Malut Line

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline– Keluarga besar Yayasan Alkhairaat Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas dilantiknya Dr. Adnan Mahmud, S.Ag., M.A sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate untuk periode 2026–2029.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi kemajuan dunia pendidikan tinggi keagamaan di Maluku Utara, khususnya dalam memperkuat peran IAIN Ternate sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, dakwah, dan pembinaan generasi muda Islam yang berakhlak dan berintegritas.

Ucapan selamat tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Yayasan Alkhairaat Halmahera Selatan, Dr. Abdillah Kamarullah, bersama Sekretaris Yayasan Lahmudin, S.Pi. Keduanya menyampaikan harapan besar agar kepemimpinan baru di IAIN Ternate mampu membawa institusi tersebut semakin maju dan berdaya saing, baik di tingkat regional maupun nasional.

Menurut Dr. Abdillah Kamarullah, yng PLT Sekretaris Daerah kabupaten Halmahera Selatan pelantikan Dr. Adnan Mahmud merupakan sebuah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Ia menilai sosok Dr. Adnan Mahmud memiliki kapasitas akademik, pengalaman, serta komitmen kuat dalam memajukan pendidikan Islam.

“Sebagai bagian dari keluarga besar pendidikan Islam di Maluku Utara, kami tentu merasa bangga dan berharap kepemimpinan beliau mampu membawa IAIN Ternate semakin berkembang, melahirkan inovasi pendidikan, serta mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Yayasan Alkhairaat Halmahera Selatan, Lahmudin, S.Pi, juga menyampaikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Dr. Adnan Mahmud. Ia berharap IAIN Ternate di bawah kepemimpinan baru dapat terus memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, pemerintah daerah, serta organisasi kemasyarakatan di Maluku Utara.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan daerah melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran pemimpin yang visioner sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks.

“IAIN Ternate adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Maluku Utara. Kami berharap di bawah kepemimpinan Dr. Adnan Mahmud, kampus ini semakin menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, riset, serta pembinaan generasi muda yang berdaya saing tinggi,” kata Lahmudin.

Pelantikan Dr. Adnan Mahmud sebagai Rektor IAIN Ternate juga disambut positif oleh berbagai kalangan masyarakat, akademisi, serta tokoh pendidikan di Maluku Utara. Banyak pihak berharap kepemimpinan baru ini mampu membawa perubahan positif, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, penguatan kurikulum berbasis nilai-nilai keislaman, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan kampus.

Selain itu, harapan besar juga disematkan agar IAIN Ternate mampu terus berkembang menjadi perguruan tinggi yang tidak hanya unggul dalam bidang keagamaan, tetapi juga mampu menjawab tantangan global melalui inovasi, teknologi, serta penguatan karakter mahasiswa.

Dengan semangat baru dan dukungan dari berbagai pihak, kepemimpinan Dr. Adnan Mahmud diharapkan dapat membawa IAIN Ternate menuju masa depan yang lebih gemilang, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan dan pembangunan masyarakat di Maluku Utara.

Keluarga besar Yayasan Alkhairaat Halmahera Selatan pun menegaskan komitmennya untuk terus mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memajukan dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam, demi terciptanya generasi penerus bangsa yang cerdas, berakhlak mulia, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALTIM, Malutline – Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa Dodaga, Kecamatan Wasilei Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara semakin menjadi perhatian publik. Sejumlah warga dan tokoh masyarakat melalui LSM front anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara Abdul Salam Hi Ali, kini mendesak Kejaksaan Negeri Halmahera Timur untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Dodaga terkait penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2025.

Desakan ini muncul setelah mencuat dugaan adanya sejumlah kegiatan fiktif dalam laporan penggunaan Dana Desa yang nilainya mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Berdasarkan data penyaluran Dana Desa yang diperbarui pada 7 Maret 2025, total pagu anggaran Desa Dodaga mencapai Rp1.006.396.000 dan tercatat telah disalurkan 100 persen dalam dua tahap pencairan, Tahap pertama sebesar Rp506.068.800 atau 50,29 persen, sedangkan tahap kedua sebesar Rp500.327.200 atau 49,71 persen.

Namun demikian, sejumlah warga menilai realisasi pembangunan di desa tidak sebanding dengan besarnya dana yang telah dicairkan tersebut.

Pembangunan Desa Dipertanyakan
Dalam laporan penggunaan anggaran, tercantum berbagai kegiatan pembangunan seperti Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan permukiman
Pembangunan MCK umum
Pembangunan drainase Penyediaan sarana olahraga desa Akan tetapi, beberapa warga menyebut bahwa sebagian kegiatan tersebut tidak terlihat jelas realisasinya di lapangan, bahkan ada yang diduga tidak pernah dilaksanakan.

“Kami melihat di laporan banyak kegiatan, tetapi di lapangan tidak ada pembangunan yang jelas. Ini membuat masyarakat bertanya-tanya,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Program Pemberdayaan Diduga Tidak Berjalan Selain pembangunan fisik, sejumlah program pemberdayaan masyarakat juga menjadi sorotan. Program tersebut meliputi Peningkatan produksi pertanian Bantuan sektor perikanan Program ketahanan pangan desa Program-program ini diketahui memiliki nilai anggaran yang cukup besar, namun masyarakat mengaku tidak merasakan manfaat langsung dari kegiatan tersebut.

Anggaran Keadaan Mendesak Rp144 Juta Jadi Sorotan Selain itu, terdapat pula anggaran yang dikategorikan sebagai keadaan mendesak sebesar Rp144 juta. Nilai tersebut dinilai cukup besar sehingga masyarakat meminta pemerintah desa menjelaskan secara terbuka penggunaan dana tersebut.

Desak Kejari Haltim Turun Tangan
Melihat berbagai dugaan kejanggalan tersebut, masyarakat meminta Kejaksaan Negeri Halmahera Timur segera turun tangan melakukan audit dan penyelidikan terhadap pengelolaan Dana Desa Dodaga,
Jika terbukti terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan namun anggarannya telah dicairkan, maka hal tersebut berpotensi menjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Karena itu, masyarakat mendesak agar aparat penegak hukum memeriksa dan memproses secara hukum Kepala Desa Dodaga, Kecamatan Wasilei Timur apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam pengelolaan Dana Desa.

Pemerintah Desa Belum Beri Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Dodaga belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan kegiatan fiktif dalam penggunaan Dana Desa tersebut.

Masyarakat berharap Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dapat segera melakukan pemeriksaan secara menyeluruh agar penggunaan dana negara tersebut benar-benar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline – Sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II dan PPPK paruh waktu di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, mengeluhkan belum dicairkannya gaji mereka hingga memasuki bulan Maret 2026. Kondisi ini membuat banyak pegawai merasa resah, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri yang semakin dekat.

Para PPPK tersebut mengaku hingga saat ini belum mendapatkan kepastian kapan gaji mereka akan dibayarkan oleh pemerintah daerah. Padahal sebagian dari mereka telah menjalankan tugas sejak beberapa bulan lalu dan sangat bergantung pada gaji tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Salah satu PPPK yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa keterlambatan pembayaran gaji sangat berdampak pada kondisi ekonomi keluarga mereka.

“Sekarang sudah masuk bulan tiga, tapi gaji belum juga cair. Padahal kebutuhan rumah tangga terus berjalan. Apalagi sebentar lagi Lebaran, anak-anak juga ingin beli baju baru. Kami sebagai orang tua tentu ingin membahagiakan mereka, tapi kalau gaji belum cair bagaimana,” ujarnya dengan nada kecewa.

Menurutnya, banyak PPPK di berbagai instansi di wilayah Halmahera Selatan yang mengalami nasib serupa. Mereka berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan yang jelas terkait keterlambatan tersebut.

“Minimal ada kepastian dari pemerintah daerah. Jangan sampai kami terus menunggu tanpa kejelasan. Kami juga punya keluarga yang harus dinafkahi,” tambahnya.

Para PPPK juga berharap Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui instansi terkait seperti Badan Kepegawaian dan Badan Pengelola Keuangan Daerah segera mempercepat proses administrasi agar pembayaran gaji bisa segera direalisasikan sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Keterlambatan pembayaran gaji PPPK ini dinilai dapat memengaruhi semangat kerja para pegawai yang selama ini tetap menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, para pegawai berharap pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan nasib mereka, terutama dalam hal kesejahteraan.

Jika kondisi ini terus berlarut-larut tanpa kepastian, bukan tidak mungkin akan muncul gelombang keluhan yang lebih besar dari para PPPK di daerah tersebut.

Para PPPK berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat agar hak mereka dapat diterima tepat waktu,
sehingga mereka juga bisa merasakan kebahagiaan menyambut Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar kegiatan Safari Ramadhan dan Buka Puasa Bersama dalam rangka mempererat silaturahmi dengan masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid An-Nur Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, pada Senin, 9 Maret 2026.

Acara yang digelar dalam suasana penuh kekhidmatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga setempat yang antusias mengikuti rangkaian kegiatan Safari Ramadhan. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan di bulan suci Ramadhan.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir kadis PUPR Halsel, Ir.M. Idham Pora, staf Ahli Pemda Halsel Asbur somadayo bersama jajaran. Kehadiran para pimpinan daerah ini disambut hangat oleh masyarakat Desa Mandaong yang memadati area Masjid An-Nur sejak sore hari.

Safari Ramadhan diawali dengan kegiatan silaturahmi dan ramah tamah antara pemerintah daerah dan masyarakat. Selanjutnya dilanjutkan dengan tausiyah Ramadhan yang mengangkat tema tentang pentingnya memperkuat iman, meningkatkan kepedulian sosial, serta menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah kehidupan bermasyarakat.

Dalam sambutannya, pemerintah daerah menyampaikan bahwa kegiatan Safari Ramadhan bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebagai sarana mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin komunikasi yang baik sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara langsung.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan bulan suci Ramadhan sebagai momentum memperbaiki diri, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta meningkatkan semangat gotong royong dalam membangun daerah.

“Kegiatan Safari Ramadhan ini menjadi wadah bagi kita semua untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Kami berharap momentum Ramadhan ini dapat semakin memperkokoh persatuan dan semangat membangun Halmahera Selatan yang lebih baik,” ujar salah satu pejabat daerah dalam sambutannya.

Menjelang waktu berbuka puasa, suasana semakin terasa hangat ketika seluruh tamu undangan dan masyarakat bersama-sama menikmati hidangan berbuka puasa yang telah disediakan panitia. Kegiatan ini menjadi simbol kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat tanpa sekat.

Setelah berbuka puasa, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan shalat Magrib berjamaah di Masjid An-Nur, kemudian ditutup dengan doa bersama agar daerah Halmahera Selatan senantiasa diberkahi, aman, dan terus berkembang dalam berbagai sektor pembangunan.

Masyarakat Desa Mandaong menyambut baik pelaksanaan Safari Ramadhan ini. Mereka berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan karena selain mempererat hubungan dengan pemerintah daerah, juga memberikan motivasi spiritual bagi masyarakat di bulan suci Ramadhan.

Dengan terselenggaranya Safari Ramadhan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALTIM, Malutline– Dugaan penyalahgunaan Dana Desa kembali mencuat di Kabupaten Halmahera Timur. Kepala Desa Dodaga, Kecamatan Wasilei Timur, Sidin diduga telah menggelapkan Dana Desa hingga miliaran rupiah selama kurang lebih lima tahun masa jabatannya.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa sejumlah program pembangunan fisik di Desa Dodaga tidak terealisasi sebagaimana mestinya. Padahal anggaran untuk pembangunan infrastruktur desa diduga telah dicairkan setiap tahunnya melalui Dana Desa.

Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Provinsi Maluku Utara menyoroti serius persoalan tersebut. Koordinator FAKI Maluku Utara, Abdul Salam Hi. Ali, menyatakan bahwa indikasi penyimpangan anggaran terlihat dari tidak adanya pembangunan infrastruktur yang signifikan di desa tersebut selama beberapa tahun terakhir.

“Selama lima tahun menjabat, kepala desa diduga tidak merealisasikan sejumlah program pembangunan fisik di desa. Padahal anggaran Dana Desa terus dicairkan setiap tahun,” ujar Abdul Salam Hi. Ali dalam keterangannya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa setiap pencairan Dana Desa diduga tidak melalui mekanisme yang semestinya, seperti rapat Musyawarah Desa (Musdes) yang seharusnya melibatkan masyarakat dan perangkat desa dalam menentukan penggunaan anggaran.

Menurutnya, ketiadaan Musdes membuka peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran secara leluasa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Atas dasar itu, kami mendesak Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Dodaga guna dimintai pertanggungjawaban atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa tersebut,” tegasnya.

FAKI juga menilai pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur tidak berjalan maksimal. Lembaga pengawas internal pemerintah daerah itu bahkan dinilai mandul karena tidak mampu mengungkap dugaan penyimpangan anggaran yang terjadi di tingkat desa.

“Inspektorat Halmahera Timur seharusnya lebih proaktif melakukan audit dan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Namun hingga kini belum ada langkah tegas yang terlihat,” tambah Abdul Salam.

Oleh karena itu, FAKI meminta aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, untuk segera mengambil langkah hukum dengan memanggil dan memeriksa Kepala Desa Dodaga serta pihak-pihak terkait lainnya.

Jika terbukti bersalah, FAKI berharap kasus tersebut dapat segera diproses secara hukum hingga ke pengadilan agar memberikan efek jera serta menjadi pelajaran bagi kepala desa lainnya agar tidak menyalahgunakan anggaran negara.

“Dana Desa adalah hak masyarakat dan harus digunakan untuk pembangunan serta kesejahteraan warga. Jika ada yang menyalahgunakannya, maka harus diproses secara hukum dan dibawa ke meja hijau,” pungkasnya. (Red)