Berita, Daerah|oleh

LABUHA – Dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dilakukan Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, Hi. Aswin Adam bersama rekanan yang mengerjakan 2 paket proyek tanggap darurat belum dikerjakan sama sekali, namun anggarannya sudah dicairkan 100 persen.

Proses pencairan 100 persen proyek pembangunan Talud penahan ombak senilai Rp 23 miliyar lebih tersebut diantaranya Proyek Pembangunan Talud penahan ombak Desa Nang, Kecamatan Bacan Barat dan Desa Sidopo, Kecamatan Bacan Barat Utara dengan besaran anggaran kedua proyek, tersebut total anggarannya sangat besar yakni Rp 11 miliar lebih untuk pembangunan Talud di Desa Nang dan Desa Sidopo Rp 12 Miliyar lebih.

Berdasarkan hasil laporan BPBD, kalau progress keseluruhan yang sudah dikerjakan mencapai 60 persen. Sehingga anggaran proyek yang nilainya mencapai Rp 23 miliyar tersebut sudah dicairkan 100 persen. Tetapi ketika Komisi III DPRD Halsel melakukan kunjungan kerja di 2 Desa itu, ternyata pekerjaan proyek yang diklaim Kepala BPBD, Aswin Adam tersebut belum ada progress sama sekali, nol persen alias  pekerjaan progres proyek tersebut fiktif. Padahal informasinya sudah pencairan 100 persen.

Terkait dengan proses pencairan proyek fiktif talud penahan ombak di Desa Kokotu dan Desa Nang dengan total anggarannya lebih dari Rp 23 miliyar diketahui fiktif tersebut membuat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Front Delik anti korupsi (FDAK) Halsel mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, segera melakukan pemeriksaan terhadap Kepala BPBD Halsel, Hi. Aswin Adam dan rekanan yang mengerjakan proyek fiktif tersebut. Namun sudah melakukan pencarian 100 persen.

Desakan ini disampaikan Ketua Divisi Investigasi investigasi LSM FDAK Halsel Abdul salam kepada malutline.com, Sabtu (26/10/2024).

Abdul mendesak KPK segera melakukan pemeriksaan terhadap Kepala BPBD Halsel Hi Aswin Adam dan rekanan yang diduga kuat merekayasa progres pekerjaan. Sehingga dapat melakukan proses pencairan anggaran sebesar Rp 23 miliyar lebih.

Selain itu, Abdul mendesak PJs Bupati Halsel Kadri, diminta untuk mencopot Hi Aswin Adam dari jabatannya sebagai Kepala BPBD Halsel dan pihak rekanan untuk direkomendasikan agar diproses Hukum oleh KPK.

Sementara Kepala BPBD Halsel Hi. Aswin adam dan pihak rekanan masih upaya konfirmasi terkait proses pencairan proyek fiktif 23 miliyar di Desa Nang dan Kokotu tersebut hingga berita ini dipublish. (Red)

Berita, Daerah, Politik|oleh

Halsel – Warga Desa Sagawele siap memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4 Jasri Usman dan Muhlis Djafaar pada Pilkada Halmahera Selatan 27 November nanti. Hal ini disampaikan Latif Ketua Tim Pemenangan Jasri-Muhlis Desa Sagawele, baru-baru ini.

Latif mengungkapkan, Pendukung loyalitas PKB di Desa Sagawele siap bergandengan tangan untuk kemenangan pasangan Jasri-Muhlis.

Ia juga optimis pencoblosan 27 November nanti Jasri-Muhlis bakal menang di Desa Sagawele.

Hal yang sama, diutarakan Sahin warga Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Ia menyatakan sikap memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4 Jasri Usman dan Muhlis Djafaar.

Menurut Sahin, antusiasme warga desa ori menghadiri kampanye terbuka terbatas paslon Jasri-Muhlis sebagai tanda kemenangan paslon Nomor Urut 4 di tanggal 27 November nanti.

Selain itu ia menyebut, Calon Wakil Bupati Muhlis Djafaar juga sudah berbuat banyak di desa orimakurunga.sehingga pasangan ini tidak asing lagi dimata masyarakat

Bahkan lanjut Sahin, pasangan Jasri-Muhlis adalah pasangan tepat, karena mampu memahami hati masyarakat Halmahera Selatan.

“Bagi kami kolaborasi pak Jas dan ko ulis ini sangat tepat, keduanya sangat sederhana dan mampu memahami hati masyarakat,untuk itu kami akan siap menangkan paslon Nomor Urut 4,”Tukas Sahin, Selasa (22/10) di Desa Orimakurunga. (Sam)

Berita, Daerah|oleh

LABUHA – Pekerjaan proyek tanggap darurat yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan, (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), selama Tahun 2023-2024 terus bergulir.

Pekerjaan proyek yang melekat pada Badan penanggung Bencana Daerah (BPBD) Halsel itu, diketahui meninggalkan utang belasan miliar rupiah ke pihak ketiga.

Pasalnya, sejumlah pekerjaan proyek tanggap darurat yang tercatat sebagai utang Daerah tersebut dipastikan belum berjalan karena kegiatan proyek yang sudah dicairkan 100 persen saja fiktif. Apalagi yang belum dicairkan sama sekali. Sehingga, ini hanya menjadi catatan utang Daerah kepada pihak ketiga atau kontraktor.

Ketua Komisi III DPRD Halsel, Safri Talib mengungkapkan, ada dua paket proyek tanggap darurat yang belum dikerjakan sama sekali. Tapi anggarannya sudah dicairkan 100 persen yakni proyek Pembangunan Talud penahan ombak di Desa Nang, Kecamatan Bacan Barat dan Desa Sidopo, Kecamatan Bacan Barat Utara dan untuk anggaran kedua proyek di Desa Nang, tersebut total anggarannya sangat besar yakni Rp 11 miliar lebih untuk pembangunan Talud di Desa Nang dan Desa Sidopo Rp 12 miliar lebih.

Dikatakannya, dari hasil laporan BPBD, progress keseluruhan sudah dikerjakan 60 persen, tetapi ketika Komisi III melakukan kunjungan kerja, Dua Desa itu ternyata belum ada progress sama sekali, nol persen alias fiktif.

“Padahal informasinya sudah pencairan 100 persen,” ungkap Safri, belum lama ini.

Sementara berdasarkan kontrak kerja antara Pemkab Halsel dengan pihak ketiga, kata Safri, proyek Talud di Desa Nang dan Sidopo ini Tahun anggaran 2023 dan 2024, Kedua proyek itu juga, disebut masuk dalam pembayaran utang proyek tanggap darurat melalui APBD pokok dan perubahan tahun 2024 dengan nilai Rp 40 miliar lebih.

“Yang jadi aneh, Kepala BPBD (Aswin Adam) sampaikan di media utang proyek tanggap darurat tidak diakomodir di APBD perubahan. Kalau anggaran itu dialokasikan ke item kegiatan mana, harusnya disampaikan ke kami (Komisi III),” jelasnya.

Safri juga menyatakan, pihaknya akan memastikan apakah anggaran kedua proyek tersebut sudah cair 100 persen atau belum, Kepastian ini akan ditindaklanjuti dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam waktu dekat ini.

“Mulai besok ini sudah ada pembahasan anggaran (APBD 2025), OPD terkait kami akan panggil untuk memberi penjelasan terkait pencairan 100 persen itu,” tandasnya.

Berdasarkan pencairan proyek fiktif talud penahan ombak di Desa Kokotu dan Desa Nang dengan total anggaran Rp 23 miliyar, diketahui fiktif tersebut Lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak komisi pemberantasan korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap kepala BPBD Halsel Aswin Adam dan rekanan yang mengerjakan proyek fiktif tersebut namun sudah melakukan pencarian 100 persen.

Desakan ini disampaikan Ketua Divisi Investigasi LSM Front Delik anti korupsi (FDAK) Halsel, Abdul salam kepada malutline.com, Jumat (25/10/2024).

Abdul mengatakan, KPK segera melakukan pemeriksaan terhadap Kepala BPBD Halsel dan rekanan yang diduga melakukan pencairan anggaran sebesar Rp 23 miliyar dan proyeknya tidak dikerjakan alias fiktif.

“Dan PJs Bupati Halsel diminta untuk mencopot Kepala BPBD Halsel Aswin Adam dari jabatannya sebagai kepala BPBD Halsel,” pintanya.

Sementara, Kepala BPBD Halsel Aswin adam dan pihak rekanan masih upaya konfirmasi hingga berita ini dipublish. (Red)

Berita, Daerah, Politik|oleh

HALSEL – Tokoh muda Makayoa, Muhajirin Bailusy, memastikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan nomor urut 4, Jasri Usman-Muhlis Djafaar, bakal memenangkan pilkada 27 November mendatang.

Hal tersebut disampaikan Muhajirin Bailusy, saat kampanye penutupan paslon Jasri-Muhlis zona dua Desa Kiowor, Kecamatan Pulau Makian, Kamis (24/10/2024).

“Sebagai putra Makayoa, saya punya tanggung jawab moril sehingga wajib datang dari Ternate ke Makian hari ini (kemarin) ingin memastikan kepada basuadara di Pulau Makian bahwa Jasri-Muhlis pasti menang 27 November nanti,” katanya.

Muhajirin juga bilang, kehadirannya pada kampanye terbuka paslon Jasri-Muhlis di Pulau Makian sebagai bentuk komitmen membangun Halmahera Selatan.

“Sebagai bagian dari putra Halmahera Selatan, saya berkomitmen dan bertanggung jawab untuk bilang ke pak Jasri dan pak Muhlis, negeri ini harus dibangun,” teriaknya. (Sam)

Berita, Daerah, Politik|oleh

HALSEL – Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Muhajirin Bailusy, menegaskan, fraksi PKB yang dipimpinnya akan fokus memperjuangkan pembangunan jalan lingkar Pulau Makian yang hingga kini tak kunjung tuntas.

Jika sebelumnya pembangunan jalan lingkar Pulau Makian yang diperjuangkan kader PKB Halsel gagal, atas kewenangan dan izin Ketua DPW PKB Malut, fraksi yang dipimpinnya siap menjadikan jalan lingkar Pulau Makian sebagai program prioritas untuk dibangun, termasuk infrastruktur lainnya di bumi Saruma.

“Sebagai anggota DPRD provinsi yang didelegasikan PKB dan juga ketua fraksi, saya meminta izin kepada ketua saya Jasri Usman, saya akan memaksakan rekan-rekan komisi III untuk fokus infrastruktur jalan lingkar Pulau Makian sebagai program prioritas fraksi PKB,” teriak Muhajirin, saat menyampaikan orasi politik pada kampanye terbuka paslon Jasri-Muhlis yang dihadiri ribuan pendukung fanatik di Desa kiyowor, Kecamatan Pulau Makian, Kamis (24/10).

Mantan Ketua DPRD Kota Ternate itu kemudian meyakinkan pendukung loyalis kalau pasangan Jasri-Muhlis, yang diusung PKB dan Partai Demokrat merupakan pasangan yang tepat bagi masyakarat Halsel, khususnya keluarga besar di Pulau Makian dan Kayoa.

Ia menegaskan untuk membangun Kabupaten Halsel tanpa nepotisme maupun pembagian pembangunan infrastruktur yang adil dan merata, butuh sosok pemimpin atau figur seperti Jasri Usman dan Muhlis Djafaar.

“Saya kenal betul figur Jasri Usman. Pak Jasri figur dan tokoh yang tidak membeda bedakan suku, etnis, agama dan sebagainya. Jasri Usman berdiri diatas keberagaman untuk membangun Halmahera Selatan. Kalau bukan Jasri, saya tidak mungkin berdiri di hadapan basudara samua, ” teriaknya. (Sam)