” tegasnya.
Atas persoalan tersebut, GPM Halmahera Selatan meminta Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar memberikan penjelasan terbuka mengenai status penanganan dan pemeriksaan terhadap oknum PPPK yang dimaksud.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa kepastian. Jika pemeriksaan telah dilakukan, hasil dan tindak lanjutnya perlu disampaikan sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan perlindungan data yang berlaku.
Sebaliknya, apabila belum dilakukan pemeriksaan, pemerintah daerah harus menjelaskan alasan serta langkah konkret yang akan ditempuh.
“Kami tidak meminta penghakiman tanpa proses yang sah. Jika tidak terbukti, namanya direhabilitasi secara terbuka. Jika terbukti melanggar, berikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Jangan dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Itu yang kami minta: proses yang jelas dan adil,” ungkap Harmain.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan disiplin PPPK memiliki dasar hukum, salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Regulasi tersebut mengatur kewajiban, hak, serta manajemen PPPK, termasuk ketentuan disiplin dan konsekuensi apabila pegawai terbukti melakukan pelanggaran.
Karena itu, GPM meminta pemerintah daerah tidak hanya bersikap tegas terhadap satu pihak, tetapi juga memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan fakta, bukti, dan prosedur yang berlaku.
Harmain menilai, konsistensi dalam penegakan aturan merupakan bagian penting dari upaya membangun pemerintahan yang profesional, berintegritas, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan.
“Kesetaraan di hadapan hukum adalah asas konstitusi. Tidak boleh ada satu pihak diproses dan pihak lain dibiarkan tanpa kejelasan. Pemda Halmahera Selatan harus menegakkan aturan secara konsisten dan transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.
GPM berharap pemerintah daerah segera memberikan klarifikasi agar tidak berkembang persepsi negatif di tengah masyarakat mengenai dugaan perlakuan berbeda dalam penanganan persoalan yang melibatkan aparatur pemerintahan tersebut. (Red)
Komentar