Halmahera Timur|oleh

HALTIM,MALUTLINE— Pengelolaan pelayanan dan fasilitas di Puskesmas Sondo-Sondo, Kecamatan Wasile Selatan, kembali menjadi sorotan. Sejumlah masyarakat mempertanyakan pemanfaatan ambulans puskesmas, transparansi dana jasa pelayanan, hingga pengelolaan dana BOK.

Berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat kepada media ini, ambulans Puskesmas Sondo-Sondo diduga tidak digunakan secara optimal untuk menunjang kebutuhan pelayanan kesehatan. Ambulans tersebut disebut lebih sering terparkir di sekitar rumah keluarga Kepala Puskesmas.

Kondisi tersebut dinilai berdampak pada pelayanan rujukan pasien. Masyarakat menyebut, dalam sejumlah kondisi, kebutuhan transportasi rujukan justru menggunakan kendaraan milik masyarakat karena ambulans puskesmas tidak tersedia untuk digunakan.

Selain persoalan ambulans, masyarakat juga menyoroti pengelolaan dana jasa pelayanan yang bersumber dari BPJS. Dana tersebut disebut masuk ke rekening masing-masing petugas, namun pencairannya diduga tidak dilakukan secara rutin setiap bulan dan terkadang tertunda hingga beberapa bulan.

“Dana jasa pelayanan tiba-tiba masuk ke rekening masing-masing petugas. Tetapi pembayarannya sering digantung dan tidak rutin setiap bulan,” demikian keluhan yang disampaikan sumber kepada Malutline.

Sorotan lainnya menyangkut dugaan adanya dana saving dari BOK yang dikelola pihak puskesmas. Masyarakat mempertanyakan peruntukan dana tersebut karena dinilai belum disampaikan secara transparan kepada petugas maupun masyarakat.

Padahal, di sisi lain, sejumlah kebutuhan fasilitas internal puskesmas disebut masih belum terpenuhi. Salah satunya ketersediaan kursi dan tempat duduk bagi petugas. Informasi yang diterima media ini menyebut masih terdapat petugas yang belum memperoleh fasilitas tempat duduk yang memadai.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai perencanaan kebutuhan fasilitas serta pengelolaan anggaran di lingkungan Puskesmas Sondo-Sondo.

Masyarakat berharap Dinas Kesehatan maupun pemerintah daerah melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap pengelolaan pelayanan, pemanfaatan ambulans, dana jasa pelayanan BPJS, serta penggunaan dana BOK di Puskesmas Sondo-Sondo.

Mereka juga meminta agar setiap pengelolaan anggaran pelayanan kesehatan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat maupun petugas kesehatan.

Malutline masih berupaya memperoleh klarifikasi dari Kepala Puskesmas Sondo-Sondo, Dinas Kesehatan, serta pihak terkait lainnya mengenai berbagai dugaan tersebut. (Red)

Halmahera Timur|oleh

HALTIM, MALUTLINE — Pengelolaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Sondo-Sondo, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, menjadi sorotan masyarakat.

Informasi yang diterima Malutline menyebut, terdapat dugaan pengelolaan dana BOK yang belum sepenuhnya transparan, khususnya terkait adanya dana yang disebut sebagai saving atau sisa anggaran.

Masyarakat mempertanyakan kejelasan peruntukan dana tersebut, termasuk mekanisme penggunaannya serta apakah telah dilaporkan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan di lingkungan puskesmas.

Sorotan terhadap pengelolaan BOK semakin mencuat karena di tengah adanya anggaran operasional tersebut, sejumlah kebutuhan fasilitas internal puskesmas disebut masih belum terpenuhi secara optimal.

Salah satunya berkaitan dengan fasilitas tempat duduk bagi petugas. Informasi yang diperoleh media ini menyebut masih terdapat petugas yang belum mendapatkan fasilitas kursi atau tempat duduk yang memadai dalam menjalankan aktivitas pelayanan.

Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan dari masyarakat mengenai perencanaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban anggaran BOK di Puskesmas Sondo-Sondo.

Masyarakat meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOK di fasilitas kesehatan tersebut. Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan seluruh anggaran digunakan sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.

“Yang kami pertanyakan adalah transparansi penggunaan dana BOK, termasuk dana yang disebut saving. Harus jelas berapa anggarannya, digunakan untuk apa, dan bagaimana pertanggungjawabannya,” ujar sumber kepada Malutline.

Selain meminta pemeriksaan administratif, masyarakat juga berharap pengelolaan dana BOK dapat disampaikan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan dugaan maupun keresahan di kalangan petugas dan masyarakat penerima pelayanan kesehatan.

Malutline belum memperoleh data resmi mengenai besaran dana BOK Puskesmas Sondo-Sondo maupun rincian penggunaan anggaran yang dipersoalkan.

Media ini juga masih berupaya meminta klarifikasi dari Kepala Puskesmas Sondo-Sondo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur terkait mekanisme pengelolaan dana BOK, keberadaan dana saving, serta bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.

Klarifikasi dari pihak terkait diperlukan agar informasi mengenai pengelolaan dana BOK dapat diketahui secara utuh dan berimbang. (Red)

Berita, Daerah, Halmahera Timur, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALTIM, Malutline- Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak (BBM) eceran, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Perindkop dan UMKM) terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi hak konsumen dan menjaga kejujuran dalam kegiatan perdagangan.

Kegiatan ininDipimpin langsung oleh Sudara Tanzil, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindkop dan UMKM Halmahera Timur, tim teknis bersama petugas dari UPT Metrologi Legal turun langsung ke lapangan melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang terhadap pom mini yang beroperasi di wilayah Kecamatan Kota Maba.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan ketepatan takaran dan ukuran pada alat pengisian bahan bakar jenis pom mini agar sesuai dengan standar metrologi legal yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat yang membeli BBM eceran dapat memperoleh jumlah yang sesuai dengan harga yang dibayarkan.

“Kami ingin memastikan tidak ada masyarakat yang dirugikan akibat takaran yang tidak akurat. Kegiatan tera ini juga sekaligus menjadi bentuk pembinaan kepada para pelaku usaha agar tetap menjaga kejujuran dan kualitas pelayanan,” ujar Tanzil, di sela kegiatan, Kamis (30/10/2025).

Langkah Nyata Lindungi Konsumen dan Pelaku Usaha Kecil, Dalam kegiatan yang berlangsung sehari penuh itu, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap alat ukur, pompa, dan sistem digital pom mini untuk memastikan akurasi volume BBM yang keluar dari setiap liter meteran. Apabila ditemukan perbedaan antara takaran di alat dan takaran sebenarnya, petugas langsung melakukan penyetelan ulang.

Selain memastikan keakuratan alat, tim juga memberikan sosialisasi singkat kepada para pemilik pom mini tentang pentingnya tera ulang secara berkala. Pasalnya, banyak alat yang karena usia penggunaan atau faktor teknis dapat mengalami penyimpangan kecil yang jika dibiarkan bisa merugikan konsumen.

“Tera pom mini bukan semata untuk menindak, tapi untuk membina, Kami ingin para pelaku usaha kecil tetap bisa beroperasi dengan jujur dan dipercaya oleh masyarakat,” tambah Tanzil.

Respons Positif dari Warga dan Pelaku Usaha, Kegiatan tera tersebut disambut positif oleh masyarakat dan pelaku usaha di Kecamatan Kota Maba. Salah seorang pemilik pom mini, Rifai, mengaku senang dengan adanya pengecekan tersebut.

“Kadang kita juga tidak tahu kalau alatnya sudah melenceng. Dengan ada petugas datang begini, kita bisa tahu dan perbaiki. Ini juga bagus untuk jaga kepercayaan pembeli,” ujarnya.

Sementara itu, warga setempat juga mengapresiasi langkah Dinas Perindkop Halmahera Timur yang turun langsung ke lapangan. Mereka berharap kegiatan seperti ini bisa dilakukan secara rutin di seluruh kecamatan agar tidak ada lagi perbedaan takaran di berbagai titik penjualan BBM eceran.

Kepala Bidang Perindkop dan UMKM Halmahera Timur juga menyampaikan bahwa kegiatan tera dan tera ulang merupakan bagian dari program berkelanjutan pemerintah daerah untuk menjamin ketertiban niaga dan keadilan dalam perdagangan.

Kegiatan ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang mengatur bahwa setiap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya wajib ditera dan ditera ulang secara berkala.

Dengan langkah nyata seperti ini, Pemkab Halmahera Timur berharap ke depan seluruh pelaku usaha, baik besar maupun kecil, semakin sadar akan pentingnya menjaga kejujuran dan profesionalitas dalam berbisnis.

“Keadilan dalam takaran adalah bentuk keadilan sosial, Kita ingin masyarakat tidak dirugikan, tapi juga pelaku usaha bisa berjalan sesuai aturan,” tutup Tanzil. (Red)

Berita, Daerah, Halmahera Timur, Maluku Utara|oleh

HALTIM, Malutline.com Dalam rangka memastikan kestabilan harga serta ketersediaan stok bahan pokok menjelang akhir Oktober 2025, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop-UMKM) Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan kegiatan monitoring harga dan stok bahan pokok di empat kecamatan wilayah Wasile.

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, mulai 23 hingga 26 Oktober 2025, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Perdagangan, Tanzil, bersama tim dari Bidang Perdagangan Disperindagkop-UMKM Haltim.

Adapun wilayah yang menjadi sasaran monitoring meliputi, Kecamatan Wasile, Kecamatan Wasile Tengah,Kecamatan Wasile Timur, dan Kecamatan Wasile Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, tim Disperindagkop melakukan pemantauan harga pasar serta ketersediaan stok sembilan bahan pokok (sembako) seperti beras, gula, minyak goreng, telur, tepung, dan kebutuhan pokok lainnya di sejumlah pasar tradisional dan toko-toko sembako di empat kecamatan tersebut.

Kepala Bidang Perdagangan Sudara Tanzil menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari agenda rutin pemerintah daerah kabupaten Halmahera Timur provinsi Maluku Utara untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok serta mencegah terjadinya kelangkaan stok di tingkat pedagang dan konsumen.

“Kami ingin memastikan bahwa stok bahan pokok di wilayah-wilayah Wasile tetap aman dan harga-harga di pasar tidak mengalami lonjakan signifikan. Hasil monitoring ini juga menjadi bahan evaluasi kami dalam pengendalian harga di tingkat kabupaten,” ungkap Tanzil.

Ia menambahkan, secara umum hasil pemantauan menunjukkan bahwa ketersediaan bahan pokok di empat kecamatan masih dalam kondisi aman, meski terdapat fluktuasi harga ringan pada beberapa komoditas seperti cabai dan beras akibat faktor cuaca dan distribusi pasokan.

“Kami juga berkoordinasi dengan pihak distributor dan pedagang agar tidak terjadi penimbunan, serta memastikan suplai dari Ternate dan Buli berjalan lancar,” tambahnya.

Dinas Perindagkop-UMKM Halmahera Timur berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan secara berkala, terutama menjelang peringatan hari besar nasional dan keagamaan, guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di seluruh wilayah kabupaten. (Red)

Daerah, Halmahera Timur, Hukum, Polres|oleh

Haltim |Malut Line.Com

Kemarahan masyarakat di Maba, Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) terhadap PT Santosa Teguh Sakti (STS) yang diduga melakukan penyerobotan lahan adat masyarakat di Maba,Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) sehingga beberapa waktu lalu membuat kisruh dan gesekan namun dapat terkendali.

Masyarakat adat dan sejumlah elemen masyarakat Maba melakukan aksi demo kepada perusahaan yang beroperasi sejak 2009 ini untuk agar di cabut ijin operasinya dan dalam aksi tersebut sempat terjadi sedikit gesekan antara masyarakat yang melakukan aksi demontrasi dengan anggota Kepolisian Polres Halmahera Timur yang di tugaskan untuk mengamankan perusahaan ini, sehingga muncul anggapan dari masyarakat bahwa anggota Polres Haltim bersikap arogan dalam menghadapi masyarakat yang melangsungkan protes lalu.

Menanggapi hal ini, Kapolres Halmahera Timur, AKBP H.Hidayatullah SH.SIK saat dikonfirmasi melalui Media pada Senin,28/04/2025 ini bahwa tindakan yang dilakukan oleh anggotanya tentunya sesuai dengan SOP dalam pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) dimana PT.STS juga masuk didalam Obvitnas.

“Aturan pengamanan objek vital nasional (Obvitnas) di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan, antara lain :
– Keputusan Presiden RI No 63 Tahun 2004 : Peraturan ini menetapkan pengamanan objek vital nasional yang memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara.
– Peraturan Polri No. 13 Tahun 2017 : Peraturan ini mengatur pemberian bantuan pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu.
– Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/738/X/2005: Peraturan ini menetapkan sistem pengamanan objek vital nasional.
– UU No. 2 Tahun 2002 : Undang-Undang ini mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkewajiban melaksanakan pengamanan objek-objek khusus,” bebernya.

Kapolres Hidayatullah juga mengingatkan pengamanan objek vital nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sekitar.

“Polri melaksanakan tugas pengamanan sudah sesuai dengan SOP dan aturan hukum yang berlaku dan memfasilitasi serta mengakomodir yang menjadi aspirasi masyarakat bersama Forkompinda Kabupaten Haltim dan instansi terkait lainnya, bekerja sama untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi resiko gangguan,” ucapnya.

Terang kapolres, untuk perkembangan PT.STS ini dapat kami ucapkan rasa syukur Alhamdulillah karena sudah ada titik temu dari hasil pertemuan antara Bupati dan Wabup bersama Kapolda hari ini.

” Perkembangan seperti apa hasilnya akan kami sampaikan kepada masyarakat,”tutupnya.(Arief)