Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline – Menteri Hukum RI Resmikan Pos Bantuan Hukum dan Serahkan Sertifikat Non Litigation Peacemaker, Momen Hari Jadi Desa Marabose ke-19 Tahun 2025 menjadi catatan istimewa bagi Pemerintah Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan.

Di tengah suasana peringatan yang penuh kebanggaan, Kepala Desa Marabose, Wusta Sy. Soleman, ST., N.LP, menerima dua penghargaan bergengsi sekaligus yang menegaskan komitmen pemerintah desa dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Penghargaan pertama diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang menetapkan Pemerintah Desa Marabose sebagai Desa Terbaik se-Provinsi Maluku Utara, atas inovasi dan kepatuhan dalam perlindungan tenaga kerja desa.

Sementara penghargaan kedua datang langsung dari Kementerian Hukum dan HAM RI, yang diserahkan oleh Menteri Hukum RI didampingi Gubernur Maluku Utara, berupa Sertifikat Non Litigation Peacemaker (N.LP) kepada Kepala Desa Wusta Sy. Soleman, sekaligus meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa Marabose.

Posbankum ini akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan pendampingan hukum secara mudah, cepat, dan gratis — sebuah langkah maju dalam memastikan keadilan sosial di tingkat desa.

“Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Menteri Hukum dan Gubernur Maluku Utara atas penghargaan dan kepercayaan ini. Bagi kami, ini bukan hanya kebanggaan, tapi juga tanggung jawab besar untuk terus memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan memuaskan bagi seluruh warga Marabose,” ujar Kades Marabose, Wusta Sy. Soleman, ST., N.LP.

Lebih lanjut, Wusta menegaskan bahwa dua penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat desa dan dukungan masyarakat yang selama ini bersama-sama membangun Marabose menuju desa maju dan berdaya saing.

“Penghargaan ini adalah bukti nyata keseriusan Pemerintah Desa Marabose dalam menghadirkan pelayanan terbaik. Kami akan terus berinovasi dan memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tambahnya.

Peresmian Posbankum oleh Menteri Hukum RI juga diharapkan menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Halmahera Selatan agar terus berbenah dalam memperkuat aspek pelayanan publik dan hukum di tingkat desa.

Masyarakat Marabose pun menyambut penuh rasa bangga atas prestasi ini. Desa yang dulunya sederhana kini menjelma menjadi contoh sukses tata kelola pemerintahan desa modern di Maluku Utara. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline — Tidak semua orang mampu menapaki jalan panjang pengabdian dengan ketulusan seperti yang dilakukan oleh Solemana Alwan, sosok pendidik sederhana yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mencerdaskan anak-anak di pelosok Maluku Utara.

Lahir dari pasangan Alwan Abdul Haya dan Hj. Jami Muhammad, Solemana menamatkan pendidikan di Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Kota Ternate pada tahun 1978. Dua tahun kemudian, tepatnya 1980, ia diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mulai menapaki karier sebagai guru di SD Inpres Anggai, Kecamatan Obi — sekolah sederhana yang menjadi saksi awal pengabdiannya.

Perjalanan hidupnya sebagai pendidik tak selalu mudah. Dari satu pulau ke pulau lain, dari ruang kelas yang berdinding papan hingga sekolah di tengah kampung nelayan, Solemana menjalani semuanya dengan sabar dan penuh cinta.
Tahun 1996, ia dipindahtugaskan ke SDN Inpres Maahi, Kecamatan Jailolo, lalu dua tahun kemudian, 1998, ditempatkan di SD Akr Laha, masih di wilayah Jailolo.

Dedikasinya yang tinggi membuatnya dipercaya menempati berbagai jabatan penting. Tahun 1990, ia ditugaskan ke SD Kelurahan Taduma, Kecamatan Pulau Ternate, dan dua tahun setelahnya, 1992, ia resmi dilantik menjadi Kepala Sekolah SD Inpres Jambulih.

Perjalanan pengabdiannya terus berlanjut. Tahun 1994, ia kembali dipindahkan ke SDN Inpres Kastela, Pulau Ternate, di mana kiprahnya sebagai pemimpin sekolah semakin diakui. Bersama sejumlah tokoh pendidikan seperti Anwar Towara dan Dahlan Habsi, ia turut berperan membentuk Yayasan Makugawene, yang kemudian melahirkan lembaga pendidikan seperti SMA Antara Tobolo-Sualamadaga, SMP Tamadehe, dan SMP Afetador — warisan besar bagi dunia pendidikan lokal.

Pada tahun 2006, Solemana dipercaya bertugas di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Maluku Utara sebagai staf. Namun, panggilan jiwanya sebagai pendidik tak pernah padam. Ia kemudian memohon untuk kembali ke dunia sekolah, dan pada 2010, ia kembali ke tempat awal pengabdiannya — SD Inpres Anggai.

Dua tahun kemudian, 2012, ia dipercaya kembali menjadi Kepala Sekolah SD Inpres Anggai, sekolah yang telah menjadi rumah keduanya selama puluhan tahun. Tak berhenti di sana, Solemana juga ikut membantu mendirikan SMA Nurul Hasan Sambiki, sebuah bukti nyata cintanya terhadap dunia pendidikan.

Setelah lebih dari tiga dekade mengabdi, Solemana akhirnya menutup masa baktinya pada tahun 2016, di usia 60 tahun — tepat di sekolah tempat ia pertama kali memulai perjalanan panjangnya.

Kini, nama Solemana Alwan menjadi bagian dari sejarah pendidikan Maluku Utara. Jejak langkahnya mungkin telah berhenti, namun semangatnya akan terus hidup di hati para murid, rekan sejawat, dan masyarakat yang merasakan sentuhan tangannya.

“Guru bukan hanya mengajar, tapi juga menyalakan cahaya di tempat yang gelap. Itulah yang dilakukan Solemana Alwan seumur hidupnya,” ucap pensiunan PNS Guru Suleman dengan mata berkaca-kaca.(Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa yang dialokasikan untuk pembentukan dan operasional Koperasi Merah Putih di tingkat desa.

Kepala DPMD Halsel, M. Zaki Abdul Wahab, menjelaskan bahwa penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembentukan koperasi telah diatur secara ketat dalam Permendesa PDT Nomor 10 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025.

Menurut Zaki, maksimal 3 persen dari total Dana Desa dapat digunakan untuk biaya operasional pembentukan koperasi, seperti biaya koordinasi, rapat pembentukan, dan pengurusan akta pendirian. Namun, Dana Desa tidak boleh dikelola secara langsung oleh koperasi.

“Dana Desa hanya boleh digunakan untuk mendukung proses awal pembentukan koperasi, bukan untuk dikelola sebagai modal usaha. Kami tekankan agar setiap kepala desa dan pengurus koperasi memahami aturan ini,” ujar M. Zaki Abdul Wahab, Jumat (10/10/2025).

Ia juga menegaskan, setelah program Koperasi Merah Putih mulai berjalan, pihaknya akan lebih ketat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran serta menjamin agar dana yang disalurkan tepat sasaran dan tepat guna.

“Ketika koperasi sudah mulai beroperasi, pengawasan akan ditingkatkan. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah Dana Desa yang digunakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Program Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi berbasis komunitas lokal. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline — Aksi tidak terpuji terjadi di lingkungan aparat penegak hukum. Seorang oknum sekuriti DPRD Halmahera Selatan (Halsel) bernama Takdir Abdulah diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang warga, Abd. Azis Lasaibu alias Randu, di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Halsel, Sabtu (11/10/2025) sekitar pukul 13.00 WIT.

Insiden ini terjadi saat korban mendampingi mertuanya, Taslim Kader, dalam proses mediasi perjanjian kerja jual beli papan dan balok antara dirinya dengan pelaku di ruang SPKT. Dalam pertemuan yang dimediasi oleh petugas piket SPKT, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat terkait persoalan tersebut.

Namun suasana mediasi berubah tegang ketika korban menyampaikan tanggapan terkait perbedaan pendapat mengenai jenis kayu yang disebut pelaku tidak sesuai pesanan.

“Saya hanya bertanya, kalau kayu yang kami siapkan dianggap bengkok, kenapa tidak beli saja di pangkalan lain? Kan banyak tempat di Labuha,” ujar Abd. Azis saat dikonfirmasi Malutline.

Pernyataan itu diduga membuat pelaku tersulut emosi. Tanpa diduga, Takdir Abdulah langsung melayangkan pukulan ke wajah korban di depan petugas SPKT yang bertugas sebagai mediator. Akibat pemukulan itu, korban mengalami memar di bagian pipi dan mata sebelah kiri.

Tindakan pelaku dianggap tidak beretika dan arogan, apalagi dilakukan di hadapan aparat penegak hukum dan di dalam lingkungan kantor polisi.

Ironisnya, usai kejadian, korban mengaku mendapat intimidasi dari salah satu anggota Polres Halsel, berinisial Adi, yang disebut-sebut merupakan teman dekat pelaku. Oknum tersebut diduga membela pelaku dan menggertak korban dengan nada keras, hingga suara bentakan terdengar hingga ke luar ruang SPKT.

“Saya merasa tertekan dan tidak nyaman. Harusnya polisi melindungi, bukan malah ikut menekan warga yang menjadi korban,” tegas Abd. Azis.

Atas kejadian ini, korban telah melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke pihak berwenang dan meminta agar kasus ini diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat berharap Kapolres Halmahera Selatan dapat menindak tegas setiap bentuk pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum di lingkungan kepolisian, agar kepercayaan publik terhadap institusi Polri tetap terjaga. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh pelajar asal Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Nur S.yifah Al Haddad, siswi asal Desa Ngokomalako, Kecamatan Kayoa Utara, berhasil lolos sebagai delegasi Indonesia dalam ajang internasional Japan Intercultural Exchange and Summit (JIES) 2025 yang akan digelar di Jepang pada 17–21 November 2025.

Nur Syifah, yang saat ini menempuh pendidikan di SMA IT Nurul Hasan Ternate, menjadi salah satu pelajar terpilih dari Indonesia Timur untuk mengikuti program bergengsi yang diselenggarakan oleh Garuda Nusa Youth Development Center Foundation, lembaga pendidikan dan kepemudaan resmi yang terdaftar di Kemenkumham RI.

Berdasarkan Letter of Acceptance (LoA) Nomor 001/I/LOA-JIES/X/2025 tertanggal 10 Oktober 2025, Nur Syifah ditetapkan sebagai delegasi Indonesia dalam kategori Innovation & Invention Competition on Sustainable Development Goals (SDGs) serta International Volunteer and Intercultural Exchange Program.

Melalui kegiatan ini, Nur Syifah akan berpartisipasi dalam sejumlah program internasional seperti Leadership Sharing bersama Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo, Campus Tour di The University of Tokyo, program volunteering di Sekolah Republik Indonesia Tokyo, SDGs Conference, hingga aksi sosial dan donasi pembangunan masjid di Matsudo, Chiba, Jepang.

“Saya sangat bersyukur dan bangga bisa lolos menjadi delegasi Indonesia. Ini kesempatan besar untuk belajar tentang kepemimpinan, inovasi, dan budaya global. Saya ingin membawa nama baik sekolah dan daerah, khususnya Halmahera Selatan,” ujar Nur Syifah penuh semangat saat dihubungi Malutline, Jumat (11/10/2025).

Namun, di balik prestasi tersebut, Nur Syifah menghadapi kendala pendanaan. Untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan di Jepang, ia membutuhkan biaya sebesar Rp 18.500.000,-. Dana tersebut mencakup akomodasi, transportasi, konsumsi, asuransi, serta kontribusi kegiatan internasional selama di Jepang.

Karena itu, siswi kelahiran Ngokomalako, 20 Mei 2010 ini sangat berharap adanya dukungan moril dan finansial dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, terutama Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muksin, agar ia dapat membawa nama baik Halsel di kancah dunia.

“Saya ingin membuktikan bahwa anak dari pelosok desa seperti saya juga bisa berprestasi di tingkat internasional. Semoga Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan bisa membantu saya mewujudkan mimpi ini,” harap Nur Syifah.

Sementara itu, Founder Garuda Nusa Foundation, Anton Agus Setiawan, M.Pd., menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Nur Syifah sebagai perwakilan Maluku Utara. (Red)