HALSEL, Malutline – Suara kegelisahan datang dari pelosok negeri. Komunitas Petani Hortikultura Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, secara resmi menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia pada 12 April 2026.
Surat yang ditandatangani oleh Ketua Komunitas, Budi S. Boko, itu menjadi cerminan keresahan para petani di wilayah kepulauan yang merasa belum tersentuh secara nyata oleh program ketahanan pangan yang selama ini digaungkan pemerintah pusat.
Dalam isi surat tersebut, para petani menyoroti adanya kesenjangan antara kebijakan yang disampaikan di tingkat nasional dengan realitas yang mereka alami di lapangan. Mereka mengaku hingga kini masih berjuang secara mandiri tanpa dukungan memadai, baik dari sisi sarana produksi, infrastruktur, maupun pendampingan teknis.
“Kami merasa seolah terlupakan. Program-program yang digagas selama ini nyaris tidak pernah menyentuh tanah kami,” tulis Budi dalam surat tersebut, mewakili aspirasi petani hortikultura Pulau Makian.
Padahal, menurut mereka, Pulau Makian memiliki potensi besar sebagai salah satu sentra produksi hortikultura di Maluku Utara. Komoditas seperti cabai, tomat, dan berbagai jenis sayuran dinilai sangat potensial untuk menopang kebutuhan pangan, khususnya di wilayah Halmahera Selatan.
Namun demikian, potensi tersebut belum mampu dikembangkan secara maksimal akibat berbagai keterbatasan yang dihadapi para petani. Salah satu persoalan utama adalah sulitnya akses terhadap sarana produksi pertanian seperti bibit unggul, pupuk, serta mulsa.
Selain itu, minimnya infrastruktur pertanian juga menjadi kendala serius. Para petani mengeluhkan belum adanya sistem irigasi yang memadai, terutama untuk mendukung lahan kering khas wilayah kepulauan seperti Pulau Makian. Kondisi ini membuat produktivitas pertanian menjadi tidak optimal.
Tak hanya itu, kurangnya pendampingan teknis dari pihak terkait juga turut memperburuk keadaan. Para petani berharap adanya pembinaan intensif agar hasil pertanian mereka mampu bersaing, baik dari segi kualitas maupun harga di pasar.
Dalam surat tersebut, para petani juga menegaskan bahwa mereka bukan tidak mampu atau tidak mau bekerja. Sebaliknya, mereka menyebut diri sebagai “pejuang pangan di garda terdepan kepulauan” yang selama ini bertahan dengan segala keterbatasan.
Namun tanpa adanya pemerataan program, mereka menilai konsep ketahanan pangan hanya akan menjadi jargon semata. “Ketahanan Pangan hanya akan menjadi slogan indah yang kami dengar di televisi, tanpa pernah kami rasakan di ladang-ladang kami,” ungkapnya.
Melalui surat terbuka ini, Komunitas Petani Hortikultura Pulau Makian berharap adanya perhatian serius dari pemerintah pusat. Mereka meminta agar Presiden dapat menginstruksikan kementerian terkait serta pemerintah daerah untuk turun langsung melihat kondisi riil yang mereka hadapi.
Harapan mereka sederhana namun penuh makna: ingin dilibatkan secara aktif dalam pembangunan sektor pangan nasional. Mereka tidak ingin hanya menjadi penonton, tetapi bagian dari solusi dalam mewujudkan kemandirian pangan Indonesia.
Surat terbuka ini menjadi pengingat bahwa pembangunan yang merata hingga ke wilayah terluar masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Di balik potensi besar yang dimiliki daerah-daerah kepulauan, terdapat harapan masyarakat yang menanti sentuhan kebijakan yang nyata dan berkeadilan. (Red)
Komentar