Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

Labuha, Malutline. Pengelolaan sampah di kawasan pesisir Labuha mulai menjadi sorotan warga. Minimnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan dinilai mengancam kebersihan serta keindahan wajah ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan.

Persoalan Sampah di Kawasan Pantai Labuha Kian Memprihatinkan, Warga Desak Pemda Halsel Bertindak Tegas

HALSEL, Malutline – Kondisi kebersihan di sepanjang kawasan pantai Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, kini mulai menjadi perhatian serius masyarakat. Kawasan yang selama ini dikenal sebagai salah satu ruang publik favorit warga untuk bersantai bersama keluarga, perlahan kehilangan keindahannya akibat persoalan sampah yang dinilai semakin tidak terkendali.

Pantauan warga menunjukkan tempat-tempat sampah yang disediakan pemerintah di sepanjang jalur pantai, yang semestinya digunakan untuk menampung sampah ringan seperti bungkus makanan, botol minuman, atau sisa camilan pengunjung, kini justru disalahgunakan untuk membuang sampah rumah tangga dalam jumlah besar.

Fenomena ini terlihat hampir di sejumlah titik mulai dari wilayah Desa Kupal, Desa Tembal, Mandaong, kawasan Mongga, hingga pusat Kota Labuha.

Sampah yang dibuang bukan lagi sekadar sampah pengunjung, melainkan limbah rumah tangga seperti popok bayi bekas, pembalut, sisa makanan busuk, daun-daunan, ranting kayu, hingga berbagai jenis sampah organik lain yang memicu bau menyengat di sekitar kawasan pantai.

Akibatnya, masyarakat yang datang untuk menikmati suasana pantai merasa terganggu. Aroma tidak sedap mulai tercium di sejumlah titik, sementara keindahan kawasan yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Halmahera Selatan ikut tercoreng.

Sejumlah warga menilai kondisi ini terjadi akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, ditambah minimnya sosialisasi dari instansi terkait mengenai aturan penggunaan fasilitas kebersihan yang telah disediakan pemerintah.

Bahkan, masyarakat juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan sebagian pelaku usaha di sekitar kawasan pantai yang ikut membuang sampah usaha maupun sampah rumah tangga ke tempat sampah umum tersebut.

Masyarakat pun mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui instansi terkait agar segera mengambil langkah nyata sebelum persoalan ini semakin parah.

Adapun tuntutan yang disampaikan masyarakat antara lain:

Pertama, pemerintah diminta melakukan sosialisasi rutin dan menyeluruh kepada masyarakat mengenai fungsi tempat sampah umum yang tersedia di sepanjang kawasan pantai serta pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Kedua, pemerintah diminta segera menetapkan aturan yang lebih tegas terkait pengelolaan sampah, termasuk pemberlakuan sanksi berupa denda ataupun tindakan edukatif bagi siapa saja yang terbukti membuang sampah rumah tangga ke fasilitas umum yang disediakan.

Warga berharap pemerintah tidak menganggap persoalan ini sebagai hal sepele, sebab kawasan pantai Labuha merupakan salah satu wajah utama daerah yang mencerminkan tata kelola lingkungan Kabupaten Halmahera Selatan.

“Kalau persoalan sampah ini terus dibiarkan, maka keindahan kota akan rusak. Padahal kawasan pantai ini adalah ruang publik kebanggaan masyarakat Halsel yang harus dijaga bersama,” ungkap salah seorang warga.

Masyarakat berharap langkah konkret segera dilakukan agar kebersihan, kenyamanan, serta keindahan kawasan pesisir tetap terjaga dan dapat dinikmati generasi mendatang.

(Red)Versi ini lebih cocok untuk gaya portal berita seperti Malut Line atau Harian Timur. (Darti)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

Halsel, Malutline Polres Halmahera Selatan melaksanakan pengamanan dan monitoring kegiatan Ritual Adat Kesultanan Bacan “Popas Lipu” dalam rangka memperingati 1 Muharam 1448 Hijriah yang berlangsung di wilayah Kesultanan Bacan, Selasa (16/06/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Halmahera Selatan H. Ali Basam Kasuba, Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, Kapolres Halmahera Selatan AKBP Hendra Gunawan, S.H., S.I.K., M.M., Sultan Muda Kesultanan Bacan M. Irssad Maulanah Syah, Jogugu Kesultanan Bacan Mohdar Arif, perangkat adat Kesultanan Bacan, para kepala desa se-Kecamatan Bacan, tokoh agama, serta ratusan jamaah yang turut memeriahkan kegiatan adat dan keagamaan tersebut.

Dalam kegiatan tersebut, Polres Halmahera Selatan menerjunkan personel pengamanan guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan aman, tertib dan lancar. Kehadiran personel Polri merupakan bentuk komitmen dalam mendukung pelestarian adat dan budaya lokal serta menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di tengah masyarakat.

Kapolres Halmahera Selatan AKBP Hendra Gunawan menyampaikan bahwa Polri akan terus hadir dalam setiap kegiatan masyarakat, baik kegiatan keagamaan, adat maupun sosial kemasyarakatan, sebagai wujud pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat.

Seluruh rangkaian kegiatan Ritual Adat Popas Lipu berlangsung dengan aman, tertib dan lancar serta mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan seluruh unsur yang terlibat.(Muksin)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline – Pernyataan Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate terkait polemik seleksi penerimaan mahasiswa baru kembali menuai kritik dari sejumlah peserta dan orang tua calon mahasiswa.

Sebelumnya, Direktur kampus menyampaikan bahwa pihak kampus siap memperlihatkan hasil nilai peserta apabila ada orang tua yang keberatan dan ingin mengetahui nilai anaknya. Bahkan dalam pernyataannya disebutkan, “Silahkan kalau ada yang keberatan dan mau lihat nilai anaknya akan kami perlihatkan, tapi nanti orang tua yang malu sendiri.”

Namun pernyataan tersebut justru dinilai sejumlah pihak hanya sebagai bentuk pembelaan atau alibi semata dan tidak menjawab substansi persoalan utama yang dipersoalkan para peserta.

Menurut peserta dan sejumlah orang tua, yang dipersoalkan sejak awal bukan sekadar meminta melihat nilai anak masing-masing secara tertutup, melainkan tuntutan agar panitia seleksi membuka secara transparan seluruh hasil nilai akademik semua peserta dalam pengumuman resmi, bukan hanya mengumumkan nama-nama peserta yang dinyatakan lulus.

“Ini bukan soal satu atau dua orang tua datang melihat nilai anaknya di kampus. Yang kami minta adalah keterbukaan penuh kepada publik. Semua peserta berhak mengetahui hasil nilai akademik seluruh peserta agar proses seleksi benar-benar transparan,” ujar salah satu sumber kepada media ini.

 

Pernyataan Direktur yang menyebut orang tua akan malu sendiri jika melihat nilai anaknya dinilai justru mengalihkan pokok persoalan dan tidak menjawab tuntutan utama mengenai keterbukaan sistem seleksi.

Menurut sumber, apabila proses seleksi benar-benar dilakukan berdasarkan kemampuan akademik secara objektif, maka pihak kampus seharusnya tidak keberatan mencantumkan hasil nilai atau presentasi nilai seluruh peserta secara terbuka dalam pengumuman resmi.

“Kenapa harus tunggu orang tua datang meminta lihat nilai. Kalau memang transparan, umumkan saja seluruh nilai peserta bersamaan dengan pengumuman kelulusan. Jangan hanya nama peserta lulus yang diumumkan,” tegas sumber tersebut.

Sorotan terhadap sistem penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes Ternate kini semakin menguat. Sejumlah pihak mendesak adanya evaluasi menyeluruh agar proses seleksi pendidikan tidak menimbulkan kecurigaan publik dan tetap menjunjung prinsip keadilan.

Bagi peserta, transparansi nilai adalah bentuk akuntabilitas, bukan sekadar memperlihatkan hasil secara tertutup kepada pihak tertentu setelah muncul protes.

“Publik tidak butuh alibi, publik butuh keterbukaan.” (Red)

Artikel, Berita, Daerah, Kesehatan, Maluku Utara, Nasional, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline–Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes Ternate kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah orang tua calon mahasiswa mengaku kecewa dan mempertanyakan transparansi sistem seleksi yang diterapkan pihak kampus.

Keluhan itu muncul setelah sejumlah peserta yang sebelumnya mengikuti tahapan seleksi dinyatakan tidak lolos, sementara beberapa nama yang lolos justru diduga memiliki hubungan keluarga maupun kedekatan khusus dengan oknum dosen di lingkungan kampus.

Sejumlah wali calon mahasiswa yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan adanya dugaan praktik tidak adil dalam proses penerimaan mahasiswa baru tahun ini. Mereka menilai, peserta yang berhasil lolos sebagian besar merupakan calon mahasiswa yang memiliki hubungan kekerabatan dengan dosen, bahkan ada pula peserta yang disebut tinggal di rumah dosen tertentu.

“Yang jadi pertanyaan kami, apakah proses seleksi ini benar-benar berdasarkan kemampuan akademik atau ada faktor lain. Banyak peserta yang punya nilai bagus justru tidak lolos,” ungkap salah satu orang tua peserta.

Mereka juga menyoroti sistem tes akademik yang masih dilakukan secara manual. Menurut mereka, metode tersebut membuka ruang subjektivitas karena hasil ujian dinilai langsung oleh pihak dosen melalui panitia internal kampus.

Para orang tua mempertanyakan alasan pihak kampus tidak menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dinilai jauh lebih transparan karena peserta dapat langsung mengetahui nilai hasil ujian secara terbuka tanpa campur tangan pihak tertentu.

“Kalau memang seleksi berdasarkan kemampuan akademik, kenapa tidak menggunakan sistem CAT seperti lembaga lain. Dengan CAT peserta langsung tahu nilainya. Kalau manual seperti ini, masyarakat bisa curiga ada permainan di internal kampus,” lanjut sumber tersebut.

Sorotan tajam juga diarahkan kepada pimpinan kampus, Direktur Ridwan Yamko. Sejumlah pihak mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia segera melakukan evaluasi terhadap proses penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes Ternate.

Mereka meminta Kementerian Kesehatan turun langsung melakukan audit menyeluruh terhadap panitia seleksi, dosen yang terlibat, hingga sistem penerimaan mahasiswa agar dugaan praktik nepotisme tidak terus mencederai dunia pendidikan kesehatan di Maluku Utara.

“Pendidikan harus menjunjung prinsip keadilan. Jangan sampai kampus negara justru memberi ruang bagi praktik yang merugikan calon mahasiswa yang benar-benar berjuang dengan kemampuan sendiri,” tegas salah satu wali peserta.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Poltekkes Kemenkes Ternate belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang berkembang di tengah masyarakat. (Red)

Berita, Daerah, Kesehatan, Maluku Utara, Nasional, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline–Proses penerimaan calon mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes Ternate kembali menjadi sorotan serius. Kali ini, sejumlah pihak mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia segera melakukan audit menyeluruh terhadap pihak rektorat maupun panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diduga tidak berjalan secara objektif dan transparan.

Desakan itu muncul setelah berkembang dugaan kuat bahwa proses seleksi penerimaan mahasiswa tahun ini lebih mengutamakan peserta yang memiliki akses “orang dalam” dibanding murni berdasarkan kemampuan akademik.

Sumber yang diperoleh media ini menyebutkan, terdapat sejumlah peserta seleksi yang diduga menjadi “jatah orang dalam” karena memiliki hubungan kedekatan dengan oknum dosen maupun panitia internal kampus. Bahkan, dari informasi yang dihimpun, beberapa peserta yang dinyatakan lolos diketahui tinggal di rumah para dosen maupun pihak yang terlibat langsung dalam proses seleksi.

Pihak media ini juga mengaku telah mengantongi sejumlah data dan informasi dari berbagai sumber terkait dugaan adanya peserta-peserta tertentu yang sejak awal telah dipersiapkan untuk diloloskan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru di kampus tersebut.

“Ini bukan lagi soal siapa lulus atau tidak lulus, tetapi soal keadilan dalam dunia pendidikan. Kami mendapatkan informasi bahwa ada sejumlah peserta yang memang menjadi jatah orang dalam dan mereka diketahui memiliki kedekatan khusus dengan pihak internal kampus, bahkan ada yang tinggal di rumah dosen maupun panitia seleksi,” ujar sumber kepada media ini.

Lebih lanjut, dugaan tersebut semakin menguat lantaran pihak kampus hanya mengumumkan nama peserta yang dinyatakan lulus tanpa membuka hasil nilai akademik atau rincian skor peserta secara transparan kepada publik.

Menurut sumber, alasan kampus yang menyebut peserta tertentu tidak lulus karena nilai tidak memenuhi syarat diduga hanya menjadi dalih untuk menutupi proses seleksi yang sebenarnya tidak sepenuhnya berdasarkan hasil akademik.

“Alasan tidak lulus karena nilai tidak memenuhi syarat itu hanya alasan yang disampaikan pihak kampus. Faktanya, ada peserta yang diduga diloloskan bukan karena nilai akademik, melainkan karena faktor kedekatan dengan pihak internal kampus,” tegas sumber tersebut.

Sejumlah pihak kini meminta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia segera turun tangan melakukan audit investigatif terhadap sistem seleksi, panitia penerimaan mahasiswa, hingga pihak pimpinan Poltekkes Kemenkes Ternate agar dugaan praktik nepotisme di dunia pendidikan kesehatan tidak terus terjadi.

Masyarakat menilai, jika dugaan ini benar, maka proses penerimaan mahasiswa di kampus negeri tersebut telah mencederai prinsip keadilan dan merampas hak peserta lain yang seharusnya lolos berdasarkan kemampuan akademik murni.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Poltekkes Kemenkes Ternate belum memberikan klarifikasi resmi terkait berbagai tudingan yang berkembang. (Red)