HALSEL, Malutline– Aroma praktik dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mencuat dari Desa Panambuang. SPBU setempat kini disorot tajam setelah muncul keluhan masyarakat terkait maraknya penjualan solar kepada pihak yang diduga “calo”, sementara nelayan justru kesulitan mendapatkan haknya.
Informasi yang dihimpun media ini salasa (1/04/2026) enyebutkan, solar bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan dan masyarakat kecil, justru diduga mengalir ke tangan oknum tertentu untuk dijual kembali dengan harga tinggi. Praktik ini disebut-sebut sudah berlangsung cukup lama dan semakin terang-terangan.
Seorang warga Desa Panambuang mengaku kebingungan dengan lonjakan harga yang tidak masuk akal. Ia menyebut harga solar yang diperoleh melalui pihak tertentu bisa mencapai lebih dari Rp2 juta per drum.
“Setahu kami harga solar subsidi sekitar Rp6.800 per liter. Tapi kenapa di lapangan bisa melonjak setinggi itu? Ini jelas tidak wajar,” ujarnya.
Kondisi ini membuat para nelayan—yang sangat bergantung pada BBM untuk melaut—menjadi pihak paling dirugikan. Mereka terpaksa membeli dengan harga mahal demi tetap bisa bekerja, atau memilih tidak melaut sama sekali karena biaya operasional yang membengkak.
Lebih jauh, muncul pertanyaan serius dari kalangan nelayan: apakah SPBU di Desa Panambuang benar-benar melayani kebutuhan masyarakat dan kapal ikan, atau justru menjadi “ladang” bagi para calo yang memperjualbelikan solar subsidi tanpa izin?
“Kami ini nelayan kecil, butuh solar untuk hidup. Kalau semua dialihkan ke calo, kami mau kerja pakai apa?” keluh salah satu kepala nelayan setempat.
Tak hanya itu, masyarakat juga menyoroti dugaan lemahnya pengawasan internal. Oknum karyawan SPBU disebut-sebut tidak transparan dalam distribusi solar, bahkan terkesan membiarkan praktik mencurigakan terjadi di depan mata.
Situasi ini memicu kemarahan publik. Warga menilai, jika benar terjadi penyimpangan, maka ini bukan sekadar pelanggaran biasa—melainkan bentuk pengkhianatan terhadap program subsidi pemerintah yang seharusnya membantu rakyat kecil.
Masyarakat Desa Panambuang kini mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres Halmahera Selatan, untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap aktivitas SPBU tersebut.
“Kami minta aparat jangan tutup mata. Periksa SPBU itu! Jangan sampai rakyat kecil terus jadi korban permainan kotor,” tegas warga.
Kasus ini menjadi gambaran nyata bagaimana distribusi BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran dapat memicu ketimpangan dan penderitaan di tingkat bawah. Jika dibiarkan, praktik semacam ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghancurkan sendi ekonomi masyarakat pesisir.
Pertanyaannya kini: siapa yang bermain di balik distribusi solar di Panambuang, dan sampai kapan praktik ini akan terus dibiarkan? (Jais)
Komentar