HALTENG, Malutline — Potret kebersamaan jajaran pimpinan Kepolisian Daerah Maluku Utara bukan sekadar barisan perwira tinggi. Di balik itu, tersimpan kisah panjang tentang persahabatan, kepercayaan, dan kekompakan yang telah terbangun sejak masa pendidikan di Akademi Kepolisian.

Kapolda Maluku Utara, Waris Agono, bersama Wakapolda Maluku Utara, Stephen M. Napiun, merupakan bagian dari satu angkatan—Akpol 1990—yang ditempa dalam proses pendidikan dan pengabdian yang sama. Hubungan keduanya tidak hanya sebatas profesional, tetapi juga dilandasi pengalaman panjang yang membentuk saling pengertian dan kepercayaan yang kuat.

Kebersamaan sejak satu kompi hingga pernah bertugas bersama di Kota Bogor menjadi fondasi penting dalam kepemimpinan mereka saat ini. Dalam berbagai situasi, terutama yang menuntut keputusan cepat dan tepat, keduanya mampu bergerak dalam satu irama—tanpa sekat, tanpa ego, dan dengan tujuan yang sama yakni menjaga stabilitas daerah.

Pendekatan Humanis Jadi Kunci
Di tengah dinamika sosial yang kerap diwarnai potensi konflik, pendekatan yang diambil oleh Polda Maluku Utara tidak semata mengedepankan kekuatan. Sebaliknya, komunikasi yang intensif dan pendekatan humanis menjadi strategi utama dalam meredam ketegangan.

Kolaborasi alumni Akpol 90 menghadirkan cara pandang yang lebih luas dalam menyikapi persoalan. Mereka menyadari bahwa konflik tidak cukup diselesaikan dengan tindakan represif, tetapi membutuhkan dialog, empati, dan keterlibatan aktif dengan masyarakat.

Pendekatan ini diwujudkan melalui kehadiran langsung di lapangan, komunikasi dengan tokoh masyarakat, serta sinergi lintas sektor. Setiap langkah yang diambil tidak hanya berorientasi pada penyelesaian jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi stabilitas daerah.

Hasilnya, berbagai potensi konflik yang sempat mengemuka dapat diredam secara bertahap. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat pun perlahan kembali tumbuh, seiring dengan kehadiran polisi yang lebih humanis dan solutif.

Harmoni Kepemimpinan yang Menguatkan
Kesamaan visi dan misi antara Kapolda dan Wakapolda menjadi kunci utama dalam menjaga soliditas internal. Nilai saling menghargai, memahami, serta menjunjung tinggi kebijaksanaan terus menjadi pegangan dalam setiap pengambilan keputusan.

Harmoni ini bukan terbentuk secara instan, melainkan hasil dari perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama—mulai dari masa pendidikan hingga berbagai penugasan di sejumlah daerah.

Tidak jarang, keduanya turun langsung bersama dalam berbagai kegiatan di lapangan. Kehadiran tersebut menjadi simbol kuat bahwa kepemimpinan yang solid mampu memberikan rasa aman, baik bagi anggota maupun masyarakat luas.
Lebih dari sekadar jabatan, kolaborasi ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk bekerja sama, membangun kepercayaan, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dari Maluku Utara, tersaji pelajaran penting bahwa kedamaian tidak hadir secara instan. Ia merupakan hasil dari proses panjang yang dijalani dengan kebersamaan, ketulusan, dan komitmen yang kuat.

Kepemimpinan yang ditunjukkan hari ini menjadi cermin bahwa harmoni bukan hal yang mustahil, selama ada kemauan untuk berjalan bersama. Dalam berbagai tantangan yang ada, kehadiran aparat bukan sekadar penegak aturan, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Selama nilai kebersamaan itu terus dijaga, harapan akan kedamaian tidak hanya akan terwujud, tetapi juga akan terus tumbuh dan menguat di tengah kehidupan masyarakat Maluku Utara. (Bur)

HALSEL, Malutline – Dugaan penyerobotan lahan kembali mencuat di Kabupaten Halmahera Selatan. Kali ini, sorotan tajam mengarah kepada Sekretaris Camat (Sekcam) Kayoa Induk, Suryadi Umar, yang diduga kuat menguasai secara sepihak serta mengambil hasil dari dusun kelapa milik warga Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan.

Dusun kelapa tersebut diketahui milik almarhum Bani Ishak, yang dibeli secara sah pada tahun 1979 dari para ahli waris, yakni Hi Hamis, Salim, dan Hi Umar. Transaksi jual beli itu bahkan telah dituangkan dalam dokumen resmi sejak tahun 1978 dan ditandatangani langsung oleh para pihak penjual.

Sejak pembelian tersebut, lahan kemudian dikelola oleh Bani Ishak dengan menanam pohon kelapa dan mulai menikmati hasil panen sejak tahun 1993. Selama puluhan tahun, tepatnya hingga Oktober 2025, tidak pernah terjadi sengketa ataupun klaim dari pihak manapun.

Namun situasi berubah drastis ketika dusun kelapa itu diduga mulai diserobot dan dikuasai oleh pihak lain. Ironisnya, pihak yang diduga terlibat adalah seorang pejabat aktif di lingkup pemerintahan kecamatan kayoa kabupaten Halmahera Selatan, yakni Suryadi Umar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan penguasaan lahan tersebut bermula dari tindakan Suryadi Hi Umar—anak dari salah satu penjual awal—yang melakukan panen di lokasi tersebut. Padahal, lahan tersebut telah lama beralih kepemilikan secara sah kepada Bani Ishak, termasuk dengan persetujuan Hi Umar, yang juga merupakan ayah dari Suryadi Umar.

Tidak berhenti di situ, Suryadi Umar diduga turut mengambil alih pengelolaan dusun dengan cara menyuruh seorang warga Desa Pasir Putih kecamatan kayoa selatan bernama Yamin untuk memanen kelapa. Hasil panen kemudian diolah menjadi kopra dan telah dijual sebanyak dua kali.

Setiap kali panen, hasil kopra diperkirakan mencapai sekitar 800 kilogram dengan nilai penjualan mencapai lebih dari Rp20 juta. Seluruh hasil tersebut diduga dinikmati oleh pihak yang menguasai lahan secara sepihak.

Ahli waris Bani Ishak, Bahrun Bani, dengan tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk penyerobotan hak milik yang tidak bisa ditoleransi. Ia menilai, selain merugikan secara materiil, tindakan tersebut juga mencederai rasa keadilan dan hukum.

“Kami sudah kelola kebun itu kurang lebih 46 tahun tanpa ada masalah. Orang tua kami masih hidup, mereka tidak pernah datang atau mengklaim. Sekarang setelah orang tua kami sudah tidak ada, baru mereka muncul dan mengaku itu milik mereka. Ini sangat tidak masuk akal,” tegas Bahrun kepada wartawan, Senin (31/03/2026).

Lebih lanjut, pihak keluarga memastikan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Laporan resmi rencananya akan dilayangkan ke Polda Maluku Utara dalam waktu dekat agar diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kasus ini berpotensi menjerat pelaku dengan sejumlah pasal hukum, mulai dari dugaan penyerobotan lahan, penguasaan tanpa hak, hingga pencurian hasil kebun. Jika terbukti, ancaman pidana bukan hal yang tidak mungkin, mengingat unsur kerugian dan dugaan perbuatan melawan hukum yang cukup jelas.

Pihak ahli waris pun mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan profesional, tanpa pandang bulu. Status sebagai pejabat publik dinilai tidak boleh menjadi tameng untuk melakukan tindakan yang merugikan warga.

Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa segala bentuk penguasaan lahan tanpa dasar hukum yang sah dapat berujung pada konsekuensi pidana. Penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus menjaga stabilitas dan keadilan di tengah masyarakat.

Dan Jika terbukti, perbuatan tersebut dapat dijerat dengan sejumlah pasal pidana, antara lain, Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan atau penguasaan tanah tanpa hak Pasal 372 KUHP tentang penggelapan Pasal 362 KUHP tentang pencurian Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana
Ancaman hukuman dari pasal-pasal tersebut tidak ringan, mulai dari pidana penjara hingga 4 tahun atau lebih (red)

HALUT, Malutline– Di tengah dinamika sosial yang masih bergejolak pasca insiden penghadangan pawai takbiran, suara dari kalangan intelektual mulai menguat, Mereka menyerukan pentingnya kejujuran, keadilan, serta nilai-nilai cinta kasih dalam merespons setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Sebagai bagian dari elemen intelektual, peran organisasi dinilai sangat penting sebagai jembatan penyambung aspirasi rakyat yang belum tersalurkan secara optimal kepada wakil rakyat maupun pemerintah. Oleh karena itu, setiap sikap dan pernyataan publik harus mencerminkan tanggung jawab moral serta menjunjung tinggi nilai persatuan.

Dalam pernyataan yang disampaikan, kaum intelektual menegaskan bahwa sudah saatnya semua pihak berbenah, Tidak boleh lagi ada ruang bagi individu yang memiliki watak provokatif dan cenderung memecah belah. Bahkan, mereka mengingatkan agar figur-figur seperti itu tidak diberikan panggung, apalagi kepercayaan dalam ruang-ruang publik.

“Ujaran kebencian dan permusuhan adalah racun yang sangat berbahaya dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi jika disampaikan di tengah situasi konflik, hal itu hanya akan memperkeruh keadaan,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Sorotan juga diarahkan kepada Aksandry Kitong yang dinilai perlu lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan kepada publik. Sebagai wakil rakyat, ia diharapkan mampu menjadi teladan dalam menjaga suasana tetap kondusif, bukan sebaliknya.

Kaum intelektual menilai bahwa dalam kondisi sensitif seperti saat ini, setiap ucapan memiliki dampak besar terhadap stabilitas sosial. Oleh karena itu, penting bagi setiap tokoh publik untuk mengedepankan nilai cinta kasih, kedamaian, serta menghindari narasi yang berpotensi memicu konflik.

“Mengatasnamakan candaan dalam situasi konflik bukanlah hal yang bijak. Justru hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memperbesar potensi gesekan di tengah masyarakat,” lanjut pernyataan itu.

Di sisi lain, upaya penyelesaian konflik secara damai yang tengah dilakukan berbagai pihak patut didukung bersama. Semua elemen masyarakat diharapkan dapat menahan diri, menjaga tutur kata, serta memperkuat semangat persaudaraan demi terciptanya kedamaian yang berkelanjutan.

Seruan ini menjadi pengingat bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, perbedaan harus disikapi dengan bijak. Cinta kasih, toleransi, dan saling menghormati merupakan fondasi utama dalam menjaga keutuhan sosial, khususnya di daerah yang majemuk seperti Maluku Utara. (Red)

LABUHA, Malutline – Sengketa lahan yang terjadi di ruas Jalan Baru Tomori–Mandaong, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, akhirnya mulai menemukan titik terang. Persoalan yang telah berlangsung cukup lama itu mencuat kembali setelah pemilik lahan, Charles Ong, melakukan pemalangan jalan sebagai bentuk protes karena hingga kini belum menerima ganti rugi sejak pembangunan jalan tersebut dilakukan pada tahun 2015.

Aksi pemalangan jalan yang dilakukan Charles Ong tersebut akhirnya mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan untuk segera mengambil langkah penyelesaian. Pemilik lahan kemudian melakukan pertemuan langsung dengan Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muksin, yang turut didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) serta Kepala Bagian Aset.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Kantor Bupati Halmahera Selatan, Selasa (3/3/2026), Pemerintah Daerah melalui Bupati dan Wakil Bupati, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muksin, memastikan bahwa pembayaran ganti rugi atas lahan milik Charles Ong akan segera direalisasikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muksin, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pembahasan serius terkait persoalan tersebut. Menurutnya, seluruh dokumen yang berkaitan dengan proses pembayaran ganti rugi telah diverifikasi dan mendapat persetujuan dari Bupati Halmahera Selatan.

“Pemerintah daerah sudah melakukan pertemuan dengan Charles Ong. Proses pembayaran ganti rugi akan segera dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Saat ini kami tinggal menunggu kedatangan Kepala Bidang Aset selaku pelaksana teknis pembayaran,” jelas Helmi Umar Muksin.

Ia juga menambahkan bahwa seluruh berkas administrasi yang berkaitan dengan lahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba. Dengan demikian, proses pembayaran tinggal menunggu tahapan teknis untuk segera direalisasikan.

“Semua berkas dokumen sudah di-ACC oleh Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam kasuba. Tinggal dilakukan pembayaran untuk lahan yang luasnya kurang lebih 1 hektare lebih,” tambahnya.

Sementara itu, pemilik lahan Charles Ong menyambut baik komitmen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Halmahera Selatan. Ia berharap janji tersebut benar-benar direalisasikan dalam waktu dekat, mengingat perjuangan untuk mendapatkan haknya telah berlangsung selama lebih dari dua dekade.

“Saya menghargai komitmen Pemda Halsel untuk menyelesaikan pembayaran ini. Harapan saya, hal ini segera ditindaklanjuti karena sudah terlalu lama saya perjuangkan,” ungkap Charles Ong.

Menurutnya, persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan sejak lama apabila ada keseriusan dari pemerintah daerah untuk menuntaskan kewajiban pembayaran ganti rugi. Namun hingga saat ini, ia baru kembali mendapatkan kepastian setelah melakukan langkah tegas dengan melakukan pemalangan jalan.

Di sisi lain, masyarakat sekitar juga menyambut positif langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah Halmahera Selatan untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut. Warga menilai kepastian pembayaran ganti rugi tidak hanya penting untuk menegakkan keadilan bagi pemilik lahan, tetapi juga untuk memastikan akses jalan kembali normal.

Ruas Jalan Baru Tomori–Mandaong sendiri merupakan jalur penting yang digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari. Pemalangan jalan yang sempat terjadi sebelumnya membuat aktivitas warga menjadi terganggu.

Dengan adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk segera membayar ganti rugi lahan tersebut, masyarakat berharap permasalahan ini dapat segera diselesaikan secara tuntas sehingga akses jalan kembali lancar dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa hambatan.

Kasus ini juga menjadi perhatian publik karena menyangkut hak masyarakat yang lahannya digunakan untuk pembangunan infrastruktur pemerintah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa secara adil dan transparan dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. (Red)

LABUHA, Malutline – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar kegiatan Safari Ramadhan dan Buka Puasa Bersama dalam rangka mempererat silaturahmi dengan masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid An-Nur Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, pada Senin, 9 Maret 2026.

Acara yang digelar dalam suasana penuh kekhidmatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga setempat yang antusias mengikuti rangkaian kegiatan Safari Ramadhan. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan di bulan suci Ramadhan.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir kadis PUPR Halsel, Ir.M. Idham Pora, staf Ahli Pemda Halsel Asbur somadayo bersama jajaran. Kehadiran para pimpinan daerah ini disambut hangat oleh masyarakat Desa Mandaong yang memadati area Masjid An-Nur sejak sore hari.

Safari Ramadhan diawali dengan kegiatan silaturahmi dan ramah tamah antara pemerintah daerah dan masyarakat. Selanjutnya dilanjutkan dengan tausiyah Ramadhan yang mengangkat tema tentang pentingnya memperkuat iman, meningkatkan kepedulian sosial, serta menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah kehidupan bermasyarakat.

Dalam sambutannya, pemerintah daerah menyampaikan bahwa kegiatan Safari Ramadhan bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebagai sarana mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin komunikasi yang baik sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara langsung.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan bulan suci Ramadhan sebagai momentum memperbaiki diri, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta meningkatkan semangat gotong royong dalam membangun daerah.

“Kegiatan Safari Ramadhan ini menjadi wadah bagi kita semua untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Kami berharap momentum Ramadhan ini dapat semakin memperkokoh persatuan dan semangat membangun Halmahera Selatan yang lebih baik,” ujar salah satu pejabat daerah dalam sambutannya.

Menjelang waktu berbuka puasa, suasana semakin terasa hangat ketika seluruh tamu undangan dan masyarakat bersama-sama menikmati hidangan berbuka puasa yang telah disediakan panitia. Kegiatan ini menjadi simbol kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat tanpa sekat.

Setelah berbuka puasa, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan shalat Magrib berjamaah di Masjid An-Nur, kemudian ditutup dengan doa bersama agar daerah Halmahera Selatan senantiasa diberkahi, aman, dan terus berkembang dalam berbagai sektor pembangunan.

Masyarakat Desa Mandaong menyambut baik pelaksanaan Safari Ramadhan ini. Mereka berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan karena selain mempererat hubungan dengan pemerintah daerah, juga memberikan motivasi spiritual bagi masyarakat di bulan suci Ramadhan.

Dengan terselenggaranya Safari Ramadhan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan. (Red)