LABUHA, Malutline— Isu dugaan keterlibatan tenaga kesehatan di Puskesmas Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan, dalam aktivitas investasi digital bernama Snabbos menjadi perbincangan warga. Kepala Puskesmas (Kapus) Laluin, Ikra Mahmud, disebut-sebut ikut merekrut sejumlah tenaga kesehatan untuk bergabung dalam investasi tersebut.

Sejumlah sumber di masyarakat menduga, keterlibatan tersebut berdampak pada menurunnya fokus pelayanan di puskesmas, karena sebagian tenaga kesehatan lebih disibukkan dengan aktivitas terkait investasi tersebut dibanding tugas pokok pelayanan kesehatan.

“Beberapa petugas lebih banyak membahas investasi itu daripada urusan pelayanan, Ini yang membuat kami sebagai warga merasa pelayanan jadi kurang maksimal,” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Dugaan ini juga dikaitkan dengan keluhan sebelumnya terkait ketersediaan obat yang kerap disebut habis serta pasien yang disebut tidak tertangani secara optimal Warga menilai, jika benar tenaga kesehatan terlibat aktif dalam aktivitas di luar tugasnya, maka hal tersebut berpotensi mengganggu pelayanan dasar kepada masyarakat.

Sebagaimana diketahui, Snabbos sendiri ramai diperbincangkan di berbagai daerah dan disebut-sebut sebagai platform investasi yang belum memiliki kejelasan legalitas.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Puskesmas Laluin maupun Kapus Ikra Mahmud masih diupayakan untuk dikonfirmasi guna memperoleh klarifikasi terkait dugaan tersebut. Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan juga diharapkan dapat menindaklanjuti informasi ini dengan melakukan penelusuran langsung di lapangan.

Masyarakat berharap agar pelayanan kesehatan di Puskesmas Laluin tetap menjadi prioritas utama, serta tenaga kesehatan dapat menjalankan tugas sesuai tanggung jawab profesinya. (Red)

LABUHA, Malutline.com Sorotan masyarakat terhadap pelayanan di Puskesmas Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan kabupaten Halmahera Selatan, kembali ditegaskan tidak berkaitan dengan kepentingan jabatan tertentu Warga menyatakan, kritik yang disampaikan murni berangkat dari keluhan atas mutu pelayanan kesehatan yang dirasakan di lapangan.

Muslim Jufri, warga Laluin, menegaskan bahwa dorongan evaluasi terhadap Kepala Puskesmas (Kapus) Laluin, Ikra Mahmud, bukan karena adanya kepentingan pihak lain yang ingin mengisi jabatan tersebut.

“Jadi kalau ada dorongan pencopotan kapus, itu bukan karena ada kepentingan jabatan untuk diisi oleh pihak lain. Ini murni karena keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan yang disuarakan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, seperti ketersediaan obat dan optimalnya pelayanan bagi pasien di wilayah kerja Puskesmas Kayoa Selatan, karena alasan obat habis dan tidak di lakukan pelayanan terhadap pasien ini bukan baru pertama kali di alami warga laluin namun juga pernah di alami salah seorang warga orimakurunga yang pernah muntah darah juga tidak di layani dengan alasan obat habis sehingga pasien tersebut melakukan pengobatan secara mandiri di rumah sakit di kota Ternate.

Olehnya itu Warga berharap pernyataan ini dapat meluruskan anggapan yang berkembang, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait untuk melakukan evaluasi objektif demi perbaikan layanan kesehatan di wilayah tersebut. (Red)

LABUHA, Malutline — Dugaan pelayanan kurang optimal di Puskesmas Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan, kembali menjadi sorotan. Keluhan warga terkait alasan ketersediaan obat yang kerap disebut “habis” serta pasien yang disebut terlantar berulang kali, memicu perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

Sejumlah keluarga pasien mengaku kecewa karena harus pulang tanpa penanganan maksimal dengan alasan stok obat tidak tersedia. Peristiwa serupa disebut bukan kali pertama terjadi, sehingga memunculkan pertanyaan warga terhadap manajemen pelayanan di fasilitas kesehatan tersebut.

Menanggapi hal itu, Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, saat di konfirmasi waratawan Jumat (30/01/2026) di aula kantor Bupati Halsel menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap Kepala Puskesmas (Kapus) Laluin, Ikra Mahmud, guna memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar.

“Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Jika benar ada kejadian berulang seperti ini, tentu akan menjadi bahan evaluasi serius,” tegas Bupati.

Bupati juga meminta Dinas Kesehatan segera turun melakukan pengecekan langsung terkait ketersediaan obat, sistem pelayanan, serta kehadiran tenaga kesehatan di Puskesmas Laluin.

Warga berharap evaluasi tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menghadirkan perbaikan nyata agar kejadian pasien tidak terlayani karena alasan obat habis tidak lagi terulang.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Puskesmas Laluin maupun Kapus Ikra Mahmud masih diupayakan untuk dikonfirmasi guna memperoleh penjelasan dan klarifikasi. (Red)

LABUHA, Malutline- Hujan yang mengguyur Kota Labuha sejak siang hingga malam pada Sabtu (31/01/2026) berdampak langsung pada meningkatnya debit air di Kali Amasing, Arus air terlihat deras dan volume terus bertambah, memicu kekhawatiran warga karena ketinggian air nyaris mencapai badan jalan di sekitar bantaran kali.

Warga setempat menyebut kondisi kali saat itu “tidak main-main”. Jika tanpa pengaman di tepi sungai, air diperkirakan sudah meluber ke jalan utama dan mengganggu aktivitas masyarakat serta arus lalu lintas.

Beruntung, bronjong penahan yang terpasang di sepanjang bantaran Kali Amasing berfungsi efektif menahan tekanan arus, Struktur pengaman tersebut mampu mencegah luapan air meluas ke jalan dan permukiman di sekitarnya.

“Alhamdulillah ada bronjong. Kalau tidak, air sudah naik ke jalan,” ujar salah seorang warga yang memantau kondisi kali saat debit air berada di titik tinggi.

Peristiwa ini menjadi bukti pentingnya penguatan bantaran sungai di titik-titik rawan banjir. Infrastruktur yang dibangun bukan sekadar proyek fisik, tetapi nyata dirasakan manfaatnya ketika kondisi cuaca ekstrem terjadi.

Meski situasi dapat dikendalikan, warga Amasing tetap memilih waspada dan terus memantau perkembangan debit air. Mereka berharap intensitas hujan segera menurun agar kondisi kali kembali normal.

Sejumlah warga juga menilai, pekerjaan penguatan bantaran kali yang dilaksanakan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati Halsel Hasan Ali Bassam kasuba dan Helmi Umar Muksin bersama pihak kontraktor dinilai berhasil.

Pasalnya, meski hujan deras mengguyur selama satu hari penuh, kondisi banjir seperti yang pernah dialami warga pada tahun-tahun sebelumnya tidak lagi terjadi.

Menurut warga, sebelumnya setiap hujan dengan durasi panjang, air kali kerap meluap hingga ke badan jalan bahkan mendekati permukiman. Namun kali ini, kondisi tersebut berhasil dicegah berkat keberadaan bronjong yang kokoh menahan arus.

Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya langkah mitigasi bencana berbasis infrastruktur di wilayah yang memiliki potensi luapan sungai saat curah hujan tinggi, agar dampak banjir dapat diminimalisir dan aktivitas masyarakat tetap berjalan aman. (Haji)

LABUHA, Malutline – Gelombang keberatan dari warga Desa Marabose dan Desa Wayamiga, Kompleks Sungaira, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, kian menguat, Masyarakat secara terbuka meminta Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Halsel untuk bertindak tegas meninjau bahkan mengevaluasi izin tambang batuan (galian C) milik PT Inti Kara yang beroperasi di wilayah sungai tersebut.

Warga menilai, aktivitas Galian C Pemilik Hi Ali yang berlangsung di lapangan diduga tidak lagi sejalan dengan tujuan awal izin tambang batuan, yang semestinya difokuskan pada normalisasi alur sungai guna mencegah dampak lingkungan serta melindungi lahan pertanian dan perkebunan masyarakat di sekitar bantaran.

Menurut keterangan warga kepada media ini Sabtu (31/06/2026), mengatakan yang terjadi justru sebaliknya. Aktivitas alat berat disebut telah melebar hingga berdampak pada lahan kebun warga, bahkan menutup akses jalan tani yang selama ini digunakan masyarakat Marabose dan Wayamiga untuk menuju kebun mereka.

“Izin tambang batuan itu bukan untuk merusak kebun warga. Itu untuk normalisasi sungai. Tapi yang kami lihat, aktivitasnya sudah keluar dari fungsi itu,” ujar salah seorang warga dengan nada kecewa.

Warga menegaskan bahwa izin tambang batuan atau galian C memiliki batasan yang sangat jelas dalam aturan. Secara regulasi, penambangan batuan di sungai hanya diperbolehkan dalam koridor teknis normalisasi, bukan membuka ruang galian yang berdampak pada daratan, apalagi sampai merusak lahan produktif masyarakat.

Selain persoalan kebun dan akses jalan tani, warga juga menyoroti nasib para penambang pasir tradisional yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas manual di sungai tersebut. Mereka mengaku kini kehilangan akses, karena jalur menuju lokasi telah tertutup.

“Kami ini penambang tradisional, pakai tenaga sendiri. Sekarang akses ditutup. Kami mau makan dari mana?” keluh warga marabose dan Wayamiga kpleks sungaira.

Masyarakat menilai, jika benar aktivitas di lapangan menyimpang dari ketentuan izin, maka hal ini bukan lagi persoalan kecil, melainkan pelanggaran terhadap prinsip pengelolaan tambang batuan yang ramah lingkungan dan berpihak pada masyarakat.

Karena itu, warga mendesak pemerintah tidak hanya turun melihat lokasi, tetapi menegakkan aturan secara tegas. Mereka meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan izin, termasuk kesesuaian dengan dokumen perizinan, titik koordinat kerja, serta dampaknya terhadap lingkungan dan sosial masyarakat.

“Kalau memang tidak sesuai izin, pemerintah jangan ragu bertindak. Aturan itu harus ditegakkan, jangan sampai masyarakat yang jadi korban,” tegas warga.

Warga juga meminta agar DLH Halsel melakukan pemeriksaan lingkungan secara langsung, untuk memastikan apakah aktivitas tersebut masih dalam batas wajar normalisasi sungai atau sudah berdampak pada kerusakan ekosistem dan lahan warga.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Inti Kara belum memberikan keterangan resmi. Media ini masih berupaya menghubungi pihak perusahaan guna memperoleh klarifikasi agar informasi yang disampaikan tetap berimbang.

Masyarakat berharap, persoalan ini menjadi perhatian serius pemerintah provinsi dan kabupaten. Bagi warga Marabose dan Wayamiga, ini bukan sekadar soal tambang batuan, tetapi soal lahan hidup, akses bertani, dan sumber penghidupan yang mereka jaga turun-temurun. (Haji/red)