HALSEL, Harian-Timur.com – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Bajo, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menjadi sorotan Front Delik Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara.

Ketua FAKI Malut, Dani Haris Purnawan, menyoroti dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran yang berada di bawah tanggung jawab Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Puskesmas Bajo, Yuyun Jihad.

Sorotan tersebut mencakup mekanisme penggunaan anggaran, penerapan petunjuk teknis (juknis), pelaksanaan rapat pembahasan Dana BOK, hingga dugaan ketidaksesuaian laporan kegiatan dengan pelaksanaan program di lapangan.

FAKI menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan agar pengelolaan anggaran pelayanan kesehatan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan Dana BOK Dipertanyakan

Berdasarkan informasi yang diterima FAKI, penggunaan Dana BOK di Puskesmas Bajo diduga belum disampaikan secara terbuka kepada pihak-pihak terkait. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.

Selain itu, muncul dugaan bahwa penggunaan anggaran belum sepenuhnya dijelaskan berdasarkan juknis yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan.

Padahal, Dana BOK diperuntukkan mendukung kegiatan operasional kesehatan sesuai program dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, perencanaan, realisasi, serta pelaporan penggunaannya perlu didukung dokumen yang dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

FAKI meminta Dinas Kesehatan Halsel tidak hanya menerima laporan administratif, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara dokumen perencanaan, realisasi kegiatan, dan bukti pertanggungjawaban anggaran.

Rapat Penggunaan Anggaran Ikut Disorot

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah dugaan tidak dilibatkannya seluruh pegawai yang berkepentingan dalam rapat pembahasan penggunaan Dana BOK.

Informasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keterlibatan tenaga kesehatan dalam proses perencanaan kegiatan dan penyampaian informasi mengenai anggaran di lingkungan Puskesmas Bajo.

Menurut FAKI, keterbukaan dalam pengelolaan anggaran diperlukan agar setiap program berjalan sesuai sasaran dan tanggung jawab masing-masing pihak dapat diketahui secara jelas.

Meski demikian, dugaan mengenai pelaksanaan rapat dan keterlibatan pegawai masih memerlukan klarifikasi dari pihak manajemen Puskesmas Bajo.

Dugaan Persoalan Program Stunting dan Polindes

Selain tata kelola anggaran, FAKI juga menyoroti informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian antara laporan kegiatan dengan pelaksanaan program di lapangan, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan penanganan stunting.

Informasi lain turut menyinggung dugaan adanya tekanan terkait pemindahan tenaga di Pondok Bersalin Desa (Polindes).

Kedua persoalan tersebut dinilai perlu ditelusuri secara objektif melalui pemeriksaan dokumen kegiatan, laporan pertanggungjawaban, serta keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui langsung pelaksanaannya.

FAKI menilai, apabila ditemukan perbedaan antara laporan dan kondisi faktual di lapangan, instansi terkait perlu memastikan penyebabnya dan menentukan langkah evaluasi sesuai kewenangan.

Namun, dugaan tersebut belum dapat disimpulkan sebagai bentuk penyimpangan sebelum didukung hasil pemeriksaan dan bukti yang memadai.

FAKI Siapkan Langkah Pelaporan ke Kejati Malut

Sebagai bentuk kontrol sosial, FAKI Malut menyatakan akan menyiapkan langkah pelaporan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara apabila informasi yang dihimpun dan bukti awal yang tersedia menunjukkan adanya indikasi pelanggaran.

Langkah tersebut dimaksudkan agar persoalan pengelolaan Dana BOK dapat ditelaah oleh aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

FAKI mendorong pemeriksaan yang objektif dan profesional, terutama untuk memastikan apakah penggunaan anggaran telah sesuai dengan peruntukan, ketentuan teknis, serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan.

Dani Haris Purnawan menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pelayanan kesehatan. Menurutnya, anggaran yang bersumber dari keuangan negara harus dikelola secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan masyarakat.

FAKI juga meminta Dinas Kesehatan Halsel melakukan evaluasi internal guna menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang terkait pengelolaan Dana BOK di Puskesmas Bajo.

Plt. Kapus dan Dinkes Diharapkan Berikan Klarifikasi

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Plt. Kepala Puskesmas Bajo, Yuyun Jihad, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan masih diperlukan untuk menjelaskan mekanisme penggunaan Dana BOK, pelaksanaan rapat, penerapan juknis, serta dugaan persoalan program yang menjadi sorotan.

Klarifikasi tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang mengenai pengelolaan anggaran di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Harian-Timur.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak Puskesmas Bajo maupun Dinas Kesehatan Halsel.

Dugaan yang disampaikan dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran administrasi maupun tindak pidana merupakan kewenangan instansi pemeriksa dan aparat penegak hukum berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku. (Redaksi)

HALSEL, Malutline – Penanganan laporan dugaan pengintaian dan perekaman video seorang perempuan saat mandi tanpa busana di Desa Bajo, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menuai sorotan.

Keluarga korban mendesak Kapolda Maluku Utara melakukan evaluasi terhadap Kapolres Halmahera Selatan, AKBP Hendra Gunawan, menyusul informasi mengenai penolakan laporan yang disampaikan keluarga saat mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Halsel.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan keluarga, laporan tersebut tidak diterima oleh petugas SPKT dengan alasan persoalan itu dinilai sebagai penganiayaan ringan. Keluarga juga menyebut persoalan dugaan perekaman video tersebut dianggap sebagai masalah ringan dan disarankan agar dilaporkan ke Polsek setempat supaya lebih cepat ditindaklanjuti.

Keluarga mempertanyakan alasan tersebut karena persoalan yang hendak dilaporkan bukan hanya menyangkut dugaan pengintaian, tetapi juga perekaman video terhadap seorang perempuan ketika sedang mandi dalam keadaan tanpa busana.

Peristiwa yang dilaporkan itu diduga terjadi pada Rabu sekitar pukul 17.00 WIT. Saat itu, korban disebut sedang mandi untuk mempersiapkan diri melaksanakan salat Magrib.

Dalam kronologi awal yang dihimpun, sejumlah anak yang disebut masih berstatus pelajar SMP dan SMA diduga mengintip korban melalui jendela kamar mandi. Mereka juga diduga merekam korban menggunakan telepon genggam.

Korban yang mengetahui kejadian tersebut merasa malu dan keberatan karena aktivitas pribadinya diduga telah direkam tanpa persetujuan.

Keluarga Khawatir Video Disebarluaskan

Keluarga korban mengaku khawatir apabila video yang diduga direkam tersebut disimpan, diperlihatkan kepada orang lain, atau disebarluaskan melalui media sosial maupun aplikasi percakapan.

Kekhawatiran itu menjadi salah satu alasan keluarga menginginkan agar persoalan tersebut segera ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.

Menurut keluarga, apabila dugaan perekaman itu benar terjadi, dampaknya tidak hanya menyangkut rasa malu korban, tetapi juga berpotensi mengganggu kehidupan pribadi dan psikologis korban apabila rekaman tersebut tersebar.

Karena itu, keluarga meminta aparat kepolisian memberikan perhatian terhadap dugaan pelanggaran privasi tersebut, termasuk menelusuri keberadaan rekaman, pihak yang diduga merekam, serta kemungkinan adanya penyebaran video.

Keluarga juga berharap aparat dapat memberikan perlindungan kepada korban agar tidak mengalami tekanan maupun menjadi sasaran penyebaran konten yang merugikan dirinya.

Desak Kapolda Malut Evaluasi Kapolres Halsel

Atas persoalan tersebut, keluarga korban mendesak Kapolda Maluku Utara mengevaluasi pelayanan penanganan laporan di Polres Halmahera Selatan, termasuk meminta penjelasan mengenai alasan laporan tersebut disebut tidak diterima oleh SPKT.

Keluarga menilai laporan masyarakat seharusnya ditelaah berdasarkan uraian peristiwa dan dugaan perbuatan yang disampaikan, bukan semata-mata berdasarkan penilaian awal bahwa persoalan tersebut ringan.

Mereka berharap kepolisian memberikan kepastian mengenai mekanisme pelaporan dan langkah yang harus ditempuh agar dugaan peristiwa tersebut dapat ditangani sesuai ketentuan hukum.

Selain itu, keluarga meminta agar aparat tidak mengabaikan kekhawatiran korban terhadap kemungkinan penyebaran video yang diduga direkam tanpa persetujuan.

Dugaan Perbuatan Perlu Ditelaah Secara Hukum

Secara hukum, dugaan mengintip dan merekam seseorang ketika sedang mandi tanpa busana perlu diperiksa berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia. Penentuan ketentuan pidana yang relevan harus mempertimbangkan cara perekaman, isi rekaman, konteks perbuatan, usia pihak yang diduga terlibat, serta ada atau tidaknya penyebaran konten.

Apabila pihak yang diduga terlibat masih berusia anak, penanganannya juga harus memperhatikan ketentuan sistem peradilan pidana anak dan perlindungan identitas anak.

Keluarga diharapkan dapat kembali menyampaikan laporan secara tertulis, meminta tanda bukti penerimaan laporan, serta mengajukan permohonan pendampingan kepada unit perlindungan perempuan dan anak apabila diperlukan.

Sementara itu, masyarakat diimbau tidak menyimpan untuk disebarluaskan, meneruskan, atau mengunggah video yang diduga memuat korban dalam keadaan tanpa busana. Langkah tersebut penting untuk mencegah bertambahnya kerugian dan menjaga martabat korban.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pihak Polres Halmahera Selatan mengenai alasan laporan tersebut disebut tidak diterima, serta tanggapan Kapolda Maluku Utara atas desakan evaluasi dari keluarga korban, masih perlu dikonfirmasi. (Red)

HALSEL, Malutline – Aktivitas pengambilan material batuan yang diduga berkaitan dengan kegiatan pertambangan galian C di Desa Soligi, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menjadi sorotan. Warga mempertanyakan legalitas aktivitas tersebut serta pemanfaatan jalan yang sebelumnya disebut-sebut diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, khususnya akses jalan tani.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kepala Desa Soligi, Madaisi La Siriali, disebut-sebut berkaitan dengan aktivitas tersebut. Selain itu, seorang oknum anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) juga diduga memiliki keterkaitan dengan kegiatan pengambilan material batuan yang dipertanyakan warga.

Namun, dugaan mengenai kepemilikan, keterlibatan pihak-pihak tersebut, serta ada atau tidaknya izin resmi pertambangan masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait dan instansi berwenang.

Warga mempertanyakan apakah aktivitas pengambilan material batuan tersebut telah mengantongi perizinan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasalnya, apabila kegiatan itu benar merupakan usaha pertambangan batuan, legalitas perizinan menjadi aspek penting yang harus dipastikan sebelum kegiatan dilakukan.

Persoalan lainnya menyangkut pemanfaatan jalan yang awalnya dipahami masyarakat sebagai jalan tani atau akses untuk menunjang aktivitas warga. Dalam perkembangannya, jalan tersebut disebut turut dilalui kendaraan milik perusahaan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Warga ingin mengetahui apakah pembangunan atau pembukaan jalan tersebut memang ditujukan untuk kepentingan petani dan masyarakat setempat, atau juga dirancang untuk mendukung mobilitas kendaraan perusahaan.

Masyarakat menilai perlu ada penjelasan terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai tujuan pembangunan jalan maupun pemanfaatan material batuan yang diambil.

Warga Minta Pemerintah Turun Tangan

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, instansi teknis yang menangani perizinan pertambangan, serta aparat pengawas terkait segera melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan status kegiatan tersebut.

Pemeriksaan diperlukan guna mengetahui legalitas pengambilan material batuan, pihak yang bertanggung jawab, serta kesesuaian penggunaan jalan dengan peruntukan awalnya.

Jika ditemukan pelanggaran, warga berharap penanganan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa membedakan pihak yang terlibat.

Selain itu, pemerintah desa juga diharapkan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai tujuan pembangunan jalan, sumber material yang digunakan, dan dasar pemanfaatan akses jalan oleh kendaraan perusahaan.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Kepala Desa Soligi, Madaisi La Siriali, maupun oknum Babinsa yang disebut dalam informasi tersebut terkait dugaan aktivitas galian C dan penggunaan jalan oleh kendaraan perusahaan.

Redaksi Malutline tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini demi menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, dan asas praduga tak bersalah. (Red)

HALSEL, Malutline– Kapal KM Sumber Raya 05 dilaporkan kandas di dekat Pelabuhan Madopolo, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Senin (12/10/2026).

Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena adanya informasi mengenai kabut asap yang diduga mengganggu jarak pandang di sekitar kawasan pelabuhan.

Kondisi jarak pandang yang terbatas dapat menyulitkan awak kapal saat melakukan manuver, terutama ketika mendekati wilayah pelabuhan. Situasi ini pun menimbulkan perhatian terhadap aspek keselamatan pelayaran di perairan Madopolo.

Meski demikian, penyebab pasti kandasnya KM Sumber Raya 05 belum dapat dipastikan dan masih memerlukan konfirmasi dari pihak terkait, termasuk nakhoda kapal, otoritas pelabuhan, serta instansi yang berwenang dalam keselamatan pelayaran.

Hingga berita ini diterbitkan, informasi mengenai kondisi penumpang dan awak kapal, kemungkinan kerusakan kapal, serta proses penanganan di lokasi belum terkonfirmasi.

Keselamatan Pelayaran Jadi Perhatian

Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan dalam aktivitas transportasi laut, terutama ketika kondisi lingkungan berpotensi mengurangi jarak pandang.

Awak kapal diharapkan senantiasa mengutamakan keselamatan, mematuhi prosedur pelayaran, dan berkoordinasi dengan otoritas terkait apabila menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan perjalanan.

MALUTLINE akan terus berupaya memperoleh informasi lebih lanjut mengenai kronologi kejadian, penyebab kandasnya kapal, serta kondisi penumpang dan awak KM Sumber Raya 05.

Catatan redaksi: Penyebab kejadian dan kondisi penumpang maupun awak kapal masih menunggu konfirmasi resmi. Informasi akan diperbarui setelah terdapat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. (Red)

HALMAHERA SELATAN, MALUTLINE – Kapal penumpang KM Mekar Teratai dilaporkan kandas di dekat Pelabuhan Madopolo, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Senin (12/10/2026).

Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena adanya informasi mengenai kabut asap yang diduga mengganggu jarak pandang di sekitar lokasi pelabuhan.

Kondisi tersebut menimbulkan perhatian terhadap keselamatan pelayaran, mengingat jarak pandang yang terbatas dapat menyulitkan awak kapal saat melakukan manuver, terutama ketika mendekati kawasan pelabuhan.

Namun, penyebab pasti kandasnya KM Mekar Teratai masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait, termasuk nakhoda kapal, otoritas pelabuhan, dan instansi yang berwenang dalam keselamatan pelayaran.

Hingga berita ini disusun, informasi mengenai kondisi seluruh penumpang dan awak kapal, tingkat kerusakan kapal, serta proses penanganan di lokasi belum terkonfirmasi.

Keselamatan Pelayaran Jadi Perhatian

Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan dalam aktivitas transportasi laut, khususnya ketika kondisi cuaca atau lingkungan mengakibatkan jarak pandang berkurang.

Awak kapal diharapkan selalu mengutamakan keselamatan, mengikuti prosedur pelayaran, serta berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan apabila menghadapi kondisi yang berpotensi membahayakan perjalanan.

MALUTLINE akan terus berupaya memperoleh informasi lebih lanjut mengenai kronologi kejadian, penyebab kandasnya kapal, serta kondisi penumpang dan awak KM Mekar Teratai.

Catatan redaksi: Penyebab kejadian dan kondisi penumpang masih menunggu konfirmasi resmi. Informasi akan diperbarui setelah terdapat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. (Red)